UU BPJS Sulit Terlaksana

Selasa, 1 November 2011
JAKARTA (Suara Karya): Kalangan pekerja mengkhawatirkan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) akan sulit untuk dilaksanakan. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Sjukur Sarto mengatakan, DPR dan pemerintah tidak memperhatikan masalah teknis pelaksanaan program jaminan sosial di lapangan.

“Saya khawatir UU BPJS tidak bisa dilaksanakan. Ini seperti UU SJSN (UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Walaupun sebagian besar tuntutan kami (pekerja) diakomodasi, artinya tidak ada peleburan terhadap PT Jamsostek (Persero), namun pelaksanaan jaminan sosial seperti yang diatur dalam UU BPJS tampaknya sulit dilaksanakan,” kata Sjukur Sarto di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yang ditunjuk oleh DPR dan pemerintah tidak akan mudah. Khususnya terkait masalah peserta, seperti data, sistem, jaringan kerja, sistem komunikasi, dan lainnya. Aplagi penegakan hukum terhadap UU BPJS ini juga tidak ditegaskan secara langsung.

Isi UU BPJS juga dikhawatirkan akan menurunkan kualitas pelayanan jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan. Bahkan ada kekhawatiran standar pelayanan akan disesuaikan dengan standar bantuan sosial atau jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). “Pekerja selama ini membayar iuran untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan di PT Jamsostek. Jika kualitas pelayanannya sama, maka akan mendorong pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk miskin saja,” tutur Sjukur Sarto.

Seperti diketahui, Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Jumat (28/10), mengesahkan UU BPJS. Dalam UU ini, BUMN jaminan sosial, seperti PT Askes dan PT Jamsostek, akan berubah status dari PT (Persero) menjadi badan hukum publik.

Terkait hal ini, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Abdul Latif Algaff mengatakan, keputusan politik DPR mengesahkan UU BPJS yang sebenarnya menimbulkan kontroversi di kalangan pekerja. Untuk itu, FSP BUMN akan melakukan konsolidasi, mencermati isi dan substansinya, baik secara internal maupun eksternal, dengan melibatkan federasi dan konfederasi serikat pekerja.

“Kami berharap kontroversi yang mengiringi penetapan UU BPJS ini jadi catatan penting ke depan. Ini dikarenakan pekerja ingin sesuatu yang terbaik untuk melindungi mereka dari risiko akibat kerja,” kata Latif.

Menurut dia, proses transformasi atau perubahan status dua BUMN jaminan sosial menjadi badan hukum publik tidak akan mudah. Artinya, tidak seperti mengganti baju atau semudah membalikkan tangan.

“Perlu kerja keras, komitmen, dan pengawalan serius agar UU BPJS ini sejalan dengan UU SJSN. Masalah strategis yang harus diselesaikan terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dan perundang-undangan terkait sebelum UU BPJS disahkan. Belum lagi masalah kapasitas kelembagaan, fiskal, kultur perusahaan, dan transformasi tata kelola keuangan sesuai perubahan status perusahaan,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengatakan, Jamsostek siap melaksanakan UU BPJS. Termasuk melakukan penyesuaian terkait status badan usaha serta program jaminan sosial yang dilaksanakan.

“Terlepas dari itu, sebagai operator kami siap menjalankan amanat UU BPJS. Kami akan terus meningkatkan pelayanan, manfaat, dan jumlah kepesertaan. Kita juga akan mempersiapkan segala sesuatunya secara bertahap,” katanya.

Di lain pihak, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) tetap akan mengajukan uji materiil (judicial review) terhadap UUB BPJS, karena dinilai bertentangan dengan UU SJSN. Sekjen K-SBSI Togar Marbun, proses migrasi program jaminan sosial yang dimanatkan dalam UU BPJS bertentangan dengan UU SJSN.

“Kami akan melakukan judicial review jika ada pelanggaran dalam UU BPJS, bahkan untuk setiap pasal yang ternyata bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lain. Indonesia sudah lama memiliki BPJS. Setidaknya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN mengakui PT Jamsostek, PT Asabri, PT Taspen, dan PT Askes sebagai badan penyelenggara jaminan sosial,” ucapnya.

Dia juga mempertanyakan tenggat waktu pelaksanaan jaminan sosial pada 2014 atau 2015 sebagaimana yang diamanatkan oleh UU BPJS. Hal ini sama seperti UU SJSN yang seharusnya dilaksanakan pada akhir 2009, namun ternyata molor hingga 2011 dengan diterbitkannya UU BPJS. Bahkan pelaksanaannya pun kembali ditunda hingga 2014. (Andrian)

Sumber Informasi : Suara Karya Online

Satu Balasan ke UU BPJS Sulit Terlaksana

  1. If some one wants expert view regarding running a blog then i suggest
    him/her to pay a quick visit this website, Keep up the pleasant work.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: