HAK DAN INFORMASI UNTUK BURUH MIGRAN DI TAIWAN

11 November 2011

Migrant Worker Rally

HAK DAN INFORMASI UNTUK BURUH MIGRAN DI TAIWAN
(Perawat, Pekerja Rumah Tangga, Pekerja Pabrik & Pekerja Bangunan, Nelayan) antara lain:

SIMPANLAH KWITANSI GAJI ANDA, KONTRAK KERJA DAN KTP
Sebab dokumen ini menjadi bukti yang sangat penting jika anda memiliki masalah tentang uang lembur, gaji, pajak atau kompensasi apapun.

JANGAN MENANDATANGANI
Jangan pernah menandatangani berkas kosong atau dokumen yang isinya tidak dipahami. Jika diminta untuk menandatangani dokumen yang tidak disetujui, ajaklah teman-teman lain untuk secara bersama-sama tidak menandatangani dokumen tersebut.
Simpan sendiri baik-baik salinan kontrak atau dokumen lainya, Agensi tidak memiliki hak untuk menyimpan dokumen anda.

Tabungan paksa tidak dibenarkan.
Pajak penghasilan, biaya makan dan penginapan, peng-obatan dan asuransi kesehatan tenaga kerja adalah potongan legal yang diakui di kwitansi pembayaran. Yang lain tidak!
Ingat! Hindari bahaya. Banyak pekerja kehilangan tabungan
mereka karena perusahaan mereka bangkrut. Carilah bantuan dan
nasihat apakah majikan/agensi Anda akan menerapkan pengaturan
tabungan paksa. Majikan Anda tidak memiliki hak untuk menahan KTP atau paspor Anda. Anda harus membawa KTP Anda kapan pun Anda berada di tempat umum.

PEMULANGAN LEGAL
Majikan Anda tidak dapat memulangkan Anda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Berikut beberapa alasan pemulangan/PHK yang sesuai dengan hukum:
1. Kekerasan atau penghinaan kasar terhadap majikan atau pekerja lain.
2. Pelanggaran serius terhadap kontrak atau aturan kerja (dengan pengandaian bahwa perusahaan tempat Anda bekerja adalah perusahaan yang mendapat ijin operasi dari pemerintah).
3. Melakukan perusakan harta benda perusahaan atau membongkar informasi rahasia milik majikan.
4. Tidak masuk kerja selama 3 hari secara berturut-turut atau 6 hari dalam sebulan.
5. Jika kehilangan kemampuan Anda untuk bekerja.
6. Jika ditahan pihak berwajib (dipenjarakan).

KWITANSI PEMBAYARAN
Menurut Pasal 21 dari “panduan ijin kerja dan pengawasan orang asing”, majikan harus menyediakan kwitansi pembayaran secara terperinci dalam bahasa Cina dan dalam bahasa negara asal pekerja. Kwitansi pembayaran ini harus mencakup semua bagian dari upah dan semua potongan.

BIAYA PENEMPATAN/BIAYA AGENSI
1. Jumlah biaya penempatan/biaya agensi menurut hukum tenaga kerja (CLA) di Taiwan adalah satu bulan gaji (NT$ 17,880) di tambah biaya dokumentasi. CLA menghimbau otoritas yang ber-wenang di Negara asal para buruh migran agar tidak menentukan biaya penempatan lebih dari satu bulan gaji buruh migran. Silakan Anda menyadari hal ini dan ikut serta menekan biaya agensi yang membubung tinggi di Indonesia.
2. Agensi Anda di Taiwan boleh menarik biaya layanan bulanan tidak lebih dari tahun pertama: NT$ 1,800; tahun kedua: NT$ 1,700; tahun ketiga: NT$ 1,500. Jika setelah bekerja selama 3 tahun, Anda kembali bekerja di Taiwan dan dipekerjakan oleh majikan yang sama, biaya jasa bulanan maksimum adalah sebesar NT$ 1,500.
Agensi tidak dapat menuntut biaya tambahan atas:
• Penjemputan di bandara dan keberangkatan/bantuan pulang kampung.
• Transportasi dan makanan selama pemeriksaan kesehatan.
• Pembuatan KTP Taiwan.
• Pengenalan tempat kerja.
• Bantuan untuk pindah majikan.
• Makanan dan tempat tinggal dalam ‘masa tunggu’ untuk mendapatkan ke majikan baru.
• Mediasi/perdamaian antara pekerja dan majikan.
• Pengisian dokumen pajak atau dok. lain untuk instansi/kantor.
• Bantuan di bidang perbankan dan pengiriman uang, jika perlu.
3. Adalah ilegal kalau atasan Anda memotong biaya layanan agensi dari gaji Anda. Anda harus membayar agensi sendiri. Mintalah kwitansi sebelum membayar biaya tersebut.
4. Agensi Anda tidak dapat meminta Anda untuk menandatangani kontrak lain untuk pemotongan lebih lanjut. Jika Anda telah menandatangani kontrak seperti itu, hubungi HWC atau HMISC.

Panduan dan hak dan informasi pekerja migran/TKI di Taiwan silahkan Download versi Selengkapnya

Logo HMISC Taiwan

Sumber Informasi
PUSAT PELAYANAN MIGRAN DAN IMIGRAN KEUSKUPAN HSINCHU (HMISC)
81 Shui Yuan St., Hsinchu City 30069
Tel: (03) 573-5375 (03) 573-5387 Fax: (03) 573-5377
8:30am ~ 5:30pm (Sen-Jum), 1:00pm ~ 5:30pm (Ming)
E-mail: hmisc_tw@yahoo.com

HOPE WORKERS’ CENTER (HWC)
3F, 65 Chang-Chiang Rd., Zhongli City 320
Tel: (03) 425-5416 (03) 422-7075 Fax: (03) 427-1092
9:00 AM ~ 5:30 PM setiap hari
E-mail: hwc.hope@gmail.com
Webpage: www.tw.migrant-workers.org

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pro Buruh Migran
TAIPEI Migrant Workers Concern Desk (02) 2389-5247
TAIPEI Taiwan International Workers’ Associat(02) 2595-6858
TAOYUAN Vietnamese Migrant Worker & Brides Office
(03) 217-0468
ZHANGHUA Center for Migrants’ Concerns (04) 720-0741
KAOSHIUNG Stella Maris Center (07) 532-2522
KAOSHIUNG Labor Concern Center (07) 366-2373

Iklan

Pemerintah Harus Segera Melindungi Buruh Migran dari Kerentanan terhadap HIV

3 Oktober 2011

Shared from : Yayasan Kalyanamitra on FB

Yayasan Kalyanamitra

Sejumlah organisasi Buruh Migran mendesak agar Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS IV 2011 menghasilkan langkah konkret melindungi Buruh Migran dari HIV AIDS. Pernas AIDS IV yang akan diselenggarakan pada 3-6 Oktober 2011 bertempat di Yogyakarta ini adalah forum diskusi akbar pemangku kepentingan dari setiap tingkatan dan sektor, untuk melakukan review bersama atas situasi epidemi HIV dan AIDS di Indonesia. Untuk itu, momentum Pernas AIDS IV 2011 harus dimanfaatkan untuk betul-betul mencari solusi konkrit terkait kerentanan buruh migrant terhadap HIV dan AIDS.
Meskipun belum ada data resmi, HIPTEK (Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja) mencatat bahwa tahun 2005 saja, terdapat 131 (0.09%) calon BMI teridentifikasi positif HIV dari 145.298 calon BMI yang akan berangkat ke Timur Tengah (Januari-October 2005). Angka ini meningkat dari 0.087% dari data tahun 2004 yang memperlihatkan 203 calon BMI terinfeksi HIV dari 233.626 orang calon BMI yang akan berangkat ke Timur Tengah.
Tahun 2009 kerentanan buruh migran rentan terhadap penularan HIV dan AIDS semakin tinggi, Data Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Nusa Tenggara Timur memaparkan bahwa per Juli 2009, 199 orang meninggal akibat HIV dan AIDS. Dari data tersebut jumlah 15 % merupakan mantan buruh migran. Sedangkan data Klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) RSUD dr Soebandi, Jember, menggambarkan bahwa 30 persen dari 227 orang dengan HIV dan AIDS yang ditangani adalah mantan BMI. Selain itu data dari sebuah organisasi buruh migran di Karawang, Jawa Barat, yaitu Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK) menunjukan bahwa setidaknya terdapat 22 buruh migran yang terinfeksi HIV/AIDS di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kerentanan buruh migrant terhadap HIV juga terjadi pada buruh migrant tidak berdokumen. Peduli Buruh Migrant, hingga 2011, setidaknya menangani 50 Kasus buruh migrant tidak berdokumen dari Malaysia yang terinfeksi HIV.
Bermigrasi atau menjadi seorang buruh migran bukanlah sebuah faktor yang menyebabkan sesorang tertular HIV dan AIDS. Ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi hak-hak buruh migran lah yang mengakibatkan Buruh Migran Indonesia semakin rentan terhadap penularan HIV dan AIDS.Temuan penelitian Solidaritas Perempuan menunjukan bahwa kerentanan buruh migran Indonesia terhadap HIV dan AIDS terjadi di semua tahap migrasi (pra pemberangkan, pasca kedatangan (di negara tempat kerja), dan kepulangan). Kerentanan tersebut terkait dengan minimnya informasi mengenai HIV/AIDS dan kerentanan buruh migran terhadap kekerasan seksual hingga perkosaan. Selain itu, banyak buruh migran perempuan yang menjadi korban traffiking yang dipaksa bekerja di industri hiburan, termasuk sebagai pekerja seks.
Pemerintah sebenarnya memiliki kewenangan, sekaligus kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak buruh migran, termasuk perlindungan dari HIV dan Aids. Sayangnya, hingga saat ini kebijakan nasional yang ada belum mampu melindungi Buruh Migran dari HIV dan AIDS. Beberapa kebijakan justru cenderung diskriminatif. Buruh Migran dipaksa menjalani tes HIV yang tidak memenuhi standar karena tanpa pelayanan konseling, dan tanpa mengisi lembar persetujuan. Hasil dari pemeriksaan tersebut pun tidak dirahasiakan.
Selain itu, calon buruh migran, dan buruh migran yang diketahui terinfeksi HIV langsung dipulangkan dan tidak diperbolehkan bekerja di luar negeri kembali. Setelah dipulangkan, tidak ada tindak lanjut dan akses yang memadai untuk Buruh Migran yang terinfeksi HIV, termasuk dampingan dan pelayanan kesehatan. Situasi yang dialami Buruh Migran yang terinfeksi HIV kemudian diperburuk dengan masih maraknya stigma dan diskriminasi baik masyarakat, pelaksana penempatan, rumah sakit, dan lain-lain.
Maka, kami mendorong untuk:
1. Pernas AIDS IV merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menyusun Rencana Aksi Nasional dan menyediakan anggaran yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS di kalangan buruh migrant baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen.
2. Pernas AIDS IV menekankan pada perspektif hak asasi manusia, gender, dan menghapuskan praktek mandatory HIV testing terhadap buruh migrant.
3. Pernas AIDS IV merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak semua Pekerja Migran dan Keluarganya, sebagai satu upaya mengurangi kerentanan buruh migrant dari penularan HIV/AIDS.***(JK)

*)Solidaritas Perempuan; Peduli Buruh Migran; Institute for Migrant Workers; Yayasan Kembang; Solidaritas Perempuan Kinasih


40 Kendala Serikat Pekerja

30 September 2011

Dari beberapa kali sharing atau pertemuan dengan beberapa pengurus serikat pekerja SP di tingkat perusahaan, saya mendapatkan gambaran bahwa ternyata banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh serikat pekerja yang justru menghambat kinerja dan profesionalitas serikat pekerja.
Beberapa diantaranya dapat di- inventarisir sebagai berikut:
1. Tidak adanya sarana prasarana dan dana (fasilitas materi)
2. Tidak adanya perhatian dari institusi pemerintah (dinas tenaga kerja)
3. Banyaknya peraturan perundangan yang merugikan.
4. Tekanan, ancaman dan intimidasi dari pengusaha
5. Belenggu beban kerja sehari-hari (tugas rutin) yang diberikan pengusaha kepada pengurus
6. Pengadministrasian / pencatatan keanggotaan yang amburadul.
7. Pengurus sibuk dengan problematika hidupnya sendiri (keluarga, bisnis dll)
8. Rendahnya sumber daya pengurus dan anggota, termasuk kurang memahami berbagai peraturan perundangan yang ada..
9. Tidak mempunyai agenda/program kerja yang jelas.
10. Tidak jelasnya status organisasi di tingkat perusahaan.
11. Salah memilih ketua/pengurus.
12. Lemahnya tingkat solidaritas dan “daya gempur“ di kalangan anggota.
13. Terlalu fokus terhadap kasus-kasus yang muncul, yang terkadang justru diciptakan pengusaha.
14. Merasa puas dengan keadaan (statis)
15. Sibuk mengutamakan kepentingan (kasus) nya sendiri-sendiri.
16. Khawatir dengan ide-ide/gagasan-gagasan baru.
17. Lemahnya kemampuan untuk memenfaatkan fasilitas yang ada.
18. Lemahnya jalinan kerjasama / networking dalam rangka merangkul stakeholder (Jamsostek, Dinas Tenaga Kerja, LSM-LSM, dll)
19. Terbuai dengan kerja lembur dan jabatan.
20. Terbuai dengan pinjaman-pinjaman, kredit-kredit, dan fasilitas dan kegiatan lain-lain yang diberikan pengusaha.
21. Minimnya pertemuan dan pembinaan terhadap anggota.
22. Pengkultusan terhadap pengurus.
23. Sentralisasi pengambil kebijakan organisasi
24. Hilangnya kepercayaan anggota.
25. Terpaku pada instuksi structural.
26. Kesemrawutan pembagian tugas dan spesialisasi para pengurus.
27. Status kerja kontrak serta Sulitnya mendapatkan ijin dari pimpinan perusahaan
28. Adanya orang-orang yang menjadi “musuh dalam selimut” dalam organisasi.
29. Lemahnya budaya mencatat dan korespondensi.
30. Terlalu berharap terhadap pengurus, sementara yang lainya hanya ongkang-ongkang kaki.
31. Terlalu tunduk pada kebiasaan, hegemoni pengusaha ,institusi pemerintah dan perangkat organisasi.
32. Kurangnya pengalaman berorganisasi.
33. Kurangnya pembinaan, pendidikan, pelatihan terhadap pengurus.
34. Kekhawatiran terhadap teguran, hinaan, cercaan dari anggota dan pengusaha.
35. Kurangnya komunikasi diantara pengurus dan anggota.
36. Terjadi konflik, baik internal maupun antara pengurus dengan direksi/pengusaha.
37. Persaingan dengan serikat pekerja lain di lingkungan perusahaan.
38. Politik Adu domba yang dijalankan pengusaha.
39. Lemahnya kepekaan dan penelaahan terhadap kondisi ketenagakerjaan yang ada.
40. Ketidaksiapan (ketakutan) pengurus maupun lembaga untuk mengambil resiko


Untuk korban gempa dan tsunami Jepang

17 Maret 2011

Walaupun warga Jepang pada umumnya lebih kaya dari kita, Jangan segan tuk membantu.
Mari buktikan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang kena musibah di Jepang, khususnya bagi warga negara kita yang ada Jepang.

Bagi lembaga maupun perorangan yang ingin mengirimkan bantuan dana kepada para korban gempa bumi dan tsunami di Jepang, pemerintah Jepang membuka kesempatan pengiriman dana melalui:

Palang Merah Indonesia-Jepang
Bank Mandiri dengan nomor rekening 070-00-0480433-7,
Selain itu bagi para donatur yang ingin mengetahui keterangan lebih rinci dapat menghubungi:

Kepala Divisi Sumber Daya dan Kerja sama PMI Indonesia,
Bp. Mohammad Toriq
Telepon (021) 799 5188
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 96, Jakarta 12790 Indonesia

Semoga menjadi ladang amal kebaikan.

Source Berita:
Yahoo Indonesia
Source Gambar:
dunia.vivanews.com


Segera Evakuasi TKI di Mesir!

31 Januari 2011

Tenaga Kerja Indonesia

Salah satu korban kerusuhan

Makin memanasnya kerusuhan politik di Mesir, membuat khawatir beberapa kalangan di Indonesia, terutama keluarga yang anaknya, saudaranya, suaminya, atau istrinya yang saat ini menjadi TKI di Mesir.

Saat ini menurut BNP2TKI, tercatat ada lebih dari 8000 tenaga kerja Indonesia yang berada di Negara tersebut dan tersebar di beberapa kota di Mesir.

Konflik di Mesir yang terus berkepanjangan sampai saat ini telah menelan lebih dari 150 orang meninggal dunia dan lebih dari 1000 orang luka-luka.

Konflik di Mesir ini diperkirakan akan terus berkepanjangan, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kementrian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja harus segera mengambil sikap untuk segera meng-evakuasi para TKI agar segera keluar dari negara tersebut sebelum terlambat.

Mari kita berdo’a agar saudara-saudara pahlawan devisa kita yang menjadi TKI di Mesir serta Negara Timur Tengah lainnya yang saat ini sedang dilanda konflik, mendapat perlindungan dan diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa

Berita gambar dari vivanews.com
dan news.okezone.com


%d blogger menyukai ini: