Negosiasi Ala Serikat Pekerja

9 Februari 2011


Bernegosisasi dalam serikat pekerja adalah pekerjaan pokok, selain bernegosiasi tentang kasus-kasus yang terjadi, negosiasi diperlukan dalam hal merundingkan peraturan-peraturan yang dipakai perusahaan yang menyangkut hajat hidup pekerja/karyawan/buruh, antara lain peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama (KKB) atau perjanjian kerja bersama (PKB), negosiasi terjadi apabila ada ketidaksamaan persepsi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Negosiasi adalah suatu upaya atau proses yang sistematis dengan menggunakan data, informasi dan kekuatan untuk mempengaruhi tingkah laku kedalam suatu jaringan yang penuh dengan tekanan.
Tujuan negosiasi adalah memenangkan atau mendapatkan solusi yang paling menguntungkan salah satu pihak yang berunding dengan penuh perdamaian.

Pola-pola negosiasi:

Win-Lose Solution ( Solusi Menang Kalah )
Ini jika semua tuntutan serikat pekerja gol 100 % dan tidak menelan “korban”.
Win-Win Solution ( Solusi Menang Menang )
Semua pihak merasa menang, tuntutan dan keinginan dari kedua belah pihak dapat terakomodir.
Lose – Win Solution ( Solusi Kalah Menang)
Tuntutan serikat pekerja kandas, sementara pihak lain menang.
Selain kandas juga menelan “korban” baik itu intimidasi, skorsing bahkan PHK.
Lose – Lose Solution ( Solusi Kalah Kalah )
Kedua belah pihak merasa kalah dan kedua belah pihak merugi, misalnya negosiasi ini berakhir dengan kericuhan atau unjuk rasa besar, perusahaan berhenti beroperasi, pihak serikat pekerja banyak yang di PHK.

Ada beberapa hal yang menjadi acuan bernegosiasi antara lain:

Persiapan/Perencanaan
Yang harus dimatangkan oleh serikat pekerja dalam tahap ini adalah:
• Siapa yang akan ditunjuk untuk melakukan perundingan
• Membuatkan surat kuasa organisasi bagi yang ditunjuk
• Menyiapkan akomodasi dan biaya
• Menyiapkan materi yang akan dirundingkan (materi harus terlebih dahulu dirundingkan di internal organisasi)
• Membuat skala prioritas dan menganalisa kadar tuntutan
• Menyusun rencana tindakan dengan menganalisis: Siapa yang akan dilawan? Berapa lama waktunya? Dimana tempatnya? Bagaimana mengantisipasi jika perundingan deadlock?dll
Aturan Dasar / Prosedur Nego
• Siapa yang bicara
• Apa yang menjadi aturan tentang resiko perundingan
• Aturan tentang tata tertib perundingan
• Bicarakan tuntutan, cari kesamaan persepsi dengan lawan berunding, bila ada yang tidak sama baru bernegosiasi.
Ekspalanasi / Pembenaran
• Jelaskan latar belakang tuntutan (argument tuntutan)
Bargaining / Tawar Menawar
• Upayakan tuntutan secara total
• Atau cari win-win solution.
• Stop atau break dulu bernegosiasi bila emosi sudah tidak terkendali, atau mendapat tekanan yang luar biasa.
Kesepakatan
Bila teknik nego tidak dapat dilaksanakan atau gagal maka lakukan upaya lobbying, arbitrase, mediasi, atau upaya penyampaian aspirasi dan konsultasi ke DPR baik sendiri maupun bantuan LSM yang peduli.

Faktor penghambat Negosisi:
• Menilai kepribadian lawan
• Perbedaan jenis kelamin
• Sifat pribadi perunding

Ekses Negosiasi bagi Serikat pekerja:
• Intimidasi
• Pengucilan
• Skorsing, mutasi, demosi, bahkan PHK

Gambar Orang Berdebat milik : republika.co.id

Iklan

KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB)

19 Oktober 2009

J0233018Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Peraturan-peraturan yang mendasari diperlukannya KKB/PKB antara lain adalah:
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 1 Tahun 1954 tentang Perjajian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan
• UU No. 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
• PP No.49 Tahun 1954 tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan
• Kepmenaker No.Per-01/MEN/1985 tentang Pelaksanaan Tata Cara Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama

Untuk lebih memudahkan serikat pekerja dalam membuat KKB, maka kerangka yang harus ada dalam KKB, seperti berikut:

A. MUKADIMAH
B. UMUM
1. Istilah-istilah
2. Pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan
3. Tujuan Kesepakatan
4. Luasnya kesepakatan
5. Kewajiban pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan.
C. PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
6. Pengakuan hak-hak pengusaha dan SP/SB
7. Jaminan bagi SP/SB
8. Fasilitas bagi SP/SB
9. Lembaga Kerjasama Bipartit
10. Penyuluhan dan pembinaan Hubungan Industrial
D. HUBUNGAN KERJA
11. Penerimaan pekerja baru
12. Masa percobaan
13. Surat keputusan pengangkatan
14. Golongan dan jabatan pekerja
15. Kesempatan berkarir
16. Pendidikan dan latihan kerja
17. Mutasi dan prosedur
18. Penilaian prestasi kerja
19. Promosi
20. Tenaga kerja asing
E. WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN LEMBUR
21. Hari kerja
22. Jam kerja, istirahat kerja dan shift kerja
23. Lembur
24. Perhitungan upah lembur
F. PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA
25. Istirahat mingguan
26. Hari libur resmi
27. Cuti tahunan
28. Cuti besar
29. Cuti haid
30. Cuti hamil
31. Cuti sakit
32. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah
33. Ijin meninggalkan pekerjaan tanpa upah
G. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
34. Prinsip-prinsip K3
35. Hygiene perusahaan dan kesehatan.
36. Pakaian kerja dan sepatu kerja
37. Peralatan kerja
38. Alat pelindung diri
39. Panitia pembina K3
H. PENGUPAHAN
40. Pengertian upah
41. Prinsip dasar dan sasaran
42. Dasar penetapan upah
43. Komponen upah
44. Waktu pemberian upah
45. Administrasi upah
46. Tunjangan jabatan
47. Tunjangan keluarga
48. Tunjangan keahlian
49. Tunjangan perumahan
50. Tunjangan tempat kerja yang membahayakan keselamatan
51. Uang makan (bila makan diberikan dalam bentuk uang)
52. Uang transport (bila transport diberikan dalam bentuk uang)
53. Premi hadir
54. Premi shift
55. Premi produksi/target produksi
56. Premi perjalanan dinas
57. Tunjangan hari raya
58. Jasa produksi/bonus
59. Tunjangan masa kerja
60. Upah minimum
61. Skala upah
62. Penyesuaian upah
63. Kenaikan upah atas dasar premi
64. Kenaikan upah karena promosi
65. Tunjangan bagi keluarga pekerja yang ditahan alat negara
66. Pajak penghasilan
I. PENGOBATAN DAN PERAWATAN
67. Poliklinik perusahaan
68. Pengobatan diluat poliklinik
69. Perawatan di rumah sakit
70. Sarana penunjang diagnostik
71. Biaya bersalin
72. Pembelian kacamata
73. Pengobatan pada dokter spesialis
74. Keluarga berencana
75. Konsultasi psikologis dan test bakat anak
J. JAMINAN SOSIAL
76. Jaminan kecelakaan kerja
77. Jaminan kematian
78. Jaminan hari tua
79. Dana pensiun
K. KESEJAHTERAAN
80. Kantin
81. Fasilitas makan
82. Extra fooding (makanan tambahan)
83. Sumbangan pernikahan
84. Sumbangan kematian
85. Sumbangan bencana alam
86. Sumbangan pendidikan bagi anak pekerja
87. Fasilitas pinjaman uang
88. Koperasi
89. Asuransi diluar jam kerja dan hubungan kerja
90. Rekreasi dan hiburan
91. Olahraga dan kesehatan
92. Kesenian
93. Penghargaan masa kerja
94. Pemilihan pekerja teladan
95. Balai pertemuan dan perpustakaan
96. Fasilitas transportasi
97. Distribusi hasil produksi
98. Pembelian hasil produksi
99. Tempat penitipan anak
L. TATA TERTIB KERJA
100. Kewajiban dasar pekerja
101. Larangan-larangan
102. Pelanggaran yang dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK)
103. Sanksi atas pelanggaran tata tertib
M. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
104. Prinsip dasar
105. PHK dalam masa percobaan
106. PHK atas kehendak pekerja (mengundurkan diri)
107. PHK karena indisipliner
108. PHK karena meninggal dunia
109. PHK karena sakit biasa yang berkepanjangan dan cacat
110. PHK karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja
111. PHK karena lanjut usia
112. PHK karena pengalihan manajemen perusahaan
113. PHK karena rasionalisasi
114. PHK karena relokasi perusahaan
115. PHK karena pensiun dini
N. PENYELESAIAN KELUH KESAH PEKERJA
116. Prinsip-prinsip
117. Tata cara penyelesaian keluh kesah
O. PELAKSANAAN PENUTUP
118. Pelaksanaan
119. Penutup
P. TANDATANGAN PIHAK-PIHAK YANG MENYELENGGARAKAN KKB


%d blogger menyukai ini: