Jangan Mencibir Saat Buruh Minta Upah Layak

13 Juli 2012

Mendengar kata “MENUNTUT UPAH LAYAK” masyarakat awam (non buruh) pasti berasumsi lain, “Kerja di pabrik aja koq nuntut upah layak segala sih” begitu mungkin pada umumnya. Kata “LAYAK” itulah yang dianggap “WAH” oleh masyarakat awam non buruh, Tak pernah mau tau tentang apa saja sih sebenarnya yang dikatakan layak bagi buruh menurut peraturan perundang-undangan.
Nah biar khalayak tahu, serta tidak mencibir atau mengomel lagi saat ada aksi buruh yang menuntut upah layak, dibawah ini saya rinci apa saja komponen yang dianggap “LAYAK” menurut pemerintah versi Permenaker No. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Harapan saya semoga, khalayak bisa menyimpulkan apakah benar yang dikatakan LAYAK bagi buruh adalah mengacu pada komponen dan takaran seperti ini?

KOMPONEN MAKANAN DAN MINUMAN
1. Beras (kualitas sedang) :10 Kg / bulan
2. Sumber Protein: Daging 0.75 kg/bulan, Ikan Segar 1.2 Kg/bulan dan Telor : 1 Kg/bulan
3. Kacang-kacangan: Tahu tempe (kualitas baik) 4,5 kg/bulan
4. Susu Bubuk (kualitas sedang) : 0.9 kg/bulan
5. Gula Pasir (kualitas sedang) : 3 Kg/bulan
6. Minyak Goreng (Minyak Curah): 2 Kg/bulan
7. Sayur-sayuran (kualitas baik): 7.2 Kg/bulan
8. Buah-buahan (setara pisang dan pepaya/kualitas baik) : 3 kg/bulan
9. Karbohidrat lain (setara tepung terigu/kualitas sedang) : 3 kg/bulan
10. Teh Celup : 1 dus @ 25 pcs/bulan, atau Kopi : 300 gram/bulan
11. Bumbu-bumbuan : senilai 15% dari nilai Komponen Makanan dan Minuman (point 1-10)

KOMPONEN SANDANG
12. Celana Panjang/Rok: (Katun kualitas sedang) : 1 potong / 2bulan, atau ½ potong/bulan
13. Kemeja lengan pendek/blus: (setara katun): 1 potong / 2 bulan, atau ½ potong/bulan
14. Kaos Oblong/BH: (Kualitas sedang): 1 potong / 2 bulan, atau ½ potong/bulan
15. Celana Dalam: (Kualitas sedang): 1 potong / 2 bulan, atau ½ potong/bulan
16. Sarung/Kain Panjang: (Kualitas sedang): 1 helai / 12 bulan, atau 1 helai/tahun
17. Sepatu : Kulit Buatan(sintetis): 1 pasang / 6 bulan, 2 pasang / tahun
18. Sandal Jepit: (Bahan Karet): 1 pasang / 6 bulan, 2 pasang / tahun
19. Handuk: (ukuran 100 x 60cm) : 1 potong/tahun.
20. Perlengkapan Ibadah: (Sajadah/Mukena dll): 1 set / tahun

KOMPONEN PERUMAHAN
21. Sewa Kamar ( Sederhana ) : 1 kali/bulan
22. Dipan/Tempat tidur ( No.3 polos ) : 1 buah / 4 tahun.
23. Kasur dan Bantal ( Busa ): 1 buah / 4 tahun
24. Sprey dan sarung bantal ( Katun ) : 1 set / 6 bulan atau 2 set / tahun
25. Meja dan Kursi ( 1 Meja 4 kursi) : 1 Set / 4 Tahun
26. Lemari Pakaian ( Kayu sedang) : 1 buah / 4 tahun
27. Sapu Ijuk ( sedang ) : 1 buah / 6 bulan atau 2 buah / tahun
28. Perlengkapan makan : Piring Polos, Gelas Polos serta Sendok Garpu masing-masing : 1 buah/ 4 bulan atau 3 buah / tahun
29. Ceret Almunium (ukuran 25 cm) : 1 buah / 2 tahun
30. Wajan Almunium ( ukuran 32 cm) : 1 buah / 2 tahun
31. Panci Almunium (ukuran 32 cm) : 1 buah / 6 bulan atau 2 buah/ tahun
32. Susuk/sendok masak (almunium) : 1 buah/ tahun
33. Kompor minyak tanah (16 sumbu) : 1 buah / 2 tahun.
34. Minyak Tanah ( eceran) : 10 liter / bulan
35. Ember Plastik (isi 20 ltr) : 1 buah / 6 bulan atau 2 buah / tahun
36. Listrik ( 450 watt) : 1/ bulan
37. Lampu Listrik : Pijar 25 watt : 1 buah/ 2 bulan dan Neon 15 watt: 1 buah / 4 bulan
38. Air Bersih (standar PDAM) : 2 Meter Kubik / bulan
39. Sabun Cuci : (Krim Detergen) : 1.5 kg/bulan

KOMPONEN PENDIDIKAN
40. Bacaan/Radio: Tabloid: 4 eksemplar/bulan dan Radio 4 band: 1 unit / 4 tahun.

KOMPONEN KESEHATAN
41. Sarana Kesehatan: Pasta Gigi (80 gr) : 1 tube/ bulan, Sabun Mandi (80 gr): 2 batang/bulan, Sikat Gigi (lokal) : 1 buah/ 4 bulan, Shampo (lokal) : 100 ml/bulan, Pembalut (u/wanita): 10 pcs/bulan, alat cukur (u/pria) : 1 buah / bulan
42. Obat Anti Nyamuk (bakar): 3 dus/ bulan
43. Potong rambut (di tukang cukur salon): 1 kali / 2 bulan, atau 6 kali / tahun

KOMPONEN TRANSPORTASI
44. Transport kerja dan lainnya (Biaya angkutan Umum): 30 hari PP/ bulan

KOMPONEN REKREASI DAN TABUNGAN
45. Rekreasi (daerah sekitar) : 1 kali / 6 bulan atau 2 kali / tahun
46. Tabungan: 2 % dari nilai point 1 s/d 45.

Gambar Ilustrasi

PERMENAKERTRANS NO.13 TAHUN 2012 SEBAGAI ACUAN KHL 2013

Berikut 14 komponen yang ditambahkan CaK Imin (Muhaimin Iskandar) dalam me-revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian KHL.

Jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 komponen dalam “penyempurnaan” Permenakertrans menjadi 60 komponen KHL. Penambahan 14 komponen baru tersebut adalah sebagai berikut :

47. Ikat pinggang, ( kulit sintetis/ Imitasi) : 1 buah / tahun
48. Kaos kaki,( setara katun) 1 pasang/ 3 bulan atau 4 pasang / tahun
49. Deodorant (kapasitas 100 ml/g) : 1 botol / 2 bulan atau 6 botol / tahun
50. Seterika 250 watt, (merk lokal) : 1 buah / 4 tahun
51. Rice cooker (ukuran 1/2 liter) : 1 buah / 4 tahun
52. Celana pendek, ( setara katun) : 1 potong / 6 bulan atau 2 potong / tahun
53. Pisau dapur ( almunium) : 1 buah / 3 tahun
54. Semir (lokal) 1 buah / 2 bulan atau 6 buah / tahun dan sikat sepatu (ijuk) 1 buah / tahun
55. Rak piring ( rak portable plastic) , 1 buah / 2 tahun
56. Sabun cuci piring (colek) 500 gr / bulan
57. Gayung plastik ukuran sedang, 1 buah / tahun
58. Sisir, (plastik): 1 buah / 6 bulan atau 2 buah / tahun
59. Ballpoint/pensil, 1 buah / 2 bulan atau 6 buah / tahun.
60. Cermin (Ukuran 30 x 50 cm) 1 buah / 3 tahun

Selain penambahan 14 jenis komponen baru, terdapat pula penyesuaian/ penambahan Jenis kualitas dan kuantitas KHL serta perubahan jenis kebutuhan.

Penyesuaian/penambahan jenis kualitas dan kuantitas KHL, yaitu :
1. (lihat point No. 20) Sajadah/mukenah/peci, dll ( semula sajadah, mukenah, dll ).
2. (lihat point No. 12) Celana panjang/rok/pakaian muslim ( semula celana panjang/rok ).
3. (lihat point No. 16) Sarung/kain panjang volume 3/24 ( semula volume 1/12 )
4. (lihat point No. 21) Sewa kamar sederhana yang mampu menampung jenis kebutuhan KHL lainnya ( semula sewa kamar sederhana ).
5. (lihat point No. 23) Kasur dan bantal busa ( semula 1/48 ) menjadi kasur busa volume 1/48 dan
6. (lihat point No. 23) Bantal busa ( semula volume 1/48 ) menjadi 2/36.
7. (lihat point No. 37) Semula bola lampu pijar/neon 25 watt/15 watt volume 6/12 atau 3/12 menjadi bola Lampu Hemat Energi (LHE) 14 watt dengan volume 3/12.
8. ( lihat point No. 36) Listrik dari 450 watt menjadi 900 watt.

Perubahan jenis kebutuhan, yaitu:
( lihat point No. 33 dan 34) Kompor minyak 16 sumbu dan minyak tanah 10 liter, diubah menjadi: 1).Kompor gas dan perlengkapannya : a. Kompor gas 1 (satu) tungku, volume 1/24 b. Selang dan Regulator, volume 1/24 c. Tabung gas 3 kg, volume 1/60 2) Gas elpiji 2 tabung @ 3 kg

Nah, setelah membaca dan menelaah tentang 46 komponen layak versi Permenaker No.17 tahun 2005 ditambah lagi 14 komponen “makin” layak versi Permenaker No.13 tahun 2012, apakah hidup buruh makin LAYAK atau makin LOYO? silahkan berkomentar!

Permenakertrans No 13/2012 ini adalah Jalan Terbaik dan Paling adil! begitu kalo kata Muhaimin, mah!

Selamat menempuh HIDUP LAYAK versi Cak Imin

Kesempurnaan Hanya Milik Alloh SWT sementara Gambar Ilustrasi diatas Milik Hileud

Iklan

Outsourcing versi MasJum

22 Januari 2012

(Ringkasan obrolan penulis dengan Mas Jum, aktivis buruh lokal Bandung)

Mbuh, apa yang mendorong Ibu Megawati Presiden kita, saat men-sah-kan UU No.13 Tahun 2003 silam, padahal menurutku saat itu UU tersebut adalah “neraka” bagi buruh. Dibalik slogannya sebagai ksatria pembela ‘wong cilik’ dan pembela kaum yang tertindas, ternyata justru menjerumuskan ‘wong cilik’ tersebut.
Banyak pasal dalam UU tersebut yang menjadikan ‘wong cilik’ ini semakin menjadi ‘wong cuuiiilllik tenan’ bahkan mendegradasi penghargaan sebagaimana layaknya terhadap “wong” (manusia).
Sebut saja pasal-pasal yang melegalisasi perbudakan (pasal 64), mempekerjakan anak-anak (pasal 69), Cuti Haid (Pasal 81), degradasi nilai fasilitas kesejahteraan (pasal 100), degradasi nilai pesangon (pasal 156) dll.

Perbudakan = Outsourching

Perbudakan (menurut Wikipedia Bahasa Indonesia) adalah sebuah kondisi di mana terjadi pengontrolan terhadap seseorang (disebut budak) oleh orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual.
(Masih menurut Wikipedia) Para budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tiada punya hak asasi manusia. “Slave” berasal dari perkataan slav, yang merujuk kepada bangsa Slavia di Eropa Timur, yang masyarakatnya mayoritas adalah budak.
Dimasa lalu, selain dipersembahkan kepada raja atau pemimpinnya, budak dijadikan komoditas jual beli atau barter. Para pemilik budak atau cukong budak adalah mereka-mereka dari kaum yang memenangkan peperangan yang menjadikan tawanan perangnya sebagai budak, boleh dibilang “stok” akan berlimpah saat satu kaum memenangkan perang, dan sebaliknya saat peperangan kalah ‘stok’ pun berkurang.
Namun peperangan tidaklah selamanya berlangsung, Untuk memenuhi ‘stok’ budak para cukong budak ini berburu ke kantong-kantong masyarakat yang mayoritas hidup miskin, mereka menipu, membohongi, menjerat korban dengan hutang yang tak mungkin terbayar, membelinya, membawanya dengan jalan paksa dan sebagainya.
Di masa lalu, para budak diperlakukan kejam, budak hanya diberi makan dan fasilitas hanya untuk mempertahankan hidupnya sendiri, sekali melanggar titah majikan atau berbuat kesalahan, maka budak ini akan ditendang keluar dan dikembalikan ke pemiliknya, jika budak sakit-sakitan tak segan budak tersebut untuk dibunuh dan dibuang jauh-jauh, karena tuannya (cukongnya) pun tak sudi menerima kembali budak yang sakit-sakitan.
Di masa lalu wajar saja perbudakan merebak, karena barangkali raja-nya tidak pernah mengangkat MENKUMHAM (Menteri Hukum dan HAM), tidak ada Komraj HAM (Komisi Kerajaan HAM), tidak ada Pemerhati HAM (Human Right Watch) dan tidak ada LSM-LSM yang mencari uang atas nama HAM.

Illustrasi: Dijual Murah

Dijaman saiki, agen-agen budak merebak dimana-mana, budak jaman sekarang bukanlah dipersembahkan untuk raja atau presiden, tapi dijual ke juragan-juragan pemilik perusahaan, agen atau cukong setiap hari merekrut ratusan budak, mencari ke kampung-kampung dan sudut-sudut kota, beraksi menjelang kelulusan dan wisuda anak sekolah dengan bursa kerjanya, membuat iklan di tivi, Koran dan radio, menawarkan pekerjaan layaknya pemilik perusahaan.
Dijaman saiki setiap bulan agen budak (perusahaan perbudakan) meng-interview ribuan budak, mengelompokan serta menyimpannya dilemari-lemari cabinet dengan tak lupa membubuhkan ‘price list’ dan barcode, si A layak dijual ke juragan minyak, si B layak dijual ke raja tekstil, si C layak dijual sebagai waitress di Warung Kopi, si D layak dipajang sebagai Bulldog dan seterusnya.
Dijaman saiki, dengan legalisasi pemerintah, pengusaha leluasa memilih budak di agen-agen perbudakan, mencari yang paling murah upahnya, yang paling semangat bekerjanya, tidak sakit-sakitan, yang tampan, yang cantik, jarang hamil, tidak pernah menuntutupah dsb, jika budak sudah kadung dipilih pun pengusaha tak segan untuk menendangnya keluar jika ternyata sang budak kondite-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sakit-sakitan, hamil, menuntut naik upah, berkelompok (berserikat), dll.
Dijaman saiki, Upah dan waktu kerja budak dipatok dan dikontrol oleh cukong (agen perbudakan), akibatnya banyak diantara para budak yang upahnya hanya bisa untuk makan sendiri serta bayar upeti kepada cukongnya, tanpa ada sisa untuk disetorkan kepada keluarga atau simbok di kampung, jika budak sakit si cukong dan si pengusaha saling lempar tanggung jawab, yang pada akhirnya dibiarkan begitu saja tanpa iba dan belas kasihan.
Dijaman saiki “Perbudakan” sudah tidak ada, yang ada adalah “Outsourcing”, Barangkali pembuat undang-undang sudah gengsi dan tabu mencantumkan kata “perbudakan’ dalam undang-undangnya, sama halnya istilah korupsi yang sudah diganti dengan “penyalahgunaan” dll. Namun pada hakikatnya praktek-praktek perbudakan secara kasat mata berlangsung dimana-mana, bakhan di-legal-kan atau di-sah-kan dengan peraturan perundangan seperti pada UU No.13 tahun 2003 tsb.
Dijaman saiki katanya presiden wis ngerti kabeh soal HAM, bahkan Menteri HAM pun diangkat, Pemerhati HAM sudah masuk ke pelosok pedesaan (HAM masuk desa), LSM-LSM ada disetiap sudut gang.
Balik lagi ke pengertian perbudakan menurut Wikipedia diatas, perbudakan adalah sebuah kondisi di mana terjadi pengontrolan terhadap seseorang oleh orang lain, yang berkaitan dengan buruh dan eksploitasi seksual, Jadi what the different between perbudakan dimasa lalu dan outsourching dijaman saiki?

OUTSOURCING = TIDAK MELINDUNGI

Puji syukur pada Tuhan YME, dijaman saiki Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bisa mengatakan bahwa sistem pekerja lepas “outsourcing” merupakan sistem yang sangat tidak memberikan perlindungan kepada pekerja terutama untuk kaum lemah, bahkan Mahfud MD ini berani bilang: “Untuk itu kami memutuskan melarang adanya sistem “outsourcing” untuk melindung masyarakat kecil dari kesemena-menaan pihak-pihak terkait,”.
Selain itu, kata dia, larangan adanya “outsourcing” ini adalah untuk tetap menjaga para pekerja dari perlakuan kurang manusiawi dan bisa diberikan hak-hak sebagaimana undang-undang yang ditetapkan.

Ilustrasi: Workers Isn't Slaves


Kulo yakin sekali Pak Mahfud MD ini pun ngertos (isi) UU No.13 tahun 2003 sejak dulu, tapi kenapa baru ngerespon ketidakberesan UU tsb saiki yo!?
MK membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012, namun aku mensinyalir dikabulkannya uji materiil Didik Suprijadi dkk, pekerja dari Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML), bermuatan listrik (karena yang mengajukan adalah buruh pencatat meteran listrik PLN) sebagaimana diketahui bahwa Menteri BUMN yang sekarang adalah Pimpinan tertinggi di PT PLN sebelumnya, yakni Pak Dahlan Iskan (takut nama baik pak DI kesetrum gitu lho?!!), koq, kebayang dipikiranku, nek sing ngajukan uji materiil itu adalah karyawan outsourcing di PT.Ecek-ecek yang udah belasan tahun terus dikontrak walaupun pekerjaanya itu-itu aja, dikabulkan opo ora yo?
Sejarah menunjukan bahwa sebelum tahun 2003, jutaan buruh yang dimotori serikat pekerja bergerak mulai dari daerah sampai ke Istana Negara, mengusung tema penolakan UU 13/2003, bahkan beberapa demonstrasi berakhir ricuh, salah satu tema yang diusung saat itu adalah menolak legalisasi outsourcing yang nyata-nyata dimuat dalam UU tersebut
Tapi, (dari pada tidak) kita patut berikan apresiasi buat Pak Mahfud MD dkk di MK ini, selain gebrakan politik, ternyata Pak Mahfud MD ini, concern juga pada kesejahteraan serta kelangsungan hidup mayoritas penduduk Indonesia (buruh).
Saiki tinggal nunggu follow up putusan MK tersebut dari Menakertrans Cak Imin (Muhaimin Iskandar), apakah surat edaran atau keputusan atau peraturan yang dikeluarkannya sebagai pengejawantahan dari penghapusan outsoucing, atau malah makin menyelubungkan praktek perbudakan.
Saya sih pesimis, masalahe yang punya dan yang mem-backing perusahaan outsourcing, mayoritas bukan ‘wong cilik’ sekelas AAL yang nyuri sandal jepit, ato Mas Kasno yang tukang Bakso ning prapatan kuwi, tapi para petinggi institusi keamanan, petinggi partai, pejabat pemerintah dan sodara-sodara-nya, dan bahkan ada pemilik agen outsourcing sekaligus pemilik perusahaan itu sendiri (walaupun terselubung), jadi selain bisa jual barang produk perusahaanya dia juga bisa menjual pekerjanya.
Nah, nek wis koyo ngono berbenturan dengan orang-orang seperti itu lagi, mana berani Cak Imin menertibkan perbudakan (outsourcing) yang menjadi tugas institusinya.
Siap-siap aja tukang peti dan tukang es mendapat proyek dari MK dan Menakertrans…
Ngono mas!

(penulis menutup obrolan sambil nyruput kopi…)
Ooooo…gitu ya Mas? Mantaaap…

Korelasi Sumber Berita:
Republika
Tribun News
Sumber Gambar Ilustrasi:
The Man From The Past
presstv.ir


Standar Gaji Pegawai Kantoran 2012

30 September 2011

Sambil menunggu keputusan Gubernur tentang Upah Minimum tahun 2012, yang sudah bisa diprediksi kenaikannya tidak akan lebih dari 2 – 7 %, ada baiknya kita mengintip berapa gaji bos-bos berdasi kita.
Berikut adalah Standar Upah / Standar Gaji tahun 2012 yang dirilis Kelly Services, untuk beberapa posisi jabatan pada beberapa sektor, antara lain Accounting & Finance, Banking, Call Center, Engineering & Technical, Human Resources, IT, Office Support, Logistic, Sales, Marketing, Advertising dll, beberapa diantaranya adalah:

Standar Gaji Accounting & Finance
• Finance Director/CFO, Standar gaji minimal Rp.75,000,000, maksimal Rp. 135,000,000
• Financial Controller, standar gaji minimal Rp.35,000,000, maksimal Rp.50,000,000
• Senior Finance Manager, Standar gaji minimal Rp.30,000,000, maximal Rp. 45,000,000
• Finance Manager , Standar gaji minimal Rp. 22,000,000, maksimal Rp. 28,000,000
• Senior Management Accountant, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.23,000,000
• Senior Financial Accountant, Standar gaji minimal Rp.16,000,000 maksimal Rp.21,000,000
• Financial Accountant, Standar gaji minimal Rp. 8,500,000 maksimal Rp.10,000,000
• Financial Analyst, Standar gaji minimal Rp. 9,000,000 maksimal Rp. 13,000,000
• Senior Treasury Manager, Standar gaji minimal Rp. 25,000,000 maksimal Rp.35,000,000
• Treasury Manager , Standar gaji minimal Rp.17,000,000 maksimal Rp. 22,000,000
• Internal Audit Manager, Standar gaji minimal Rp. 12,000,000 maksimal Rp.21,000,000
• Head of Internal Audit, Standar gaji minimal Rp.27,000,000 maksimal Rp.42,000,000
• Tax Senior Manager, Standar gaji minimal Rp.25,000,000 maksimal Rp. 37,000,000
• Tax Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Tax Accountant, Standar gaji minimal Rp. 5,000,000 maksimal Rp.9,000,000

Standar Gaji Banking
• Bank teller, Standar gaji minimal Rp 2,000,000 maksimal Rp.2,800,000
• Customer Service Officer, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal Rp. 6,000,000
• Bank Auditor, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp. 6,250,000
• Collection/Debt Recovery Offcer, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal 3,750,000
• Compliance Offcer, Standar gaji minimal Rp. 3,500,000 maksimal Rp. 5,900,000
• Securities/equities Dealer , Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal 6,000,000
• FX Dealer, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 3,500,000
• Mortgage Sales Specialist, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal 5,500,000
• Personal Financial Consultant/Personal Banker, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal Rp.5,500,000
• Settlement Officer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• remittance/Settlement/ Loans Clerk, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal Rp.3,500,000
• Bank Operations Offcer, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal Rp. 3,000,000
• Trade Finance Offcer, Standar gaji minimal Rp 2,750,000 maksimal Rp.4,500,000
• Trade Finance Clerk, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 3,500,000

Standar Gaji Call Center

• Call Centre Manager/Head, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal 15,000,000
• Call Centre Supervisor/Team Leader, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• Call Centre trainers, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.6,500,000
• Customer Service Offcer Inbound, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 4,500,000
• Operations Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Sales Outbound/Telemarketer, Standar gaji minimal Rp. 1,500,000 maksimal Rp. 2,500,000
• Helpdesk, Standar gaji minimal Rp.1,800,000 maksimal Rp.3,500,000

Standar Gaji Engineering & Technical

• Engineering Director, Standar gaji minimal Rp 55,000,000 maksimal Rp.80,000,000
• Engineering Manager, Standar gaji minimal Rp 30,000,000 maksimal Rp. 45,000,000
• Project Manager, Standar gaji minimal Rp. 25,000,000 maksimal Rp.35,000,000
• Project engineer, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Program Manager, Standar gaji minimal Rp 15,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Planning Manager, Standar gaji minimal Rp 7,000,000 maksimal Rp. 15,000,000
• Process engineer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.6,000,000
• Production engineer, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.6,000,000
• QA engineer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.9,000,000

Standar Gaji Human Resources Development (HRD)

• HR Assistan Manager, Standar gaji minimal Rp 8,000,000 maksimal Rp.17,000,000
• HR Officer Executive, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp. 12,000,000
• Learning & Development Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.28,000,000
• Training Executive, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.8,000,000
• HR Director (Regional), Standar gaji minimal Rp 85,000,000 maksimal Rp.125,000,000
• HR Director (Local), Standar gaji minimal Rp 55,000,000 maksimal Rp.80,000,000
• HR Manager (Regional), Standar gaji minimal Rp 20,000,000 maksimal Rp. 35,000,000
• HR Manager (Local), Standar gaji minimal Rp 15,000,000 maksimal Rp. 25,000,000
• Recruitment Leader, Standar gaji minimal Rp 12,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Recruiter, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Training Manager, Standar gaji minimal Rp 17,000,000 maksimal Rp.28,000,000

Standar Gaji Information Technology (IT)

• Country Manager, Standar gaji minimal Rp 75,000,000 maksimal Rp.150,000,000
• Sales Director, Standar gaji minimal Rp 50,000,000 maksimal Rp. 75,000,000
• Analyst Programmer, Standar gaji minimal Rp. 3,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• Project Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.18,000,000
• System Network Administrator, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.9,000,000
• IT Auditor, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.12,000,000

Standar Gaji Office Support

• Adm Office Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Executive Secretary, Standar gaji minimal Rp 6,250,000 maksimal Rp. 9,500,000
• Secretary, Standar gaji minimal Rp. 4,000,000 maksimal Rp.7,500,000
• Receptionis/Front Office Assistant, Standar gaji minimal Rp 2,000,000 maksimal Rp.3,000,000
• Mail Room Assistant, Standar gaji minimal Rp 1,250,000 maksimal Rp.2,000,000

Standar Gaji Sales/Marketing

• Brand/Product Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Marketing Manager, Standar gaji minimal Rp 7,000,000 maksimal Rp. 10,000,000
• Sales Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,500,000 maksimal Rp.25,000,000
• Sales Executive, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.5,000,000
• Market Researcer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.6,000,000

Dan seterusnya …………………
Selengkapnya silahkan kunjungi Kelly Service Indonesia
Atau bisa juga disini.

Smoga bermanfaat.


40 Kendala Serikat Pekerja

30 September 2011

Dari beberapa kali sharing atau pertemuan dengan beberapa pengurus serikat pekerja SP di tingkat perusahaan, saya mendapatkan gambaran bahwa ternyata banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh serikat pekerja yang justru menghambat kinerja dan profesionalitas serikat pekerja.
Beberapa diantaranya dapat di- inventarisir sebagai berikut:
1. Tidak adanya sarana prasarana dan dana (fasilitas materi)
2. Tidak adanya perhatian dari institusi pemerintah (dinas tenaga kerja)
3. Banyaknya peraturan perundangan yang merugikan.
4. Tekanan, ancaman dan intimidasi dari pengusaha
5. Belenggu beban kerja sehari-hari (tugas rutin) yang diberikan pengusaha kepada pengurus
6. Pengadministrasian / pencatatan keanggotaan yang amburadul.
7. Pengurus sibuk dengan problematika hidupnya sendiri (keluarga, bisnis dll)
8. Rendahnya sumber daya pengurus dan anggota, termasuk kurang memahami berbagai peraturan perundangan yang ada..
9. Tidak mempunyai agenda/program kerja yang jelas.
10. Tidak jelasnya status organisasi di tingkat perusahaan.
11. Salah memilih ketua/pengurus.
12. Lemahnya tingkat solidaritas dan “daya gempur“ di kalangan anggota.
13. Terlalu fokus terhadap kasus-kasus yang muncul, yang terkadang justru diciptakan pengusaha.
14. Merasa puas dengan keadaan (statis)
15. Sibuk mengutamakan kepentingan (kasus) nya sendiri-sendiri.
16. Khawatir dengan ide-ide/gagasan-gagasan baru.
17. Lemahnya kemampuan untuk memenfaatkan fasilitas yang ada.
18. Lemahnya jalinan kerjasama / networking dalam rangka merangkul stakeholder (Jamsostek, Dinas Tenaga Kerja, LSM-LSM, dll)
19. Terbuai dengan kerja lembur dan jabatan.
20. Terbuai dengan pinjaman-pinjaman, kredit-kredit, dan fasilitas dan kegiatan lain-lain yang diberikan pengusaha.
21. Minimnya pertemuan dan pembinaan terhadap anggota.
22. Pengkultusan terhadap pengurus.
23. Sentralisasi pengambil kebijakan organisasi
24. Hilangnya kepercayaan anggota.
25. Terpaku pada instuksi structural.
26. Kesemrawutan pembagian tugas dan spesialisasi para pengurus.
27. Status kerja kontrak serta Sulitnya mendapatkan ijin dari pimpinan perusahaan
28. Adanya orang-orang yang menjadi “musuh dalam selimut” dalam organisasi.
29. Lemahnya budaya mencatat dan korespondensi.
30. Terlalu berharap terhadap pengurus, sementara yang lainya hanya ongkang-ongkang kaki.
31. Terlalu tunduk pada kebiasaan, hegemoni pengusaha ,institusi pemerintah dan perangkat organisasi.
32. Kurangnya pengalaman berorganisasi.
33. Kurangnya pembinaan, pendidikan, pelatihan terhadap pengurus.
34. Kekhawatiran terhadap teguran, hinaan, cercaan dari anggota dan pengusaha.
35. Kurangnya komunikasi diantara pengurus dan anggota.
36. Terjadi konflik, baik internal maupun antara pengurus dengan direksi/pengusaha.
37. Persaingan dengan serikat pekerja lain di lingkungan perusahaan.
38. Politik Adu domba yang dijalankan pengusaha.
39. Lemahnya kepekaan dan penelaahan terhadap kondisi ketenagakerjaan yang ada.
40. Ketidaksiapan (ketakutan) pengurus maupun lembaga untuk mengambil resiko


Gaji ke-13 PNS Akan Diterima Juli 2011

14 Juni 2011

Sumber: VIVAnews.com

Kabar gembira bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Gaji ke 13 akan dibayarkan pada bulan
Juli nanti.
Menurut Dirjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan Agus Suprijanto, peraturan pemerintah
(PP) terkait pembayaran gaji ke 13 sudah terbit.
Agus tengah menyiapkan peraturan Dirjennya.
“Insya Allah tanggal 1 Juli sudah bisa dibayar” ujar
dia kepada VIVAnews.com
Pemerintah tahun ini menaikkan gaji PNS sebesar
sekitar 10-15 persen. Kenaikan gaji pokok itu
tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor
11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Dengan adanya kenaikan gaji tersebut, gaji pokok
terendah PNS sebesar Rp1.175.000 bagi pegawai
Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun. Gaji
pokok tertinggi dinikmati oleh pejabat eselon I
atau Golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun
sebesar Rp4.100.000.
Untuk gaji pokok anggota TNI/Polri dengan
pangkat terendah sebesar Rp1,23 juta. Gaji itu
diberikan untuk Prajurit Dua Kelasi Dua (TNI) dan
anggota Kepolisian Bhayangkara Dua dengan
masa kerja 0 tahun. Sedangkan gaji pokok
terbesar, Rp4,2 juta, diperuntukkan bagi pangkat
tertinggi yaitu jenderal, laksamana, marsekal, atau
jenderal polisi dengan masa kerja 32 tahun. Untuk
gaji pokok TNI/Polrilihat link ini.
Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan
alokasi belanja pegawai pada 2011 sebesar
Rp180,6 triliun atau 2,6 persen terhadap produk
domestik bruto (PDB). Dari jumlah itu, sekitar
Rp91,2 triliun atau 50,5 persen dialokasikan pada
pos belanja gaji dan tunjangan pegawai.
Alokasi anggaran tersebut tertuang dalam Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara 2011. Alokasi anggaran belanja
pegawai tahun depan mengalami kenaikan Rp17,9
triliun atau 11 persen bila dibandingkan alokasi
dalam APBN-Perubahan 2010 sebesar Rp162,7
triliun.
Peningkatan itu terutama disebabkan kebijakan
pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi
baik dalam memperbaiki maupun menjaga
kesejahteraan aparatur pemerintah dan
pensiunan.
Sementara itu, alokasi pada pos belanja gaji dan
tunjangan 2011 sebesar Rp91,2 triliun naik sebesar
Rp10,1 triliun atau 12,5 persen dibandingkan
anggaran APBN-P 2010 sebesar Rp 81,1 triliun.
(adi)


Banyak Buruh Minta di PHK, Apa Penyebabnya?

12 Februari 2010

Ada tugas baru para pimpinan serikat pekerja dibeberapa perusahaan saat ini yang menurut orang lain justru aneh, yakni meng-identifikasi dan mem-verifikasi jumlah anggota yang ingin dipasilitasi untuk di-PHK. Pekerja-pekerja tersebut baik secara terang-terangan ataupun terselubung menginginkan agar serikat pekerja dapat mengupayakan kepada pihak pengusaha agar dirinya di PHK dengan mendapat pesangon yang besar atau minimal sesuai dengan aturan yang ada.
Bagi mayoritas orang, PHK adalah hantu yang menakutkan, tapi bagi pekerja-pekerja ini, PHK justru diharapkan.

Bagi pengurus serikat pekerja, ini adalah sebuah situasi yang dilematis dan kontradiktif dengan tugasnya yakni membina, memberi pemahaman agar setiap pekerja senantiasa bekerja dengan semangat, penuh dedikasi, dan loyal agar produktifitas meningkat.

Tokoh-tokoh HRD banyak yang merasa heran bahwa di tengah tingginya angka pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan, ternyata justru banyak karyawan yang sengaja melakukan kesalahan atau bekerja di bawah tuntutan performa yang semestinya. Tujuan mereka tak lain agar di-PHK dan mendapatkan uang pesangon.

Bagi pengurus serikat pekerja, hal ini perlu mendapat perhatian yang serius, sebab salah langkah bisa jadi organisasi mendapat citra negatif dari anggota ataupun pengusaha. Sikapilah dengan cermat dan bijaksana. Sadari juga bahwa pengurus serikat pekerja tidak bisa melarang anggotanya untuk minta di PHK, itu adalah haknya tapi tidak juga berdiam diri manakala hal tersebut membawa dampak negatif pada kenyamanan lingkungan kerja. Pekerja yang sudah minta di-PHK biasanya hanya akan memberi pengaruh buruk pada pekerja lain, atasi dan carikan solusi dengan segera, dimulai dengan melakukan pendekatan dan mempelajari pokok permasalahan.

Ada banyak faktor kenapa seorang pekerja meminta dirinya di-PHK disaat seperti ini, antara lain:
1. Ingin mendapatkan uang besar dengan cepat.
2. Sudah bosan kerja.
3. Tidak ada kesesuaian lagi antara harapan dan kenyataan, baik dari salary, jabatan, atau lingkungan kerja.
4. Mendapatkan pressure yang berlebihan dari atasan/majikan.
5. Kondisi perusahaan sedang pada ambang kebangkutan.
6. Adanya ketidakpastian peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan yang secara terus menerus mendegradasi nilai pesangon, tunjangan pensiun atau tunjangan hari tua.
7. Upaya pengusaha untuk merubah status karyawan tetap menjadi kontrak (outsourcing)

‘Kepanikan’ pekerja dari akibat tersebut diatas justru cenderung lebih banyak disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu membela kepentingan pengusaha. Dengan dalih menarik investor, maka kebijakan dibuat ramah bagi pengusaha dan hal yang teramat mudah bagi pengusaha untuk mendapat profit setinggi-tingginya adalah menekan upah dan komponen yang ada didalamnya termasuk juga mendegradasi besaran pesangon, serta pengalihan status karyawan menjadi kontrak (outsourcing)

Terkait dengan hal ini, saat ini Apindo/kalangan pengusaha tengah memohon kepada pemerintah untuk merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang paling memberatkan bagi pengusaha adalah pesangon yang tinggi serta hal hal yang menyangkut kebijakan outsourcing.

Jika kita melihat dan mengamati kebijakan pemerintah SBY pada masa jabatannya yang pertama yang lebih cenderung mendukung pengusaha, maka kita patut bersiap-siap bahwa permohonan pengusaha untuk merevisi/mendegradasi besaran pesangon bakal dengan gampang direalisasikan pemerintah

Jadi wajar saja jika dibeberapa perusahaan saat ini banyak yang berbondong-bondong meminta di-PHK tetutama pekerja yang sudah bekerja cukup lama.

Pikir pekerja: “Lebih baik di PHK saat ini yang masih memungkinkan dapat pesangon, dari pada nanti tak mendapat apa-apa” .

Bagi pengurus serikat pekerja, sekali lagi sikapilah dengan bijaksana, berikan pemahaman thd anggota baik dan buruknya, jangan sampai menyesal dikemudian hari.


Pemerintahan SBY Jilid II Mengabaikan Kaum Buruh, Tani dan Nelayan

2 Februari 2010

Potret ketidakpedulian pemerintah pada rakyatnya sudah kelihatan jelas, ada jurang yang dalam antara rakyat dan presidennya, SBY dan kelompoknya begitu percaya diri.
Berlindung dibalik popularitas dan dukungan mayoritas pada pemilu yang lalu. Menjadikan presiden sepertinya angkuh dan bebas berbuat apa saja, tidak peduli bisikan, omongan, bahkan teriakan dan ratapan tangis sebagian besar rakyatnya.
Setidaknya itulah yang kita saksikan dan riil dirasakan saat ini.
Buruh, tani dan nelayan serta masyarakat pengangguran adalah warga mayoritas di negara ini, tapi entah kenapa presidenku begitu jauh dan hilang kepedulian kepada kelompok ini. Apakah ini post power syndrome seperti kebanyakan pejabat negara pada masa jabatan yang ke-2 atau ada faktor lain?
Setidaknya itulah yang kita alami sebagai buruh, petani atau nelayan.

Inilah beberapa realita:

1. DPR memastikan akan ada kenaikan gaji pejabat pemerintahan yang akan direalisasikan mulai awal Maret 2010, dengan kenaikan antara 10-20 persen, dengan total anggaran Rp 158 triliun.
2. PARA menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB II) serta pejabat tinggi negara, mendapat fasilitas mobil dinas baru, Toyota Crown Royal Saloon G. Kendaraan baru itu satu kelas lebih tinggi dari mobil sebelumnya, Toyota Camry. Anggaran pengadaan mobil yang berkapasitas mesin 3.000 cc tersebut memang ”hanya” Rp 600 juta. Namun jika dengan pajak, harganya mencapai Rp1,2 – 1,3 miliar.
3. Pembangunan pagar Istana dengan anggaran yang telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR . Total biaya untuk merenovasi pagar istana tersebut mencapai Rp 22,581 miliar. Dana sebanyak itu mencakup penyediaan dana untuk keperluan renovasi pagar halaman dan pemasangan alat sekuriti di lingkungan Istana Kepresidenan dan Wakil Presiden.
4.Pemerintah berencana membeli pesawat kepresidenan, artinya Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akan memiliki pesawat khusus kepresidenan jenis Boeing 737-800. Uang muka untuk pembelian pesawat sebesar Rp 200 miliar telah disetujui DPR sejak bulan November 2009. Perkiraan harga pesawat VVIP Boeing 737-800 sekitar Rp. 400 – 700 Miliar.
5. Dengan dalih menyelamatkan perbankan Indonesia, pemerintah telah melakukan pemberian billout Bank Century senilai 6,7 trilyun.

6. ….. dst.

Bandingkan dengan realita ini:

1. Angka kematian buruh migran Indonesia sepanjang 100 hari kinerja KIB II (20 Oktober hingga 27 Januari 2010) yang mencapai 171 orang.
2. UMK tahun 2010 tiap kota di Indonesia, selalu dibawah nilai KHL
3. Walaupun terjadi kenaikan nilai UMK, rata-rata 5%, namun dalam saat yang sama pemerintah memfasilitasi dan dengan mudah mengabulkan permohonan penangguhan upah 2010 terhadap ratusan perusahaan (lebih dari 69 persh di Jabar, 32 persh di Jateng, 20 di Jatim……… Dst), itu baru yang tercatat atau mengajukan permohonan di instansi terkait, bisa dipastikan pada kenyataannya lebih dari ribuan perusahaan yang melakukan upaya penangguhan upah.
4. Disektor pertanian, harga beras saat ini melonjak drastis, namun kenaikan harga beras ini tidak dinikmati oleh petani, cukong besar dan para distributor, serta penjual-lah yang menikmatinya, ditambah lagi bahwa pemerintah hanya sanggup mempertahankan harga pupuk sampai bulan maret 2010 artinya mulai april harga pupuk akan naik dan naiknya direncanakan pemerintah sebesar 80%.
5. Para nelayan juga mengalami nasib serupa. Disaat cuaca tak mendukung untuk melaut, saat ini kebijakan ACFTA juga telah berhasil memasukan produk hasil laut cina ke negara kita dengan harga 10 hingga 20 % lebih rendah dari harga jual nelayan kita, artinya sudah beresiko untuk melaut, dijualpun harganya kalah saingan.
6. Outsourcing (perbudakan gaya baru) yang menjadi ketakutan para buruh dan tenaga kerja lainnya, bukannya dikurangi, makin hari malah semakin dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Pekerjaan pokok yang seharusnya dilarang untuk di-outsourcing-kan saat ini malah tidak dipermasalahkan.
7. ……. dst.


%d blogger menyukai ini: