Kugadai Nasibku Demi Nyai

3 Februari 2012

Menggadaikan Nasib!
Sebuah Tulisan Daur Ulang yang (masih) Up to Date

Tidak ada yang salah dari budaya menggadaikan barang, disaat kondisi keuangan minim, disaat kebutuhan mendesak, maka jalan yang paling praktis adalah memberdayakan apa yang dimiliki untuk segera menjadi uang guna menutupi kebutuhan mendesak tersebut. Ya, dari pada ngutang! Atau daripada mencuri!
Budaya manggadaikan barang berharga sepertinya sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia , tidak semata mata ada kantor pegadaian kalo peminatnya tidak ada. Budaya menggadaikan barang sudah ada sejak jaman ‘doeloe” , Cuma namanya saja sekarang yang jadi beda. Kata ‘menggadaikan’ oleh sebagian orang telah diubah menjadi “menyekolahkan” .

Suatu saat saya bertandang kerumah teman, ketika melihat rak tivi yang kosong saya bertanya : “dikemanain tivi, euy?” teman tersebut menjawab sambil nyengir: ” disekolahin!”
Kata sebagian orang istilah “digadaikan” dianggap aib, alias gengsi, maka istilah “disekolahkan” menjadi alternatif untuk mengurangi rasa malu dan menjaga gengsi, apalagi jika kebiasaan menggadaikan barang terdengar oleh mertua, bisa gawat tuh, jangan jangan istri sendiri …. “digadaikan, heuu..?!!”.

Tulisan ini tidak akan panjang lebar membahas ‘menggadaikan” alias ”menyekolahkan”, tapi kita akan membahas apa yang kita dapat dari budaya ‘menggadaikan” pada perilaku buruh.
Disaat barang digadaikan, idealnya semangat kerja makin gigih, makin rajin, makin bersemangat untuk mendapat uang agar harta benda yang kita gadaikan segera bisa kita tebus, jika tidak bisa kita tebus maka tak harta benda kita itu, akan segera berpindah tangan menjadi milik pegadaian dan kemudian oleh pegadaian harta benda kita itu segera dilelang kepada pihak lain.

Sikap Buruh Dengan Analogi Pegadaian

Sistematika pegadaian seharusnya menjadi sebuah pola sikap yang dipakai buruh dalam event-event penting semisal pemilu, pilkada, pemilihan pimpinan ketua umum Serikat Pekerja, ataupun dalam penentuan-penetuan kebijakan dengan skala kecil tingkat perusahaan
Jika kita menggadaikan sesuatu, maka sekuat mungkin kita berupaya untuk menebusnya
Jika kita umpamakan nasib buruh sebagai harta benda yang kita miliki, dan para pemimpin (Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, dll) kita umpamakan sebagai pegadaian, maka kaos gratis, sembako gratis, janji pengobatan gratis, janji sekolah gratis, janji sembako murah, janji buruh sejahtera dan janji janji manis lainnya, maka itu kita ibaratkan sebagai uang gadai.

A. Menggadaikan Nasib ke Politisi
Jangan salah, nasib buruh adalah harta benda yang sangat berharga dan sangat dinanti nanti atau diminati oleh para penebus di pegadaian, bahkan saking berharganya para penebus tersebut rela memberikan DP bermilyar-milyar untuk segera memiliki “barang” tebusannya! Nah loo.. lalu siapakah yang kita ibaratkan sebagai para penebus itu? Tak lain dan tak bukan mereka adalah para pengusaha, para investor, para pemilik modal dan kaum kapitalis, dan lain sebagainya
Apakah anda tahu kalau selama ini kandidat calon pemimpin daerah maupun pemimpin pusat tidak pernah mau menandatangani kontrak politik dengan buruh? tau apa sebabnya? Sebabnya adalah karena kepada mereka para cukong telah rela memberikan harga tebusan yang fantastis untuk menjadi pemenang lelang atas harta berharga milik buruh yakni “nasib dan kebijakan kebijakan buruh”
Nasib buruh gampang sekali digadaikan, bahkan oleh buruh itu sendiri, hanya dengan sebuah ikat kepala, selembar kaos, sembako gratis, angpau tipis, apesnya lagi banyak yang hanya mendapat uang gadai berupa janji janji manis yang diberikan oleh orang yang tidak pernah dikenal, bahkan ada pula yang hanya menyerahkannya begitu saja nasibnya karena saking fanatik-nya kepada pemimpin/calon pemimpin tsb.
Sadarkah? Sadarkah bahwa nasib buruh telah digadaikan? Sadarkah bahwa nasib buruh juga pernah digadaikan dalam pemilu atau dalam pilkada yang lalu-lalu ? Pasti tak pernah sadar! Karena tidak pernah mau tau, atau memang sudah “n’dablek untuk tidak pernah sadar’
Tahukah anda bahwa munculnya peraturan peraturan yang menyesakkan buruh adalah ulah pimpinan yang kita pilih dahulu, yang telah “melelang” nasib buruh kepada kaum kapitalis? Mengapa mereka melelangnya? Karena kaum buruh tidak pernah sadar dan tidak pernah mau “menebusnya” kembali.

B. Menggadaikan Nasib ke Pengusaha
Menggadaikan nasib ke pengusaha, Sadar tidak sadar, inilah pola gadai yang paling berbahaya menurut pandangan penulis. Anda mungkin tidak sadar ada fenomena bahwa disaat kondisi perekonomian yang kritis ini, dimana tuntutan buruh kepada pengusaha makin meningkat, maka salah satu cara untuk meredam gejolak tersebut banyak perusahaan yang memberikan kemudahan dan fasilitas untuk mencarikan berbagai macam pinjaman finansial “lunak” tanpa tulang bahkan tanpa agunan, termasuk mempersilahkan masuk para “rentenir” , pemilik showroom kendaraan bermotor, bandar alat elektonik, bahkan bandar sembako diundang untuk join dalam rangka MEM-BERDAYA-KAN buruh, alangkah mulianya jika memang tujunnya seperti itu.! dimana jaman dulu hal-hal seperti tersebut menjadi barang tabu saat perusahaan sedang jaya dan berlimpah uang.
Perusahaan akan sangat diuntungkan dengan pola seperti ini, tak perlu menaikan lagi taraf kesejahteraan buruh, toh buruh bisa pinjam uang sebesar-besarnya kepada bank rekanan ataupun lainnya, tak perlu memikul tanggungan ke bank, karena toh jika buruh di PHK maka hanguslah utangnya (ada asuransi), tak perlu naik jemputan karena toh buruh sudah kredit kendaraan sendiri, tak perlu memberikan doorprize alat elektronik saat hari raya karena toh buruh sudah punya hasil nyicil, tak perlu pusing menaikan plafon berobat ke rumah sakit karena toh sisa plafon bisa diangsur bertahun tahun dengan diberikan pinjaman oleh bank dan koperasi, tak perlu memberikan bonus kepada para manager dan direktur karena toh mereka sudah diberi fee/komisi oleh bank dan loan distributor, dan mitra-mitra0nya… pokoknya Mantaaap deh!
Tapi apa untungnya bagi buruh?

Terjerat utang akibat gadai


Untungnya.. yaa… hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan saat itu! Buruh makin dililit dan dijerat dengan hutang, sedangkan semua tahu bahwa, Jarang sekali diantara buruh yang punya utang semangat kerjanya jadi tinggi, yang ada hanya semangat mengatur tenaga dan siasat agar bisa lembur beratus ratus jam, dengan kualitas kerja yang diabaikan, pada akhirnya pepatah lah yang berlaku “pemberi utang adalah raja, dan pengutang adalah budak”, lalu apa yang bisa dilakukan jika raja sudah berbuat seenaknya? hahh… betul tidak ini teh? (Aa G mode On)
Pinjaman lunak, kemudahan berbagai pinjaman, kredit sembako, kredit motor, alat elektronik dan lain-lain, Itulah uang gadai yang diberikan pengusaha kepada kepada buruh!
Apa jadinya jika kita sudah terlilit utang, terjerat rentenir dll, yang ada hanyalah rasa takut untuk melawan berbagai kebijakan buruh yang mencelakakan.
Solidaritas, rasa kesetaraan, kesetiakawanan, dan keinginan untuk merubah nasib, adalah hal yang naif.

Ambil Hikmahnya
Belajar dari pola menggadaikan “nasib”, maka marilah kita berancang ancang untuk segera menghimpun kekuatan dan pikiran, agar kita tidak terjerumus kedalam pola pegadaian seperti yang dipaparkan tadi. namun jika sudah terlanjur “menggadaikan”, maka kita harus bisa segera menebusnya kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Apakah itu? “Kesejahteraan buruh” yang merupakan inti dari permasalahan nasib buruh.
Di hari hari kedepan marilah kita berupaya untuk meminta “uang gadai” yang setimpal dengan harta yang kita miliki berupa realisasi dari apa yang seharusnya kita dapat sebagai seorang buruh/pekerja.
Dalam hal politik dan memilih partai, buka pola pikir kita bahwa, kaos tipis, sembako gratis, angpau tipis,dll hanyalah setimpal dengan energi untuk mengangkat kertas suara, hanya sebagai upah untuk mengangkat ballpoint dalam mencontreng atau mencoblos, namun tidak akan pernah setimpal dengan kesengsaraan buruh lima tahun kemudian, yang tak pernah sebanding dengan kenyamanan atas jabatan yang mereka emban dengan berbagai pasilitas yang menggiurkan.
Dihari kedepan gadaikan nasib hanya dengan harga yang setimpal…
dan hanya demi nyai…()

Gambar Ilustrasi milik : Cyberangjalan trims ya…


Outsourcing versi MasJum

22 Januari 2012

(Ringkasan obrolan penulis dengan Mas Jum, aktivis buruh lokal Bandung)

Mbuh, apa yang mendorong Ibu Megawati Presiden kita, saat men-sah-kan UU No.13 Tahun 2003 silam, padahal menurutku saat itu UU tersebut adalah “neraka” bagi buruh. Dibalik slogannya sebagai ksatria pembela ‘wong cilik’ dan pembela kaum yang tertindas, ternyata justru menjerumuskan ‘wong cilik’ tersebut.
Banyak pasal dalam UU tersebut yang menjadikan ‘wong cilik’ ini semakin menjadi ‘wong cuuiiilllik tenan’ bahkan mendegradasi penghargaan sebagaimana layaknya terhadap “wong” (manusia).
Sebut saja pasal-pasal yang melegalisasi perbudakan (pasal 64), mempekerjakan anak-anak (pasal 69), Cuti Haid (Pasal 81), degradasi nilai fasilitas kesejahteraan (pasal 100), degradasi nilai pesangon (pasal 156) dll.

Perbudakan = Outsourching

Perbudakan (menurut Wikipedia Bahasa Indonesia) adalah sebuah kondisi di mana terjadi pengontrolan terhadap seseorang (disebut budak) oleh orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual.
(Masih menurut Wikipedia) Para budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tiada punya hak asasi manusia. “Slave” berasal dari perkataan slav, yang merujuk kepada bangsa Slavia di Eropa Timur, yang masyarakatnya mayoritas adalah budak.
Dimasa lalu, selain dipersembahkan kepada raja atau pemimpinnya, budak dijadikan komoditas jual beli atau barter. Para pemilik budak atau cukong budak adalah mereka-mereka dari kaum yang memenangkan peperangan yang menjadikan tawanan perangnya sebagai budak, boleh dibilang “stok” akan berlimpah saat satu kaum memenangkan perang, dan sebaliknya saat peperangan kalah ‘stok’ pun berkurang.
Namun peperangan tidaklah selamanya berlangsung, Untuk memenuhi ‘stok’ budak para cukong budak ini berburu ke kantong-kantong masyarakat yang mayoritas hidup miskin, mereka menipu, membohongi, menjerat korban dengan hutang yang tak mungkin terbayar, membelinya, membawanya dengan jalan paksa dan sebagainya.
Di masa lalu, para budak diperlakukan kejam, budak hanya diberi makan dan fasilitas hanya untuk mempertahankan hidupnya sendiri, sekali melanggar titah majikan atau berbuat kesalahan, maka budak ini akan ditendang keluar dan dikembalikan ke pemiliknya, jika budak sakit-sakitan tak segan budak tersebut untuk dibunuh dan dibuang jauh-jauh, karena tuannya (cukongnya) pun tak sudi menerima kembali budak yang sakit-sakitan.
Di masa lalu wajar saja perbudakan merebak, karena barangkali raja-nya tidak pernah mengangkat MENKUMHAM (Menteri Hukum dan HAM), tidak ada Komraj HAM (Komisi Kerajaan HAM), tidak ada Pemerhati HAM (Human Right Watch) dan tidak ada LSM-LSM yang mencari uang atas nama HAM.

Illustrasi: Dijual Murah

Dijaman saiki, agen-agen budak merebak dimana-mana, budak jaman sekarang bukanlah dipersembahkan untuk raja atau presiden, tapi dijual ke juragan-juragan pemilik perusahaan, agen atau cukong setiap hari merekrut ratusan budak, mencari ke kampung-kampung dan sudut-sudut kota, beraksi menjelang kelulusan dan wisuda anak sekolah dengan bursa kerjanya, membuat iklan di tivi, Koran dan radio, menawarkan pekerjaan layaknya pemilik perusahaan.
Dijaman saiki setiap bulan agen budak (perusahaan perbudakan) meng-interview ribuan budak, mengelompokan serta menyimpannya dilemari-lemari cabinet dengan tak lupa membubuhkan ‘price list’ dan barcode, si A layak dijual ke juragan minyak, si B layak dijual ke raja tekstil, si C layak dijual sebagai waitress di Warung Kopi, si D layak dipajang sebagai Bulldog dan seterusnya.
Dijaman saiki, dengan legalisasi pemerintah, pengusaha leluasa memilih budak di agen-agen perbudakan, mencari yang paling murah upahnya, yang paling semangat bekerjanya, tidak sakit-sakitan, yang tampan, yang cantik, jarang hamil, tidak pernah menuntutupah dsb, jika budak sudah kadung dipilih pun pengusaha tak segan untuk menendangnya keluar jika ternyata sang budak kondite-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sakit-sakitan, hamil, menuntut naik upah, berkelompok (berserikat), dll.
Dijaman saiki, Upah dan waktu kerja budak dipatok dan dikontrol oleh cukong (agen perbudakan), akibatnya banyak diantara para budak yang upahnya hanya bisa untuk makan sendiri serta bayar upeti kepada cukongnya, tanpa ada sisa untuk disetorkan kepada keluarga atau simbok di kampung, jika budak sakit si cukong dan si pengusaha saling lempar tanggung jawab, yang pada akhirnya dibiarkan begitu saja tanpa iba dan belas kasihan.
Dijaman saiki “Perbudakan” sudah tidak ada, yang ada adalah “Outsourcing”, Barangkali pembuat undang-undang sudah gengsi dan tabu mencantumkan kata “perbudakan’ dalam undang-undangnya, sama halnya istilah korupsi yang sudah diganti dengan “penyalahgunaan” dll. Namun pada hakikatnya praktek-praktek perbudakan secara kasat mata berlangsung dimana-mana, bakhan di-legal-kan atau di-sah-kan dengan peraturan perundangan seperti pada UU No.13 tahun 2003 tsb.
Dijaman saiki katanya presiden wis ngerti kabeh soal HAM, bahkan Menteri HAM pun diangkat, Pemerhati HAM sudah masuk ke pelosok pedesaan (HAM masuk desa), LSM-LSM ada disetiap sudut gang.
Balik lagi ke pengertian perbudakan menurut Wikipedia diatas, perbudakan adalah sebuah kondisi di mana terjadi pengontrolan terhadap seseorang oleh orang lain, yang berkaitan dengan buruh dan eksploitasi seksual, Jadi what the different between perbudakan dimasa lalu dan outsourching dijaman saiki?

OUTSOURCING = TIDAK MELINDUNGI

Puji syukur pada Tuhan YME, dijaman saiki Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bisa mengatakan bahwa sistem pekerja lepas “outsourcing” merupakan sistem yang sangat tidak memberikan perlindungan kepada pekerja terutama untuk kaum lemah, bahkan Mahfud MD ini berani bilang: “Untuk itu kami memutuskan melarang adanya sistem “outsourcing” untuk melindung masyarakat kecil dari kesemena-menaan pihak-pihak terkait,”.
Selain itu, kata dia, larangan adanya “outsourcing” ini adalah untuk tetap menjaga para pekerja dari perlakuan kurang manusiawi dan bisa diberikan hak-hak sebagaimana undang-undang yang ditetapkan.

Ilustrasi: Workers Isn't Slaves


Kulo yakin sekali Pak Mahfud MD ini pun ngertos (isi) UU No.13 tahun 2003 sejak dulu, tapi kenapa baru ngerespon ketidakberesan UU tsb saiki yo!?
MK membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012, namun aku mensinyalir dikabulkannya uji materiil Didik Suprijadi dkk, pekerja dari Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML), bermuatan listrik (karena yang mengajukan adalah buruh pencatat meteran listrik PLN) sebagaimana diketahui bahwa Menteri BUMN yang sekarang adalah Pimpinan tertinggi di PT PLN sebelumnya, yakni Pak Dahlan Iskan (takut nama baik pak DI kesetrum gitu lho?!!), koq, kebayang dipikiranku, nek sing ngajukan uji materiil itu adalah karyawan outsourcing di PT.Ecek-ecek yang udah belasan tahun terus dikontrak walaupun pekerjaanya itu-itu aja, dikabulkan opo ora yo?
Sejarah menunjukan bahwa sebelum tahun 2003, jutaan buruh yang dimotori serikat pekerja bergerak mulai dari daerah sampai ke Istana Negara, mengusung tema penolakan UU 13/2003, bahkan beberapa demonstrasi berakhir ricuh, salah satu tema yang diusung saat itu adalah menolak legalisasi outsourcing yang nyata-nyata dimuat dalam UU tersebut
Tapi, (dari pada tidak) kita patut berikan apresiasi buat Pak Mahfud MD dkk di MK ini, selain gebrakan politik, ternyata Pak Mahfud MD ini, concern juga pada kesejahteraan serta kelangsungan hidup mayoritas penduduk Indonesia (buruh).
Saiki tinggal nunggu follow up putusan MK tersebut dari Menakertrans Cak Imin (Muhaimin Iskandar), apakah surat edaran atau keputusan atau peraturan yang dikeluarkannya sebagai pengejawantahan dari penghapusan outsoucing, atau malah makin menyelubungkan praktek perbudakan.
Saya sih pesimis, masalahe yang punya dan yang mem-backing perusahaan outsourcing, mayoritas bukan ‘wong cilik’ sekelas AAL yang nyuri sandal jepit, ato Mas Kasno yang tukang Bakso ning prapatan kuwi, tapi para petinggi institusi keamanan, petinggi partai, pejabat pemerintah dan sodara-sodara-nya, dan bahkan ada pemilik agen outsourcing sekaligus pemilik perusahaan itu sendiri (walaupun terselubung), jadi selain bisa jual barang produk perusahaanya dia juga bisa menjual pekerjanya.
Nah, nek wis koyo ngono berbenturan dengan orang-orang seperti itu lagi, mana berani Cak Imin menertibkan perbudakan (outsourcing) yang menjadi tugas institusinya.
Siap-siap aja tukang peti dan tukang es mendapat proyek dari MK dan Menakertrans…
Ngono mas!

(penulis menutup obrolan sambil nyruput kopi…)
Ooooo…gitu ya Mas? Mantaaap…

Korelasi Sumber Berita:
Republika
Tribun News
Sumber Gambar Ilustrasi:
The Man From The Past
presstv.ir


Seminar ToT Peningkatan Sumber Daya Fungsionaris Serikat Pekerja FSP RTMM Jawa Barat

13 Juni 2011

Serikat Pekerja (SP) merupakan wadah pekerja yang berfungsi melindungi, membela dan meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dan disisi lain SP merupakan mitra kerja Pengusaha dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas ketahanan dan kelangsungan usaha melalui penciptaan suasana hubungan industrial yang harmonis.
Dengan kata lain, untuk merealisasikan fungsinya tadi harus diawali dengan mengedepankan ketahanan dan kelangsungan usaha tersebut. Kesadaran ini harus ditumbuh kembangkan kepada kader-kader masa depan organisasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dimasa yang akan datang.
Sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan Daerah FSP RTMM SPSI Jawa Barat bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) telah menyelenggarakan Training of Trainer bagi Fungsionaris (Ketua PUK dan PC ) FSP RTMM SPSI se – Jawa Barat pada tanggal 10-11 Juni 2011 bertempat di Hotel Panorama Lembang yang diikuti oleh 40 orang peserta.

Adapun Maksud dan Tujuannya diselenggarakannya ToT (Training of Trainer) adalah dalam rangka:

  1. Penguatan wawasan tentang ketenagakerjaan dan hubungan industrial
  2. Meningkatkan keterampilan kepemimpinan dalam membangun hubungan kerjasama
  3. Mengedepankan hubungan yang harmonis dalam menyelesaikan masalah
  4. Tersebarnya trainer-trainer disetiap wilayah se- Jawa Barat

Nara Sumber dalam kegiatan tersebut berasal dari pengurus AMTI (Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia) Bp. Suseno, (Ketua MPO PP.FSP RTMM SPSI) Bpk. Prof.DR.Suganda Priatna, (Sekretaris DPD KSPSI Jawa Barat) Bpk. Roy Jinto, SH, (Sekretaris Umum PP FSP RTMM SPSI) Bpk.Sudaryanto, (MPO PD FSP RTMM SPSI Jawa Barat) Bpk. Tugino, SH, serta dari Kanwil Jamsotek Jabar-Banten, Bpk Mulyadi.

Dalam Press Release-nya, Ketua PD FSP RTMM SPSI Prop.Jawa Barat Bpk. Drs.H. Ateng Ruchiat menjelaskan bahwa fungsi serikat pekerja adalah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan kemajuan perusahaan. Selain itu, Ia juga mengharapkan agar semua peserta seminar dapat mendesiminasikan wawasan dan pengetahuan yang diterima selama pelatihan serta dikembangkan sesuai dengan perkembangannya di tempat masing-masing baik di tingkat PUK, PC, maupun PD.

Sumber : Press Release PD FSP RTMM SPSI Jawa Barat – AMTI
 

Bpk. Sudarto (Sekum PP FSP RTMM), Bpk.Soedaryanto, SH,(Ketum AMTI), Bpk.Soeseno (Kabid. Advokasi.AMTI), Bpk.Drs.H.Ateng Ruchiat (Ketua PD FSP RTMM SPSI Jawa Barat)


Suasana Seminar ToT FSP RTMM SPSI Jawa Barat dan AMTI


Penyerahan Sertifikat Seminar ToT FSP RTMM SPSI Jawa Barat - AMTI


Foto Bersama Peserta Seminar ToT FSP RTMM SPSI Jawa Barat - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI)


Agenda Mayday 2011, Buruh Kab Bandung

16 April 2011

Setelah sukses menggelar aksi baksos (bhakti social) turun ke selokan (membersihkan got) di sepanjang jalan Moch Toha Kab bandung pada acara mayday tahun 2010, kini sekelompok serikat pekerja diantaranya SPN dan SPSI kembali akan menggelar aksi serupa pada aksi mayday 2011.
Sejalan dengan himbauan SBY agar aksi mayday 2011 digelar dan dilaksanakan dengan acara-acara yang konstruktif, maka untuk aksi mayday tahun 2011 SPN dan SPSI bekerjasama dengan APINDO dan API serta unsur pemerintah berencana akan menggelar aksi penghijauan yang akan dilaksanakan saat peringatan Mayday 2011 ( 1 Mei 2011) dengan menanam pohon Trembesi (Kihujan/samaena saman) di sepanjang jalan Anyar (jalan lingkar Majalaya Ciparay), ceremonial-nya akan dilaksanakan di alun-alun Majalaya Kab Bandung.

sumber gambar : wartakota.co.id

sumber gambar : didut.wordpress.com


Biasanya aksi mayday diseluruh dunia digelar dan dilaksanakan dengan seruan-seruan serta ajakan untuk menentang dan melawan dengan menyuarakan pelawanan terhadap segala bentuk penindasan serta ketidakadilan pengusaha dan pemerintah terhadap kaum buruh. Namun rupanya, buruh di Kabupaten Bandung akan memaknai secara berbeda peringatan hari buruh tersebut dengan menggelar aksi yang lebih “sejuk” yakni penghijauan.
Sepatutnya pada aksi mayday 2011 ini, walupun tidak melakukan aksi turun kejalan, alangkah lebih baiknya jika kaum buruh di Kab bandung ini juga melakukan evaluasi dengan menggelar acara hearing (dengar pendapat) serta menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR dan instansi terkait tentang permasalahan permasalahan ketenagakerjaan dan tingkat kesejahteraan buruh yang makin memprihatinkan.
Namun rupanya sudah dua tahun berjalan, buruh di Kab Bandung tidak mempunyai permasalahan dengan ketenagakerjaan dan sudah cukup sejahtera, sehingga tidak ada lagi agenda untuk melakukan advokasi dan perjuangan terhadap dirinya sendiri bahkan disaat mayday sekalipun. Buruh di kab Bandung tidak merasa perlu lagi untuk melakukan aksi aksi penuntutan, seperti yang dilakukan pada umumnya oleh buruh di seluruh dunia saat mayday.
Hari buruh adalah hari buruh, namun Hari buruh bisa jadi adalah hari bumi dan hari penghijauan
Selamat memperingati hari buruh.. 1 Mei 2011


Hilangnya Semangat Buruh

8 Oktober 2010

Sampai menjelang akhir tahun 2010, khususnya di kab. Bandung, nyaris tak ada pergerakan buruh yang cukup berarti.
Serikat Pekerja yang ada diam seribu bahasa, seolah tidak punya semangat untuk berjuang, dan malas untuk melakukan pergerakan.
Kantor-kantor DPC serikat pekerja kini tampak sepi dan tak terawat akibat jarang dikunjungi anggota, kalaupun ada kegiatan itu hanya digunakan untuk kepentingan politik praktis (kampanye, sosialisasi cabup/cawabup) dan bahkan ada kantor DPC sebuah organisasi serikat pekerja di Dayeuhkolot sudah tidak ada lagi, entah pindah atau bubar!
Biasanya menjelang akhir tahun,selalu tampak kesibukan ditiap kantor pimpinan cabang tersebut terkait dengan persiapan menyongsong penetapan UMK.
Kemanakah buruh dan para pemimpin DPCnya saat ini? Apakah tahun ini adalah tahun liburan dari pergerakan buruh? Disaat kesejahteraan buruh masih jauh panggang dengan api, disaat kesejahteraan buruh terus terdegradasi, disaat kasus-kasus buruh terkait dengan PHK dan UT makin banyak, disaat hak-hak normativ buruh makin diabaikan pengusaha, disaat pemerintah makin tidak memperhatikan nasib buruh, kenapa perjuangan harus dihentikan?
Bukankah dinegara kita, buruh itu harus berjuang sendirian?, bukankah kesejahteraan itu harus kita perjuangan? bukankah kita (buruh) masih hidup serba kekurangan?, lalu mengapa kita (buruh) tidak bersemangat lagi?


%d blogger menyukai ini: