Software Untuk Mengendalikan Upah Buruh

10 November 2013

Respon Yang lelet
Akar permasalahan tuntutan buruh adalah rendahnya upah, hal ini diakui oleh mantan penggiat pergerakan buruh yang kini menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dita Indah Sari , dia mengakui jika upah buruh saat ini masih rendah. Karena itu, Dita menegaskan mereka masih sulit mencapai sejahtera.
“Faktanya memang upah buruh terlalu rendah,” kata Dita dalam diskusi Buruh Mengeluh di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 4 Februari 2012 tahun lalu (Viva News)

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah menargetkan upah minimum semua buruh sudah sebesar Rp 2 juta pada 2014 (Republika)

Dua kutipan berita diatas, adalah respon atas aksi buruh yang menghebohkan beberapa waktu yang lalu, respon dari Menteri maupun Staff-nya, intinya hanya satu yakni sama-sama untuk meredam gelombang aksi berikutnya.

Sebenarnya tuntutan kenaikan upah malah akan menjadi-jadi manakala pemerintah berencana menaikan BBM serta tarif dasar listrik (TDL) beberapa bulan kedepan, sudah bukan rahasia lagi Kenaikan BBM dan TDL ini merupakan pemicu kenaikan barang-barang kebutuhan hidup buruh, beras, lauk-pauk dan sebagainya.

Upah yang ditetapkan dalam UMK didasarkan atas perhitungan harga-harga kebutuhan pokok ditahun lalu tanpa memperhitungkan besaran kenaikan harga BBM, TDL dan Kebutuhan pokok lainnya, sedangkan pada kenyataanya buruh membeli kebutuhan pokoknya di tahun ini dengan berbagai kenaikan, jadi secara logika, UMK tersebut benar-benar tidak akan pernah sesuai.

Seperti yang diutarakan oleh banyak pemerhati perburuhan, pemicu dari gejolak tuntutan kenaikan upah adalah system penetapan upah yang sudah tidak sesuai lagi. Perlu dilakukan reformasi tentang hal ini.

Kejadian aksi yang terus berulang-ulang dari tahun ke tahun, dari rejim yang satu ke rejim yang lainnya seolah menegaskan bahwa pemerintah memang benar-benar tidak mempunyai software (baca:program) serta itikad baik untuk menata system pengupahan, system pengupahan yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Bukan hanya dalam system pengupahan saja pemerintah tidak mempunyai program serta masterplan yang jelas akan tetapi dalam semua sektor kehidupan, pemerintahan seperti berjalan sendiri dengan menganut hukum rimba, ada aksi baru ada reaksi, tanpa arah dan tujuan yang jelas, hal ini menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat terutama golongan ekonomi menengah kebawah termasuk buruh.

Dengan dalih mendatangkan investor, berbagai usaha dilakukan. Kebijakan dan legislasi dibuat sedemikian ramah agar investor berbondong-bondong datang, pajak-pajak dipangkas, kemudahan-kemudahan ber-investasi diciptakan termasuk diberikan Door-Prize, semuanya diobral demi investor, kebijakan nyang atu ame kebijakan nyang lainye bersebrangan bertabrakan.. ah e..masbulohh.. sakarepe dewek, nyang venting INVESTOR BRohhhh.. Fulus.. duit…

Disatu sisi katanya mau mendatangkan investor, akan tetapi disisi lainya pemerintah seolah tak menghiraukan berbagai dampak yang ditimbulkan bahkan dampak sosial dan lingkungan hidup, (Ini mah sekedar contoh saja) misalkan investasi dalam bidang kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil. Di Indonesia merk kendaraan apa yang tidak ada? Semua merk kendaraan ada dan bahkan hampir semua pabrikan kendaraan dunia mendirikan pabriknya di Indonesia.

Membanjirnya produk kendaraan baik sepeda motor dan mobil (apalagi ditambah kebijakan mobil murah LCGC) tidak pernah dikalkulasi dengan tingkat kebutuhan BBM yang diperlukan, ruas jalan yang dibutuhkan, jumlah jaminan negara yang diberikan kepada bank akibat banyaknya kredit kendaraan yang macet dll. Pengamat-pengamat transportasi menilai bahwa pemerintah telah gagal mengatasi kemacetan lalu lintas hampir diseluruh kota di Indonesia (ampe presiden ngomel sakit hati katanya ditegur sahabatnya dari negara lain… he.he.he..), lalu pengamat-pengamat lingkungan hidup berkomentar pula bahwa tingkat polusi dan pencemaran dari emisi gas buang kendaraan di Indonesia mencapai tingkat paling tinggi di dunia, Nah, hal-hal seperti inilah yang merupakan indicator bahwa nyata-nyata pemerintah tidak memiliki program yang baik dan terpadu, yakin 100 % bahwa dampak-dampak dari investai dalam bidang kendaraan ini tidak pernah terbersit sedikitpun dalam benak pemerintah.

Pola Pikir Instan

Masih terkait dengan contoh yang dibahas, Kalo menyangkut yang instan dan serba praktis, Indonesia memang jagonya, tak perlu tenaga ekstra dan nyaris tanpa memerlukan kreatifitas dalam otak, gak susah-susah mikir. Mau makanan tinggal buka makanan plastic atau kaleng, mau perangkat teknologi tinggal beli atau bajak, mau jalan-jalan ke syurga tinggal minum-minuman beralkohol tinggi atau minum pil ekstasi pabriknya toh banyak di Indonesia, mau bangun rumah-rumah kayu, tinggal babat hutan, mau ikan tinggal jaring pakai pukat harimau dan bahan peledak, mau emas dan bahan tambang tinggal keruk perut bumi dengan tenaga sekuatnya, mau duit banyak ya tinggal daftar jadi pegawai pemerintah dan pejabat negara lalu korupsi, semuanya praktis.
Hasrat untuk serba praktis inilah yang disinyalir menjadi karakter dan budaya sebagian besar para pemimpin negeri, opsi-opsi terakhir dari pengambilan sebuah kebijakan seperti menaikan BBM, menaikan TDL, menjual asset Negara atau mem-privatisasi BUMN, Melegalisasi AFTA, CAFTA dan Trade Agreement lainnya, kerap diambil karena inilah yang dianggap paling instan dan praktis, tak perlu mengkaji ulang atau melakukan penelitian-penelitian.

Disatu sisi ketersediaan energy minyak bumi terbatas, namun disisi lain kebutuhan BBM terus meningkat. Saat ini biaya produksi eksplorasi dan distribusi BBM tidak sebanding dengan harga jual, agar masyarakat mampu membeli BBM tersebut maka pemerintah menggelontorkan subsidi, Subsidi yang pemerintah gelontorkan terhadap BBM teramat besar dan dianggap membebani anggaran negara, cara yang paling praktis untuk menghidari besarnya beban subsidi adalah dengan menaikan harga jual BBM itu sendiri.

Tidak ada cara lain!! Tidak ada cara lain!! Dan Tidak ada cara lain!! Praktis dan mudah diaplikasikan.

Sepertinya tidak pernah ada kemauan dari pemerintah untuk merevieuw dan menganalisa kebijakan-kebijakan dan membuat masterplan yang baik di semua aspek.. hanya ada dua software yang dianut oleh pemerintah yakni hukum dagang dan hukum rimba. ahhh.

Belum Ada Software Upah Buruh

Demo kenaikan upah di negara kita, seolah menjadi ajang ulang taun, ulang taun nuntut upah. tiap taun pasti berlangsung, makin seru dari tahun ke tahun, kalo taun kemarin blokir jalan tol kayaknya tahun ini bakal blokir yang lainnya, tak kalah serunya juga antisipasi yang dilakukan pemerintah, kalo beberapa tahun yang lalu buruh diancam ditembak ditempat bila membuat rusuh, maka tahun sekarang sepertinya bakal di BOM di tempat..wakakakk.

Pemerintah bukannya memberikan solusi yang menyegarkan malah mencari solusi dan antisipasi yang aneh aneh ngalor-ngidul, malah banyak ngalornya daripada ngidulnya.. bikin dong sofwarenya tentang upah yang bisa menghentikan acara ulang tahun menuntut upah.

Nah, karena kebutuhan hidup tetap berjalan, sementara pemerintah masih diem, dan Karena sofware-nya masih pake yang itu, So… yuk kita kumpulin duit buat nyogok pembuat kebijakan upah buruh, jangan kalah sogokan ama pengusaha

Karena penetapan kebijakan upah saat ini juga ditentukan oleh dewan pengupahan dan wakil dari unsur buruh mudah di iming-iming-i, maka cara yang sederhana saat ini adalah kita sogok aja wakil kita di dewan pengupahan wilayah masing-masing dengan uang ber-gepok-gepok, itupun kalo ada uangnya, kalo tidak ada kasih aja dua opsi : “lu mau nerima bujukan dan upeti pemerintah dan pengusaha atau lu mau bogem mentah seluruh anggota”.

Iklan

Jangan Mencibir Saat Buruh Minta Upah Layak

13 Juli 2012

Mendengar kata “MENUNTUT UPAH LAYAK” masyarakat awam (non buruh) pasti berasumsi lain, “Kerja di pabrik aja koq nuntut upah layak segala sih” begitu mungkin pada umumnya. Kata “LAYAK” itulah yang dianggap “WAH” oleh masyarakat awam non buruh, Tak pernah mau tau tentang apa saja sih sebenarnya yang dikatakan layak bagi buruh menurut peraturan perundang-undangan.
Nah biar khalayak tahu, serta tidak mencibir atau mengomel lagi saat ada aksi buruh yang menuntut upah layak, dibawah ini saya rinci apa saja komponen yang dianggap “LAYAK” menurut pemerintah versi Permenaker No. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Harapan saya semoga, khalayak bisa menyimpulkan apakah benar yang dikatakan LAYAK bagi buruh adalah mengacu pada komponen dan takaran seperti ini?

KOMPONEN MAKANAN DAN MINUMAN
1. Beras (kualitas sedang) :10 Kg / bulan
2. Sumber Protein: Daging 0.75 kg/bulan, Ikan Segar 1.2 Kg/bulan dan Telor : 1 Kg/bulan
3. Kacang-kacangan: Tahu tempe (kualitas baik) 4,5 kg/bulan
4. Susu Bubuk (kualitas sedang) : 0.9 kg/bulan
5. Gula Pasir (kualitas sedang) : 3 Kg/bulan
6. Minyak Goreng (Minyak Curah): 2 Kg/bulan
7. Sayur-sayuran (kualitas baik): 7.2 Kg/bulan
8. Buah-buahan (setara pisang dan pepaya/kualitas baik) : 3 kg/bulan
9. Karbohidrat lain (setara tepung terigu/kualitas sedang) : 3 kg/bulan
10. Teh Celup : 1 dus @ 25 pcs/bulan, atau Kopi : 300 gram/bulan
11. Bumbu-bumbuan : senilai 15% dari nilai Komponen Makanan dan Minuman (point 1-10)

KOMPONEN SANDANG
12. Celana Panjang/Rok: (Katun kualitas sedang) : 1 potong / 2bulan, atau ½ potong/bulan
13. Kemeja lengan pendek/blus: (setara katun): 1 potong / 2 bulan, atau ½ potong/bulan
14. Kaos Oblong/BH: (Kualitas sedang): 1 potong / 2 bulan, atau ½ potong/bulan
15. Celana Dalam: (Kualitas sedang): 1 potong / 2 bulan, atau ½ potong/bulan
16. Sarung/Kain Panjang: (Kualitas sedang): 1 helai / 12 bulan, atau 1 helai/tahun
17. Sepatu : Kulit Buatan(sintetis): 1 pasang / 6 bulan, 2 pasang / tahun
18. Sandal Jepit: (Bahan Karet): 1 pasang / 6 bulan, 2 pasang / tahun
19. Handuk: (ukuran 100 x 60cm) : 1 potong/tahun.
20. Perlengkapan Ibadah: (Sajadah/Mukena dll): 1 set / tahun

KOMPONEN PERUMAHAN
21. Sewa Kamar ( Sederhana ) : 1 kali/bulan
22. Dipan/Tempat tidur ( No.3 polos ) : 1 buah / 4 tahun.
23. Kasur dan Bantal ( Busa ): 1 buah / 4 tahun
24. Sprey dan sarung bantal ( Katun ) : 1 set / 6 bulan atau 2 set / tahun
25. Meja dan Kursi ( 1 Meja 4 kursi) : 1 Set / 4 Tahun
26. Lemari Pakaian ( Kayu sedang) : 1 buah / 4 tahun
27. Sapu Ijuk ( sedang ) : 1 buah / 6 bulan atau 2 buah / tahun
28. Perlengkapan makan : Piring Polos, Gelas Polos serta Sendok Garpu masing-masing : 1 buah/ 4 bulan atau 3 buah / tahun
29. Ceret Almunium (ukuran 25 cm) : 1 buah / 2 tahun
30. Wajan Almunium ( ukuran 32 cm) : 1 buah / 2 tahun
31. Panci Almunium (ukuran 32 cm) : 1 buah / 6 bulan atau 2 buah/ tahun
32. Susuk/sendok masak (almunium) : 1 buah/ tahun
33. Kompor minyak tanah (16 sumbu) : 1 buah / 2 tahun.
34. Minyak Tanah ( eceran) : 10 liter / bulan
35. Ember Plastik (isi 20 ltr) : 1 buah / 6 bulan atau 2 buah / tahun
36. Listrik ( 450 watt) : 1/ bulan
37. Lampu Listrik : Pijar 25 watt : 1 buah/ 2 bulan dan Neon 15 watt: 1 buah / 4 bulan
38. Air Bersih (standar PDAM) : 2 Meter Kubik / bulan
39. Sabun Cuci : (Krim Detergen) : 1.5 kg/bulan

KOMPONEN PENDIDIKAN
40. Bacaan/Radio: Tabloid: 4 eksemplar/bulan dan Radio 4 band: 1 unit / 4 tahun.

KOMPONEN KESEHATAN
41. Sarana Kesehatan: Pasta Gigi (80 gr) : 1 tube/ bulan, Sabun Mandi (80 gr): 2 batang/bulan, Sikat Gigi (lokal) : 1 buah/ 4 bulan, Shampo (lokal) : 100 ml/bulan, Pembalut (u/wanita): 10 pcs/bulan, alat cukur (u/pria) : 1 buah / bulan
42. Obat Anti Nyamuk (bakar): 3 dus/ bulan
43. Potong rambut (di tukang cukur salon): 1 kali / 2 bulan, atau 6 kali / tahun

KOMPONEN TRANSPORTASI
44. Transport kerja dan lainnya (Biaya angkutan Umum): 30 hari PP/ bulan

KOMPONEN REKREASI DAN TABUNGAN
45. Rekreasi (daerah sekitar) : 1 kali / 6 bulan atau 2 kali / tahun
46. Tabungan: 2 % dari nilai point 1 s/d 45.

Gambar Ilustrasi

PERMENAKERTRANS NO.13 TAHUN 2012 SEBAGAI ACUAN KHL 2013

Berikut 14 komponen yang ditambahkan CaK Imin (Muhaimin Iskandar) dalam me-revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian KHL.

Jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 komponen dalam “penyempurnaan” Permenakertrans menjadi 60 komponen KHL. Penambahan 14 komponen baru tersebut adalah sebagai berikut :

47. Ikat pinggang, ( kulit sintetis/ Imitasi) : 1 buah / tahun
48. Kaos kaki,( setara katun) 1 pasang/ 3 bulan atau 4 pasang / tahun
49. Deodorant (kapasitas 100 ml/g) : 1 botol / 2 bulan atau 6 botol / tahun
50. Seterika 250 watt, (merk lokal) : 1 buah / 4 tahun
51. Rice cooker (ukuran 1/2 liter) : 1 buah / 4 tahun
52. Celana pendek, ( setara katun) : 1 potong / 6 bulan atau 2 potong / tahun
53. Pisau dapur ( almunium) : 1 buah / 3 tahun
54. Semir (lokal) 1 buah / 2 bulan atau 6 buah / tahun dan sikat sepatu (ijuk) 1 buah / tahun
55. Rak piring ( rak portable plastic) , 1 buah / 2 tahun
56. Sabun cuci piring (colek) 500 gr / bulan
57. Gayung plastik ukuran sedang, 1 buah / tahun
58. Sisir, (plastik): 1 buah / 6 bulan atau 2 buah / tahun
59. Ballpoint/pensil, 1 buah / 2 bulan atau 6 buah / tahun.
60. Cermin (Ukuran 30 x 50 cm) 1 buah / 3 tahun

Selain penambahan 14 jenis komponen baru, terdapat pula penyesuaian/ penambahan Jenis kualitas dan kuantitas KHL serta perubahan jenis kebutuhan.

Penyesuaian/penambahan jenis kualitas dan kuantitas KHL, yaitu :
1. (lihat point No. 20) Sajadah/mukenah/peci, dll ( semula sajadah, mukenah, dll ).
2. (lihat point No. 12) Celana panjang/rok/pakaian muslim ( semula celana panjang/rok ).
3. (lihat point No. 16) Sarung/kain panjang volume 3/24 ( semula volume 1/12 )
4. (lihat point No. 21) Sewa kamar sederhana yang mampu menampung jenis kebutuhan KHL lainnya ( semula sewa kamar sederhana ).
5. (lihat point No. 23) Kasur dan bantal busa ( semula 1/48 ) menjadi kasur busa volume 1/48 dan
6. (lihat point No. 23) Bantal busa ( semula volume 1/48 ) menjadi 2/36.
7. (lihat point No. 37) Semula bola lampu pijar/neon 25 watt/15 watt volume 6/12 atau 3/12 menjadi bola Lampu Hemat Energi (LHE) 14 watt dengan volume 3/12.
8. ( lihat point No. 36) Listrik dari 450 watt menjadi 900 watt.

Perubahan jenis kebutuhan, yaitu:
( lihat point No. 33 dan 34) Kompor minyak 16 sumbu dan minyak tanah 10 liter, diubah menjadi: 1).Kompor gas dan perlengkapannya : a. Kompor gas 1 (satu) tungku, volume 1/24 b. Selang dan Regulator, volume 1/24 c. Tabung gas 3 kg, volume 1/60 2) Gas elpiji 2 tabung @ 3 kg

Nah, setelah membaca dan menelaah tentang 46 komponen layak versi Permenaker No.17 tahun 2005 ditambah lagi 14 komponen “makin” layak versi Permenaker No.13 tahun 2012, apakah hidup buruh makin LAYAK atau makin LOYO? silahkan berkomentar!

Permenakertrans No 13/2012 ini adalah Jalan Terbaik dan Paling adil! begitu kalo kata Muhaimin, mah!

Selamat menempuh HIDUP LAYAK versi Cak Imin

Kesempurnaan Hanya Milik Alloh SWT sementara Gambar Ilustrasi diatas Milik Hileud


Demo Upah Buruh: Demi Se-kilo Beras Buruh Harus Nunggu 3 Hari

11 Februari 2012

Inilah saat yang tepat untuk melakukan perubahan besar itu.

Perjuangan untuk meningkatkan (menyesuaikan) derajat hidup buruh memerlukan berbagai upaya dan terobosan, pergerakan buruh di Bekasi dan Tanggerang yang telah memlokir beberapa ruas jalan termasuk jalan tol harus segera diikuti oleh buruh-buruh dari kota lain yang ada di seluruh Indonesia, harus lebih massiv dan spektakuler bahkan harus lebih “anarkis” (baca :mengganggu stabilitas nasional).

Mengapa demikian?

Aksi penutupan jalan tol oleh para buruh bahkan yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin dalam Konferensi Pers di Cikini Jakarta Pusat Minggu 4/2/2012 (news okezone), dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak orang lain (pelanggaran HAM), dan dicerca banyak orang, baru sekedar “menarik perhatian” presiden. Sekali lagi, hanya sekedar “Menarik Perhatian”, tidak lebih dari itu.
Baru ketahuan bahwa presiden yang kita pilih dahulu itu, selama menjabat memang nyata-nyata tidak pernah memperdulikan buruh, yang ada dibenaknya barangkali hanya investor, investor dan investor serta investor.
Untuk sekedar menuntut upah yang wajar guna menutupi kebutuhan hidup sehari-hari yang makin serba mahal dan serba naik ternyata banyak menciptakan ‘lawan-lawan baru” bagi buruh, selain pengusaha yang kemaruk dan pemerintah yang ndablek, TNI dan POLRI kini telah terang terangan menjadi “lawan” buruh. Simak saja Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris (cerminan Institusi TNI) yang meminta kepada anggota TNI untuk masang badan, memukul mundur aksi buruh serta bersedia mewakafkan dirinya demi kepentingan pengusaha menunjukkan hal tersebut. baca di Media Indonesia dan Detik News.

AKSI BURUH SEBAGAI RUTINISME RITUAL

Penetapan SK Gubernur terkait UMK setiap tanggal 20 Nopember seolah menjadi gong petanda perang bagi buruh dan pengusaha.
Desember, Januari, Februari dan Maret adalah masa konflik antara buruh dan pengusaha terkait penetapan upah, bahkan tak jarang berakhir di bulan April, gejolak pada bulan-bulan ini sering menimbulkan ketidaknyamanan kondisi dan suasana kerja bagi buruh dan pengusaha.
Kondisi akan mulai mereda pada bulan April sampai dengan Agustus, bulan September dan Oktober buruh dan pengusaha kembali berancang-ancang untuk menanam benih konflik terutama di Dewan Pengupahan yang pada bulan-bulan itu melakukan kajian dan survey untuk menentukan upah tahun berikutnya.
Kondisi seperti ini berlangsung setiap tahun, begitu dan begitu terus seolah tidak ada akhirnya, penetapan UMK ini seolah menjadi sumber perseteruan abadi antara buruh dan pengusaha dari tahun ke tahun.

PENETAPAN UMK SEBAGAI SUMBER KONFLIK

Penetapan upah buruh melalui prosedur penetapan UMK diyakini telah gagal mengakomodir cita-cita buruh yakni mendapatkan upah layak (banyak yang salah arti tentang layaknya upah buruh) Pada kenyataannya proses penetapan dengan cara ini justru makin menimbulkan kesenjangan upah antara kelompok masyarakat kelas buruh dengan masyarakat kelas lainnya.
Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan gejokak social di kalangan masyarakat, buruh menjadi kasta paling bawah dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. “Cuihh… buruh, paling juga gajinya berapa??..
Selama ini, buruh menilai bahwa proses peng-kotak-kotak-an upah, melalui prosedur penetapan UMK , adalah sebuah penghinaan terhadap buruh. Untuk kebutuhan perut buruh saja, seorang buruh dipatok oleh permen No.17 Tahun 2005, dan hebatnya lagi patokan itulah yang dijadikan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh.

Komponen Makanan menurut Permen No 17 Tahun 2005

Jika kita melihat data diatas, kebutuhan beras bagi buruh hanya dipatok 10 kg per bulan, kalau dihitung perhari maka upah buruh hanya dijatah untuk membeli 0.33 kg atau 3.3 ons beras itupun dengan beras kualitas sedang , artinya untuk menanak nasi sebanyak 1 Kg, seorang buruh harus menunggu bekerja selama 3 hari. Apakah cukup?? apakah itu yang dinamakan layak?? nasi/beras yang notabene adalah kebutuhan pokok dipatok segitu apalagi yang lainnya!

Sudah saatnya system pengupahan direformasi, kalau tidak didesak (dengan cara yang lebih spektakuler) oleh buruh, maka siapa lagi yang peduli??

Yu.. mari…


Upah Minimum Kabupaten UMK DKI Jakarta dan Banten Tahun 2012

25 November 2011

Ilustrasi : Aksi Buruh DKI menuntut UMP

UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2012 diputuskan sebesar Rp 1.529.150,- atau sebesar 102,9% dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

UMK Provinsi Banten Tahun 2012
Sementara untuk provinsi Banten, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten No.561/Kep.886-Huk/2011 Tanggal 21 Nov 2011 tentang Penetapan UMK se-Provinsi Banten 2012, ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2012 sebesar Rp1.042.000,- atau naik sebesar 4,2 persen dari UMP 2011 yang hanya sebesar Rp1.000.000,-

Berikut rincian Upah Minimum untuk 8 Kabupaten/Kota (UMK) provinsi Banten Tahun 2012:

• UMK Kab. Lebak Rp1.047.800,-
• UMK Kota Serang sebesar Rp1.230.000,-
• UMK Kab. Pandeglang Rp1.050.000,-
• UMK Kota Cilegon Rp1.340.000,-
• UMK Kab. Serang Rp1.320.500,-
• UMK Kota Tangerang Selatan Rp1.381.000,-
• UMK Kota Tangerang Rp1.381.000,- dan
• UMK Kab.Tangerang ditetapkan sebesar Rp 1.379.000,-

UMK Banten Tertinggi/Terendah
Kota Tangerang dan Tangerang Selatan masing-masing memiliki upah tertinggi dengan nilai Rp 1.381.000,- dan terendah Kab. Lebak dengan Rp 1.047.800.-

Ilustrasi Gambar dari: Info GSBI Blog
Shared Info dari : Berita8.com dan Kompas.com


Upah Minimum Kabupaten UMK Jawa Barat Tahun 2012

22 November 2011

Gambar Ilustrasi_Aksi Buruh Tolak Upah Murah

Berikut adalah daftar UMK (Upah Minimum Kab/Kota) Tahun 2012 beberapa kota di Jawa Barat.
Dari 26 UMK Kab/Kota yang ditetapkan, 13 UMK Kab/Kota dinyatakan telah mencapai atau melebihi nilai KHL yang ditetapkan, UMK beberapa Kab/Kota itu yakni UMK Kota Bandung (100%), UMK Kota Cimahi (101,24%), UMK Kab. Bandung (103,44%), UMK Kab. Bandung Barat (100,40%), UMK Kota Tasikmalaya (100,57%), UMK Kab, Bekasi (110%), UMK Kota Bekasi Rp (105,25%), UMK Kab.Bogor Rp (100%), UMK Kab. Sukabumi (100,81), UMK Kota Sukabumi (102,33%)., UMK Kab. Cianjur (100,04%), UMK Kab. Cirebon (100%), dan UMK Kab. Indramayu (100%).

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kota dan Kabupaten di Jawa Barat ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kab./Kota di Jabar tahun 2012, yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1558-Bangsos/2011.

Berikut adalah daftar UMK 2012 Jawa Barat selengkapnya:

• Kota Bandung Rp 1.271.625,-
• Kota Cimahi Rp. 1.224.442,-
• Kab. Bandung Rp 1.223.800
• Kab. Bandung Barat Rp 1.236.991
• Kota Tasikmalaya Rp 950.000,
• Kab. Bekasi Rp 1.491.866,
• Kota Bekasi Rp 1.422.252,
• Kab.Bogor Rp 1.269.320,
• Kab. Sukabumi Rp 885.000,
• Kota Sukabumi Rp. 890.000,
• Kab. Cianjur Rp 876.500,
• Kab. Cirebon Rp 956.650,
• Kab. Indramayu Rp 994.864.
• Kota Depok Rp 1.424.797 (98% KHL),
• Kota Banjar Rp 780.000 (86,25% KHL),
• Kab. Sumedang Rp 1.007.500 (81,3% KHL),
• Kab. Garut Rp 880.000 (92,04% KHL),
• Kab. Ciamis Rp 793.750 (86,90% KHL),
• Kab. Subang Rp 862.500 (78,88% KHL),
• Kab. Purwakarta Rp 1.047.500 (84,17% KHL),
• Kab. Karawang Rp 1.269.227 (91,50% KHL),
• Kota Bogor Rp 1.174.200 (99,20% KHL),
• Kab. Majalengka Rp 800.000 (88,59% KHL),
• Kota Cirebon Rp 980.000 (99,95% KHL),
• Kab. Tasikmalaya Rp 946.000 (96,55% KHL) dan
• Kab. Kuningan Rp 805.000 (93,70% KHL).

UMK Jawa Barat Tertinggi/Terendah
Kabupaten Bekasi memiliki upah tertinggi dengan nilai Rp 1.491.866 dan terendah Kota Banjar dengan Rp 780.000.

Source Berita : Klik-Galamedia
Source Gambar : d’photograph


Pedoman Standar Gaji Minimal Pekerja Kantoran Indonesia Tahun 2011

2 Februari 2011

Salary Guide 2010/2011 Kelly Service

Logo Kelly Service

Berikut adalah Standar Upah Minimum / Standar Gaji Minimal bagi beberapa posisi jabatan pada beberapa sektor, antara lain Accounting & Finance, Banking, Call Center, Engineering & Technical, Human Resources, IT, Office Support, Logistic, Sales, Marketing, Advertising dll.
Standar upah / gaji tersebut berasal dari Kelly Service Indonesia, sayang sekali rilis tersebut hanya merinci besaran upah minimal posisi jabatan menengah ke atas (middle to high), tidak merinci upah pekerja kelas bawah misalkan office boy atau operator produksi.
Mungkin akan lebih menarik bagi kita apabila Kelly Service Indonesia juga bisa merilis standar upah sampai ke level terendah, gunanya sebagai bahan pembanding dengan besaran upah minimal yang dikeluarkan pemerintah (Dewan Pengupahan). Kelly Service adalah lembaga professional yang tentu saja sebelum mereka merilis besaran upah sebuah jabatan, dilakukan dulu survai dan kajian-kajian, hal tersebut juga dilakukan oleh Dewan pengupahan bukan?

Kelompok Accounting & Finance

• Finance Director/CFO, Standar gaji minimal Rp.70,000,000, maksimal Rp. 125,000,000
• Financial Controller, standar gaji minimal Rp.35,000,000, maksimal Rp.50,000,000
• Senior Finance Manager, Standar gaji minimal Rp.25,000,000, maximal Rp. 40,000,000
• Finance Manager , Standar gaji minimal Rp. 20,000,000, maksimal Rp. 25,000,000
• Senior Management Accountant, Standar gaji minimal Rp. 15,000,000 maksimal Rp.20,000,000
• Senior Financial Accountant, Standar gaji minimal Rp.15,000,000 maksimal Rp.20,000,000
• Financial Accountant, Standar gaji minimal Rp. 8,000,000 maksimal Rp.12,000,000
• Financial Analyst, Standar gaji minimal Rp. 9,000,000 maksimal Rp. 20,000,000
• Senior Treasury Manager, Standar gaji minimal Rp. 20,000,000 maksimal Rp.30,000,000
• Treasury Manager , Standar gaji minimal Rp.15,000,000 maksimal 20,000,000
• Internal Audit Manager, Standar gaji minimal Rp. 12,000,000 maksimal Rp.20,000,000
• Head of Internal Audit, Standar gaji minimal Rp.25,000,000 maksimal Rp.40,000,000
• Tax Senior Manager, Standar gaji minimal Rp.25,000,000 maksimal Rp. 35,000,000
• Tax Manager, Standar gaji minimal Rp. 15,000,000 maksimal Rp.20,000,000
• Tax Accountant, Standar gaji minimal Rp. 5,000,000 maksimal Rp.7,000,000

Kelompok Banking

• Bank teller, Standar gaji minimal Rp 2,000,000 maksimal Rp.2,750,000
• Customer Service Officer, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal Rp. 6,000,000
• Bank Auditor, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp. 5,500,000
• Collection/Debt Recovery Offcer, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal 3,500,000
• Compliance Offcer, Standar gaji minimal Rp. 3,500,000 maksimal Rp. 5,550,000
• Securities/equities Dealer , Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal 6,000,000
• FX Dealer, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 3,500,000
• Mortgage Sales Specialist, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal 5,500,000
• Personal Financial Consultant/Personal Banker, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal Rp.5,500,000
• Settlement Offcer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• remittance/Settlement/ Loans Clerk, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal Rp.3,500,000
• Bank Operations Offcer, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal Rp. 2,500,000
• Trade Finance Offcer, Standar gaji minimal Rp 2,750,000 maksimal Rp.4,500,000
• Trade Finance Clerk, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 3,500,000

Call Center

• Call Centre Manager/Head, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal 18,000,000
• Call Centre Supervisor/Team Leader, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.6,000,000
• Call Centre trainers, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.5,500,000
• Customer Service Offcer Inbound, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 4,500,000
• Operations Manager, Standar gaji minimal Rp 6,500,000 maksimal Rp.12,000,000
• Sales Outbound/Telemarketer, Standar gaji minimal Rp. 1,500,000 maksimal Rp. 2,500,000
• Helpdesk, Standar gaji minimal Rp.1,650,000 maksimal Rp.2,750,000

Engineering & Technical

• Engineering Director, Standar gaji minimal Rp 50,000,000 maksimal Rp.75,000,000
• Engineering Manager, Standar gaji minimal Rp 25,000,000 maksimal Rp. 40,000,000
• Project Manager, Standar gaji minimal Rp. 20,000,000 maksimal Rp.30,000,000
• Project engineer, Standar gaji minimal Rp 6,000,000 maksimal Rp.12,000,000
• Program Manager, Standar gaji minimal Rp 15,000,000 maksimal Rp.20,000,000
• Planning Manager, Standar gaji minimal Rp 7,000,000 maksimal Rp. 15,000,000
• Process engineer, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• Production engineer, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp.6,000,000
• QA engineer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.9,000,000

Dan seterusnya …………………
Bagaimana? Mana yang paling menjanjikan? Reach yo dream! Segera hunting posisi yang punya gaji paling HOT! Kalau pingin lengkapnya silahkan download di Kelly Service Indonesia
Atau bisa juga DISINI *pdf

Smoga bermanfaat.


KHL dan UMK Tahun 2011 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

29 November 2010

Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat untuk tahun 2011 telah resmi diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat Bp. H.Ahmad Heryawan pada hari Jum’at tanggal 19 Nopember 2010 di Gedung Sate Bandung.
Keputusan besaran UMK Kab/Kota di Jawa Barat ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2011.
UMK Kab/Kota tahun 2011 ini akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Dalam SK tsb ada 12 Kabupaten/Kota yang dinyatakan telah mencapai 100 % bahkan melebihi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Kabupaten/Kota yang mencapai/melebihi KHL tsb adalah:
Kabupaten Bandung (101%),
Kabupaten Bandung Barat (100,36%),
Kota Cimahi (100%),
Kabupaten Sumedang (100%),
Kabupaten Cianjur (100,2%),
Kota Sukabumi (101,52%),
Kabupaten Bogor (100%),
Kota Cirebon (100,03%),
Kabupaten Cirebon (100%),
Kabupaten Indramayu (100%),
Kota Bekasi (100%), dan
Kabupaten Bekasi (100%).
Sementara itu Kabupaten/Kota yang pencapaian KHL-nya dibawah 80% hanya satu yakni Kabupaten Subang sebesar 77,12%.
UMK Kabupaten Bekasi menjadi yang paling tinggi diantara Kab/Kota diJawa Barat lainnya yakni Rp 1.275.000 atau naik sebesar 10,05 persen dari Rp 1.168.974 pada 2010. Sementara yang paling rendah adalah Kota Banjar dengan UMK Rp 732.000. Jumlah tersebut naik 6,12% dari Rp 689.800 pada tahun 2010
Berikut ini adalah rincian lengkap UMK Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011:
1. Kota Bandung Rp 1.188.435 (capaian KHL 95,61 persen),
2. Kab. Bandung, Rp 1.123.000 (capaian KHL 101 persen),
3. Kab.Bandung Barat Rp 1.175.959 (capaian KHL 100,36 persen),
4. Kota Cimahi Rp 1.172.485 (capaian KHL 100 persen),
5. Kab. Sumedang Rp 1.110.130 (capaian KHL 100 persen),
6. Kab. Cianjur Rp 810.500 (capaian KHL 100,2 persen),
7. Kab. Sukabumi Rp 850.000 (capaian KHL 98,58 persen),
8. Kota Sukabumi Rp 860.000 (capaian KHL 101,52 persen),
9. Kota Bogor Rp 1.079.100 (capaian KHL 99 persen),
10. Kab Bogor Rp 1.172.060 (capaian KHL 100 persen),
11. Kota Depok Rp 1.243.552 (capaian KHL 94 persen),
12. Kab Majalengka Rp 763.000 (capaian KHL 88,47 persen),
13. Kota Cirebon Rp 923.000 (capaian KHL 100,03 persen),
14. Kab. Cirebon Rp 906.190 (capaian KHL 100 persen),
15. Kab.Kuningan Rp 749.000 (capaian KHL 92,63 persen),
16. Kab. Indramayu Rp 944.190 (capaian KHL 100 persen),
17. Kab. Garut Rp 802.000 (capaian KHL 85,90 persen),
18. Kota Tasikmalaya Rp 865.000 (capaian KHL 96,30 persen),
19. Kab. Tasikmalaya Rp 860.000 (capaian KHL 88,16 persen),
20. Kab. Ciamis Rp 741.800 (capaian KHL 85 persen),
21. Kota Banjar Rp 732.000 (capaian KHL 83,69 persen),
22. Kab Purwakarta Rp 961.200 (capaian KHL 82,44 persen),
23. Kab Subang Rp 791.200 (capaian KHL 77,12 persen),
24. Kab Karawang Rp 1.159.000 (capaian KHL 88,11 persen),
25. Kota Bekasi Rp 1.275.000 (capaian KHL 100 persen)
26. Kab. Bekasi Rp 1.286.421 (capaian KHL 100 persen).


%d blogger menyukai ini: