Outsourcing versi MasJum

22 Januari 2012

(Ringkasan obrolan penulis dengan Mas Jum, aktivis buruh lokal Bandung)

Mbuh, apa yang mendorong Ibu Megawati Presiden kita, saat men-sah-kan UU No.13 Tahun 2003 silam, padahal menurutku saat itu UU tersebut adalah “neraka” bagi buruh. Dibalik slogannya sebagai ksatria pembela ‘wong cilik’ dan pembela kaum yang tertindas, ternyata justru menjerumuskan ‘wong cilik’ tersebut.
Banyak pasal dalam UU tersebut yang menjadikan ‘wong cilik’ ini semakin menjadi ‘wong cuuiiilllik tenan’ bahkan mendegradasi penghargaan sebagaimana layaknya terhadap “wong” (manusia).
Sebut saja pasal-pasal yang melegalisasi perbudakan (pasal 64), mempekerjakan anak-anak (pasal 69), Cuti Haid (Pasal 81), degradasi nilai fasilitas kesejahteraan (pasal 100), degradasi nilai pesangon (pasal 156) dll.

Perbudakan = Outsourching

Perbudakan (menurut Wikipedia Bahasa Indonesia) adalah sebuah kondisi di mana terjadi pengontrolan terhadap seseorang (disebut budak) oleh orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual.
(Masih menurut Wikipedia) Para budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tiada punya hak asasi manusia. “Slave” berasal dari perkataan slav, yang merujuk kepada bangsa Slavia di Eropa Timur, yang masyarakatnya mayoritas adalah budak.
Dimasa lalu, selain dipersembahkan kepada raja atau pemimpinnya, budak dijadikan komoditas jual beli atau barter. Para pemilik budak atau cukong budak adalah mereka-mereka dari kaum yang memenangkan peperangan yang menjadikan tawanan perangnya sebagai budak, boleh dibilang “stok” akan berlimpah saat satu kaum memenangkan perang, dan sebaliknya saat peperangan kalah ‘stok’ pun berkurang.
Namun peperangan tidaklah selamanya berlangsung, Untuk memenuhi ‘stok’ budak para cukong budak ini berburu ke kantong-kantong masyarakat yang mayoritas hidup miskin, mereka menipu, membohongi, menjerat korban dengan hutang yang tak mungkin terbayar, membelinya, membawanya dengan jalan paksa dan sebagainya.
Di masa lalu, para budak diperlakukan kejam, budak hanya diberi makan dan fasilitas hanya untuk mempertahankan hidupnya sendiri, sekali melanggar titah majikan atau berbuat kesalahan, maka budak ini akan ditendang keluar dan dikembalikan ke pemiliknya, jika budak sakit-sakitan tak segan budak tersebut untuk dibunuh dan dibuang jauh-jauh, karena tuannya (cukongnya) pun tak sudi menerima kembali budak yang sakit-sakitan.
Di masa lalu wajar saja perbudakan merebak, karena barangkali raja-nya tidak pernah mengangkat MENKUMHAM (Menteri Hukum dan HAM), tidak ada Komraj HAM (Komisi Kerajaan HAM), tidak ada Pemerhati HAM (Human Right Watch) dan tidak ada LSM-LSM yang mencari uang atas nama HAM.

Illustrasi: Dijual Murah

Dijaman saiki, agen-agen budak merebak dimana-mana, budak jaman sekarang bukanlah dipersembahkan untuk raja atau presiden, tapi dijual ke juragan-juragan pemilik perusahaan, agen atau cukong setiap hari merekrut ratusan budak, mencari ke kampung-kampung dan sudut-sudut kota, beraksi menjelang kelulusan dan wisuda anak sekolah dengan bursa kerjanya, membuat iklan di tivi, Koran dan radio, menawarkan pekerjaan layaknya pemilik perusahaan.
Dijaman saiki setiap bulan agen budak (perusahaan perbudakan) meng-interview ribuan budak, mengelompokan serta menyimpannya dilemari-lemari cabinet dengan tak lupa membubuhkan ‘price list’ dan barcode, si A layak dijual ke juragan minyak, si B layak dijual ke raja tekstil, si C layak dijual sebagai waitress di Warung Kopi, si D layak dipajang sebagai Bulldog dan seterusnya.
Dijaman saiki, dengan legalisasi pemerintah, pengusaha leluasa memilih budak di agen-agen perbudakan, mencari yang paling murah upahnya, yang paling semangat bekerjanya, tidak sakit-sakitan, yang tampan, yang cantik, jarang hamil, tidak pernah menuntutupah dsb, jika budak sudah kadung dipilih pun pengusaha tak segan untuk menendangnya keluar jika ternyata sang budak kondite-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sakit-sakitan, hamil, menuntut naik upah, berkelompok (berserikat), dll.
Dijaman saiki, Upah dan waktu kerja budak dipatok dan dikontrol oleh cukong (agen perbudakan), akibatnya banyak diantara para budak yang upahnya hanya bisa untuk makan sendiri serta bayar upeti kepada cukongnya, tanpa ada sisa untuk disetorkan kepada keluarga atau simbok di kampung, jika budak sakit si cukong dan si pengusaha saling lempar tanggung jawab, yang pada akhirnya dibiarkan begitu saja tanpa iba dan belas kasihan.
Dijaman saiki “Perbudakan” sudah tidak ada, yang ada adalah “Outsourcing”, Barangkali pembuat undang-undang sudah gengsi dan tabu mencantumkan kata “perbudakan’ dalam undang-undangnya, sama halnya istilah korupsi yang sudah diganti dengan “penyalahgunaan” dll. Namun pada hakikatnya praktek-praktek perbudakan secara kasat mata berlangsung dimana-mana, bakhan di-legal-kan atau di-sah-kan dengan peraturan perundangan seperti pada UU No.13 tahun 2003 tsb.
Dijaman saiki katanya presiden wis ngerti kabeh soal HAM, bahkan Menteri HAM pun diangkat, Pemerhati HAM sudah masuk ke pelosok pedesaan (HAM masuk desa), LSM-LSM ada disetiap sudut gang.
Balik lagi ke pengertian perbudakan menurut Wikipedia diatas, perbudakan adalah sebuah kondisi di mana terjadi pengontrolan terhadap seseorang oleh orang lain, yang berkaitan dengan buruh dan eksploitasi seksual, Jadi what the different between perbudakan dimasa lalu dan outsourching dijaman saiki?

OUTSOURCING = TIDAK MELINDUNGI

Puji syukur pada Tuhan YME, dijaman saiki Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bisa mengatakan bahwa sistem pekerja lepas “outsourcing” merupakan sistem yang sangat tidak memberikan perlindungan kepada pekerja terutama untuk kaum lemah, bahkan Mahfud MD ini berani bilang: “Untuk itu kami memutuskan melarang adanya sistem “outsourcing” untuk melindung masyarakat kecil dari kesemena-menaan pihak-pihak terkait,”.
Selain itu, kata dia, larangan adanya “outsourcing” ini adalah untuk tetap menjaga para pekerja dari perlakuan kurang manusiawi dan bisa diberikan hak-hak sebagaimana undang-undang yang ditetapkan.

Ilustrasi: Workers Isn't Slaves


Kulo yakin sekali Pak Mahfud MD ini pun ngertos (isi) UU No.13 tahun 2003 sejak dulu, tapi kenapa baru ngerespon ketidakberesan UU tsb saiki yo!?
MK membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012, namun aku mensinyalir dikabulkannya uji materiil Didik Suprijadi dkk, pekerja dari Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML), bermuatan listrik (karena yang mengajukan adalah buruh pencatat meteran listrik PLN) sebagaimana diketahui bahwa Menteri BUMN yang sekarang adalah Pimpinan tertinggi di PT PLN sebelumnya, yakni Pak Dahlan Iskan (takut nama baik pak DI kesetrum gitu lho?!!), koq, kebayang dipikiranku, nek sing ngajukan uji materiil itu adalah karyawan outsourcing di PT.Ecek-ecek yang udah belasan tahun terus dikontrak walaupun pekerjaanya itu-itu aja, dikabulkan opo ora yo?
Sejarah menunjukan bahwa sebelum tahun 2003, jutaan buruh yang dimotori serikat pekerja bergerak mulai dari daerah sampai ke Istana Negara, mengusung tema penolakan UU 13/2003, bahkan beberapa demonstrasi berakhir ricuh, salah satu tema yang diusung saat itu adalah menolak legalisasi outsourcing yang nyata-nyata dimuat dalam UU tersebut
Tapi, (dari pada tidak) kita patut berikan apresiasi buat Pak Mahfud MD dkk di MK ini, selain gebrakan politik, ternyata Pak Mahfud MD ini, concern juga pada kesejahteraan serta kelangsungan hidup mayoritas penduduk Indonesia (buruh).
Saiki tinggal nunggu follow up putusan MK tersebut dari Menakertrans Cak Imin (Muhaimin Iskandar), apakah surat edaran atau keputusan atau peraturan yang dikeluarkannya sebagai pengejawantahan dari penghapusan outsoucing, atau malah makin menyelubungkan praktek perbudakan.
Saya sih pesimis, masalahe yang punya dan yang mem-backing perusahaan outsourcing, mayoritas bukan ‘wong cilik’ sekelas AAL yang nyuri sandal jepit, ato Mas Kasno yang tukang Bakso ning prapatan kuwi, tapi para petinggi institusi keamanan, petinggi partai, pejabat pemerintah dan sodara-sodara-nya, dan bahkan ada pemilik agen outsourcing sekaligus pemilik perusahaan itu sendiri (walaupun terselubung), jadi selain bisa jual barang produk perusahaanya dia juga bisa menjual pekerjanya.
Nah, nek wis koyo ngono berbenturan dengan orang-orang seperti itu lagi, mana berani Cak Imin menertibkan perbudakan (outsourcing) yang menjadi tugas institusinya.
Siap-siap aja tukang peti dan tukang es mendapat proyek dari MK dan Menakertrans…
Ngono mas!

(penulis menutup obrolan sambil nyruput kopi…)
Ooooo…gitu ya Mas? Mantaaap…

Korelasi Sumber Berita:
Republika
Tribun News
Sumber Gambar Ilustrasi:
The Man From The Past
presstv.ir


Standar Gaji Pegawai Kantoran 2012

30 September 2011

Sambil menunggu keputusan Gubernur tentang Upah Minimum tahun 2012, yang sudah bisa diprediksi kenaikannya tidak akan lebih dari 2 – 7 %, ada baiknya kita mengintip berapa gaji bos-bos berdasi kita.
Berikut adalah Standar Upah / Standar Gaji tahun 2012 yang dirilis Kelly Services, untuk beberapa posisi jabatan pada beberapa sektor, antara lain Accounting & Finance, Banking, Call Center, Engineering & Technical, Human Resources, IT, Office Support, Logistic, Sales, Marketing, Advertising dll, beberapa diantaranya adalah:

Standar Gaji Accounting & Finance
• Finance Director/CFO, Standar gaji minimal Rp.75,000,000, maksimal Rp. 135,000,000
• Financial Controller, standar gaji minimal Rp.35,000,000, maksimal Rp.50,000,000
• Senior Finance Manager, Standar gaji minimal Rp.30,000,000, maximal Rp. 45,000,000
• Finance Manager , Standar gaji minimal Rp. 22,000,000, maksimal Rp. 28,000,000
• Senior Management Accountant, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.23,000,000
• Senior Financial Accountant, Standar gaji minimal Rp.16,000,000 maksimal Rp.21,000,000
• Financial Accountant, Standar gaji minimal Rp. 8,500,000 maksimal Rp.10,000,000
• Financial Analyst, Standar gaji minimal Rp. 9,000,000 maksimal Rp. 13,000,000
• Senior Treasury Manager, Standar gaji minimal Rp. 25,000,000 maksimal Rp.35,000,000
• Treasury Manager , Standar gaji minimal Rp.17,000,000 maksimal Rp. 22,000,000
• Internal Audit Manager, Standar gaji minimal Rp. 12,000,000 maksimal Rp.21,000,000
• Head of Internal Audit, Standar gaji minimal Rp.27,000,000 maksimal Rp.42,000,000
• Tax Senior Manager, Standar gaji minimal Rp.25,000,000 maksimal Rp. 37,000,000
• Tax Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Tax Accountant, Standar gaji minimal Rp. 5,000,000 maksimal Rp.9,000,000

Standar Gaji Banking
• Bank teller, Standar gaji minimal Rp 2,000,000 maksimal Rp.2,800,000
• Customer Service Officer, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal Rp. 6,000,000
• Bank Auditor, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp. 6,250,000
• Collection/Debt Recovery Offcer, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal 3,750,000
• Compliance Offcer, Standar gaji minimal Rp. 3,500,000 maksimal Rp. 5,900,000
• Securities/equities Dealer , Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal 6,000,000
• FX Dealer, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 3,500,000
• Mortgage Sales Specialist, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal 5,500,000
• Personal Financial Consultant/Personal Banker, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal Rp.5,500,000
• Settlement Officer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• remittance/Settlement/ Loans Clerk, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal Rp.3,500,000
• Bank Operations Offcer, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal Rp. 3,000,000
• Trade Finance Offcer, Standar gaji minimal Rp 2,750,000 maksimal Rp.4,500,000
• Trade Finance Clerk, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 3,500,000

Standar Gaji Call Center

• Call Centre Manager/Head, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal 15,000,000
• Call Centre Supervisor/Team Leader, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• Call Centre trainers, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.6,500,000
• Customer Service Offcer Inbound, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 4,500,000
• Operations Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Sales Outbound/Telemarketer, Standar gaji minimal Rp. 1,500,000 maksimal Rp. 2,500,000
• Helpdesk, Standar gaji minimal Rp.1,800,000 maksimal Rp.3,500,000

Standar Gaji Engineering & Technical

• Engineering Director, Standar gaji minimal Rp 55,000,000 maksimal Rp.80,000,000
• Engineering Manager, Standar gaji minimal Rp 30,000,000 maksimal Rp. 45,000,000
• Project Manager, Standar gaji minimal Rp. 25,000,000 maksimal Rp.35,000,000
• Project engineer, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Program Manager, Standar gaji minimal Rp 15,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Planning Manager, Standar gaji minimal Rp 7,000,000 maksimal Rp. 15,000,000
• Process engineer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.6,000,000
• Production engineer, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.6,000,000
• QA engineer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.9,000,000

Standar Gaji Human Resources Development (HRD)

• HR Assistan Manager, Standar gaji minimal Rp 8,000,000 maksimal Rp.17,000,000
• HR Officer Executive, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp. 12,000,000
• Learning & Development Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.28,000,000
• Training Executive, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.8,000,000
• HR Director (Regional), Standar gaji minimal Rp 85,000,000 maksimal Rp.125,000,000
• HR Director (Local), Standar gaji minimal Rp 55,000,000 maksimal Rp.80,000,000
• HR Manager (Regional), Standar gaji minimal Rp 20,000,000 maksimal Rp. 35,000,000
• HR Manager (Local), Standar gaji minimal Rp 15,000,000 maksimal Rp. 25,000,000
• Recruitment Leader, Standar gaji minimal Rp 12,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Recruiter, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Training Manager, Standar gaji minimal Rp 17,000,000 maksimal Rp.28,000,000

Standar Gaji Information Technology (IT)

• Country Manager, Standar gaji minimal Rp 75,000,000 maksimal Rp.150,000,000
• Sales Director, Standar gaji minimal Rp 50,000,000 maksimal Rp. 75,000,000
• Analyst Programmer, Standar gaji minimal Rp. 3,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• Project Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.18,000,000
• System Network Administrator, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.9,000,000
• IT Auditor, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.12,000,000

Standar Gaji Office Support

• Adm Office Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Executive Secretary, Standar gaji minimal Rp 6,250,000 maksimal Rp. 9,500,000
• Secretary, Standar gaji minimal Rp. 4,000,000 maksimal Rp.7,500,000
• Receptionis/Front Office Assistant, Standar gaji minimal Rp 2,000,000 maksimal Rp.3,000,000
• Mail Room Assistant, Standar gaji minimal Rp 1,250,000 maksimal Rp.2,000,000

Standar Gaji Sales/Marketing

• Brand/Product Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Marketing Manager, Standar gaji minimal Rp 7,000,000 maksimal Rp. 10,000,000
• Sales Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,500,000 maksimal Rp.25,000,000
• Sales Executive, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.5,000,000
• Market Researcer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.6,000,000

Dan seterusnya …………………
Selengkapnya silahkan kunjungi Kelly Service Indonesia
Atau bisa juga disini.

Smoga bermanfaat.


40 Kendala Serikat Pekerja

30 September 2011

Dari beberapa kali sharing atau pertemuan dengan beberapa pengurus serikat pekerja SP di tingkat perusahaan, saya mendapatkan gambaran bahwa ternyata banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh serikat pekerja yang justru menghambat kinerja dan profesionalitas serikat pekerja.
Beberapa diantaranya dapat di- inventarisir sebagai berikut:
1. Tidak adanya sarana prasarana dan dana (fasilitas materi)
2. Tidak adanya perhatian dari institusi pemerintah (dinas tenaga kerja)
3. Banyaknya peraturan perundangan yang merugikan.
4. Tekanan, ancaman dan intimidasi dari pengusaha
5. Belenggu beban kerja sehari-hari (tugas rutin) yang diberikan pengusaha kepada pengurus
6. Pengadministrasian / pencatatan keanggotaan yang amburadul.
7. Pengurus sibuk dengan problematika hidupnya sendiri (keluarga, bisnis dll)
8. Rendahnya sumber daya pengurus dan anggota, termasuk kurang memahami berbagai peraturan perundangan yang ada..
9. Tidak mempunyai agenda/program kerja yang jelas.
10. Tidak jelasnya status organisasi di tingkat perusahaan.
11. Salah memilih ketua/pengurus.
12. Lemahnya tingkat solidaritas dan “daya gempur“ di kalangan anggota.
13. Terlalu fokus terhadap kasus-kasus yang muncul, yang terkadang justru diciptakan pengusaha.
14. Merasa puas dengan keadaan (statis)
15. Sibuk mengutamakan kepentingan (kasus) nya sendiri-sendiri.
16. Khawatir dengan ide-ide/gagasan-gagasan baru.
17. Lemahnya kemampuan untuk memenfaatkan fasilitas yang ada.
18. Lemahnya jalinan kerjasama / networking dalam rangka merangkul stakeholder (Jamsostek, Dinas Tenaga Kerja, LSM-LSM, dll)
19. Terbuai dengan kerja lembur dan jabatan.
20. Terbuai dengan pinjaman-pinjaman, kredit-kredit, dan fasilitas dan kegiatan lain-lain yang diberikan pengusaha.
21. Minimnya pertemuan dan pembinaan terhadap anggota.
22. Pengkultusan terhadap pengurus.
23. Sentralisasi pengambil kebijakan organisasi
24. Hilangnya kepercayaan anggota.
25. Terpaku pada instuksi structural.
26. Kesemrawutan pembagian tugas dan spesialisasi para pengurus.
27. Status kerja kontrak serta Sulitnya mendapatkan ijin dari pimpinan perusahaan
28. Adanya orang-orang yang menjadi “musuh dalam selimut” dalam organisasi.
29. Lemahnya budaya mencatat dan korespondensi.
30. Terlalu berharap terhadap pengurus, sementara yang lainya hanya ongkang-ongkang kaki.
31. Terlalu tunduk pada kebiasaan, hegemoni pengusaha ,institusi pemerintah dan perangkat organisasi.
32. Kurangnya pengalaman berorganisasi.
33. Kurangnya pembinaan, pendidikan, pelatihan terhadap pengurus.
34. Kekhawatiran terhadap teguran, hinaan, cercaan dari anggota dan pengusaha.
35. Kurangnya komunikasi diantara pengurus dan anggota.
36. Terjadi konflik, baik internal maupun antara pengurus dengan direksi/pengusaha.
37. Persaingan dengan serikat pekerja lain di lingkungan perusahaan.
38. Politik Adu domba yang dijalankan pengusaha.
39. Lemahnya kepekaan dan penelaahan terhadap kondisi ketenagakerjaan yang ada.
40. Ketidaksiapan (ketakutan) pengurus maupun lembaga untuk mengambil resiko


Negosiasi Ala Serikat Pekerja

9 Februari 2011


Bernegosisasi dalam serikat pekerja adalah pekerjaan pokok, selain bernegosiasi tentang kasus-kasus yang terjadi, negosiasi diperlukan dalam hal merundingkan peraturan-peraturan yang dipakai perusahaan yang menyangkut hajat hidup pekerja/karyawan/buruh, antara lain peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama (KKB) atau perjanjian kerja bersama (PKB), negosiasi terjadi apabila ada ketidaksamaan persepsi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Negosiasi adalah suatu upaya atau proses yang sistematis dengan menggunakan data, informasi dan kekuatan untuk mempengaruhi tingkah laku kedalam suatu jaringan yang penuh dengan tekanan.
Tujuan negosiasi adalah memenangkan atau mendapatkan solusi yang paling menguntungkan salah satu pihak yang berunding dengan penuh perdamaian.

Pola-pola negosiasi:

Win-Lose Solution ( Solusi Menang Kalah )
Ini jika semua tuntutan serikat pekerja gol 100 % dan tidak menelan “korban”.
Win-Win Solution ( Solusi Menang Menang )
Semua pihak merasa menang, tuntutan dan keinginan dari kedua belah pihak dapat terakomodir.
Lose – Win Solution ( Solusi Kalah Menang)
Tuntutan serikat pekerja kandas, sementara pihak lain menang.
Selain kandas juga menelan “korban” baik itu intimidasi, skorsing bahkan PHK.
Lose – Lose Solution ( Solusi Kalah Kalah )
Kedua belah pihak merasa kalah dan kedua belah pihak merugi, misalnya negosiasi ini berakhir dengan kericuhan atau unjuk rasa besar, perusahaan berhenti beroperasi, pihak serikat pekerja banyak yang di PHK.

Ada beberapa hal yang menjadi acuan bernegosiasi antara lain:

Persiapan/Perencanaan
Yang harus dimatangkan oleh serikat pekerja dalam tahap ini adalah:
• Siapa yang akan ditunjuk untuk melakukan perundingan
• Membuatkan surat kuasa organisasi bagi yang ditunjuk
• Menyiapkan akomodasi dan biaya
• Menyiapkan materi yang akan dirundingkan (materi harus terlebih dahulu dirundingkan di internal organisasi)
• Membuat skala prioritas dan menganalisa kadar tuntutan
• Menyusun rencana tindakan dengan menganalisis: Siapa yang akan dilawan? Berapa lama waktunya? Dimana tempatnya? Bagaimana mengantisipasi jika perundingan deadlock?dll
Aturan Dasar / Prosedur Nego
• Siapa yang bicara
• Apa yang menjadi aturan tentang resiko perundingan
• Aturan tentang tata tertib perundingan
• Bicarakan tuntutan, cari kesamaan persepsi dengan lawan berunding, bila ada yang tidak sama baru bernegosiasi.
Ekspalanasi / Pembenaran
• Jelaskan latar belakang tuntutan (argument tuntutan)
Bargaining / Tawar Menawar
• Upayakan tuntutan secara total
• Atau cari win-win solution.
• Stop atau break dulu bernegosiasi bila emosi sudah tidak terkendali, atau mendapat tekanan yang luar biasa.
Kesepakatan
Bila teknik nego tidak dapat dilaksanakan atau gagal maka lakukan upaya lobbying, arbitrase, mediasi, atau upaya penyampaian aspirasi dan konsultasi ke DPR baik sendiri maupun bantuan LSM yang peduli.

Faktor penghambat Negosisi:
• Menilai kepribadian lawan
• Perbedaan jenis kelamin
• Sifat pribadi perunding

Ekses Negosiasi bagi Serikat pekerja:
• Intimidasi
• Pengucilan
• Skorsing, mutasi, demosi, bahkan PHK

Gambar Orang Berdebat milik : republika.co.id


KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB)

19 Oktober 2009

J0233018Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Peraturan-peraturan yang mendasari diperlukannya KKB/PKB antara lain adalah:
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 1 Tahun 1954 tentang Perjajian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan
• UU No. 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
• PP No.49 Tahun 1954 tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan
• Kepmenaker No.Per-01/MEN/1985 tentang Pelaksanaan Tata Cara Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama

Untuk lebih memudahkan serikat pekerja dalam membuat KKB, maka kerangka yang harus ada dalam KKB, seperti berikut:

A. MUKADIMAH
B. UMUM
1. Istilah-istilah
2. Pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan
3. Tujuan Kesepakatan
4. Luasnya kesepakatan
5. Kewajiban pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan.
C. PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
6. Pengakuan hak-hak pengusaha dan SP/SB
7. Jaminan bagi SP/SB
8. Fasilitas bagi SP/SB
9. Lembaga Kerjasama Bipartit
10. Penyuluhan dan pembinaan Hubungan Industrial
D. HUBUNGAN KERJA
11. Penerimaan pekerja baru
12. Masa percobaan
13. Surat keputusan pengangkatan
14. Golongan dan jabatan pekerja
15. Kesempatan berkarir
16. Pendidikan dan latihan kerja
17. Mutasi dan prosedur
18. Penilaian prestasi kerja
19. Promosi
20. Tenaga kerja asing
E. WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN LEMBUR
21. Hari kerja
22. Jam kerja, istirahat kerja dan shift kerja
23. Lembur
24. Perhitungan upah lembur
F. PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA
25. Istirahat mingguan
26. Hari libur resmi
27. Cuti tahunan
28. Cuti besar
29. Cuti haid
30. Cuti hamil
31. Cuti sakit
32. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah
33. Ijin meninggalkan pekerjaan tanpa upah
G. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
34. Prinsip-prinsip K3
35. Hygiene perusahaan dan kesehatan.
36. Pakaian kerja dan sepatu kerja
37. Peralatan kerja
38. Alat pelindung diri
39. Panitia pembina K3
H. PENGUPAHAN
40. Pengertian upah
41. Prinsip dasar dan sasaran
42. Dasar penetapan upah
43. Komponen upah
44. Waktu pemberian upah
45. Administrasi upah
46. Tunjangan jabatan
47. Tunjangan keluarga
48. Tunjangan keahlian
49. Tunjangan perumahan
50. Tunjangan tempat kerja yang membahayakan keselamatan
51. Uang makan (bila makan diberikan dalam bentuk uang)
52. Uang transport (bila transport diberikan dalam bentuk uang)
53. Premi hadir
54. Premi shift
55. Premi produksi/target produksi
56. Premi perjalanan dinas
57. Tunjangan hari raya
58. Jasa produksi/bonus
59. Tunjangan masa kerja
60. Upah minimum
61. Skala upah
62. Penyesuaian upah
63. Kenaikan upah atas dasar premi
64. Kenaikan upah karena promosi
65. Tunjangan bagi keluarga pekerja yang ditahan alat negara
66. Pajak penghasilan
I. PENGOBATAN DAN PERAWATAN
67. Poliklinik perusahaan
68. Pengobatan diluat poliklinik
69. Perawatan di rumah sakit
70. Sarana penunjang diagnostik
71. Biaya bersalin
72. Pembelian kacamata
73. Pengobatan pada dokter spesialis
74. Keluarga berencana
75. Konsultasi psikologis dan test bakat anak
J. JAMINAN SOSIAL
76. Jaminan kecelakaan kerja
77. Jaminan kematian
78. Jaminan hari tua
79. Dana pensiun
K. KESEJAHTERAAN
80. Kantin
81. Fasilitas makan
82. Extra fooding (makanan tambahan)
83. Sumbangan pernikahan
84. Sumbangan kematian
85. Sumbangan bencana alam
86. Sumbangan pendidikan bagi anak pekerja
87. Fasilitas pinjaman uang
88. Koperasi
89. Asuransi diluar jam kerja dan hubungan kerja
90. Rekreasi dan hiburan
91. Olahraga dan kesehatan
92. Kesenian
93. Penghargaan masa kerja
94. Pemilihan pekerja teladan
95. Balai pertemuan dan perpustakaan
96. Fasilitas transportasi
97. Distribusi hasil produksi
98. Pembelian hasil produksi
99. Tempat penitipan anak
L. TATA TERTIB KERJA
100. Kewajiban dasar pekerja
101. Larangan-larangan
102. Pelanggaran yang dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK)
103. Sanksi atas pelanggaran tata tertib
M. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
104. Prinsip dasar
105. PHK dalam masa percobaan
106. PHK atas kehendak pekerja (mengundurkan diri)
107. PHK karena indisipliner
108. PHK karena meninggal dunia
109. PHK karena sakit biasa yang berkepanjangan dan cacat
110. PHK karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja
111. PHK karena lanjut usia
112. PHK karena pengalihan manajemen perusahaan
113. PHK karena rasionalisasi
114. PHK karena relokasi perusahaan
115. PHK karena pensiun dini
N. PENYELESAIAN KELUH KESAH PEKERJA
116. Prinsip-prinsip
117. Tata cara penyelesaian keluh kesah
O. PELAKSANAAN PENUTUP
118. Pelaksanaan
119. Penutup
P. TANDATANGAN PIHAK-PIHAK YANG MENYELENGGARAKAN KKB


%d blogger menyukai ini: