MK: Tak Digaji 3 Bulan, Buruh Bisa Minta PHK

16 Juli 2012

DENGAN PUTUSAN INI, PERUSAHAAN TAK BISA MAIN-MAIN LAGI DENGAN BURUH

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

VIVAnews – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan seorang buruh, Andriyani, yang mengajukan gugatan uji materiil Pasal 169 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan putusan ini, maka buruh kini dapat mengajukan PHK bila tidak menerima gaji selama tiga bulan berturut-turut.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK, Mahfud MD, saat membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin 16 Juli 2012.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan, Pasal 169 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum
Pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”.

Menurut Mahkamah, dengan lewatnya waktu tiga bulan berturut-turut pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu kepada pekerja, sudah cukup alasan menurut hukum bagi pekerja untuk meminta PHK. “Hak ini tidak hapus (hilang) ketika pengusaha kembali memberi upah secara tepat waktu setelah (tiga bulan lebih) pelanggaran itu terjadi,” kata Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan putusan.

Ketentuan Pasal 169 ayat 1 huruf c Undang-Undang a quo ini tidak memberi kepastian, apakah dengan pembayaran upah secara tepat waktu oleh pengusaha kepada pekerja setelah pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu selama lebih dari tiga bulan berturut-turut, menggugurkan alasan pekerja untuk mendapatkan PHK.

Untuk itu, dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, hak pekerja mendapatkan PHK tidak terhalang jika pengusaha kembali membayar upah pekerja secara tepat waktu setelah adanya permohonan PHK oleh pekerja ke pengadilan. Namun dengan ketentuan, pekerja telah melakukan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan haknya agar upah dibayarkan secara tepat waktu, namun tidak diindahkan oleh pengusaha.

Dalam permohonannya, Andriyani menyatakan, hak konstitusionalnya untuk mengajukan PHK akibat tidak menerima gaji selama tiga bulan berturut-turut telah dilanggar.

Kasus yang dialami Pemohon ini ternyata di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) permohonan PHK-nya ditolak pengadilan, karena pengusaha kembali membayar upah pemohon secara tepat waktu setelah sebelumnya tidak membayar secara tepat waktu lebih dari tiga bulan berturut-turut.

“Walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkrit, telah cukup bukti ketentuan pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional pekerja untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi,” kata Hamdan.

Pemohon Kembali Gugat Perusahaan

Adapun putusan Majelis Hakim PHI didasarkan atas fakta PT.Megahbuana Citramasindo yang telah melakukan pembayaran tepat waktu sebelum Andriyani mengajukan gugatan. Karena itu, Andriyani tidak dapat mengajukan PHK. “Semacam ada akal-akalan dari pihak pengusaha atas gugatan saya,” ujar Andriyani usai sidang.

Untuk itu, Andriyani menyatakan, akan kembali mengajukan gugatan ke PHI dengan menggenggam putusan ini sebagai dasar hukumnya. “Hak saya telah mendapat kepastian hukum dengan putusan ini. Langkah selanjutnya, saya akan kembali mengajukan gugatan ke PHI dengan menyertakan putusan MK sebagai bukti,” kata dia.

Untuk informasi, Andriyani mengujimateriilkan Pasal 169 ayat 1 huruf c UU Ketenagakerjaan ke MK, lantaran gugatan PHK-nya ditolak PHI Jakarta. Alasan ditolaknya gugatan PHK itu dikarenakan upah yang terlambat sudah dibayar perusahaan sejak persoalan ini diadukan ke Sudinakertrans pada Desember 2010.

Andriyani sendiri merupakan karyawan swasta yang pernah bekerja di PT.Megahbuana Citramasindo (PJTKI) sejak 2 Januari 1998 sebagai staf pengadaan tenaga kerja. Namun, sejak bulan Juni 2009 hingga November 2010 pembayaran upahnya sering mengalami keterlambatan.

Sejak perusahaan membayar upahnya itu sejak telat membayar selama tiga bulan berturut-turut, haknya mengajukan PHK menjadi hilang. Hal ini mengakibatkan hubungan kerja menjadi tidak harmonis.

Menurut pemohon, pasal itu dapat sengaja disalahgunakan perusahaan agar pekerja/ buruhnya mengundurkan diri karena tidak mampu bertahan jika diberikan upah yang tidak tepat waktu.

Untuk itu, pemohon meminta agar Pasal 169 ayat 1 huruf c UU Ketenagakerjaan sepanjang frasa “tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih” bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (adi)

***************************************************************

Berikut ini dilampirkan Ringkasan Perkara, Risalah Sidang dan Putusan Sidang Perkara Andriyani (Perkara No.58/PUU-IX/2011)
• RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
• RISALAH SIDANG
• PUTUSAN SIDANG

Yo kita support Andriyani untuk mendapatkan keadilan, lewat perjuangannya yang panjang dan gigih akhirnya buruh/pekerja dapat kepastian hukum dari MK.
Salam.

Sumber Berita : Vivanews
Sumber Arsip : Mahkamah Konstitusi
Sumber Gambar : Ipabionline

Iklan

Kugadai Nasibku Demi Nyai

3 Februari 2012

Menggadaikan Nasib!
Sebuah Tulisan Daur Ulang yang (masih) Up to Date

Tidak ada yang salah dari budaya menggadaikan barang, disaat kondisi keuangan minim, disaat kebutuhan mendesak, maka jalan yang paling praktis adalah memberdayakan apa yang dimiliki untuk segera menjadi uang guna menutupi kebutuhan mendesak tersebut. Ya, dari pada ngutang! Atau daripada mencuri!
Budaya manggadaikan barang berharga sepertinya sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia , tidak semata mata ada kantor pegadaian kalo peminatnya tidak ada. Budaya menggadaikan barang sudah ada sejak jaman ‘doeloe” , Cuma namanya saja sekarang yang jadi beda. Kata ‘menggadaikan’ oleh sebagian orang telah diubah menjadi “menyekolahkan” .

Suatu saat saya bertandang kerumah teman, ketika melihat rak tivi yang kosong saya bertanya : “dikemanain tivi, euy?” teman tersebut menjawab sambil nyengir: ” disekolahin!”
Kata sebagian orang istilah “digadaikan” dianggap aib, alias gengsi, maka istilah “disekolahkan” menjadi alternatif untuk mengurangi rasa malu dan menjaga gengsi, apalagi jika kebiasaan menggadaikan barang terdengar oleh mertua, bisa gawat tuh, jangan jangan istri sendiri …. “digadaikan, heuu..?!!”.

Tulisan ini tidak akan panjang lebar membahas ‘menggadaikan” alias ”menyekolahkan”, tapi kita akan membahas apa yang kita dapat dari budaya ‘menggadaikan” pada perilaku buruh.
Disaat barang digadaikan, idealnya semangat kerja makin gigih, makin rajin, makin bersemangat untuk mendapat uang agar harta benda yang kita gadaikan segera bisa kita tebus, jika tidak bisa kita tebus maka tak harta benda kita itu, akan segera berpindah tangan menjadi milik pegadaian dan kemudian oleh pegadaian harta benda kita itu segera dilelang kepada pihak lain.

Sikap Buruh Dengan Analogi Pegadaian

Sistematika pegadaian seharusnya menjadi sebuah pola sikap yang dipakai buruh dalam event-event penting semisal pemilu, pilkada, pemilihan pimpinan ketua umum Serikat Pekerja, ataupun dalam penentuan-penetuan kebijakan dengan skala kecil tingkat perusahaan
Jika kita menggadaikan sesuatu, maka sekuat mungkin kita berupaya untuk menebusnya
Jika kita umpamakan nasib buruh sebagai harta benda yang kita miliki, dan para pemimpin (Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, dll) kita umpamakan sebagai pegadaian, maka kaos gratis, sembako gratis, janji pengobatan gratis, janji sekolah gratis, janji sembako murah, janji buruh sejahtera dan janji janji manis lainnya, maka itu kita ibaratkan sebagai uang gadai.

A. Menggadaikan Nasib ke Politisi
Jangan salah, nasib buruh adalah harta benda yang sangat berharga dan sangat dinanti nanti atau diminati oleh para penebus di pegadaian, bahkan saking berharganya para penebus tersebut rela memberikan DP bermilyar-milyar untuk segera memiliki “barang” tebusannya! Nah loo.. lalu siapakah yang kita ibaratkan sebagai para penebus itu? Tak lain dan tak bukan mereka adalah para pengusaha, para investor, para pemilik modal dan kaum kapitalis, dan lain sebagainya
Apakah anda tahu kalau selama ini kandidat calon pemimpin daerah maupun pemimpin pusat tidak pernah mau menandatangani kontrak politik dengan buruh? tau apa sebabnya? Sebabnya adalah karena kepada mereka para cukong telah rela memberikan harga tebusan yang fantastis untuk menjadi pemenang lelang atas harta berharga milik buruh yakni “nasib dan kebijakan kebijakan buruh”
Nasib buruh gampang sekali digadaikan, bahkan oleh buruh itu sendiri, hanya dengan sebuah ikat kepala, selembar kaos, sembako gratis, angpau tipis, apesnya lagi banyak yang hanya mendapat uang gadai berupa janji janji manis yang diberikan oleh orang yang tidak pernah dikenal, bahkan ada pula yang hanya menyerahkannya begitu saja nasibnya karena saking fanatik-nya kepada pemimpin/calon pemimpin tsb.
Sadarkah? Sadarkah bahwa nasib buruh telah digadaikan? Sadarkah bahwa nasib buruh juga pernah digadaikan dalam pemilu atau dalam pilkada yang lalu-lalu ? Pasti tak pernah sadar! Karena tidak pernah mau tau, atau memang sudah “n’dablek untuk tidak pernah sadar’
Tahukah anda bahwa munculnya peraturan peraturan yang menyesakkan buruh adalah ulah pimpinan yang kita pilih dahulu, yang telah “melelang” nasib buruh kepada kaum kapitalis? Mengapa mereka melelangnya? Karena kaum buruh tidak pernah sadar dan tidak pernah mau “menebusnya” kembali.

B. Menggadaikan Nasib ke Pengusaha
Menggadaikan nasib ke pengusaha, Sadar tidak sadar, inilah pola gadai yang paling berbahaya menurut pandangan penulis. Anda mungkin tidak sadar ada fenomena bahwa disaat kondisi perekonomian yang kritis ini, dimana tuntutan buruh kepada pengusaha makin meningkat, maka salah satu cara untuk meredam gejolak tersebut banyak perusahaan yang memberikan kemudahan dan fasilitas untuk mencarikan berbagai macam pinjaman finansial “lunak” tanpa tulang bahkan tanpa agunan, termasuk mempersilahkan masuk para “rentenir” , pemilik showroom kendaraan bermotor, bandar alat elektonik, bahkan bandar sembako diundang untuk join dalam rangka MEM-BERDAYA-KAN buruh, alangkah mulianya jika memang tujunnya seperti itu.! dimana jaman dulu hal-hal seperti tersebut menjadi barang tabu saat perusahaan sedang jaya dan berlimpah uang.
Perusahaan akan sangat diuntungkan dengan pola seperti ini, tak perlu menaikan lagi taraf kesejahteraan buruh, toh buruh bisa pinjam uang sebesar-besarnya kepada bank rekanan ataupun lainnya, tak perlu memikul tanggungan ke bank, karena toh jika buruh di PHK maka hanguslah utangnya (ada asuransi), tak perlu naik jemputan karena toh buruh sudah kredit kendaraan sendiri, tak perlu memberikan doorprize alat elektronik saat hari raya karena toh buruh sudah punya hasil nyicil, tak perlu pusing menaikan plafon berobat ke rumah sakit karena toh sisa plafon bisa diangsur bertahun tahun dengan diberikan pinjaman oleh bank dan koperasi, tak perlu memberikan bonus kepada para manager dan direktur karena toh mereka sudah diberi fee/komisi oleh bank dan loan distributor, dan mitra-mitra0nya… pokoknya Mantaaap deh!
Tapi apa untungnya bagi buruh?

Terjerat utang akibat gadai


Untungnya.. yaa… hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan saat itu! Buruh makin dililit dan dijerat dengan hutang, sedangkan semua tahu bahwa, Jarang sekali diantara buruh yang punya utang semangat kerjanya jadi tinggi, yang ada hanya semangat mengatur tenaga dan siasat agar bisa lembur beratus ratus jam, dengan kualitas kerja yang diabaikan, pada akhirnya pepatah lah yang berlaku “pemberi utang adalah raja, dan pengutang adalah budak”, lalu apa yang bisa dilakukan jika raja sudah berbuat seenaknya? hahh… betul tidak ini teh? (Aa G mode On)
Pinjaman lunak, kemudahan berbagai pinjaman, kredit sembako, kredit motor, alat elektronik dan lain-lain, Itulah uang gadai yang diberikan pengusaha kepada kepada buruh!
Apa jadinya jika kita sudah terlilit utang, terjerat rentenir dll, yang ada hanyalah rasa takut untuk melawan berbagai kebijakan buruh yang mencelakakan.
Solidaritas, rasa kesetaraan, kesetiakawanan, dan keinginan untuk merubah nasib, adalah hal yang naif.

Ambil Hikmahnya
Belajar dari pola menggadaikan “nasib”, maka marilah kita berancang ancang untuk segera menghimpun kekuatan dan pikiran, agar kita tidak terjerumus kedalam pola pegadaian seperti yang dipaparkan tadi. namun jika sudah terlanjur “menggadaikan”, maka kita harus bisa segera menebusnya kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Apakah itu? “Kesejahteraan buruh” yang merupakan inti dari permasalahan nasib buruh.
Di hari hari kedepan marilah kita berupaya untuk meminta “uang gadai” yang setimpal dengan harta yang kita miliki berupa realisasi dari apa yang seharusnya kita dapat sebagai seorang buruh/pekerja.
Dalam hal politik dan memilih partai, buka pola pikir kita bahwa, kaos tipis, sembako gratis, angpau tipis,dll hanyalah setimpal dengan energi untuk mengangkat kertas suara, hanya sebagai upah untuk mengangkat ballpoint dalam mencontreng atau mencoblos, namun tidak akan pernah setimpal dengan kesengsaraan buruh lima tahun kemudian, yang tak pernah sebanding dengan kenyamanan atas jabatan yang mereka emban dengan berbagai pasilitas yang menggiurkan.
Dihari kedepan gadaikan nasib hanya dengan harga yang setimpal…
dan hanya demi nyai…()

Gambar Ilustrasi milik : Cyberangjalan trims ya…


Pemerintah Harus Segera Melindungi Buruh Migran dari Kerentanan terhadap HIV

3 Oktober 2011

Shared from : Yayasan Kalyanamitra on FB

Yayasan Kalyanamitra

Sejumlah organisasi Buruh Migran mendesak agar Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS IV 2011 menghasilkan langkah konkret melindungi Buruh Migran dari HIV AIDS. Pernas AIDS IV yang akan diselenggarakan pada 3-6 Oktober 2011 bertempat di Yogyakarta ini adalah forum diskusi akbar pemangku kepentingan dari setiap tingkatan dan sektor, untuk melakukan review bersama atas situasi epidemi HIV dan AIDS di Indonesia. Untuk itu, momentum Pernas AIDS IV 2011 harus dimanfaatkan untuk betul-betul mencari solusi konkrit terkait kerentanan buruh migrant terhadap HIV dan AIDS.
Meskipun belum ada data resmi, HIPTEK (Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja) mencatat bahwa tahun 2005 saja, terdapat 131 (0.09%) calon BMI teridentifikasi positif HIV dari 145.298 calon BMI yang akan berangkat ke Timur Tengah (Januari-October 2005). Angka ini meningkat dari 0.087% dari data tahun 2004 yang memperlihatkan 203 calon BMI terinfeksi HIV dari 233.626 orang calon BMI yang akan berangkat ke Timur Tengah.
Tahun 2009 kerentanan buruh migran rentan terhadap penularan HIV dan AIDS semakin tinggi, Data Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Nusa Tenggara Timur memaparkan bahwa per Juli 2009, 199 orang meninggal akibat HIV dan AIDS. Dari data tersebut jumlah 15 % merupakan mantan buruh migran. Sedangkan data Klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) RSUD dr Soebandi, Jember, menggambarkan bahwa 30 persen dari 227 orang dengan HIV dan AIDS yang ditangani adalah mantan BMI. Selain itu data dari sebuah organisasi buruh migran di Karawang, Jawa Barat, yaitu Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK) menunjukan bahwa setidaknya terdapat 22 buruh migran yang terinfeksi HIV/AIDS di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kerentanan buruh migrant terhadap HIV juga terjadi pada buruh migrant tidak berdokumen. Peduli Buruh Migrant, hingga 2011, setidaknya menangani 50 Kasus buruh migrant tidak berdokumen dari Malaysia yang terinfeksi HIV.
Bermigrasi atau menjadi seorang buruh migran bukanlah sebuah faktor yang menyebabkan sesorang tertular HIV dan AIDS. Ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi hak-hak buruh migran lah yang mengakibatkan Buruh Migran Indonesia semakin rentan terhadap penularan HIV dan AIDS.Temuan penelitian Solidaritas Perempuan menunjukan bahwa kerentanan buruh migran Indonesia terhadap HIV dan AIDS terjadi di semua tahap migrasi (pra pemberangkan, pasca kedatangan (di negara tempat kerja), dan kepulangan). Kerentanan tersebut terkait dengan minimnya informasi mengenai HIV/AIDS dan kerentanan buruh migran terhadap kekerasan seksual hingga perkosaan. Selain itu, banyak buruh migran perempuan yang menjadi korban traffiking yang dipaksa bekerja di industri hiburan, termasuk sebagai pekerja seks.
Pemerintah sebenarnya memiliki kewenangan, sekaligus kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak buruh migran, termasuk perlindungan dari HIV dan Aids. Sayangnya, hingga saat ini kebijakan nasional yang ada belum mampu melindungi Buruh Migran dari HIV dan AIDS. Beberapa kebijakan justru cenderung diskriminatif. Buruh Migran dipaksa menjalani tes HIV yang tidak memenuhi standar karena tanpa pelayanan konseling, dan tanpa mengisi lembar persetujuan. Hasil dari pemeriksaan tersebut pun tidak dirahasiakan.
Selain itu, calon buruh migran, dan buruh migran yang diketahui terinfeksi HIV langsung dipulangkan dan tidak diperbolehkan bekerja di luar negeri kembali. Setelah dipulangkan, tidak ada tindak lanjut dan akses yang memadai untuk Buruh Migran yang terinfeksi HIV, termasuk dampingan dan pelayanan kesehatan. Situasi yang dialami Buruh Migran yang terinfeksi HIV kemudian diperburuk dengan masih maraknya stigma dan diskriminasi baik masyarakat, pelaksana penempatan, rumah sakit, dan lain-lain.
Maka, kami mendorong untuk:
1. Pernas AIDS IV merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menyusun Rencana Aksi Nasional dan menyediakan anggaran yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS di kalangan buruh migrant baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen.
2. Pernas AIDS IV menekankan pada perspektif hak asasi manusia, gender, dan menghapuskan praktek mandatory HIV testing terhadap buruh migrant.
3. Pernas AIDS IV merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak semua Pekerja Migran dan Keluarganya, sebagai satu upaya mengurangi kerentanan buruh migrant dari penularan HIV/AIDS.***(JK)

*)Solidaritas Perempuan; Peduli Buruh Migran; Institute for Migrant Workers; Yayasan Kembang; Solidaritas Perempuan Kinasih


Standar Gaji Pegawai Kantoran 2012

30 September 2011

Sambil menunggu keputusan Gubernur tentang Upah Minimum tahun 2012, yang sudah bisa diprediksi kenaikannya tidak akan lebih dari 2 – 7 %, ada baiknya kita mengintip berapa gaji bos-bos berdasi kita.
Berikut adalah Standar Upah / Standar Gaji tahun 2012 yang dirilis Kelly Services, untuk beberapa posisi jabatan pada beberapa sektor, antara lain Accounting & Finance, Banking, Call Center, Engineering & Technical, Human Resources, IT, Office Support, Logistic, Sales, Marketing, Advertising dll, beberapa diantaranya adalah:

Standar Gaji Accounting & Finance
• Finance Director/CFO, Standar gaji minimal Rp.75,000,000, maksimal Rp. 135,000,000
• Financial Controller, standar gaji minimal Rp.35,000,000, maksimal Rp.50,000,000
• Senior Finance Manager, Standar gaji minimal Rp.30,000,000, maximal Rp. 45,000,000
• Finance Manager , Standar gaji minimal Rp. 22,000,000, maksimal Rp. 28,000,000
• Senior Management Accountant, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.23,000,000
• Senior Financial Accountant, Standar gaji minimal Rp.16,000,000 maksimal Rp.21,000,000
• Financial Accountant, Standar gaji minimal Rp. 8,500,000 maksimal Rp.10,000,000
• Financial Analyst, Standar gaji minimal Rp. 9,000,000 maksimal Rp. 13,000,000
• Senior Treasury Manager, Standar gaji minimal Rp. 25,000,000 maksimal Rp.35,000,000
• Treasury Manager , Standar gaji minimal Rp.17,000,000 maksimal Rp. 22,000,000
• Internal Audit Manager, Standar gaji minimal Rp. 12,000,000 maksimal Rp.21,000,000
• Head of Internal Audit, Standar gaji minimal Rp.27,000,000 maksimal Rp.42,000,000
• Tax Senior Manager, Standar gaji minimal Rp.25,000,000 maksimal Rp. 37,000,000
• Tax Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Tax Accountant, Standar gaji minimal Rp. 5,000,000 maksimal Rp.9,000,000

Standar Gaji Banking
• Bank teller, Standar gaji minimal Rp 2,000,000 maksimal Rp.2,800,000
• Customer Service Officer, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal Rp. 6,000,000
• Bank Auditor, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp. 6,250,000
• Collection/Debt Recovery Offcer, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal 3,750,000
• Compliance Offcer, Standar gaji minimal Rp. 3,500,000 maksimal Rp. 5,900,000
• Securities/equities Dealer , Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal 6,000,000
• FX Dealer, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 3,500,000
• Mortgage Sales Specialist, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal 5,500,000
• Personal Financial Consultant/Personal Banker, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal Rp.5,500,000
• Settlement Officer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• remittance/Settlement/ Loans Clerk, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal Rp.3,500,000
• Bank Operations Offcer, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal Rp. 3,000,000
• Trade Finance Offcer, Standar gaji minimal Rp 2,750,000 maksimal Rp.4,500,000
• Trade Finance Clerk, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 3,500,000

Standar Gaji Call Center

• Call Centre Manager/Head, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal 15,000,000
• Call Centre Supervisor/Team Leader, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• Call Centre trainers, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.6,500,000
• Customer Service Offcer Inbound, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 4,500,000
• Operations Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Sales Outbound/Telemarketer, Standar gaji minimal Rp. 1,500,000 maksimal Rp. 2,500,000
• Helpdesk, Standar gaji minimal Rp.1,800,000 maksimal Rp.3,500,000

Standar Gaji Engineering & Technical

• Engineering Director, Standar gaji minimal Rp 55,000,000 maksimal Rp.80,000,000
• Engineering Manager, Standar gaji minimal Rp 30,000,000 maksimal Rp. 45,000,000
• Project Manager, Standar gaji minimal Rp. 25,000,000 maksimal Rp.35,000,000
• Project engineer, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Program Manager, Standar gaji minimal Rp 15,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Planning Manager, Standar gaji minimal Rp 7,000,000 maksimal Rp. 15,000,000
• Process engineer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.6,000,000
• Production engineer, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.6,000,000
• QA engineer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.9,000,000

Standar Gaji Human Resources Development (HRD)

• HR Assistan Manager, Standar gaji minimal Rp 8,000,000 maksimal Rp.17,000,000
• HR Officer Executive, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp. 12,000,000
• Learning & Development Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.28,000,000
• Training Executive, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.8,000,000
• HR Director (Regional), Standar gaji minimal Rp 85,000,000 maksimal Rp.125,000,000
• HR Director (Local), Standar gaji minimal Rp 55,000,000 maksimal Rp.80,000,000
• HR Manager (Regional), Standar gaji minimal Rp 20,000,000 maksimal Rp. 35,000,000
• HR Manager (Local), Standar gaji minimal Rp 15,000,000 maksimal Rp. 25,000,000
• Recruitment Leader, Standar gaji minimal Rp 12,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Recruiter, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Training Manager, Standar gaji minimal Rp 17,000,000 maksimal Rp.28,000,000

Standar Gaji Information Technology (IT)

• Country Manager, Standar gaji minimal Rp 75,000,000 maksimal Rp.150,000,000
• Sales Director, Standar gaji minimal Rp 50,000,000 maksimal Rp. 75,000,000
• Analyst Programmer, Standar gaji minimal Rp. 3,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• Project Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.18,000,000
• System Network Administrator, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.9,000,000
• IT Auditor, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.12,000,000

Standar Gaji Office Support

• Adm Office Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Executive Secretary, Standar gaji minimal Rp 6,250,000 maksimal Rp. 9,500,000
• Secretary, Standar gaji minimal Rp. 4,000,000 maksimal Rp.7,500,000
• Receptionis/Front Office Assistant, Standar gaji minimal Rp 2,000,000 maksimal Rp.3,000,000
• Mail Room Assistant, Standar gaji minimal Rp 1,250,000 maksimal Rp.2,000,000

Standar Gaji Sales/Marketing

• Brand/Product Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Marketing Manager, Standar gaji minimal Rp 7,000,000 maksimal Rp. 10,000,000
• Sales Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,500,000 maksimal Rp.25,000,000
• Sales Executive, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.5,000,000
• Market Researcer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.6,000,000

Dan seterusnya …………………
Selengkapnya silahkan kunjungi Kelly Service Indonesia
Atau bisa juga disini.

Smoga bermanfaat.


40 Kendala Serikat Pekerja

30 September 2011

Dari beberapa kali sharing atau pertemuan dengan beberapa pengurus serikat pekerja SP di tingkat perusahaan, saya mendapatkan gambaran bahwa ternyata banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh serikat pekerja yang justru menghambat kinerja dan profesionalitas serikat pekerja.
Beberapa diantaranya dapat di- inventarisir sebagai berikut:
1. Tidak adanya sarana prasarana dan dana (fasilitas materi)
2. Tidak adanya perhatian dari institusi pemerintah (dinas tenaga kerja)
3. Banyaknya peraturan perundangan yang merugikan.
4. Tekanan, ancaman dan intimidasi dari pengusaha
5. Belenggu beban kerja sehari-hari (tugas rutin) yang diberikan pengusaha kepada pengurus
6. Pengadministrasian / pencatatan keanggotaan yang amburadul.
7. Pengurus sibuk dengan problematika hidupnya sendiri (keluarga, bisnis dll)
8. Rendahnya sumber daya pengurus dan anggota, termasuk kurang memahami berbagai peraturan perundangan yang ada..
9. Tidak mempunyai agenda/program kerja yang jelas.
10. Tidak jelasnya status organisasi di tingkat perusahaan.
11. Salah memilih ketua/pengurus.
12. Lemahnya tingkat solidaritas dan “daya gempur“ di kalangan anggota.
13. Terlalu fokus terhadap kasus-kasus yang muncul, yang terkadang justru diciptakan pengusaha.
14. Merasa puas dengan keadaan (statis)
15. Sibuk mengutamakan kepentingan (kasus) nya sendiri-sendiri.
16. Khawatir dengan ide-ide/gagasan-gagasan baru.
17. Lemahnya kemampuan untuk memenfaatkan fasilitas yang ada.
18. Lemahnya jalinan kerjasama / networking dalam rangka merangkul stakeholder (Jamsostek, Dinas Tenaga Kerja, LSM-LSM, dll)
19. Terbuai dengan kerja lembur dan jabatan.
20. Terbuai dengan pinjaman-pinjaman, kredit-kredit, dan fasilitas dan kegiatan lain-lain yang diberikan pengusaha.
21. Minimnya pertemuan dan pembinaan terhadap anggota.
22. Pengkultusan terhadap pengurus.
23. Sentralisasi pengambil kebijakan organisasi
24. Hilangnya kepercayaan anggota.
25. Terpaku pada instuksi structural.
26. Kesemrawutan pembagian tugas dan spesialisasi para pengurus.
27. Status kerja kontrak serta Sulitnya mendapatkan ijin dari pimpinan perusahaan
28. Adanya orang-orang yang menjadi “musuh dalam selimut” dalam organisasi.
29. Lemahnya budaya mencatat dan korespondensi.
30. Terlalu berharap terhadap pengurus, sementara yang lainya hanya ongkang-ongkang kaki.
31. Terlalu tunduk pada kebiasaan, hegemoni pengusaha ,institusi pemerintah dan perangkat organisasi.
32. Kurangnya pengalaman berorganisasi.
33. Kurangnya pembinaan, pendidikan, pelatihan terhadap pengurus.
34. Kekhawatiran terhadap teguran, hinaan, cercaan dari anggota dan pengusaha.
35. Kurangnya komunikasi diantara pengurus dan anggota.
36. Terjadi konflik, baik internal maupun antara pengurus dengan direksi/pengusaha.
37. Persaingan dengan serikat pekerja lain di lingkungan perusahaan.
38. Politik Adu domba yang dijalankan pengusaha.
39. Lemahnya kepekaan dan penelaahan terhadap kondisi ketenagakerjaan yang ada.
40. Ketidaksiapan (ketakutan) pengurus maupun lembaga untuk mengambil resiko


Gaji ke-13 PNS Akan Diterima Juli 2011

14 Juni 2011

Sumber: VIVAnews.com

Kabar gembira bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Gaji ke 13 akan dibayarkan pada bulan
Juli nanti.
Menurut Dirjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan Agus Suprijanto, peraturan pemerintah
(PP) terkait pembayaran gaji ke 13 sudah terbit.
Agus tengah menyiapkan peraturan Dirjennya.
“Insya Allah tanggal 1 Juli sudah bisa dibayar” ujar
dia kepada VIVAnews.com
Pemerintah tahun ini menaikkan gaji PNS sebesar
sekitar 10-15 persen. Kenaikan gaji pokok itu
tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor
11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Dengan adanya kenaikan gaji tersebut, gaji pokok
terendah PNS sebesar Rp1.175.000 bagi pegawai
Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun. Gaji
pokok tertinggi dinikmati oleh pejabat eselon I
atau Golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun
sebesar Rp4.100.000.
Untuk gaji pokok anggota TNI/Polri dengan
pangkat terendah sebesar Rp1,23 juta. Gaji itu
diberikan untuk Prajurit Dua Kelasi Dua (TNI) dan
anggota Kepolisian Bhayangkara Dua dengan
masa kerja 0 tahun. Sedangkan gaji pokok
terbesar, Rp4,2 juta, diperuntukkan bagi pangkat
tertinggi yaitu jenderal, laksamana, marsekal, atau
jenderal polisi dengan masa kerja 32 tahun. Untuk
gaji pokok TNI/Polrilihat link ini.
Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan
alokasi belanja pegawai pada 2011 sebesar
Rp180,6 triliun atau 2,6 persen terhadap produk
domestik bruto (PDB). Dari jumlah itu, sekitar
Rp91,2 triliun atau 50,5 persen dialokasikan pada
pos belanja gaji dan tunjangan pegawai.
Alokasi anggaran tersebut tertuang dalam Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara 2011. Alokasi anggaran belanja
pegawai tahun depan mengalami kenaikan Rp17,9
triliun atau 11 persen bila dibandingkan alokasi
dalam APBN-Perubahan 2010 sebesar Rp162,7
triliun.
Peningkatan itu terutama disebabkan kebijakan
pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi
baik dalam memperbaiki maupun menjaga
kesejahteraan aparatur pemerintah dan
pensiunan.
Sementara itu, alokasi pada pos belanja gaji dan
tunjangan 2011 sebesar Rp91,2 triliun naik sebesar
Rp10,1 triliun atau 12,5 persen dibandingkan
anggaran APBN-P 2010 sebesar Rp 81,1 triliun.
(adi)


Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek dan Tata Cara Pengajuan Klaim JHT

13 Juni 2011

Program Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa
kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.

Program Jaminan Hari Tua

Definisi
Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Iuran Program Jaminan Hari Tua:
Ditanggung Perusahaan = 3,7%
Ditanggung Tenaga Kerja = 2%

Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.
Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan
hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:
Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia,atau cacat total tetap
Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan
Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

Tata Cara Pengajuan Jaminan

1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan:

a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli
b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)
c.Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial
d. Surat pernyataan belum bekerja di atas materai secukupnya
e. Kartu Keluarga (KK)

2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter

3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan:

a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
b. Photocopy Paspor
c. Photocopy VISA

4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri:

a.Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
b. Photocopy Kartu keluarga

5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan:

a.Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan
b. Surat pernyataan belum bekerja lagi
c. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI

Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut PT Jamsostek (Persero) melakukan pembayaran JHT

sumber : http://www.jamsostek.co.id


%d blogger menyukai ini: