Jangan Mencibir Saat Buruh Minta Upah Layak

13 Juli 2012

Mendengar kata “MENUNTUT UPAH LAYAK” masyarakat awam (non buruh) pasti berasumsi lain, “Kerja di pabrik aja koq nuntut upah layak segala sih” begitu mungkin pada umumnya. Kata “LAYAK” itulah yang dianggap “WAH” oleh masyarakat awam non buruh, Tak pernah mau tau tentang apa saja sih sebenarnya yang dikatakan layak bagi buruh menurut peraturan perundang-undangan.
Nah biar khalayak tahu, serta tidak mencibir atau mengomel lagi saat ada aksi buruh yang menuntut upah layak, dibawah ini saya rinci apa saja komponen yang dianggap “LAYAK” menurut pemerintah versi Permenaker No. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Harapan saya semoga, khalayak bisa menyimpulkan apakah benar yang dikatakan LAYAK bagi buruh adalah mengacu pada komponen dan takaran seperti ini?

KOMPONEN MAKANAN DAN MINUMAN
1. Beras (kualitas sedang) :10 Kg / bulan
2. Sumber Protein: Daging 0.75 kg/bulan, Ikan Segar 1.2 Kg/bulan dan Telor : 1 Kg/bulan
3. Kacang-kacangan: Tahu tempe (kualitas baik) 4,5 kg/bulan
4. Susu Bubuk (kualitas sedang) : 0.9 kg/bulan
5. Gula Pasir (kualitas sedang) : 3 Kg/bulan
6. Minyak Goreng (Minyak Curah): 2 Kg/bulan
7. Sayur-sayuran (kualitas baik): 7.2 Kg/bulan
8. Buah-buahan (setara pisang dan pepaya/kualitas baik) : 3 kg/bulan
9. Karbohidrat lain (setara tepung terigu/kualitas sedang) : 3 kg/bulan
10. Teh Celup : 1 dus @ 25 pcs/bulan, atau Kopi : 300 gram/bulan
11. Bumbu-bumbuan : senilai 15% dari nilai Komponen Makanan dan Minuman (point 1-10)

KOMPONEN SANDANG
12. Celana Panjang/Rok: (Katun kualitas sedang) : 1 potong / 2bulan, atau ½ potong/bulan
13. Kemeja lengan pendek/blus: (setara katun): 1 potong / 2 bulan, atau ½ potong/bulan
14. Kaos Oblong/BH: (Kualitas sedang): 1 potong / 2 bulan, atau ½ potong/bulan
15. Celana Dalam: (Kualitas sedang): 1 potong / 2 bulan, atau ½ potong/bulan
16. Sarung/Kain Panjang: (Kualitas sedang): 1 helai / 12 bulan, atau 1 helai/tahun
17. Sepatu : Kulit Buatan(sintetis): 1 pasang / 6 bulan, 2 pasang / tahun
18. Sandal Jepit: (Bahan Karet): 1 pasang / 6 bulan, 2 pasang / tahun
19. Handuk: (ukuran 100 x 60cm) : 1 potong/tahun.
20. Perlengkapan Ibadah: (Sajadah/Mukena dll): 1 set / tahun

KOMPONEN PERUMAHAN
21. Sewa Kamar ( Sederhana ) : 1 kali/bulan
22. Dipan/Tempat tidur ( No.3 polos ) : 1 buah / 4 tahun.
23. Kasur dan Bantal ( Busa ): 1 buah / 4 tahun
24. Sprey dan sarung bantal ( Katun ) : 1 set / 6 bulan atau 2 set / tahun
25. Meja dan Kursi ( 1 Meja 4 kursi) : 1 Set / 4 Tahun
26. Lemari Pakaian ( Kayu sedang) : 1 buah / 4 tahun
27. Sapu Ijuk ( sedang ) : 1 buah / 6 bulan atau 2 buah / tahun
28. Perlengkapan makan : Piring Polos, Gelas Polos serta Sendok Garpu masing-masing : 1 buah/ 4 bulan atau 3 buah / tahun
29. Ceret Almunium (ukuran 25 cm) : 1 buah / 2 tahun
30. Wajan Almunium ( ukuran 32 cm) : 1 buah / 2 tahun
31. Panci Almunium (ukuran 32 cm) : 1 buah / 6 bulan atau 2 buah/ tahun
32. Susuk/sendok masak (almunium) : 1 buah/ tahun
33. Kompor minyak tanah (16 sumbu) : 1 buah / 2 tahun.
34. Minyak Tanah ( eceran) : 10 liter / bulan
35. Ember Plastik (isi 20 ltr) : 1 buah / 6 bulan atau 2 buah / tahun
36. Listrik ( 450 watt) : 1/ bulan
37. Lampu Listrik : Pijar 25 watt : 1 buah/ 2 bulan dan Neon 15 watt: 1 buah / 4 bulan
38. Air Bersih (standar PDAM) : 2 Meter Kubik / bulan
39. Sabun Cuci : (Krim Detergen) : 1.5 kg/bulan

KOMPONEN PENDIDIKAN
40. Bacaan/Radio: Tabloid: 4 eksemplar/bulan dan Radio 4 band: 1 unit / 4 tahun.

KOMPONEN KESEHATAN
41. Sarana Kesehatan: Pasta Gigi (80 gr) : 1 tube/ bulan, Sabun Mandi (80 gr): 2 batang/bulan, Sikat Gigi (lokal) : 1 buah/ 4 bulan, Shampo (lokal) : 100 ml/bulan, Pembalut (u/wanita): 10 pcs/bulan, alat cukur (u/pria) : 1 buah / bulan
42. Obat Anti Nyamuk (bakar): 3 dus/ bulan
43. Potong rambut (di tukang cukur salon): 1 kali / 2 bulan, atau 6 kali / tahun

KOMPONEN TRANSPORTASI
44. Transport kerja dan lainnya (Biaya angkutan Umum): 30 hari PP/ bulan

KOMPONEN REKREASI DAN TABUNGAN
45. Rekreasi (daerah sekitar) : 1 kali / 6 bulan atau 2 kali / tahun
46. Tabungan: 2 % dari nilai point 1 s/d 45.

Gambar Ilustrasi

PERMENAKERTRANS NO.13 TAHUN 2012 SEBAGAI ACUAN KHL 2013

Berikut 14 komponen yang ditambahkan CaK Imin (Muhaimin Iskandar) dalam me-revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian KHL.

Jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 komponen dalam “penyempurnaan” Permenakertrans menjadi 60 komponen KHL. Penambahan 14 komponen baru tersebut adalah sebagai berikut :

47. Ikat pinggang, ( kulit sintetis/ Imitasi) : 1 buah / tahun
48. Kaos kaki,( setara katun) 1 pasang/ 3 bulan atau 4 pasang / tahun
49. Deodorant (kapasitas 100 ml/g) : 1 botol / 2 bulan atau 6 botol / tahun
50. Seterika 250 watt, (merk lokal) : 1 buah / 4 tahun
51. Rice cooker (ukuran 1/2 liter) : 1 buah / 4 tahun
52. Celana pendek, ( setara katun) : 1 potong / 6 bulan atau 2 potong / tahun
53. Pisau dapur ( almunium) : 1 buah / 3 tahun
54. Semir (lokal) 1 buah / 2 bulan atau 6 buah / tahun dan sikat sepatu (ijuk) 1 buah / tahun
55. Rak piring ( rak portable plastic) , 1 buah / 2 tahun
56. Sabun cuci piring (colek) 500 gr / bulan
57. Gayung plastik ukuran sedang, 1 buah / tahun
58. Sisir, (plastik): 1 buah / 6 bulan atau 2 buah / tahun
59. Ballpoint/pensil, 1 buah / 2 bulan atau 6 buah / tahun.
60. Cermin (Ukuran 30 x 50 cm) 1 buah / 3 tahun

Selain penambahan 14 jenis komponen baru, terdapat pula penyesuaian/ penambahan Jenis kualitas dan kuantitas KHL serta perubahan jenis kebutuhan.

Penyesuaian/penambahan jenis kualitas dan kuantitas KHL, yaitu :
1. (lihat point No. 20) Sajadah/mukenah/peci, dll ( semula sajadah, mukenah, dll ).
2. (lihat point No. 12) Celana panjang/rok/pakaian muslim ( semula celana panjang/rok ).
3. (lihat point No. 16) Sarung/kain panjang volume 3/24 ( semula volume 1/12 )
4. (lihat point No. 21) Sewa kamar sederhana yang mampu menampung jenis kebutuhan KHL lainnya ( semula sewa kamar sederhana ).
5. (lihat point No. 23) Kasur dan bantal busa ( semula 1/48 ) menjadi kasur busa volume 1/48 dan
6. (lihat point No. 23) Bantal busa ( semula volume 1/48 ) menjadi 2/36.
7. (lihat point No. 37) Semula bola lampu pijar/neon 25 watt/15 watt volume 6/12 atau 3/12 menjadi bola Lampu Hemat Energi (LHE) 14 watt dengan volume 3/12.
8. ( lihat point No. 36) Listrik dari 450 watt menjadi 900 watt.

Perubahan jenis kebutuhan, yaitu:
( lihat point No. 33 dan 34) Kompor minyak 16 sumbu dan minyak tanah 10 liter, diubah menjadi: 1).Kompor gas dan perlengkapannya : a. Kompor gas 1 (satu) tungku, volume 1/24 b. Selang dan Regulator, volume 1/24 c. Tabung gas 3 kg, volume 1/60 2) Gas elpiji 2 tabung @ 3 kg

Nah, setelah membaca dan menelaah tentang 46 komponen layak versi Permenaker No.17 tahun 2005 ditambah lagi 14 komponen “makin” layak versi Permenaker No.13 tahun 2012, apakah hidup buruh makin LAYAK atau makin LOYO? silahkan berkomentar!

Permenakertrans No 13/2012 ini adalah Jalan Terbaik dan Paling adil! begitu kalo kata Muhaimin, mah!

Selamat menempuh HIDUP LAYAK versi Cak Imin

Kesempurnaan Hanya Milik Alloh SWT sementara Gambar Ilustrasi diatas Milik Hileud


Kugadai Nasibku Demi Nyai

3 Februari 2012

Menggadaikan Nasib!
Sebuah Tulisan Daur Ulang yang (masih) Up to Date

Tidak ada yang salah dari budaya menggadaikan barang, disaat kondisi keuangan minim, disaat kebutuhan mendesak, maka jalan yang paling praktis adalah memberdayakan apa yang dimiliki untuk segera menjadi uang guna menutupi kebutuhan mendesak tersebut. Ya, dari pada ngutang! Atau daripada mencuri!
Budaya manggadaikan barang berharga sepertinya sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia , tidak semata mata ada kantor pegadaian kalo peminatnya tidak ada. Budaya menggadaikan barang sudah ada sejak jaman ‘doeloe” , Cuma namanya saja sekarang yang jadi beda. Kata ‘menggadaikan’ oleh sebagian orang telah diubah menjadi “menyekolahkan” .

Suatu saat saya bertandang kerumah teman, ketika melihat rak tivi yang kosong saya bertanya : “dikemanain tivi, euy?” teman tersebut menjawab sambil nyengir: ” disekolahin!”
Kata sebagian orang istilah “digadaikan” dianggap aib, alias gengsi, maka istilah “disekolahkan” menjadi alternatif untuk mengurangi rasa malu dan menjaga gengsi, apalagi jika kebiasaan menggadaikan barang terdengar oleh mertua, bisa gawat tuh, jangan jangan istri sendiri …. “digadaikan, heuu..?!!”.

Tulisan ini tidak akan panjang lebar membahas ‘menggadaikan” alias ”menyekolahkan”, tapi kita akan membahas apa yang kita dapat dari budaya ‘menggadaikan” pada perilaku buruh.
Disaat barang digadaikan, idealnya semangat kerja makin gigih, makin rajin, makin bersemangat untuk mendapat uang agar harta benda yang kita gadaikan segera bisa kita tebus, jika tidak bisa kita tebus maka tak harta benda kita itu, akan segera berpindah tangan menjadi milik pegadaian dan kemudian oleh pegadaian harta benda kita itu segera dilelang kepada pihak lain.

Sikap Buruh Dengan Analogi Pegadaian

Sistematika pegadaian seharusnya menjadi sebuah pola sikap yang dipakai buruh dalam event-event penting semisal pemilu, pilkada, pemilihan pimpinan ketua umum Serikat Pekerja, ataupun dalam penentuan-penetuan kebijakan dengan skala kecil tingkat perusahaan
Jika kita menggadaikan sesuatu, maka sekuat mungkin kita berupaya untuk menebusnya
Jika kita umpamakan nasib buruh sebagai harta benda yang kita miliki, dan para pemimpin (Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, dll) kita umpamakan sebagai pegadaian, maka kaos gratis, sembako gratis, janji pengobatan gratis, janji sekolah gratis, janji sembako murah, janji buruh sejahtera dan janji janji manis lainnya, maka itu kita ibaratkan sebagai uang gadai.

A. Menggadaikan Nasib ke Politisi
Jangan salah, nasib buruh adalah harta benda yang sangat berharga dan sangat dinanti nanti atau diminati oleh para penebus di pegadaian, bahkan saking berharganya para penebus tersebut rela memberikan DP bermilyar-milyar untuk segera memiliki “barang” tebusannya! Nah loo.. lalu siapakah yang kita ibaratkan sebagai para penebus itu? Tak lain dan tak bukan mereka adalah para pengusaha, para investor, para pemilik modal dan kaum kapitalis, dan lain sebagainya
Apakah anda tahu kalau selama ini kandidat calon pemimpin daerah maupun pemimpin pusat tidak pernah mau menandatangani kontrak politik dengan buruh? tau apa sebabnya? Sebabnya adalah karena kepada mereka para cukong telah rela memberikan harga tebusan yang fantastis untuk menjadi pemenang lelang atas harta berharga milik buruh yakni “nasib dan kebijakan kebijakan buruh”
Nasib buruh gampang sekali digadaikan, bahkan oleh buruh itu sendiri, hanya dengan sebuah ikat kepala, selembar kaos, sembako gratis, angpau tipis, apesnya lagi banyak yang hanya mendapat uang gadai berupa janji janji manis yang diberikan oleh orang yang tidak pernah dikenal, bahkan ada pula yang hanya menyerahkannya begitu saja nasibnya karena saking fanatik-nya kepada pemimpin/calon pemimpin tsb.
Sadarkah? Sadarkah bahwa nasib buruh telah digadaikan? Sadarkah bahwa nasib buruh juga pernah digadaikan dalam pemilu atau dalam pilkada yang lalu-lalu ? Pasti tak pernah sadar! Karena tidak pernah mau tau, atau memang sudah “n’dablek untuk tidak pernah sadar’
Tahukah anda bahwa munculnya peraturan peraturan yang menyesakkan buruh adalah ulah pimpinan yang kita pilih dahulu, yang telah “melelang” nasib buruh kepada kaum kapitalis? Mengapa mereka melelangnya? Karena kaum buruh tidak pernah sadar dan tidak pernah mau “menebusnya” kembali.

B. Menggadaikan Nasib ke Pengusaha
Menggadaikan nasib ke pengusaha, Sadar tidak sadar, inilah pola gadai yang paling berbahaya menurut pandangan penulis. Anda mungkin tidak sadar ada fenomena bahwa disaat kondisi perekonomian yang kritis ini, dimana tuntutan buruh kepada pengusaha makin meningkat, maka salah satu cara untuk meredam gejolak tersebut banyak perusahaan yang memberikan kemudahan dan fasilitas untuk mencarikan berbagai macam pinjaman finansial “lunak” tanpa tulang bahkan tanpa agunan, termasuk mempersilahkan masuk para “rentenir” , pemilik showroom kendaraan bermotor, bandar alat elektonik, bahkan bandar sembako diundang untuk join dalam rangka MEM-BERDAYA-KAN buruh, alangkah mulianya jika memang tujunnya seperti itu.! dimana jaman dulu hal-hal seperti tersebut menjadi barang tabu saat perusahaan sedang jaya dan berlimpah uang.
Perusahaan akan sangat diuntungkan dengan pola seperti ini, tak perlu menaikan lagi taraf kesejahteraan buruh, toh buruh bisa pinjam uang sebesar-besarnya kepada bank rekanan ataupun lainnya, tak perlu memikul tanggungan ke bank, karena toh jika buruh di PHK maka hanguslah utangnya (ada asuransi), tak perlu naik jemputan karena toh buruh sudah kredit kendaraan sendiri, tak perlu memberikan doorprize alat elektronik saat hari raya karena toh buruh sudah punya hasil nyicil, tak perlu pusing menaikan plafon berobat ke rumah sakit karena toh sisa plafon bisa diangsur bertahun tahun dengan diberikan pinjaman oleh bank dan koperasi, tak perlu memberikan bonus kepada para manager dan direktur karena toh mereka sudah diberi fee/komisi oleh bank dan loan distributor, dan mitra-mitra0nya… pokoknya Mantaaap deh!
Tapi apa untungnya bagi buruh?

Terjerat utang akibat gadai


Untungnya.. yaa… hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan saat itu! Buruh makin dililit dan dijerat dengan hutang, sedangkan semua tahu bahwa, Jarang sekali diantara buruh yang punya utang semangat kerjanya jadi tinggi, yang ada hanya semangat mengatur tenaga dan siasat agar bisa lembur beratus ratus jam, dengan kualitas kerja yang diabaikan, pada akhirnya pepatah lah yang berlaku “pemberi utang adalah raja, dan pengutang adalah budak”, lalu apa yang bisa dilakukan jika raja sudah berbuat seenaknya? hahh… betul tidak ini teh? (Aa G mode On)
Pinjaman lunak, kemudahan berbagai pinjaman, kredit sembako, kredit motor, alat elektronik dan lain-lain, Itulah uang gadai yang diberikan pengusaha kepada kepada buruh!
Apa jadinya jika kita sudah terlilit utang, terjerat rentenir dll, yang ada hanyalah rasa takut untuk melawan berbagai kebijakan buruh yang mencelakakan.
Solidaritas, rasa kesetaraan, kesetiakawanan, dan keinginan untuk merubah nasib, adalah hal yang naif.

Ambil Hikmahnya
Belajar dari pola menggadaikan “nasib”, maka marilah kita berancang ancang untuk segera menghimpun kekuatan dan pikiran, agar kita tidak terjerumus kedalam pola pegadaian seperti yang dipaparkan tadi. namun jika sudah terlanjur “menggadaikan”, maka kita harus bisa segera menebusnya kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Apakah itu? “Kesejahteraan buruh” yang merupakan inti dari permasalahan nasib buruh.
Di hari hari kedepan marilah kita berupaya untuk meminta “uang gadai” yang setimpal dengan harta yang kita miliki berupa realisasi dari apa yang seharusnya kita dapat sebagai seorang buruh/pekerja.
Dalam hal politik dan memilih partai, buka pola pikir kita bahwa, kaos tipis, sembako gratis, angpau tipis,dll hanyalah setimpal dengan energi untuk mengangkat kertas suara, hanya sebagai upah untuk mengangkat ballpoint dalam mencontreng atau mencoblos, namun tidak akan pernah setimpal dengan kesengsaraan buruh lima tahun kemudian, yang tak pernah sebanding dengan kenyamanan atas jabatan yang mereka emban dengan berbagai pasilitas yang menggiurkan.
Dihari kedepan gadaikan nasib hanya dengan harga yang setimpal…
dan hanya demi nyai…()

Gambar Ilustrasi milik : Cyberangjalan trims ya…


Upah Minimum Kabupaten UMK DKI Jakarta dan Banten Tahun 2012

25 November 2011

Ilustrasi : Aksi Buruh DKI menuntut UMP

UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2012 diputuskan sebesar Rp 1.529.150,- atau sebesar 102,9% dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

UMK Provinsi Banten Tahun 2012
Sementara untuk provinsi Banten, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten No.561/Kep.886-Huk/2011 Tanggal 21 Nov 2011 tentang Penetapan UMK se-Provinsi Banten 2012, ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2012 sebesar Rp1.042.000,- atau naik sebesar 4,2 persen dari UMP 2011 yang hanya sebesar Rp1.000.000,-

Berikut rincian Upah Minimum untuk 8 Kabupaten/Kota (UMK) provinsi Banten Tahun 2012:

• UMK Kab. Lebak Rp1.047.800,-
• UMK Kota Serang sebesar Rp1.230.000,-
• UMK Kab. Pandeglang Rp1.050.000,-
• UMK Kota Cilegon Rp1.340.000,-
• UMK Kab. Serang Rp1.320.500,-
• UMK Kota Tangerang Selatan Rp1.381.000,-
• UMK Kota Tangerang Rp1.381.000,- dan
• UMK Kab.Tangerang ditetapkan sebesar Rp 1.379.000,-

UMK Banten Tertinggi/Terendah
Kota Tangerang dan Tangerang Selatan masing-masing memiliki upah tertinggi dengan nilai Rp 1.381.000,- dan terendah Kab. Lebak dengan Rp 1.047.800.-

Ilustrasi Gambar dari: Info GSBI Blog
Shared Info dari : Berita8.com dan Kompas.com


Upah Minimum Kabupaten UMK Jawa Barat Tahun 2012

22 November 2011

Gambar Ilustrasi_Aksi Buruh Tolak Upah Murah

Berikut adalah daftar UMK (Upah Minimum Kab/Kota) Tahun 2012 beberapa kota di Jawa Barat.
Dari 26 UMK Kab/Kota yang ditetapkan, 13 UMK Kab/Kota dinyatakan telah mencapai atau melebihi nilai KHL yang ditetapkan, UMK beberapa Kab/Kota itu yakni UMK Kota Bandung (100%), UMK Kota Cimahi (101,24%), UMK Kab. Bandung (103,44%), UMK Kab. Bandung Barat (100,40%), UMK Kota Tasikmalaya (100,57%), UMK Kab, Bekasi (110%), UMK Kota Bekasi Rp (105,25%), UMK Kab.Bogor Rp (100%), UMK Kab. Sukabumi (100,81), UMK Kota Sukabumi (102,33%)., UMK Kab. Cianjur (100,04%), UMK Kab. Cirebon (100%), dan UMK Kab. Indramayu (100%).

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kota dan Kabupaten di Jawa Barat ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kab./Kota di Jabar tahun 2012, yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1558-Bangsos/2011.

Berikut adalah daftar UMK 2012 Jawa Barat selengkapnya:

• Kota Bandung Rp 1.271.625,-
• Kota Cimahi Rp. 1.224.442,-
• Kab. Bandung Rp 1.223.800
• Kab. Bandung Barat Rp 1.236.991
• Kota Tasikmalaya Rp 950.000,
• Kab. Bekasi Rp 1.491.866,
• Kota Bekasi Rp 1.422.252,
• Kab.Bogor Rp 1.269.320,
• Kab. Sukabumi Rp 885.000,
• Kota Sukabumi Rp. 890.000,
• Kab. Cianjur Rp 876.500,
• Kab. Cirebon Rp 956.650,
• Kab. Indramayu Rp 994.864.
• Kota Depok Rp 1.424.797 (98% KHL),
• Kota Banjar Rp 780.000 (86,25% KHL),
• Kab. Sumedang Rp 1.007.500 (81,3% KHL),
• Kab. Garut Rp 880.000 (92,04% KHL),
• Kab. Ciamis Rp 793.750 (86,90% KHL),
• Kab. Subang Rp 862.500 (78,88% KHL),
• Kab. Purwakarta Rp 1.047.500 (84,17% KHL),
• Kab. Karawang Rp 1.269.227 (91,50% KHL),
• Kota Bogor Rp 1.174.200 (99,20% KHL),
• Kab. Majalengka Rp 800.000 (88,59% KHL),
• Kota Cirebon Rp 980.000 (99,95% KHL),
• Kab. Tasikmalaya Rp 946.000 (96,55% KHL) dan
• Kab. Kuningan Rp 805.000 (93,70% KHL).

UMK Jawa Barat Tertinggi/Terendah
Kabupaten Bekasi memiliki upah tertinggi dengan nilai Rp 1.491.866 dan terendah Kota Banjar dengan Rp 780.000.

Source Berita : Klik-Galamedia
Source Gambar : d’photograph


KHL dan UMK Tahun 2011 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

29 November 2010

Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat untuk tahun 2011 telah resmi diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat Bp. H.Ahmad Heryawan pada hari Jum’at tanggal 19 Nopember 2010 di Gedung Sate Bandung.
Keputusan besaran UMK Kab/Kota di Jawa Barat ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2011.
UMK Kab/Kota tahun 2011 ini akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Dalam SK tsb ada 12 Kabupaten/Kota yang dinyatakan telah mencapai 100 % bahkan melebihi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Kabupaten/Kota yang mencapai/melebihi KHL tsb adalah:
Kabupaten Bandung (101%),
Kabupaten Bandung Barat (100,36%),
Kota Cimahi (100%),
Kabupaten Sumedang (100%),
Kabupaten Cianjur (100,2%),
Kota Sukabumi (101,52%),
Kabupaten Bogor (100%),
Kota Cirebon (100,03%),
Kabupaten Cirebon (100%),
Kabupaten Indramayu (100%),
Kota Bekasi (100%), dan
Kabupaten Bekasi (100%).
Sementara itu Kabupaten/Kota yang pencapaian KHL-nya dibawah 80% hanya satu yakni Kabupaten Subang sebesar 77,12%.
UMK Kabupaten Bekasi menjadi yang paling tinggi diantara Kab/Kota diJawa Barat lainnya yakni Rp 1.275.000 atau naik sebesar 10,05 persen dari Rp 1.168.974 pada 2010. Sementara yang paling rendah adalah Kota Banjar dengan UMK Rp 732.000. Jumlah tersebut naik 6,12% dari Rp 689.800 pada tahun 2010
Berikut ini adalah rincian lengkap UMK Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011:
1. Kota Bandung Rp 1.188.435 (capaian KHL 95,61 persen),
2. Kab. Bandung, Rp 1.123.000 (capaian KHL 101 persen),
3. Kab.Bandung Barat Rp 1.175.959 (capaian KHL 100,36 persen),
4. Kota Cimahi Rp 1.172.485 (capaian KHL 100 persen),
5. Kab. Sumedang Rp 1.110.130 (capaian KHL 100 persen),
6. Kab. Cianjur Rp 810.500 (capaian KHL 100,2 persen),
7. Kab. Sukabumi Rp 850.000 (capaian KHL 98,58 persen),
8. Kota Sukabumi Rp 860.000 (capaian KHL 101,52 persen),
9. Kota Bogor Rp 1.079.100 (capaian KHL 99 persen),
10. Kab Bogor Rp 1.172.060 (capaian KHL 100 persen),
11. Kota Depok Rp 1.243.552 (capaian KHL 94 persen),
12. Kab Majalengka Rp 763.000 (capaian KHL 88,47 persen),
13. Kota Cirebon Rp 923.000 (capaian KHL 100,03 persen),
14. Kab. Cirebon Rp 906.190 (capaian KHL 100 persen),
15. Kab.Kuningan Rp 749.000 (capaian KHL 92,63 persen),
16. Kab. Indramayu Rp 944.190 (capaian KHL 100 persen),
17. Kab. Garut Rp 802.000 (capaian KHL 85,90 persen),
18. Kota Tasikmalaya Rp 865.000 (capaian KHL 96,30 persen),
19. Kab. Tasikmalaya Rp 860.000 (capaian KHL 88,16 persen),
20. Kab. Ciamis Rp 741.800 (capaian KHL 85 persen),
21. Kota Banjar Rp 732.000 (capaian KHL 83,69 persen),
22. Kab Purwakarta Rp 961.200 (capaian KHL 82,44 persen),
23. Kab Subang Rp 791.200 (capaian KHL 77,12 persen),
24. Kab Karawang Rp 1.159.000 (capaian KHL 88,11 persen),
25. Kota Bekasi Rp 1.275.000 (capaian KHL 100 persen)
26. Kab. Bekasi Rp 1.286.421 (capaian KHL 100 persen).


Cara Menghitung Upah Lembur

16 April 2010

Dasar yang dipakai dalam perhitungan ini adalah Keputusan Menakertrans NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
Yang dimaksud upah lembur adalah upah yang berhak diterima oleh pekerja atau buruh diluar waktu kerja yang telah ditentukan, yakni melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau upah yang diterima pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

Upah lembur dihitung per-jam.

Untuk mengetahui berapa upah lembur per-jam, maka harus diketahui dulu berapa upah pokok kita:
(1) Jika upah pekerja/buruh dibayar secara harian, maka penghitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) bagi pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(2) Jika upah pekerja/buruh dibayar berdasarkan satuan hasil, maka upah sebulan adalah upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
(3)Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 (dua belas), maka upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.
Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut :
Upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.
Angka 1/173 didasarkan pada perhitungan sbb:
Dalam satu tahun  ada  52 minggu
Jadi dalam 1 bulan =  52/12  = 4,333333  minggu.
Total jam kerja/minggu = 40 jam
Jadi  Total jam kerja dalam 1 bulan =  40 X 4,33  =  173,33 dibulatkan menjadi 173 jam maka  untuk menghitung upah per jam yaitu upah perbulan / 173
Misal Upah jam sebulan Mr. James adalah Rp. 1.300.000,- maka upah se-jam Mr.James adalah 1.300.000 / 173 = 7.514.,5
Upah yang dijadikan patokan dalam penghitungan upah lembur adalah GP (gaji pokok) ditambah Tunjangan Tetap, sementara Tunjangan Tidak Tetap tidak bisa dipakai sebagai dasar perhitungan upah lembur.
Untuk memudahkan perumusan maka secara simpel boleh kita rumuskan sbb:
L1 = 1,5 kali upah sejam
L2 = 2 kali upah sejam.
L3 = 3 kali upah sejam.
L4 = 4 kali upah sejam

Melihat rumusan diatas maka perhitungan upah lembur untuk yang hari kerjanya 6 hari dapat dilihat sbb;
1. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja maka perhitungannya adalah:
1 Jam pertama dihitung (L1), 6 jam berikutnya dihitung (L2)
2. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi maka :
7 (tujuh) jam pertama dihitung (L2) jam ke 8 (delapan) dihitung (L3) dan jam ke 9 (sembilan) dst dihitung (L4)

Sementara perhitungan upah lembur untuk yang hari kerjanya 5 hari dapat dilihat sbb;
1. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja maka perhitungannya adalah:
1 Jam pertama dihitung (L1), jam berikutnya dihitung (L2)
2. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi maka : 8 (delapan) jam pertama dihitung (L2) jam ke 9 (sembilan) dibayar (L3) dan jam ke 10 (sepuluh) dst dihitung (L4)

Contoh penghitungan:
Gaji pokok James adalah Rp.1.250.000 tunjangan tetapnya sebesar Rp.50.000,-. James bekerja dengan sistem 6 hari kerja. Bulan ini james lembur terusan (lembur pada hari kerja) sebanyak 3 hari masing-masing 4 jam, serta pada saat hari libur kerja james lembur 1 hari selama 10 jam!
Dari pernyataan tsb didapat:
L1 sebanyak 3 jam
L2 sebanyak 16 jam
L3 sebanyak 1 jam
L4 sebanyak 2 jam
Upah sejam james adalah = 1.300.000/173 = Rp.7.514,5
Dengan demikian maka:
L1 = 3 x 1.5 x 7.514,5 = 33.815,5
L2= 16 x 2 x 7.514,5 = 240.464,0
L3= 1 x 3 x 7.514,5 = 22.543.5
L4= 2 x 4 x 7.514,5 = 60.116,0
Jadi total upah lembur james adalah:
= L1 + L2 + L3 + L4
= 33.815,5 + 240.464,0 + 22.543,5 + 60.116,0
= Rp. 356.939,0

Demikian semoga bermanfaat, mohon dikoreksi bila ada kesalahan.


KHL dan UMK 2010

15 November 2009

Minimum wage
UMP DKI Jakarta
UMP DKI Jakarta naik 4,5 % menjadi Rp. 1.118.009,- dan akan mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010.
Kenaikan itu didasarkan atau mengacu pada :
1. KHL th 2009 sebesar : Rp. 1.317.710,-
2. Asumsi pertumbuhan ekonomi 4.5%
3. Asumsi inflasi Januari-Desember 2009 sebesar 2,75%
4. Target pencapaian KHL 2010 sebesar 84,84%
5. Asumsi angkatan kerja tahun 2010 sebesar 2 % dari 4.852.668 dengan perkiraan tingkat pengangguran 12,6%.

UMP Jawa Barat 2010
Sebagaimana dilansir berbagai media massa, untuk tahun 2010 Gubernur Jawa Barat tidak akan menetapkan UMP sebagai mana tahun tahun sebelumnya.
Alasan Gubernur Jawa Barat tidak menetapkan UMP 2010 karena selama ini tidak ada UMK yang ditetapkan sama atau dibawah UMP, sehingga Gubernur tidak perlu lagi menetapkan UMP. Gubernur mencontoh pada propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sudah lebih dulu menghilangkan UMP.
Untuk selanjutnya Gubernur meminta Bupati dan Walikota se-Jabar untuk menetapkan UMK masing-masing dengan memakai acuan pada rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan KHL masing-masing Kabupaten/Kota.
Inilah beberapa informasi KHL serta UMK Bandung dan dan beberapa kota di Jawa Barat:
UMK Kodya Bandung
Bisa diprediksi bahwa UMK Kodya Bandung diperkirakan naik 10%. Dengan asumsi laju inflasi Kodya Bandung sebesar 4%. Untuk tahun 2010 KHL Kodya Bandung sebesar Rp. 1.197.493,- artinya KHL ini naik 7% dari KHL tahun 2009 yang sebesar Rp. 1.118.687,-
UMK Kab Bandung
Masih saling tarik menarik antara buruh dan pengusaha menyebabkan belum ada kesepakatan terkait besaran UMK Kab.Bandung.
Berdasarkan info sebelumnya bahwa KHL Kab Bandung adalah sebesar Rp. 1.000.950,- , namun kemudian berubah lagi setelah dilakukan survey pasar yakni menjadi Rp. 1.053.000,-
Saat ini perwakilan pengusaha meminta UMK ditetapkan sebesar Rp. 1.030.280,- namun pekerja menuntut sebesar Rp. 1.041.500,-. Nilai ini menurut pekerja adalah jalan tengah antara nilai yang diinginkan pengusaha dan nilai hasil survey.
Sepertinya Rp. 1.030.280, – akan dipastikan menjadi UMK Kab.Bandung 2010 mengingat pihak pengusaha dan pemerintah serta sekelompok serikat pekerja telah menyepakatinya.
UMK Cimahi
KHL Cimahi ditetapkan sebesar Rp. 1.107.340,- besaran ini terhitung naik sebesar 0.9% (Rp. 5.584,-) dari KHL tahun 2009 yakni senilai Rp. 1.101.720,-
Buruh mendesak agar UMK ditetapkan sebesar Rp. 1.140.523,- ini didasarkan pada asumsi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi, sedangkan pengusaha berharap UMK ditetapkan sebesar Rp. 1.029.793,-
UMK Kab.Bandung Barat
Di Kab.Bandung Barat juga persoalan KHL masih terus bergulir, KHL tahun 2010 di Kab.Bandung Barat ini justru turun 4.8% dari tahun 2009 atau turun sebesar Rp. 53.714,- . KHL tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp. 1.113.017,- sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.166.731,- .
Oleh karena perbedaan tersebut, maka pekerja menuntut ditetapkan KHL lagi menjadi sebesar Rp. 1.227.880,- menurut alasan pekerja nilai sebesar itu didapat dari 3 indikator yaitu, bahwa pada tahun 2009 inflasi sebesar 4 %, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3.32%, dan prediksi kenaikan inflasi tahun 2010 sebesar 3%.
Oleh karena berlarut larutnya persoalan penetapan KHL ini, maka UMK Kab.Bandung Barat sampai saat ini masih belum ada kejelasan, namun buruh di Kab.Bandung Barat tetap menuntut bahwa UMK Kab.Bandung Barat ditetapkan sama dengan KHL versi buruh yakni sebesar Rp. 1.227.880,-
UMK Kab. Purwakarta
UMK Kab.Purwakarta sudah bisa dipastikan naik sebesar 6.04 % menjadi Rp. 890.000,-, sedangkan untuk sektor usaha tertentu kenaikannya justru lebih tinggi yakni sebesar 8.02% menjadi Rp. 1.015.000,-
UMK Kab. Cirebon
UMK Kab. Cirebon untuk tahun 2010 mengalami kenaikan cukup signifikan yakni sebesar Rp. 10.55% menjadi Rp. 825.000,- yang sebelumnya th 2009 hanya sebesar Rp. 746.000,-.
Nilai UMK sebesar Rp.825.000 sebenarnya baru meraih angka pencapaian KHL sebesar 94% dari nilai KHL Kab.Cirebon sebesar Rp. 876.960,-
UMK Kab Sumedang
Nilai KHL tahun 2010 Kab. Sumedang berdasarkan hasil survey adalah sebesar Rp. 1.070.200,-
Sampai aat ini belum diketahui berapa besaran UMK yang akan ditetapkan.
UMK Kab.Bogor
Sama seperti di daerah lain, di Kab.Bogor penetapan UMK masih jadi persoalan. KHL Kab.Bogor tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1.056.914,- ini berarti naik sebesar 6% dari UMK tahun 2009 yang sebesar Rp.991.714,-.
Saat ini buruh di Kab.Bogor menuntut besaran UMK ditetapkan sebesar Rp. 1.078.000,- dengan asumsi KHL ditambah perkiraan inflasi sebesar 2,2%.
UMK Kota Bekasi
UMK Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp. 1.089.000,- sementara angka KHL nya adalah sebesar Rp. 1.225.000,-.
UMK sebesar ini menurut para pekerja di kota Bekasi jauh dari cukup, angka KHL Kota Bekasi menurut para pekerja seharusnya adalah senilai Rp.1.250.430,- bukan Rp. 1.225.000,- nilai KHL tersebut mengacu pada data BPS bahwa laju inflasinya adalah sebesar 1.94%.
UMK Kab. Karawang
Boleh dibilang UMK di Kabupaten Karawang, sudah final dengan KHL sebesar 1.262.000,-
UMK Karawang Tahun 2010 ditetapkan dengan rincian sbb: untuk UMK non Industri naik sebesar 4.99% dari Rp.1.058.181,- menjadi Rp. 1.111.000,-, UMKU I naik 5.08% dari Rp. 1.081.778,- menjadi Rp.1.135.778,-, UMKU II naik 6.17% dari Rp.1.134.906,- menjadi Rp.1.205.000,-, UMKU III naik 8% dari Rp.1.185.900,- menjadi Rp.1.280.772, sedangkan untuk sektor Tekstil Sandang dan Kulit naik 3.3% menjadi Rp.1.117.500,-


%d blogger menyukai ini: