Standar Gaji Pekerja Asing Sektor Migas (Remunerasi)

14 Februari 2012

Ilustrasi : tenaga kerja asing


Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan baru mengenai batasan atas biaya remunerasi tenaga kerja asing di perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia yang disesuaikan berdasarkan golongan jabatan dan asal kawasan, peraturan baru tersebut dalam rangka Cost Recovery dan mengurangi beban biaya negara.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.258/PMK.011/2011 tentang Batasan Maksimal Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi pada 28 Desember 2011. Remunerasi yang dimaksud adalah upah, tunjangan, serta pembayaran lain yang dapat dikembalikan pemerintah dalam penghitungan bagi hasil dan menjadi pengurang pendapatan bruto dalam penghitungan Pajak penghasilan (PPh).

Batasan Maksimal remunerasi pekerja asing sektor migas dalam PMK tsb diatur sbb:

1. Jabatan tertinggi (tingkat I) yakni President, Country Head, dan General Manager.
• Kawasan I (Asia, Afrika dan Timur Tengah) ditetapkan sebesar US$ 562.200 per tahun
• Kawasan II ( Eropa, Australia dan Amerika Selatan) ditetapkan sebesar US$ 1.054.150 per tahun
• Kawasan III (Amerika Utara) ditetapkan sebesar US$ 1.546.100 per tahun

2. Jabatan Eksekutif (tingkat II) setingkat Senior Vice President atau Vice presiden.
• Kawasan I (Asia, Afrika dan Timur Tengah) ditetapkan sebesar. US$ 449.700 per tahun
• Kawasan II ( Eropa, Australia dan Amerika Selatan) ditetapkan sebesar US$ 843.200 per tahun
• Kawasan III (Amerika Utara) ditetapkan sebesar US$ 1.236.700 per tahun

3. Jabatan Manajerial (tingkat III) setingkat Senior Manager atau Manager.
• Kawasan I (Asia, Afrika dan Timur Tengah) ditetapkan sebesar. US$ 359.700 per tahun
• Kawasan II ( Eropa, Australia dan Amerika Selatan) ditetapkan sebesar US$ 674.450 per tahun
• Kawasan III (Amerika Utara) ditetapkan sebesar US$ 989.200 per tahun

4. Jabatan Profesional (tingkat IV) Pemilik keahlian khusus / Specialist
• Kawasan I (Asia, Afrika dan Timur Tengah) ditetapkan sebesar. US$ 287.700 per tahun
• Kawasan II ( Eropa, Australia dan Amerika Selatan) ditetapkan sebesar US$ 539.450 per tahun
• Kawasan III (Amerika Utara) ditetapkan sebesar US$ 791.200 per tahun

“Dalam hal kontraktor membayar remunerasi melebihi batas maksimum, kelebihan tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan tidak menjadi pengurang PPh bruto dalam penghitungan PPh kontraktor

Apabila melewati batasan yang ditetapkan, kontraktor wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26 atas remunerasi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Ketentuan batasan maksimum remunerasi kontraktor tersebut akan dievaluasi kembali paling lama dua tahun sejak berlakunya PMK No.258/PMK.011/2011 per 1 Januari lalu.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi tenaga kerja asing sepanjang tenaga kerja tersebut mempunyai keahlian sangat khusus dan sangat langka di bidang minyak dan gas, yang kriteriannya ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan” Begitu kata Pak Menkeu

Kalo Pekerja Asing Diatur begitu.
Tapi Kalo Pekerja lokal mah dengan UMK sajah sudah cukup layak..

Ilustrasi : Mengeluh Gaji UMK

Istilah-Istilah:
Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, atau pensiun.
Bagi Pegawai Negeri Sipil / TNI / Polri, remunerasi berarti imbalan kerja di luar gaji.

Sumber Berita:
Detik Finance

Iklan

Demo Upah Buruh: Demi Se-kilo Beras Buruh Harus Nunggu 3 Hari

11 Februari 2012

Inilah saat yang tepat untuk melakukan perubahan besar itu.

Perjuangan untuk meningkatkan (menyesuaikan) derajat hidup buruh memerlukan berbagai upaya dan terobosan, pergerakan buruh di Bekasi dan Tanggerang yang telah memlokir beberapa ruas jalan termasuk jalan tol harus segera diikuti oleh buruh-buruh dari kota lain yang ada di seluruh Indonesia, harus lebih massiv dan spektakuler bahkan harus lebih “anarkis” (baca :mengganggu stabilitas nasional).

Mengapa demikian?

Aksi penutupan jalan tol oleh para buruh bahkan yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin dalam Konferensi Pers di Cikini Jakarta Pusat Minggu 4/2/2012 (news okezone), dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak orang lain (pelanggaran HAM), dan dicerca banyak orang, baru sekedar “menarik perhatian” presiden. Sekali lagi, hanya sekedar “Menarik Perhatian”, tidak lebih dari itu.
Baru ketahuan bahwa presiden yang kita pilih dahulu itu, selama menjabat memang nyata-nyata tidak pernah memperdulikan buruh, yang ada dibenaknya barangkali hanya investor, investor dan investor serta investor.
Untuk sekedar menuntut upah yang wajar guna menutupi kebutuhan hidup sehari-hari yang makin serba mahal dan serba naik ternyata banyak menciptakan ‘lawan-lawan baru” bagi buruh, selain pengusaha yang kemaruk dan pemerintah yang ndablek, TNI dan POLRI kini telah terang terangan menjadi “lawan” buruh. Simak saja Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris (cerminan Institusi TNI) yang meminta kepada anggota TNI untuk masang badan, memukul mundur aksi buruh serta bersedia mewakafkan dirinya demi kepentingan pengusaha menunjukkan hal tersebut. baca di Media Indonesia dan Detik News.

AKSI BURUH SEBAGAI RUTINISME RITUAL

Penetapan SK Gubernur terkait UMK setiap tanggal 20 Nopember seolah menjadi gong petanda perang bagi buruh dan pengusaha.
Desember, Januari, Februari dan Maret adalah masa konflik antara buruh dan pengusaha terkait penetapan upah, bahkan tak jarang berakhir di bulan April, gejolak pada bulan-bulan ini sering menimbulkan ketidaknyamanan kondisi dan suasana kerja bagi buruh dan pengusaha.
Kondisi akan mulai mereda pada bulan April sampai dengan Agustus, bulan September dan Oktober buruh dan pengusaha kembali berancang-ancang untuk menanam benih konflik terutama di Dewan Pengupahan yang pada bulan-bulan itu melakukan kajian dan survey untuk menentukan upah tahun berikutnya.
Kondisi seperti ini berlangsung setiap tahun, begitu dan begitu terus seolah tidak ada akhirnya, penetapan UMK ini seolah menjadi sumber perseteruan abadi antara buruh dan pengusaha dari tahun ke tahun.

PENETAPAN UMK SEBAGAI SUMBER KONFLIK

Penetapan upah buruh melalui prosedur penetapan UMK diyakini telah gagal mengakomodir cita-cita buruh yakni mendapatkan upah layak (banyak yang salah arti tentang layaknya upah buruh) Pada kenyataannya proses penetapan dengan cara ini justru makin menimbulkan kesenjangan upah antara kelompok masyarakat kelas buruh dengan masyarakat kelas lainnya.
Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan gejokak social di kalangan masyarakat, buruh menjadi kasta paling bawah dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. “Cuihh… buruh, paling juga gajinya berapa??..
Selama ini, buruh menilai bahwa proses peng-kotak-kotak-an upah, melalui prosedur penetapan UMK , adalah sebuah penghinaan terhadap buruh. Untuk kebutuhan perut buruh saja, seorang buruh dipatok oleh permen No.17 Tahun 2005, dan hebatnya lagi patokan itulah yang dijadikan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh.

Komponen Makanan menurut Permen No 17 Tahun 2005

Jika kita melihat data diatas, kebutuhan beras bagi buruh hanya dipatok 10 kg per bulan, kalau dihitung perhari maka upah buruh hanya dijatah untuk membeli 0.33 kg atau 3.3 ons beras itupun dengan beras kualitas sedang , artinya untuk menanak nasi sebanyak 1 Kg, seorang buruh harus menunggu bekerja selama 3 hari. Apakah cukup?? apakah itu yang dinamakan layak?? nasi/beras yang notabene adalah kebutuhan pokok dipatok segitu apalagi yang lainnya!

Sudah saatnya system pengupahan direformasi, kalau tidak didesak (dengan cara yang lebih spektakuler) oleh buruh, maka siapa lagi yang peduli??

Yu.. mari…


Upah Minimum Kabupaten UMK DKI Jakarta dan Banten Tahun 2012

25 November 2011

Ilustrasi : Aksi Buruh DKI menuntut UMP

UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2012 diputuskan sebesar Rp 1.529.150,- atau sebesar 102,9% dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

UMK Provinsi Banten Tahun 2012
Sementara untuk provinsi Banten, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten No.561/Kep.886-Huk/2011 Tanggal 21 Nov 2011 tentang Penetapan UMK se-Provinsi Banten 2012, ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2012 sebesar Rp1.042.000,- atau naik sebesar 4,2 persen dari UMP 2011 yang hanya sebesar Rp1.000.000,-

Berikut rincian Upah Minimum untuk 8 Kabupaten/Kota (UMK) provinsi Banten Tahun 2012:

• UMK Kab. Lebak Rp1.047.800,-
• UMK Kota Serang sebesar Rp1.230.000,-
• UMK Kab. Pandeglang Rp1.050.000,-
• UMK Kota Cilegon Rp1.340.000,-
• UMK Kab. Serang Rp1.320.500,-
• UMK Kota Tangerang Selatan Rp1.381.000,-
• UMK Kota Tangerang Rp1.381.000,- dan
• UMK Kab.Tangerang ditetapkan sebesar Rp 1.379.000,-

UMK Banten Tertinggi/Terendah
Kota Tangerang dan Tangerang Selatan masing-masing memiliki upah tertinggi dengan nilai Rp 1.381.000,- dan terendah Kab. Lebak dengan Rp 1.047.800.-

Ilustrasi Gambar dari: Info GSBI Blog
Shared Info dari : Berita8.com dan Kompas.com


Upah Minimum Kabupaten UMK Jawa Barat Tahun 2012

22 November 2011

Gambar Ilustrasi_Aksi Buruh Tolak Upah Murah

Berikut adalah daftar UMK (Upah Minimum Kab/Kota) Tahun 2012 beberapa kota di Jawa Barat.
Dari 26 UMK Kab/Kota yang ditetapkan, 13 UMK Kab/Kota dinyatakan telah mencapai atau melebihi nilai KHL yang ditetapkan, UMK beberapa Kab/Kota itu yakni UMK Kota Bandung (100%), UMK Kota Cimahi (101,24%), UMK Kab. Bandung (103,44%), UMK Kab. Bandung Barat (100,40%), UMK Kota Tasikmalaya (100,57%), UMK Kab, Bekasi (110%), UMK Kota Bekasi Rp (105,25%), UMK Kab.Bogor Rp (100%), UMK Kab. Sukabumi (100,81), UMK Kota Sukabumi (102,33%)., UMK Kab. Cianjur (100,04%), UMK Kab. Cirebon (100%), dan UMK Kab. Indramayu (100%).

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kota dan Kabupaten di Jawa Barat ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kab./Kota di Jabar tahun 2012, yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1558-Bangsos/2011.

Berikut adalah daftar UMK 2012 Jawa Barat selengkapnya:

• Kota Bandung Rp 1.271.625,-
• Kota Cimahi Rp. 1.224.442,-
• Kab. Bandung Rp 1.223.800
• Kab. Bandung Barat Rp 1.236.991
• Kota Tasikmalaya Rp 950.000,
• Kab. Bekasi Rp 1.491.866,
• Kota Bekasi Rp 1.422.252,
• Kab.Bogor Rp 1.269.320,
• Kab. Sukabumi Rp 885.000,
• Kota Sukabumi Rp. 890.000,
• Kab. Cianjur Rp 876.500,
• Kab. Cirebon Rp 956.650,
• Kab. Indramayu Rp 994.864.
• Kota Depok Rp 1.424.797 (98% KHL),
• Kota Banjar Rp 780.000 (86,25% KHL),
• Kab. Sumedang Rp 1.007.500 (81,3% KHL),
• Kab. Garut Rp 880.000 (92,04% KHL),
• Kab. Ciamis Rp 793.750 (86,90% KHL),
• Kab. Subang Rp 862.500 (78,88% KHL),
• Kab. Purwakarta Rp 1.047.500 (84,17% KHL),
• Kab. Karawang Rp 1.269.227 (91,50% KHL),
• Kota Bogor Rp 1.174.200 (99,20% KHL),
• Kab. Majalengka Rp 800.000 (88,59% KHL),
• Kota Cirebon Rp 980.000 (99,95% KHL),
• Kab. Tasikmalaya Rp 946.000 (96,55% KHL) dan
• Kab. Kuningan Rp 805.000 (93,70% KHL).

UMK Jawa Barat Tertinggi/Terendah
Kabupaten Bekasi memiliki upah tertinggi dengan nilai Rp 1.491.866 dan terendah Kota Banjar dengan Rp 780.000.

Source Berita : Klik-Galamedia
Source Gambar : d’photograph


Standar Gaji Pegawai Kantoran 2012

30 September 2011

Sambil menunggu keputusan Gubernur tentang Upah Minimum tahun 2012, yang sudah bisa diprediksi kenaikannya tidak akan lebih dari 2 – 7 %, ada baiknya kita mengintip berapa gaji bos-bos berdasi kita.
Berikut adalah Standar Upah / Standar Gaji tahun 2012 yang dirilis Kelly Services, untuk beberapa posisi jabatan pada beberapa sektor, antara lain Accounting & Finance, Banking, Call Center, Engineering & Technical, Human Resources, IT, Office Support, Logistic, Sales, Marketing, Advertising dll, beberapa diantaranya adalah:

Standar Gaji Accounting & Finance
• Finance Director/CFO, Standar gaji minimal Rp.75,000,000, maksimal Rp. 135,000,000
• Financial Controller, standar gaji minimal Rp.35,000,000, maksimal Rp.50,000,000
• Senior Finance Manager, Standar gaji minimal Rp.30,000,000, maximal Rp. 45,000,000
• Finance Manager , Standar gaji minimal Rp. 22,000,000, maksimal Rp. 28,000,000
• Senior Management Accountant, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.23,000,000
• Senior Financial Accountant, Standar gaji minimal Rp.16,000,000 maksimal Rp.21,000,000
• Financial Accountant, Standar gaji minimal Rp. 8,500,000 maksimal Rp.10,000,000
• Financial Analyst, Standar gaji minimal Rp. 9,000,000 maksimal Rp. 13,000,000
• Senior Treasury Manager, Standar gaji minimal Rp. 25,000,000 maksimal Rp.35,000,000
• Treasury Manager , Standar gaji minimal Rp.17,000,000 maksimal Rp. 22,000,000
• Internal Audit Manager, Standar gaji minimal Rp. 12,000,000 maksimal Rp.21,000,000
• Head of Internal Audit, Standar gaji minimal Rp.27,000,000 maksimal Rp.42,000,000
• Tax Senior Manager, Standar gaji minimal Rp.25,000,000 maksimal Rp. 37,000,000
• Tax Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Tax Accountant, Standar gaji minimal Rp. 5,000,000 maksimal Rp.9,000,000

Standar Gaji Banking
• Bank teller, Standar gaji minimal Rp 2,000,000 maksimal Rp.2,800,000
• Customer Service Officer, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal Rp. 6,000,000
• Bank Auditor, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp. 6,250,000
• Collection/Debt Recovery Offcer, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal 3,750,000
• Compliance Offcer, Standar gaji minimal Rp. 3,500,000 maksimal Rp. 5,900,000
• Securities/equities Dealer , Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal 6,000,000
• FX Dealer, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 3,500,000
• Mortgage Sales Specialist, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal 5,500,000
• Personal Financial Consultant/Personal Banker, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal Rp.5,500,000
• Settlement Officer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• remittance/Settlement/ Loans Clerk, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal Rp.3,500,000
• Bank Operations Offcer, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal Rp. 3,000,000
• Trade Finance Offcer, Standar gaji minimal Rp 2,750,000 maksimal Rp.4,500,000
• Trade Finance Clerk, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 3,500,000

Standar Gaji Call Center

• Call Centre Manager/Head, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal 15,000,000
• Call Centre Supervisor/Team Leader, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• Call Centre trainers, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.6,500,000
• Customer Service Offcer Inbound, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 4,500,000
• Operations Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Sales Outbound/Telemarketer, Standar gaji minimal Rp. 1,500,000 maksimal Rp. 2,500,000
• Helpdesk, Standar gaji minimal Rp.1,800,000 maksimal Rp.3,500,000

Standar Gaji Engineering & Technical

• Engineering Director, Standar gaji minimal Rp 55,000,000 maksimal Rp.80,000,000
• Engineering Manager, Standar gaji minimal Rp 30,000,000 maksimal Rp. 45,000,000
• Project Manager, Standar gaji minimal Rp. 25,000,000 maksimal Rp.35,000,000
• Project engineer, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Program Manager, Standar gaji minimal Rp 15,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Planning Manager, Standar gaji minimal Rp 7,000,000 maksimal Rp. 15,000,000
• Process engineer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.6,000,000
• Production engineer, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.6,000,000
• QA engineer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.9,000,000

Standar Gaji Human Resources Development (HRD)

• HR Assistan Manager, Standar gaji minimal Rp 8,000,000 maksimal Rp.17,000,000
• HR Officer Executive, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp. 12,000,000
• Learning & Development Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.28,000,000
• Training Executive, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.8,000,000
• HR Director (Regional), Standar gaji minimal Rp 85,000,000 maksimal Rp.125,000,000
• HR Director (Local), Standar gaji minimal Rp 55,000,000 maksimal Rp.80,000,000
• HR Manager (Regional), Standar gaji minimal Rp 20,000,000 maksimal Rp. 35,000,000
• HR Manager (Local), Standar gaji minimal Rp 15,000,000 maksimal Rp. 25,000,000
• Recruitment Leader, Standar gaji minimal Rp 12,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Recruiter, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Training Manager, Standar gaji minimal Rp 17,000,000 maksimal Rp.28,000,000

Standar Gaji Information Technology (IT)

• Country Manager, Standar gaji minimal Rp 75,000,000 maksimal Rp.150,000,000
• Sales Director, Standar gaji minimal Rp 50,000,000 maksimal Rp. 75,000,000
• Analyst Programmer, Standar gaji minimal Rp. 3,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• Project Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.18,000,000
• System Network Administrator, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.9,000,000
• IT Auditor, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.12,000,000

Standar Gaji Office Support

• Adm Office Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Executive Secretary, Standar gaji minimal Rp 6,250,000 maksimal Rp. 9,500,000
• Secretary, Standar gaji minimal Rp. 4,000,000 maksimal Rp.7,500,000
• Receptionis/Front Office Assistant, Standar gaji minimal Rp 2,000,000 maksimal Rp.3,000,000
• Mail Room Assistant, Standar gaji minimal Rp 1,250,000 maksimal Rp.2,000,000

Standar Gaji Sales/Marketing

• Brand/Product Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Marketing Manager, Standar gaji minimal Rp 7,000,000 maksimal Rp. 10,000,000
• Sales Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,500,000 maksimal Rp.25,000,000
• Sales Executive, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.5,000,000
• Market Researcer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.6,000,000

Dan seterusnya …………………
Selengkapnya silahkan kunjungi Kelly Service Indonesia
Atau bisa juga disini.

Smoga bermanfaat.


Gaji ke-13 PNS Akan Diterima Juli 2011

14 Juni 2011

Sumber: VIVAnews.com

Kabar gembira bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Gaji ke 13 akan dibayarkan pada bulan
Juli nanti.
Menurut Dirjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan Agus Suprijanto, peraturan pemerintah
(PP) terkait pembayaran gaji ke 13 sudah terbit.
Agus tengah menyiapkan peraturan Dirjennya.
“Insya Allah tanggal 1 Juli sudah bisa dibayar” ujar
dia kepada VIVAnews.com
Pemerintah tahun ini menaikkan gaji PNS sebesar
sekitar 10-15 persen. Kenaikan gaji pokok itu
tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor
11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Dengan adanya kenaikan gaji tersebut, gaji pokok
terendah PNS sebesar Rp1.175.000 bagi pegawai
Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun. Gaji
pokok tertinggi dinikmati oleh pejabat eselon I
atau Golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun
sebesar Rp4.100.000.
Untuk gaji pokok anggota TNI/Polri dengan
pangkat terendah sebesar Rp1,23 juta. Gaji itu
diberikan untuk Prajurit Dua Kelasi Dua (TNI) dan
anggota Kepolisian Bhayangkara Dua dengan
masa kerja 0 tahun. Sedangkan gaji pokok
terbesar, Rp4,2 juta, diperuntukkan bagi pangkat
tertinggi yaitu jenderal, laksamana, marsekal, atau
jenderal polisi dengan masa kerja 32 tahun. Untuk
gaji pokok TNI/Polrilihat link ini.
Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan
alokasi belanja pegawai pada 2011 sebesar
Rp180,6 triliun atau 2,6 persen terhadap produk
domestik bruto (PDB). Dari jumlah itu, sekitar
Rp91,2 triliun atau 50,5 persen dialokasikan pada
pos belanja gaji dan tunjangan pegawai.
Alokasi anggaran tersebut tertuang dalam Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara 2011. Alokasi anggaran belanja
pegawai tahun depan mengalami kenaikan Rp17,9
triliun atau 11 persen bila dibandingkan alokasi
dalam APBN-Perubahan 2010 sebesar Rp162,7
triliun.
Peningkatan itu terutama disebabkan kebijakan
pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi
baik dalam memperbaiki maupun menjaga
kesejahteraan aparatur pemerintah dan
pensiunan.
Sementara itu, alokasi pada pos belanja gaji dan
tunjangan 2011 sebesar Rp91,2 triliun naik sebesar
Rp10,1 triliun atau 12,5 persen dibandingkan
anggaran APBN-P 2010 sebesar Rp 81,1 triliun.
(adi)


Penjelasan mengenai Pengupahan bisa ditetapkan atas kesepakatan bersama

24 Mei 2011

Dalam komentar. di blog ini terkait perhitungan upah lembur, penulis sering menyebutkan bahwa upah lembur atau upah lain bisa diatur sendiri-sendiri oleh masing-masing perusahaan atas dasar kesepakatan bersama.
Pernyataan tsb mungkin sedikit membingungkan, namun tulisan yang dikutip dari situs depnakertrans dibawah ini mungkin bisa sedikit menjelakan hal tsb, yang menyatakan bahwa:

1. Hal-hal yang tercakup dalam “pengaturan pengupahan” sebagaimana tersebut pada Pasal 91 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah klausal-klausal yang mengatur segala sesuatu mengenai upah yang telah disepakati oleh para pihak (pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh) dan dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PP/PKB), antara lain ketentuan mengenai besaran upah dan perincian komponen upah, ketentuan mengenai upah lembur serta ketentuan mengenai pembayaran upah bagi pekerja/buruh yang tidak melakukan pekerjaan bukan karena mangkir.
Pengaturan pengupahan yang telah disepakati dan dituangkan dalam PP/PKB tersebut tidak boleh mengatur kurang atau lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan serta kebijaksanaan mengenai pengupahan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau oleh lembaga pengupahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila dalam PP/PKB telah disepakati bahwa kenaikan upah merupakan salah satu klausal dalam pengaturan pengupahan dan harus disepakati antara pengusaha dengan pekerja/buruh maka dengan sendirinya menjadi norma yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak.
Pada prinsipnya kenaikan upah ditentukan oleh perusahaan dengan tetap mempertimbangkan masukan/pemikiran dari serikat pekerja/serikat buruh yang akan dibahas dalam pembahasan.
Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai besaran atau persentase kenaikan upah diatas upah minimum, tetapi hanya mengatur mengenai besarnya upah minimum berdasarkan wilayah atau sektor tertentu.


%d blogger menyukai ini: