Kugadai Nasibku Demi Nyai

3 Februari 2012

Menggadaikan Nasib!
Sebuah Tulisan Daur Ulang yang (masih) Up to Date

Tidak ada yang salah dari budaya menggadaikan barang, disaat kondisi keuangan minim, disaat kebutuhan mendesak, maka jalan yang paling praktis adalah memberdayakan apa yang dimiliki untuk segera menjadi uang guna menutupi kebutuhan mendesak tersebut. Ya, dari pada ngutang! Atau daripada mencuri!
Budaya manggadaikan barang berharga sepertinya sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia , tidak semata mata ada kantor pegadaian kalo peminatnya tidak ada. Budaya menggadaikan barang sudah ada sejak jaman ‘doeloe” , Cuma namanya saja sekarang yang jadi beda. Kata ‘menggadaikan’ oleh sebagian orang telah diubah menjadi “menyekolahkan” .

Suatu saat saya bertandang kerumah teman, ketika melihat rak tivi yang kosong saya bertanya : “dikemanain tivi, euy?” teman tersebut menjawab sambil nyengir: ” disekolahin!”
Kata sebagian orang istilah “digadaikan” dianggap aib, alias gengsi, maka istilah “disekolahkan” menjadi alternatif untuk mengurangi rasa malu dan menjaga gengsi, apalagi jika kebiasaan menggadaikan barang terdengar oleh mertua, bisa gawat tuh, jangan jangan istri sendiri …. “digadaikan, heuu..?!!”.

Tulisan ini tidak akan panjang lebar membahas ‘menggadaikan” alias ”menyekolahkan”, tapi kita akan membahas apa yang kita dapat dari budaya ‘menggadaikan” pada perilaku buruh.
Disaat barang digadaikan, idealnya semangat kerja makin gigih, makin rajin, makin bersemangat untuk mendapat uang agar harta benda yang kita gadaikan segera bisa kita tebus, jika tidak bisa kita tebus maka tak harta benda kita itu, akan segera berpindah tangan menjadi milik pegadaian dan kemudian oleh pegadaian harta benda kita itu segera dilelang kepada pihak lain.

Sikap Buruh Dengan Analogi Pegadaian

Sistematika pegadaian seharusnya menjadi sebuah pola sikap yang dipakai buruh dalam event-event penting semisal pemilu, pilkada, pemilihan pimpinan ketua umum Serikat Pekerja, ataupun dalam penentuan-penetuan kebijakan dengan skala kecil tingkat perusahaan
Jika kita menggadaikan sesuatu, maka sekuat mungkin kita berupaya untuk menebusnya
Jika kita umpamakan nasib buruh sebagai harta benda yang kita miliki, dan para pemimpin (Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, dll) kita umpamakan sebagai pegadaian, maka kaos gratis, sembako gratis, janji pengobatan gratis, janji sekolah gratis, janji sembako murah, janji buruh sejahtera dan janji janji manis lainnya, maka itu kita ibaratkan sebagai uang gadai.

A. Menggadaikan Nasib ke Politisi
Jangan salah, nasib buruh adalah harta benda yang sangat berharga dan sangat dinanti nanti atau diminati oleh para penebus di pegadaian, bahkan saking berharganya para penebus tersebut rela memberikan DP bermilyar-milyar untuk segera memiliki “barang” tebusannya! Nah loo.. lalu siapakah yang kita ibaratkan sebagai para penebus itu? Tak lain dan tak bukan mereka adalah para pengusaha, para investor, para pemilik modal dan kaum kapitalis, dan lain sebagainya
Apakah anda tahu kalau selama ini kandidat calon pemimpin daerah maupun pemimpin pusat tidak pernah mau menandatangani kontrak politik dengan buruh? tau apa sebabnya? Sebabnya adalah karena kepada mereka para cukong telah rela memberikan harga tebusan yang fantastis untuk menjadi pemenang lelang atas harta berharga milik buruh yakni “nasib dan kebijakan kebijakan buruh”
Nasib buruh gampang sekali digadaikan, bahkan oleh buruh itu sendiri, hanya dengan sebuah ikat kepala, selembar kaos, sembako gratis, angpau tipis, apesnya lagi banyak yang hanya mendapat uang gadai berupa janji janji manis yang diberikan oleh orang yang tidak pernah dikenal, bahkan ada pula yang hanya menyerahkannya begitu saja nasibnya karena saking fanatik-nya kepada pemimpin/calon pemimpin tsb.
Sadarkah? Sadarkah bahwa nasib buruh telah digadaikan? Sadarkah bahwa nasib buruh juga pernah digadaikan dalam pemilu atau dalam pilkada yang lalu-lalu ? Pasti tak pernah sadar! Karena tidak pernah mau tau, atau memang sudah “n’dablek untuk tidak pernah sadar’
Tahukah anda bahwa munculnya peraturan peraturan yang menyesakkan buruh adalah ulah pimpinan yang kita pilih dahulu, yang telah “melelang” nasib buruh kepada kaum kapitalis? Mengapa mereka melelangnya? Karena kaum buruh tidak pernah sadar dan tidak pernah mau “menebusnya” kembali.

B. Menggadaikan Nasib ke Pengusaha
Menggadaikan nasib ke pengusaha, Sadar tidak sadar, inilah pola gadai yang paling berbahaya menurut pandangan penulis. Anda mungkin tidak sadar ada fenomena bahwa disaat kondisi perekonomian yang kritis ini, dimana tuntutan buruh kepada pengusaha makin meningkat, maka salah satu cara untuk meredam gejolak tersebut banyak perusahaan yang memberikan kemudahan dan fasilitas untuk mencarikan berbagai macam pinjaman finansial “lunak” tanpa tulang bahkan tanpa agunan, termasuk mempersilahkan masuk para “rentenir” , pemilik showroom kendaraan bermotor, bandar alat elektonik, bahkan bandar sembako diundang untuk join dalam rangka MEM-BERDAYA-KAN buruh, alangkah mulianya jika memang tujunnya seperti itu.! dimana jaman dulu hal-hal seperti tersebut menjadi barang tabu saat perusahaan sedang jaya dan berlimpah uang.
Perusahaan akan sangat diuntungkan dengan pola seperti ini, tak perlu menaikan lagi taraf kesejahteraan buruh, toh buruh bisa pinjam uang sebesar-besarnya kepada bank rekanan ataupun lainnya, tak perlu memikul tanggungan ke bank, karena toh jika buruh di PHK maka hanguslah utangnya (ada asuransi), tak perlu naik jemputan karena toh buruh sudah kredit kendaraan sendiri, tak perlu memberikan doorprize alat elektronik saat hari raya karena toh buruh sudah punya hasil nyicil, tak perlu pusing menaikan plafon berobat ke rumah sakit karena toh sisa plafon bisa diangsur bertahun tahun dengan diberikan pinjaman oleh bank dan koperasi, tak perlu memberikan bonus kepada para manager dan direktur karena toh mereka sudah diberi fee/komisi oleh bank dan loan distributor, dan mitra-mitra0nya… pokoknya Mantaaap deh!
Tapi apa untungnya bagi buruh?

Terjerat utang akibat gadai


Untungnya.. yaa… hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan saat itu! Buruh makin dililit dan dijerat dengan hutang, sedangkan semua tahu bahwa, Jarang sekali diantara buruh yang punya utang semangat kerjanya jadi tinggi, yang ada hanya semangat mengatur tenaga dan siasat agar bisa lembur beratus ratus jam, dengan kualitas kerja yang diabaikan, pada akhirnya pepatah lah yang berlaku “pemberi utang adalah raja, dan pengutang adalah budak”, lalu apa yang bisa dilakukan jika raja sudah berbuat seenaknya? hahh… betul tidak ini teh? (Aa G mode On)
Pinjaman lunak, kemudahan berbagai pinjaman, kredit sembako, kredit motor, alat elektronik dan lain-lain, Itulah uang gadai yang diberikan pengusaha kepada kepada buruh!
Apa jadinya jika kita sudah terlilit utang, terjerat rentenir dll, yang ada hanyalah rasa takut untuk melawan berbagai kebijakan buruh yang mencelakakan.
Solidaritas, rasa kesetaraan, kesetiakawanan, dan keinginan untuk merubah nasib, adalah hal yang naif.

Ambil Hikmahnya
Belajar dari pola menggadaikan “nasib”, maka marilah kita berancang ancang untuk segera menghimpun kekuatan dan pikiran, agar kita tidak terjerumus kedalam pola pegadaian seperti yang dipaparkan tadi. namun jika sudah terlanjur “menggadaikan”, maka kita harus bisa segera menebusnya kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Apakah itu? “Kesejahteraan buruh” yang merupakan inti dari permasalahan nasib buruh.
Di hari hari kedepan marilah kita berupaya untuk meminta “uang gadai” yang setimpal dengan harta yang kita miliki berupa realisasi dari apa yang seharusnya kita dapat sebagai seorang buruh/pekerja.
Dalam hal politik dan memilih partai, buka pola pikir kita bahwa, kaos tipis, sembako gratis, angpau tipis,dll hanyalah setimpal dengan energi untuk mengangkat kertas suara, hanya sebagai upah untuk mengangkat ballpoint dalam mencontreng atau mencoblos, namun tidak akan pernah setimpal dengan kesengsaraan buruh lima tahun kemudian, yang tak pernah sebanding dengan kenyamanan atas jabatan yang mereka emban dengan berbagai pasilitas yang menggiurkan.
Dihari kedepan gadaikan nasib hanya dengan harga yang setimpal…
dan hanya demi nyai…()

Gambar Ilustrasi milik : Cyberangjalan trims ya…


Biaya Pesta Demokrasi, Bisa Lebih Murah Dengan Re-Numerasi Rupiah?

8 Agustus 2010

Menarik sekali apa yang disampaikan H.Tubagus Raditya (anggota DPRD Kab Bandung) dalam catatan yang di-posting di facebook, dalam catatan tsb beliau mengkalkulasi seberapa besar cost seorang calon bupati di Kab.Bandung.
Entah benar atau tidak kalkulasi beliau, bagi saya ini adalah sebuah pencerahan baru tentang seberapa hebat dan kuat para calon pemimpin khususnya di Kab.Bandung dalam urusan finansial untuk meraih posisi atau jabatan yang dianggap menjanjikan, yakni Bupati.
Inilah catatan yg saya kutip dari postingan beliau:
—————————-
Berapa cost politic seorang calon Bupati di Kabupaten Bandung (kalau ingin menang )?

1. Tahap Persiapan
Misalnya untuk 5 partai politik pengusung masing-masing membutuhkan Rp.150 setiap partai politik dengan rincian DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Rp. 100 juta dan untuk DPD dan DPC masing-masing Rp. 25 juta sehingga dengan demikian cost politik untuk dapat diusung oleh partai politik sebesar Rp.750.000.000
2. Tahap Jumpa Masyarakat dan Jumpa TOKOH
31kec X 5.000.000 = 155.000.000 X 5 kali pertemuan = 775.000.000
3. Tahap mengadakan rapat dan Pertemuan Internal team Sukses
3.000.000 X 10 kali X 31 Kecamatan = 930.000.000
4. Tahap Kampanye
Hak Pilih 2.100.000 x 30% =630.000.000 x perorang 50.000 (baju transportasi dan atribut lainnya termasuk baligho,stiker,bendera dll)= 31.500.000.000 = 31.5 MILIARRRR…..!!
5. Tahap Voting Day
Saksi 100.000 x 2 orang x 5.235 tps = 1.047.000.000

Jadi Anggaran Yang dibutuhkan untuk Pencalonan Bupati Bandung ialah :Rp. 35.002.000.000 ( TIGA PULUH LIMA MILIAR DUA JUTA RUPIAH)
TAPI berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktur Jendral Anggaran nomor 176/A/2000 tentang Patokan Gaji Bupati bahwa gaji Bupati 6.6 juta Rupiah/bulan ditambah mendapat tunjangan yang sama dengan pegawai negeri sipil (PNS) lainya. Seperti tunjangan beras, suami, anak, pajak penghasilan, tunjangan pajak diperkirakan mencapai 25 juta/bln dikali 12 bulan dikali 5 tahun = 1,5 Milyar…. tetapi Biaya Kampanye utk kab bdg lebih dari 35 Miliar ? timana NOMBOKNA ???? SANGAT TIDAK PROFITABLE !!!!!! tapi masih banyak yg nyalon Bupati ? SANGAT TIDAK REALISTIS….!!!!!!!
——————————
Anggaran untuk Pilbup Kab.Bandung diperkirakan sebesar Rp. 70 milyar (alokasi untuk 2 putaran), saat ini ada 8 pasang kandidat bupati/wabup.
Maka kalau boleh kita kalkulasi lagi (berdasarkan kalkulasi pa H.Tubagus Raditya tsb), maka untuk pesta demokrasi Pilbup Kab Bandung diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp.350.016.000.000 (tiga ratus limapuluh milyar enambelas juta) angka ini didapat dari jumlah anggaran pilbup Rp.70 M + (anggaran per-pasang kandidat = 8 X @Rp.35.002.000.000) = Rp.350 M lebih….
Walllllahhhhhhh……..
Besar sekali cost untuk pesta demokrasi ya? Itu hanya tuk skup kab.Bandung belum kab.lain, belum pilgub, belum pilpres, pilleg wuihhhh….
Mari kita berkalkulasi ria tuk skup nasional:
Seandainya sampai 2014 pemerintahan SBY tidak ada lagi pemekaran wilayah, maka dalam masa pemerintahan SBY bakal terjadi 503 pesta demokrasi (1 kali pilpres, 4 kali pileg, 32 kali pilgub, dan 466 pilbup/pilwalkot).
Jadi rata-rata dalam setahun terdapat 100 kali pemilihan, atau rata-rata dalam perbulan ada 8 kali pemilihan, atau rata-rata ada 2 kali perminggu.
Terbayanglah dibenak kita dalam setiap pemilihan sekelas pilbup saja bisa menelan biaya Rp.350 Milyar maka hitung saja berapa jumlahnya jika dikalikan seluruh pemilihan di Indonesia yang sebanyak 503 kali. (Pilgub,pilleg,pilpres pasti lebih besar lho…)
Adakah biaya pesta demokrasi yang lebih murah (Selain rupiahnya di re-numerasi 6 digit)??
Sebandingkah kualitas hasil pemilihan dengan cost yang dikeluarkan?


Prediksi Suara Buruh Pada Pilbup Kab.Bandung 2010

26 Juli 2010

Sulit sekali rasanya untuk memprediksi kearah mana kelompok buruh akan menentukan pilihan politiknya dalam Pilbup Kab.Bandung 2010 mendatang. Kesulitan ini juga barangkali terjadi dikota-kota lain saat pilbup. Kesulitan untuk memprediksi tersebut disebabkan karena kelompok buruh di Kab.Bandung terpecah kedalam beberapa organisasi serikat pekerja yang masing-masing mempunyai cara dan kiblat berbeda dalam perjuangan politiknya.
Tidak ada jaminan walaupun ada serikat pekerja yang notabene ‘underbow’ partai tertentu, bisa seiring sejalan dengan kebijakan partai. Apalagi banyak diantara serikat pekerja tersebut menyatakan independent.
SPSI dan SPN, dua organisasi serikat pekerja di Kab.Bandung yang dianggap paling besar, suaranya diprediksi akan terpecah, mengingat kedua organisasi buruh tersebut sudah lama sedang mengalami krisisi internal, mengalami krisis kepercayaan, terjadi konflik dan terpecah kedalam beberapa kelompok.
Perpecahan di tubuh organisasi buruh tersebut telah menyebabkan kesulitan bagi beberapa tim sukses kandidat bupati. Sadar bahwa suara buruh juga bisa menentukan berhasil atau tidaknya kandidat bupati, maka saat ini pendekatan terhadap kelompok buruh lebih diintensifkan secara personal (lewat belakang) terhadap ‘tokoh-tokoh’ atau ‘motor-motor’ penggerak buruh.
Saat ini banyak anggota serikat pekerja yang kecewa dan tidak loyal kepada serikat pekerjanya. Hal ini disebabkan karena serikat pekerja di Kab.Bandung dianggap telah lalai menjalankan kewajibannya untuk membela dan memperjuangkan nasibnya, baik dalam memperjuangkan upah minimum ataupun dalam hal melakukan pembelaan terhadap kasus-kasus yang menimpa buruh yang banyak muncul belakangan ini. Ketua dan pengurus serikat pekerja lebih cenderung membela kepentingan pengusaha dan kepentingan dirinya sendiri baik untuk memperkaya diri atau meningkatkan citra diri. Akibatnya dalam pilbup kali ini, buruh di Kab.Bandung lebih cenderung menentukan pilihan politiknya sendiri berdasarkan pemahamannya, tanpa terpengaruh arahan atau kebijakan ketua serikat pekerja.
Buruh Kab.Bandung lambat laun mulai ‘melek politik’. Media massa baik cetak maupun elektronik serta pengalaman di masa lalu telah sedikit banyak membuka wawasan politik buruh.
Walaupun dengan wawasan dan semangat yang terbatas, pilihan politik buruh Kab.Bandung dalam pilbup mendatang sepertinya sebagian besar akan dijatuhkan kepada kandidat yang dianggap ‘fresh’ atau kandidat yang ‘berpengalaman’ serta concern terhadap nasib buruh.
Setidaknya ada 2 pasangan kandidat yang dianggap paling menonjol dan bersaing meraih suara buruh, 2 kandidat pasangan tersebut getol melakukan upaya pendekatan. Kedua pasangan kandidat bupati tersebut yakni pasangan ‘Ridho Budiman Utama – Dadang Rusdiana’ dan pasangan ‘Yadi Srimulyadi – Rusna Kosasih’.
Pasangan ‘Ridho-Darus’, dianggap buruh sebagai pasangan ‘fresh’ , bersih dari kontaminasi. Pasangan ini dianggap bisa membawa angin perubahan terhadap nasib buruh. Pemilih pasangan ini berasal dari kelompok buruh yang rasional dan terbuka.
Pasangan ‘Yadi-Rusna’, dianggap oleh buruh sebagai pasangan yang penuh pengalaman. Kantong-kantong buruh seperti di Majalaya adalah basis masa pasangan ini. Pemilih pasangan ini cenderung berasal dari kelompok buruh yang ‘fragmatis’ dan ‘radikal’ dan yang fanatik terhadap partainya yakni PDI Perjuangan
Mudah-mudahan saja Pilbup Kab.Bandung kali ini dapat menghasilkan pasangan bupati dan wakil bupati yang membawa kesejahteraan bagi buruh, jujur dan amanah, mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya, mampu menciptakan lapangan kerja baru, serta menjadikan warga kab.Bandung pada umumnya hidup aman damai dan sejahtera, mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Tulisan ini bukan berarti menyepelekan kandidat lain, atau menggiring opini untuk memilih pasangan tertentu. Oleh karena itu silahkan saja untuk memilih pasangan kandidat bupati sesuai pilihan sendiri. Namun dengan catatan tetap harus berprinsip bahwa yang dipilih adalah yang terbaik bagi buruh.
Solidaritas buruh tetap harus dijaga dan diutamakan demi kepentingan kaum buruh dimasa depan.


Pilbup Kab.Bandung 2010, Lemahnya Minat Buruh

26 Juli 2010

Alangkah indahnya alam demokrasi di kab.Bandung jika semua elemen masyarakat termasuk buruh tumpah ruah menyambut dan berperan aktif dalam tiap pemilihan kepala daerah.
Jika ada lembaga survey yang melakukan survey terhadap kelompok buruh tentang seberapa peduli buruh terhadap pilbup kab.Bandung, maka bisa dipastikan bahwa pada umumnya buruh di kab.Bandung tidak mengetahui dan tidak begitu peduli terhadap pilbup kab. Bandung.
Ada begitu banyak faktor yang menyebabkan mengapa buruh khususnya di kab.Bandung kurang begitu merespon hajatan politik tsb.
Nasib buruh yang tidak pernah membaik dari hari ke hari, dari masa kepemimpinan bupati yang satu dengan bupati yang lainnya, begitu banyaknya kebijakan pemerintah yang menyesakan serta tidak adanya perlindungan yang signifikan dari pemerintah terkait kasus-kasus yang menimpa buruh, Kolusi dan persekongkolan antara pengusaha dan pemerintah terkait penetapan upah dan lain-lain merupakan sebagian kecil penyebab buruh tidak bersemangat menghadapi pemilihak kepala daerah.
Seolah olah mau ada atau tidak ada pemilihan kepala daerah tidak ada pengaruhnya, bahkan lebih jauhnya mau ada atau tidak ada kepala daerah, tetap sama saja. Buruh harus berjuang sendiri menghadapi pengusaha menuntut kesejahteraan, buruh harus berjuang sendiri membela nasibnya saat pengusaha semena-mena membuat kebijakan menyesakkan.
Pengalaman membuktikan bahwa janji manis yang disampaikan saat kampanye kepada buruh tidak pernah terealisasi, ekspektasi dan harapan yang berlebihan dari buruh dimasa lalu telah membuahkan kekecewaan yang membekas hingga saat ini.
Kotrak politik buruh dengan para kandidat baik legislatif atau eksekutif tidak ada pengaruhnya sama sekali.
Rasa pesimistis buruh makin diperparah dengan praktek-praktek tak terpuji para kandidat yang menghalalkan berbagai cara. .
Sistem pemilihan yang katanya menganut sistem proporsional terbuka dimana rakyat (termasuk buruh) dapat menentukan sendiri siapa kandidat yang akan dipilihnya (kedaulatan rakyat) .partisipasi rakyat (termasuk buruh) sebenarnya harus bisa dimulai dari tahapan ini. Namun yang terjadi saat ini sama aja seperti masa lalu yakni sistem pemilu tertutup, dimana penentuan kandidat masih ditentukan oleh partai (kedaulatan partai). Akibatnya dari sistem kedaulatan partai, maka lomba kolusi diinternal partai sulit dihindari, kandidat yang mendapat simpati publik bisa dengan mudah tersingkirkan oleh kandidat yang tak mendapat simpati.
Bukan hal baru pula jika beberapa kandidat memanfaatkan pundi-pundi pengusaha untuk melancarkan hajatnya. ajang “transaksi kepentingan” begitu vulgar tercium
Nah, jika sudah demikian awalnya, maka dapat diprediksi akhirnya.
Namun “the show must go on”, pilbup tetap akan digelar tak peduli seberapa besar kepedulian buruh.


PILKADA

26 Oktober 2009

PILKADATak bisa disangkal lagi bahwa kita butuh pemimpin di daerah, krisis multi sektor yang berkepanjangan harus bisa dipulihkan oleh figur pemimpin yang mampu memadukan seluruh potensi masyarakat, bukan sosok pemimpin yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya semata.
Selama ini kita telah menangkap sinyal bahwa elit pemimpin di daerah hanya mengejar jabatan demi mementingkan kelompok dan dirinya saja, tanpa sanggup menjalankan dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, khususnya dalam bidang perlindungan buruh.
Raport merah atas kepemimpinan di daerah selama ini telah menyesakan dada kita kaum buruh, lihatlah tentang penetapan upah minimum yang rendah, yang tak pernah menyetuh level upah layak, atau tidak adanya kontrol yang tegas atas penyelewengan-penyelewengan yang terjadi, sehinga derita buruh terus terulang dari masa pemerintahan daerah yang satu ke masa pemerintah daerah berikutnya.
Ajang pemilihan kepala daerah (PILKADA), adalah ajang kita untuk berkiprah dan turut andil dalam menentukan siapa pemimpin daerah yang tepat. Kita harus pandai-pandai mengukur kemampuan calon pemimpin daerah kita.
Setiap orang yang merasa mampu bisa mencalonkan diri jadi kepala daerah, tidak ada larangan! Bisa saja calon kepala daerah adalah seorang ketua RT, pedagang pasar, penarik becak atau siapapun, baik yang diusung partai politik maupun non partai (independent), persoalan berikutnya adalah apakah nanti setelah ia menjabat kepala daerah dia mampu membuktikan kinerja dan tanggungjawab (mas’ulun) yang baik dan optimal ? apakah sanggup untuk meningkatkan kesejahteraan warganya? Atau jangan-jangan nanti hanya jadi bulan-bulanan dan penghinaan warga saja karena justru memperparah penderitaan warga.
Oleh karena itu, sebelum kita yakin untuk memilih seorang kepala daerah, pelajari dulu track record-nya, kenali dulu orangnya, ketahui dulu apa program-programnya, seberapa jauh kelompoknya mengendalikannya dll. Karena kalau kita salah memilih, bukan mustahil penderitaan kita akan terus bertambah parah.
Ingat….. jika kita salah memilih pemimpin, bukan hanya pemimpin terpilih yang akan diminta pertanggungjawaban, namun kita juga sebagai pemilih ikut berdosa dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Mari berhati-hati memilih pemimpin daerah.


%d blogger menyukai ini: