Memahami dan Menghitung Pajak Penghasilan PPh seorang Pekerja (Lanjutan)

23 Januari 2010

Dalam postingan sebelumnya baru sekedar teori, maka kali ini adalah contoh cara menghitung PPh berdasarkan peraturan yang terbaru.

Contoh cara hitung pajak penghasilan:

James seorang pegawai swasta, gaji pokok (GP) Rp 2.000.000,-, bulan ini ia mendapat uang lembur sebesar Rp.1.000.000,- James sudah berkeluarga dan punya 2 anak istrinya tidak bekerja (K2), perusahaanya mengikutkan James pada program Jamsostek (jaminan kematian/JK=0,30% dari GP , jaminan kecelakaan kerja/JKK=0,50% dari GP, dan Jaminan Hari Tua/JHT=3,7% dari GP), Berapa pajak yang harus James bayar?

Cara menghitungnya adalah sbb;

Langkah 1:
Hitung berapa penghasilan bruto.
Penghasilan bruto ini adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh James secara teratur dalam sebulannya. Yang termasuk dalam penghasilan bruto ini adalah gaji, tunjangan-tunjangan, uang lembur dan premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan (JK,JKK,JPK dll kecuali JHT/iuran pensiun)
Jadi;
2.000.000(GP)+1.000.000(lembur)+6000(JK)+10.000(JKK)=Rp.3.016.000,-
Jadi penghasilan bruto James adalah Rp.3.016.000,-

Langkah 2:
Hitung penghasilan netto
Caranya: Penghasilan bruto yang sudah diketahui kemudian dikurangi dengan pengurang yang diperbolehkan yaitu biaya jabatan (5%dari penghasilan bruto tadi, max. Rp.6 juta/th atau Rp.500.000/bulan) dan iuran JHT/pensiun yang dibayar tenaga kerja (2% dari gaji pokok).
Jadi;
3.016.000-150.800(biaya jabatan)-40.000,(iuran JHT)=2.825.200,-
Jadi penghasilan netto James adalah Rp.2.825.200,-

Langkah 3:
Asumsikan gaji netto menjadi setahun, jadi 2.825.200x12bulan=33.902.400,-.
Gaji netto James setahun (dibulatkan) jadi Rp.33.902.000,-

Langkah 4:
Menghitung PKP(penghasilan kena pajak) caranya Gaji netto dikurangi tarif PTKP.
Dimana PTKP James masuk pada kelompok K2 (Rp.19.800.000).
Jadi:
33.902.000-19.800.000=14.102.000,-
Ini berarti penghasilan yang dikenakan pajak pada james adalah Rp.14.102.000,-

Langkah 5:
Tarif pajak sampai dengan Rp.25 juta adalah 5%.
Jadi: 5%x14.102.000,=705.100
Dengan demikian pajak penghasilan James adalah Rp.705.100/tahun.
Atau jika diakumulasikan dalam sebulan maka jumlah tsb tinggal dibagi 12 yakni Rp.58.759,-/bulan.

Catatan; jumlah pajak PPh yang harus dibayarkan pada tiap bulan bisa jadi tidak sama, tergantung berapa jumlah penghasilan yang diterima.

Semoga bermanfaat, mohon koreksi bila salah.


Memahami dan Menghitung Pajak Penghasilan PPh Seorang Pekerja (1)

23 Januari 2010

Setiap akhir tahun atau pada awal-awal tahun, setiap pekerja terkadang dikejutkan oleh jumlah potongan gaji yang tidak biasanya. Setelah bertanya
– tanya kepada pihak personalia (pengupahan) maka biasanya pemotongan itu disebabkan karena ada selisih perhitungan pajak penghasilan, karena pajak penghasilan dikalkulasikan selama setahun, maka otomatis selisihnya akan dibebankan pada akhir tahun atau menjelang disetorkan ke instansi perpajakan.
Tidak semua karyawan bahkan pemimipin serikat pekerja sekalipun mampu memahami dan mengerti bagaimana perhitungan pajak penghasilan tersebut.
Berikut adalah sedikit info bagaimana menghitung pajak penghasilan tsb:
Landasan pajak penghasilan adalah UU No. 7 Th 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU ini telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yakni dengan UU No 7 Th 1991. UU No 10 Th 1994. UU No 17 Th 2000 dan yang terakhir adalah UU No 36 Th 2008, Peraturan Menkeu Nomor 252/PMK.03/2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.

Penghasilan yang dikenakan pajak PPh pasal 21 meliputi:
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjang Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi jasa dibidang teknik, kolportir iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemaganggan;
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Penghasilan yang tidak terkena pajak PPh pasal 21 meliputi:
1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah dan wajib pajak;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah;
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Tarif pajak penghasilan yang dikenakan adalah sebagai berikut :
1. Penghasilan s.d. Rp 25 Juta dikenakan tarif 5%
2. Penghasilan Rp 25 Juta s.d. Rp 50 Juta dikenakan tarif 10%
3. Penghasilan Rp 50 Juta s.d. Rp 100 Juta dikenakan tarif 15%
4. Penghasilan Rp 100 Juta s.d. Rp 200 Juta dikenakan tarif 25%
5. Penghasilan di atas Rp 200 Juta dikenakan tarif 35% 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP ini adalah nilai pengurang sebagai bentuk pembeda antara lajang dan yang menikah atau antara yang belum punya anak (tanggungan) dan yang punya anak (tanggungan).
Tarif PTKP-nya diatur sbb;

• Wajib pajak (L) Rp15.840.000,- 
• Wajib Pajak yang kawin (K0) PTKP-nya Rp.17.160.000,-
• Wajib Pajak yang kawin dan punya anak/tanggungan 1 orang (K1) PTKP-nya Rp.18.480.000,-
• Wajib Pajak yang kawin dan punya anak/tanggungan 2 orang (K2) PTKP-nya Rp.19.800.000,-
• Wajib Pajak yang kawin dan punya anak/tanggungan 3 orang (K3) PTKP-nya Rp.21.120.000,-
• Rp15.840.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung

Catatan; Rp1.320.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal tiga orang untuk tiap keluarga

Berlanjuttttt……


%d blogger menyukai ini: