Standar Gaji Pekerja Asing Sektor Migas (Remunerasi)

14 Februari 2012

Ilustrasi : tenaga kerja asing


Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan baru mengenai batasan atas biaya remunerasi tenaga kerja asing di perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia yang disesuaikan berdasarkan golongan jabatan dan asal kawasan, peraturan baru tersebut dalam rangka Cost Recovery dan mengurangi beban biaya negara.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.258/PMK.011/2011 tentang Batasan Maksimal Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi pada 28 Desember 2011. Remunerasi yang dimaksud adalah upah, tunjangan, serta pembayaran lain yang dapat dikembalikan pemerintah dalam penghitungan bagi hasil dan menjadi pengurang pendapatan bruto dalam penghitungan Pajak penghasilan (PPh).

Batasan Maksimal remunerasi pekerja asing sektor migas dalam PMK tsb diatur sbb:

1. Jabatan tertinggi (tingkat I) yakni President, Country Head, dan General Manager.
• Kawasan I (Asia, Afrika dan Timur Tengah) ditetapkan sebesar US$ 562.200 per tahun
• Kawasan II ( Eropa, Australia dan Amerika Selatan) ditetapkan sebesar US$ 1.054.150 per tahun
• Kawasan III (Amerika Utara) ditetapkan sebesar US$ 1.546.100 per tahun

2. Jabatan Eksekutif (tingkat II) setingkat Senior Vice President atau Vice presiden.
• Kawasan I (Asia, Afrika dan Timur Tengah) ditetapkan sebesar. US$ 449.700 per tahun
• Kawasan II ( Eropa, Australia dan Amerika Selatan) ditetapkan sebesar US$ 843.200 per tahun
• Kawasan III (Amerika Utara) ditetapkan sebesar US$ 1.236.700 per tahun

3. Jabatan Manajerial (tingkat III) setingkat Senior Manager atau Manager.
• Kawasan I (Asia, Afrika dan Timur Tengah) ditetapkan sebesar. US$ 359.700 per tahun
• Kawasan II ( Eropa, Australia dan Amerika Selatan) ditetapkan sebesar US$ 674.450 per tahun
• Kawasan III (Amerika Utara) ditetapkan sebesar US$ 989.200 per tahun

4. Jabatan Profesional (tingkat IV) Pemilik keahlian khusus / Specialist
• Kawasan I (Asia, Afrika dan Timur Tengah) ditetapkan sebesar. US$ 287.700 per tahun
• Kawasan II ( Eropa, Australia dan Amerika Selatan) ditetapkan sebesar US$ 539.450 per tahun
• Kawasan III (Amerika Utara) ditetapkan sebesar US$ 791.200 per tahun

“Dalam hal kontraktor membayar remunerasi melebihi batas maksimum, kelebihan tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan tidak menjadi pengurang PPh bruto dalam penghitungan PPh kontraktor

Apabila melewati batasan yang ditetapkan, kontraktor wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26 atas remunerasi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Ketentuan batasan maksimum remunerasi kontraktor tersebut akan dievaluasi kembali paling lama dua tahun sejak berlakunya PMK No.258/PMK.011/2011 per 1 Januari lalu.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi tenaga kerja asing sepanjang tenaga kerja tersebut mempunyai keahlian sangat khusus dan sangat langka di bidang minyak dan gas, yang kriteriannya ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan” Begitu kata Pak Menkeu

Kalo Pekerja Asing Diatur begitu.
Tapi Kalo Pekerja lokal mah dengan UMK sajah sudah cukup layak..

Ilustrasi : Mengeluh Gaji UMK

Istilah-Istilah:
Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, atau pensiun.
Bagi Pegawai Negeri Sipil / TNI / Polri, remunerasi berarti imbalan kerja di luar gaji.

Sumber Berita:
Detik Finance

Iklan

Demo Upah Buruh: Demi Se-kilo Beras Buruh Harus Nunggu 3 Hari

11 Februari 2012

Inilah saat yang tepat untuk melakukan perubahan besar itu.

Perjuangan untuk meningkatkan (menyesuaikan) derajat hidup buruh memerlukan berbagai upaya dan terobosan, pergerakan buruh di Bekasi dan Tanggerang yang telah memlokir beberapa ruas jalan termasuk jalan tol harus segera diikuti oleh buruh-buruh dari kota lain yang ada di seluruh Indonesia, harus lebih massiv dan spektakuler bahkan harus lebih “anarkis” (baca :mengganggu stabilitas nasional).

Mengapa demikian?

Aksi penutupan jalan tol oleh para buruh bahkan yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin dalam Konferensi Pers di Cikini Jakarta Pusat Minggu 4/2/2012 (news okezone), dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak orang lain (pelanggaran HAM), dan dicerca banyak orang, baru sekedar “menarik perhatian” presiden. Sekali lagi, hanya sekedar “Menarik Perhatian”, tidak lebih dari itu.
Baru ketahuan bahwa presiden yang kita pilih dahulu itu, selama menjabat memang nyata-nyata tidak pernah memperdulikan buruh, yang ada dibenaknya barangkali hanya investor, investor dan investor serta investor.
Untuk sekedar menuntut upah yang wajar guna menutupi kebutuhan hidup sehari-hari yang makin serba mahal dan serba naik ternyata banyak menciptakan ‘lawan-lawan baru” bagi buruh, selain pengusaha yang kemaruk dan pemerintah yang ndablek, TNI dan POLRI kini telah terang terangan menjadi “lawan” buruh. Simak saja Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris (cerminan Institusi TNI) yang meminta kepada anggota TNI untuk masang badan, memukul mundur aksi buruh serta bersedia mewakafkan dirinya demi kepentingan pengusaha menunjukkan hal tersebut. baca di Media Indonesia dan Detik News.

AKSI BURUH SEBAGAI RUTINISME RITUAL

Penetapan SK Gubernur terkait UMK setiap tanggal 20 Nopember seolah menjadi gong petanda perang bagi buruh dan pengusaha.
Desember, Januari, Februari dan Maret adalah masa konflik antara buruh dan pengusaha terkait penetapan upah, bahkan tak jarang berakhir di bulan April, gejolak pada bulan-bulan ini sering menimbulkan ketidaknyamanan kondisi dan suasana kerja bagi buruh dan pengusaha.
Kondisi akan mulai mereda pada bulan April sampai dengan Agustus, bulan September dan Oktober buruh dan pengusaha kembali berancang-ancang untuk menanam benih konflik terutama di Dewan Pengupahan yang pada bulan-bulan itu melakukan kajian dan survey untuk menentukan upah tahun berikutnya.
Kondisi seperti ini berlangsung setiap tahun, begitu dan begitu terus seolah tidak ada akhirnya, penetapan UMK ini seolah menjadi sumber perseteruan abadi antara buruh dan pengusaha dari tahun ke tahun.

PENETAPAN UMK SEBAGAI SUMBER KONFLIK

Penetapan upah buruh melalui prosedur penetapan UMK diyakini telah gagal mengakomodir cita-cita buruh yakni mendapatkan upah layak (banyak yang salah arti tentang layaknya upah buruh) Pada kenyataannya proses penetapan dengan cara ini justru makin menimbulkan kesenjangan upah antara kelompok masyarakat kelas buruh dengan masyarakat kelas lainnya.
Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan gejokak social di kalangan masyarakat, buruh menjadi kasta paling bawah dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. “Cuihh… buruh, paling juga gajinya berapa??..
Selama ini, buruh menilai bahwa proses peng-kotak-kotak-an upah, melalui prosedur penetapan UMK , adalah sebuah penghinaan terhadap buruh. Untuk kebutuhan perut buruh saja, seorang buruh dipatok oleh permen No.17 Tahun 2005, dan hebatnya lagi patokan itulah yang dijadikan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh.

Komponen Makanan menurut Permen No 17 Tahun 2005

Jika kita melihat data diatas, kebutuhan beras bagi buruh hanya dipatok 10 kg per bulan, kalau dihitung perhari maka upah buruh hanya dijatah untuk membeli 0.33 kg atau 3.3 ons beras itupun dengan beras kualitas sedang , artinya untuk menanak nasi sebanyak 1 Kg, seorang buruh harus menunggu bekerja selama 3 hari. Apakah cukup?? apakah itu yang dinamakan layak?? nasi/beras yang notabene adalah kebutuhan pokok dipatok segitu apalagi yang lainnya!

Sudah saatnya system pengupahan direformasi, kalau tidak didesak (dengan cara yang lebih spektakuler) oleh buruh, maka siapa lagi yang peduli??

Yu.. mari…


%d blogger menyukai ini: