Gaji ke-13 PNS Akan Diterima Juli 2011

14 Juni 2011

Sumber: VIVAnews.com

Kabar gembira bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Gaji ke 13 akan dibayarkan pada bulan
Juli nanti.
Menurut Dirjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan Agus Suprijanto, peraturan pemerintah
(PP) terkait pembayaran gaji ke 13 sudah terbit.
Agus tengah menyiapkan peraturan Dirjennya.
“Insya Allah tanggal 1 Juli sudah bisa dibayar” ujar
dia kepada VIVAnews.com
Pemerintah tahun ini menaikkan gaji PNS sebesar
sekitar 10-15 persen. Kenaikan gaji pokok itu
tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor
11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Dengan adanya kenaikan gaji tersebut, gaji pokok
terendah PNS sebesar Rp1.175.000 bagi pegawai
Golongan I a dengan masa kerja 0 tahun. Gaji
pokok tertinggi dinikmati oleh pejabat eselon I
atau Golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun
sebesar Rp4.100.000.
Untuk gaji pokok anggota TNI/Polri dengan
pangkat terendah sebesar Rp1,23 juta. Gaji itu
diberikan untuk Prajurit Dua Kelasi Dua (TNI) dan
anggota Kepolisian Bhayangkara Dua dengan
masa kerja 0 tahun. Sedangkan gaji pokok
terbesar, Rp4,2 juta, diperuntukkan bagi pangkat
tertinggi yaitu jenderal, laksamana, marsekal, atau
jenderal polisi dengan masa kerja 32 tahun. Untuk
gaji pokok TNI/Polrilihat link ini.
Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan
alokasi belanja pegawai pada 2011 sebesar
Rp180,6 triliun atau 2,6 persen terhadap produk
domestik bruto (PDB). Dari jumlah itu, sekitar
Rp91,2 triliun atau 50,5 persen dialokasikan pada
pos belanja gaji dan tunjangan pegawai.
Alokasi anggaran tersebut tertuang dalam Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara 2011. Alokasi anggaran belanja
pegawai tahun depan mengalami kenaikan Rp17,9
triliun atau 11 persen bila dibandingkan alokasi
dalam APBN-Perubahan 2010 sebesar Rp162,7
triliun.
Peningkatan itu terutama disebabkan kebijakan
pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi
baik dalam memperbaiki maupun menjaga
kesejahteraan aparatur pemerintah dan
pensiunan.
Sementara itu, alokasi pada pos belanja gaji dan
tunjangan 2011 sebesar Rp91,2 triliun naik sebesar
Rp10,1 triliun atau 12,5 persen dibandingkan
anggaran APBN-P 2010 sebesar Rp 81,1 triliun.
(adi)


Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek dan Tata Cara Pengajuan Klaim JHT

13 Juni 2011

Program Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa
kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.

Program Jaminan Hari Tua

Definisi
Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Iuran Program Jaminan Hari Tua:
Ditanggung Perusahaan = 3,7%
Ditanggung Tenaga Kerja = 2%

Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.
Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan
hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:
Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia,atau cacat total tetap
Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan
Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

Tata Cara Pengajuan Jaminan

1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan:

a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli
b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)
c.Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial
d. Surat pernyataan belum bekerja di atas materai secukupnya
e. Kartu Keluarga (KK)

2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter

3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan:

a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
b. Photocopy Paspor
c. Photocopy VISA

4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri:

a.Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
b. Photocopy Kartu keluarga

5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan:

a.Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan
b. Surat pernyataan belum bekerja lagi
c. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI

Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut PT Jamsostek (Persero) melakukan pembayaran JHT

sumber : http://www.jamsostek.co.id


Dana Pinjaman Jamsostek Untuk Koperasi Karyawan

31 Januari 2011

Butuh dana tambahan untuk pengembangan koperasi karyawan di perusahaan anda saat ini?

Daripada mencari dana ke pihak lain, sebaiknya dicoba saja membuat proposal pinjaman dana segar untuk pengembangan koperasi karyawan ke PT.Jamsostek. sayang kalau dana segar ini tidak dimanfaatkan oleh kalangan pekerja, karena dana tersebut berasal dari pekerja sendiri.
Daripada dana jamsostek habis dipinjamkan ke partai politik atau para politisi yang pada akhirnya mereka (parpol dan politisi) tidak ada kepedulian kepada karyawan/pekerja, lebih baik kita gunakan untuk koperasi karyawan demi kesejahteraan anggotanya.

Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) salah satu poin Corporate Social Responsibility (CSR) -nya PT.Jamsostek selain memberikan Dana Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Beasiswa Untuk Anak Pekerja, DPKP juga memberikan Pinjaman Untuk Koperasi Karyawan Pekerja dengan maksud untuk mendorong pengembangan per-koperasi-an di lingkungan pekerja.

Adapun syarat-syaratnya adalah sbb:

1. Bagi Perusahaan

o Telah terdaftar sebagai peserta program Jamsostek minimal 1 (satu) tahun
o Tertib administrasi kepesertaaan program Jamsostek
o Telah membentuk Koperasi Karyawan

2. Bagi Koperasi Karyawan

o Telah berdiri minimal 1 (satu) tahun dan masih aktif
o Mempunyai akte pendirian koperasi
o Telah terdaftar sebagai peserta program Jamsostek dan tertib administrasi iuran
o Laporan Keuangan Kopkar telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Bidang Akuntansi Perusahaan
o Mendapat dukungan dari manajemen perusahaan dalam hal mengajukan proposal kepada PT Jamsostek (Persero)
o Bersedia melakukan perikatan perjanjian
o Bersedia memberikan agunan atas pinjaman
o Menyerahkan agunan untuk pinjaman senilai lebih besar atau sama dengan Rp 100.000.000,- dengan nilai jaminan minimal 110% dari nilai pinjaman

Mengenai jumlah besaran pinjaman, angka waktu dan suku bunga dari pinjaman Koperasi Karyawan/ Pekerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pinjaman maksimal 30% dari aset
2. Jangka waktu pinjaman dana maksimal 5 (lima) tahun
3. Suku bunga 3% (tiga persen) per tahun flat

Prosedur untuk mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Membuat dan mengajukan proposal kepada Kantor Cabang PT Jamsostek (Proposal ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris koperasi serta diketahui oleh manajemen perusahaan) dengan melampirkan:
1. Akte Pendirian Koperasi
2. Anggaran dasar Koperasi
3. Susunan Pengurus Koperasi
4. Foto copy KTP Pengurus Koperasi
5. Neraca Audited
6. Surat Kuasa Ketua Koperasi
7. Rekening Koran 3 bulan terakhir
8. Menandatangani perjanjian Pinjaman
9. Menerima Transfer dana pinjaman dari Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero)
10. Membayar angsuran pinjaman sesuai jadual angsuran

Segera manfaatkan dana pinjaman tersebut, demi peningkatan taraf hidup pekerja.

Sumber Info Pinjaman : PT.Jamsostek


Bantuan Modal Usaha Dalam Program Kemitraan PT.Jamsostek

26 Desember 2010

Selain program PUMP dan DPKP, PT.Jamsostek sebagai bentuk tanggungjawab sosial korporasi (CSR) PT. Jamsostek juga membuat program kemitraan dengan UMKM, yakni dengan memberikan pinjaman lunak bantuan permodalan usaha.
Nah, Bagi buruh yang belum tahu, mungkin ini adalah solusi atas krisis keuangan usaha yang anda hadapi saat ini
PT Jamsostek mempunyai program pinjaman lunak yang disebut dengan program Kemitraan. Program ini ditujukan untuk bantuan modal usaha kecil/ mikro dengan bunga 6% flat or 12% efektif, dan masa kredit selama 3 tahun.
Kriteria usaha yang dapat mengajukan adalah usaha yang telah berjalan selama 1 th, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yg berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha lain, asset yang dimiliki maksimal adalah 200 juta (diluar tanah dan bangunan), dan omset tahunan maksimum adalah 1 miliar.
Untuk prosedur pengajuannya dapat dilakukan dengan mengirimkan proposal permohonan pinjaman langsung ke kantor cabang PT. Jamsostek (Persero) setempat, Cq. bagian program khusus / pemasaran.

Sumber : Sumber : http://www.jamsostek.co.id/


%d blogger menyukai ini: