Software Untuk Mengendalikan Upah Buruh

10 November 2013

Respon Yang lelet
Akar permasalahan tuntutan buruh adalah rendahnya upah, hal ini diakui oleh mantan penggiat pergerakan buruh yang kini menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dita Indah Sari , dia mengakui jika upah buruh saat ini masih rendah. Karena itu, Dita menegaskan mereka masih sulit mencapai sejahtera.
“Faktanya memang upah buruh terlalu rendah,” kata Dita dalam diskusi Buruh Mengeluh di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 4 Februari 2012 tahun lalu (Viva News)

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah menargetkan upah minimum semua buruh sudah sebesar Rp 2 juta pada 2014 (Republika)

Dua kutipan berita diatas, adalah respon atas aksi buruh yang menghebohkan beberapa waktu yang lalu, respon dari Menteri maupun Staff-nya, intinya hanya satu yakni sama-sama untuk meredam gelombang aksi berikutnya.

Sebenarnya tuntutan kenaikan upah malah akan menjadi-jadi manakala pemerintah berencana menaikan BBM serta tarif dasar listrik (TDL) beberapa bulan kedepan, sudah bukan rahasia lagi Kenaikan BBM dan TDL ini merupakan pemicu kenaikan barang-barang kebutuhan hidup buruh, beras, lauk-pauk dan sebagainya.

Upah yang ditetapkan dalam UMK didasarkan atas perhitungan harga-harga kebutuhan pokok ditahun lalu tanpa memperhitungkan besaran kenaikan harga BBM, TDL dan Kebutuhan pokok lainnya, sedangkan pada kenyataanya buruh membeli kebutuhan pokoknya di tahun ini dengan berbagai kenaikan, jadi secara logika, UMK tersebut benar-benar tidak akan pernah sesuai.

Seperti yang diutarakan oleh banyak pemerhati perburuhan, pemicu dari gejolak tuntutan kenaikan upah adalah system penetapan upah yang sudah tidak sesuai lagi. Perlu dilakukan reformasi tentang hal ini.

Kejadian aksi yang terus berulang-ulang dari tahun ke tahun, dari rejim yang satu ke rejim yang lainnya seolah menegaskan bahwa pemerintah memang benar-benar tidak mempunyai software (baca:program) serta itikad baik untuk menata system pengupahan, system pengupahan yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Bukan hanya dalam system pengupahan saja pemerintah tidak mempunyai program serta masterplan yang jelas akan tetapi dalam semua sektor kehidupan, pemerintahan seperti berjalan sendiri dengan menganut hukum rimba, ada aksi baru ada reaksi, tanpa arah dan tujuan yang jelas, hal ini menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat terutama golongan ekonomi menengah kebawah termasuk buruh.

Dengan dalih mendatangkan investor, berbagai usaha dilakukan. Kebijakan dan legislasi dibuat sedemikian ramah agar investor berbondong-bondong datang, pajak-pajak dipangkas, kemudahan-kemudahan ber-investasi diciptakan termasuk diberikan Door-Prize, semuanya diobral demi investor, kebijakan nyang atu ame kebijakan nyang lainye bersebrangan bertabrakan.. ah e..masbulohh.. sakarepe dewek, nyang venting INVESTOR BRohhhh.. Fulus.. duit…

Disatu sisi katanya mau mendatangkan investor, akan tetapi disisi lainya pemerintah seolah tak menghiraukan berbagai dampak yang ditimbulkan bahkan dampak sosial dan lingkungan hidup, (Ini mah sekedar contoh saja) misalkan investasi dalam bidang kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil. Di Indonesia merk kendaraan apa yang tidak ada? Semua merk kendaraan ada dan bahkan hampir semua pabrikan kendaraan dunia mendirikan pabriknya di Indonesia.

Membanjirnya produk kendaraan baik sepeda motor dan mobil (apalagi ditambah kebijakan mobil murah LCGC) tidak pernah dikalkulasi dengan tingkat kebutuhan BBM yang diperlukan, ruas jalan yang dibutuhkan, jumlah jaminan negara yang diberikan kepada bank akibat banyaknya kredit kendaraan yang macet dll. Pengamat-pengamat transportasi menilai bahwa pemerintah telah gagal mengatasi kemacetan lalu lintas hampir diseluruh kota di Indonesia (ampe presiden ngomel sakit hati katanya ditegur sahabatnya dari negara lain… he.he.he..), lalu pengamat-pengamat lingkungan hidup berkomentar pula bahwa tingkat polusi dan pencemaran dari emisi gas buang kendaraan di Indonesia mencapai tingkat paling tinggi di dunia, Nah, hal-hal seperti inilah yang merupakan indicator bahwa nyata-nyata pemerintah tidak memiliki program yang baik dan terpadu, yakin 100 % bahwa dampak-dampak dari investai dalam bidang kendaraan ini tidak pernah terbersit sedikitpun dalam benak pemerintah.

Pola Pikir Instan

Masih terkait dengan contoh yang dibahas, Kalo menyangkut yang instan dan serba praktis, Indonesia memang jagonya, tak perlu tenaga ekstra dan nyaris tanpa memerlukan kreatifitas dalam otak, gak susah-susah mikir. Mau makanan tinggal buka makanan plastic atau kaleng, mau perangkat teknologi tinggal beli atau bajak, mau jalan-jalan ke syurga tinggal minum-minuman beralkohol tinggi atau minum pil ekstasi pabriknya toh banyak di Indonesia, mau bangun rumah-rumah kayu, tinggal babat hutan, mau ikan tinggal jaring pakai pukat harimau dan bahan peledak, mau emas dan bahan tambang tinggal keruk perut bumi dengan tenaga sekuatnya, mau duit banyak ya tinggal daftar jadi pegawai pemerintah dan pejabat negara lalu korupsi, semuanya praktis.
Hasrat untuk serba praktis inilah yang disinyalir menjadi karakter dan budaya sebagian besar para pemimpin negeri, opsi-opsi terakhir dari pengambilan sebuah kebijakan seperti menaikan BBM, menaikan TDL, menjual asset Negara atau mem-privatisasi BUMN, Melegalisasi AFTA, CAFTA dan Trade Agreement lainnya, kerap diambil karena inilah yang dianggap paling instan dan praktis, tak perlu mengkaji ulang atau melakukan penelitian-penelitian.

Disatu sisi ketersediaan energy minyak bumi terbatas, namun disisi lain kebutuhan BBM terus meningkat. Saat ini biaya produksi eksplorasi dan distribusi BBM tidak sebanding dengan harga jual, agar masyarakat mampu membeli BBM tersebut maka pemerintah menggelontorkan subsidi, Subsidi yang pemerintah gelontorkan terhadap BBM teramat besar dan dianggap membebani anggaran negara, cara yang paling praktis untuk menghidari besarnya beban subsidi adalah dengan menaikan harga jual BBM itu sendiri.

Tidak ada cara lain!! Tidak ada cara lain!! Dan Tidak ada cara lain!! Praktis dan mudah diaplikasikan.

Sepertinya tidak pernah ada kemauan dari pemerintah untuk merevieuw dan menganalisa kebijakan-kebijakan dan membuat masterplan yang baik di semua aspek.. hanya ada dua software yang dianut oleh pemerintah yakni hukum dagang dan hukum rimba. ahhh.

Belum Ada Software Upah Buruh

Demo kenaikan upah di negara kita, seolah menjadi ajang ulang taun, ulang taun nuntut upah. tiap taun pasti berlangsung, makin seru dari tahun ke tahun, kalo taun kemarin blokir jalan tol kayaknya tahun ini bakal blokir yang lainnya, tak kalah serunya juga antisipasi yang dilakukan pemerintah, kalo beberapa tahun yang lalu buruh diancam ditembak ditempat bila membuat rusuh, maka tahun sekarang sepertinya bakal di BOM di tempat..wakakakk.

Pemerintah bukannya memberikan solusi yang menyegarkan malah mencari solusi dan antisipasi yang aneh aneh ngalor-ngidul, malah banyak ngalornya daripada ngidulnya.. bikin dong sofwarenya tentang upah yang bisa menghentikan acara ulang tahun menuntut upah.

Nah, karena kebutuhan hidup tetap berjalan, sementara pemerintah masih diem, dan Karena sofware-nya masih pake yang itu, So… yuk kita kumpulin duit buat nyogok pembuat kebijakan upah buruh, jangan kalah sogokan ama pengusaha

Karena penetapan kebijakan upah saat ini juga ditentukan oleh dewan pengupahan dan wakil dari unsur buruh mudah di iming-iming-i, maka cara yang sederhana saat ini adalah kita sogok aja wakil kita di dewan pengupahan wilayah masing-masing dengan uang ber-gepok-gepok, itupun kalo ada uangnya, kalo tidak ada kasih aja dua opsi : “lu mau nerima bujukan dan upeti pemerintah dan pengusaha atau lu mau bogem mentah seluruh anggota”.


MK: Tak Digaji 3 Bulan, Buruh Bisa Minta PHK

16 Juli 2012

DENGAN PUTUSAN INI, PERUSAHAAN TAK BISA MAIN-MAIN LAGI DENGAN BURUH

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

VIVAnews – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan seorang buruh, Andriyani, yang mengajukan gugatan uji materiil Pasal 169 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan putusan ini, maka buruh kini dapat mengajukan PHK bila tidak menerima gaji selama tiga bulan berturut-turut.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK, Mahfud MD, saat membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin 16 Juli 2012.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan, Pasal 169 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum
Pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”.

Menurut Mahkamah, dengan lewatnya waktu tiga bulan berturut-turut pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu kepada pekerja, sudah cukup alasan menurut hukum bagi pekerja untuk meminta PHK. “Hak ini tidak hapus (hilang) ketika pengusaha kembali memberi upah secara tepat waktu setelah (tiga bulan lebih) pelanggaran itu terjadi,” kata Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan putusan.

Ketentuan Pasal 169 ayat 1 huruf c Undang-Undang a quo ini tidak memberi kepastian, apakah dengan pembayaran upah secara tepat waktu oleh pengusaha kepada pekerja setelah pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu selama lebih dari tiga bulan berturut-turut, menggugurkan alasan pekerja untuk mendapatkan PHK.

Untuk itu, dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, hak pekerja mendapatkan PHK tidak terhalang jika pengusaha kembali membayar upah pekerja secara tepat waktu setelah adanya permohonan PHK oleh pekerja ke pengadilan. Namun dengan ketentuan, pekerja telah melakukan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan haknya agar upah dibayarkan secara tepat waktu, namun tidak diindahkan oleh pengusaha.

Dalam permohonannya, Andriyani menyatakan, hak konstitusionalnya untuk mengajukan PHK akibat tidak menerima gaji selama tiga bulan berturut-turut telah dilanggar.

Kasus yang dialami Pemohon ini ternyata di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) permohonan PHK-nya ditolak pengadilan, karena pengusaha kembali membayar upah pemohon secara tepat waktu setelah sebelumnya tidak membayar secara tepat waktu lebih dari tiga bulan berturut-turut.

“Walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkrit, telah cukup bukti ketentuan pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional pekerja untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi,” kata Hamdan.

Pemohon Kembali Gugat Perusahaan

Adapun putusan Majelis Hakim PHI didasarkan atas fakta PT.Megahbuana Citramasindo yang telah melakukan pembayaran tepat waktu sebelum Andriyani mengajukan gugatan. Karena itu, Andriyani tidak dapat mengajukan PHK. “Semacam ada akal-akalan dari pihak pengusaha atas gugatan saya,” ujar Andriyani usai sidang.

Untuk itu, Andriyani menyatakan, akan kembali mengajukan gugatan ke PHI dengan menggenggam putusan ini sebagai dasar hukumnya. “Hak saya telah mendapat kepastian hukum dengan putusan ini. Langkah selanjutnya, saya akan kembali mengajukan gugatan ke PHI dengan menyertakan putusan MK sebagai bukti,” kata dia.

Untuk informasi, Andriyani mengujimateriilkan Pasal 169 ayat 1 huruf c UU Ketenagakerjaan ke MK, lantaran gugatan PHK-nya ditolak PHI Jakarta. Alasan ditolaknya gugatan PHK itu dikarenakan upah yang terlambat sudah dibayar perusahaan sejak persoalan ini diadukan ke Sudinakertrans pada Desember 2010.

Andriyani sendiri merupakan karyawan swasta yang pernah bekerja di PT.Megahbuana Citramasindo (PJTKI) sejak 2 Januari 1998 sebagai staf pengadaan tenaga kerja. Namun, sejak bulan Juni 2009 hingga November 2010 pembayaran upahnya sering mengalami keterlambatan.

Sejak perusahaan membayar upahnya itu sejak telat membayar selama tiga bulan berturut-turut, haknya mengajukan PHK menjadi hilang. Hal ini mengakibatkan hubungan kerja menjadi tidak harmonis.

Menurut pemohon, pasal itu dapat sengaja disalahgunakan perusahaan agar pekerja/ buruhnya mengundurkan diri karena tidak mampu bertahan jika diberikan upah yang tidak tepat waktu.

Untuk itu, pemohon meminta agar Pasal 169 ayat 1 huruf c UU Ketenagakerjaan sepanjang frasa “tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih” bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (adi)

***************************************************************

Berikut ini dilampirkan Ringkasan Perkara, Risalah Sidang dan Putusan Sidang Perkara Andriyani (Perkara No.58/PUU-IX/2011)
• RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
• RISALAH SIDANG
• PUTUSAN SIDANG

Yo kita support Andriyani untuk mendapatkan keadilan, lewat perjuangannya yang panjang dan gigih akhirnya buruh/pekerja dapat kepastian hukum dari MK.
Salam.

Sumber Berita : Vivanews
Sumber Arsip : Mahkamah Konstitusi
Sumber Gambar : Ipabionline


Jabatan Terlarang Bagi Tenaga Kerja Asing

27 Mei 2012

Ternyata ada 19 jabatan yang dinyatakan terlarang bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

Ilustrasi : Tenaga Kerja Multi Etnic

Jika merujuk kepada Kepmenaker Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, maka dalam peraturan tsb ada 19 posisi yang dinyatakan dilarang diduduki TKA yaitu:

1. Direktur Personalia (Personnel Director) kode ISCO 1210
2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager) kode ISCO 1232
3. Manajer Peronalia (HR Manager) kode ISCO 1232
4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor) kode ISCO 1232
5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor) kode ISCO 1232
6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor) kode ISCO 1232
7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor) kode ISCO 1232
8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator) kode ISCO 4190
9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer) kode ISCO 1210
10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist) kode ISCO 2412
11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist) kode ISCO 2412
12. Penasehat Karir (Career Advisor) kode ISCO 2412
13. Penasehat tenaga Kerja (Job Advisor) kode ISCO 2412
14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling) kode ISCO 2412
15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator) kode ISCO 2412
16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator) kode ISCO 4190
17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer) kode ISCO 2412
18. Analis Jabatan Job Analyst kode ISCO 2412
19. Penyelenggara Keselamatan Kerja (Occupational Safety Specialist) kode ISCO 2412

Catatan:
Kode ISCO (International Standard Classification of Occupations)

MANA YANG LEBIH BAIK BAGI KARYAWAN?

Bagi karyawan/buruh mau tenaga kerja asing atau tenaga kerja lokal sebenarnya tidak jadi persoalan sepanjang mereka bekerja secara profesional dan concern terhadap kesejahteraan pekerjanya.
Mungkin maksud pemerintah benar yakni untuk melindungi pekerja/buruh lokal dari kebijakan-kebijakan yang bermuatan “lain”, serta mengeliminir “perilaku menjajah”.
Namun Perlu diingat bahwa saat ini banyak tenaga lokal yang menduduki jabatan tsb,
ber-buat lebih jelek dari tenaga kerja asing, tidak mengenal bangsanya sendiri, yang seenaknya menjajah, mengeksploitasi, sadis, dan membuat kebijakan-kebijakan yang mengesampingkan norma, etika dan aspirasi.
Sebagai contoh:
Banyak Manajer Personalia lokal yang menolak dan menentang keberadaan serikat pekerja-serikat buruh di perusahaanya, dan saya yakin bahwa jika manager personalia-nya adalah tenaga kerja asing semisal dari Eropa, tentu mereka akan sangat faham tentang kebebasan berorganisasi dan berserikat di perusahaan.
Jadi, sebenarnya peraturan bidang ketenagakerjaan-nya lah yang harus ditegaskan dan di tegakan, bukan tenaga asing atau tidak asingnya.
Begitulah kira-kira, atau mungkinkah ini petanda kebangkitan semangat nasionalisme pak menteri?

Peraturan dalam Posting Ini:
Kepmenaker No.40 Tahun 2012 Ttg Jabatan Yang Dilarang Diduduki Tenaga Asing

Gambar Ilustrasi:
footage.shutterstock


Demo Upah Buruh: Demi Se-kilo Beras Buruh Harus Nunggu 3 Hari

11 Februari 2012

Inilah saat yang tepat untuk melakukan perubahan besar itu.

Perjuangan untuk meningkatkan (menyesuaikan) derajat hidup buruh memerlukan berbagai upaya dan terobosan, pergerakan buruh di Bekasi dan Tanggerang yang telah memlokir beberapa ruas jalan termasuk jalan tol harus segera diikuti oleh buruh-buruh dari kota lain yang ada di seluruh Indonesia, harus lebih massiv dan spektakuler bahkan harus lebih “anarkis” (baca :mengganggu stabilitas nasional).

Mengapa demikian?

Aksi penutupan jalan tol oleh para buruh bahkan yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin dalam Konferensi Pers di Cikini Jakarta Pusat Minggu 4/2/2012 (news okezone), dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak orang lain (pelanggaran HAM), dan dicerca banyak orang, baru sekedar “menarik perhatian” presiden. Sekali lagi, hanya sekedar “Menarik Perhatian”, tidak lebih dari itu.
Baru ketahuan bahwa presiden yang kita pilih dahulu itu, selama menjabat memang nyata-nyata tidak pernah memperdulikan buruh, yang ada dibenaknya barangkali hanya investor, investor dan investor serta investor.
Untuk sekedar menuntut upah yang wajar guna menutupi kebutuhan hidup sehari-hari yang makin serba mahal dan serba naik ternyata banyak menciptakan ‘lawan-lawan baru” bagi buruh, selain pengusaha yang kemaruk dan pemerintah yang ndablek, TNI dan POLRI kini telah terang terangan menjadi “lawan” buruh. Simak saja Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris (cerminan Institusi TNI) yang meminta kepada anggota TNI untuk masang badan, memukul mundur aksi buruh serta bersedia mewakafkan dirinya demi kepentingan pengusaha menunjukkan hal tersebut. baca di Media Indonesia dan Detik News.

AKSI BURUH SEBAGAI RUTINISME RITUAL

Penetapan SK Gubernur terkait UMK setiap tanggal 20 Nopember seolah menjadi gong petanda perang bagi buruh dan pengusaha.
Desember, Januari, Februari dan Maret adalah masa konflik antara buruh dan pengusaha terkait penetapan upah, bahkan tak jarang berakhir di bulan April, gejolak pada bulan-bulan ini sering menimbulkan ketidaknyamanan kondisi dan suasana kerja bagi buruh dan pengusaha.
Kondisi akan mulai mereda pada bulan April sampai dengan Agustus, bulan September dan Oktober buruh dan pengusaha kembali berancang-ancang untuk menanam benih konflik terutama di Dewan Pengupahan yang pada bulan-bulan itu melakukan kajian dan survey untuk menentukan upah tahun berikutnya.
Kondisi seperti ini berlangsung setiap tahun, begitu dan begitu terus seolah tidak ada akhirnya, penetapan UMK ini seolah menjadi sumber perseteruan abadi antara buruh dan pengusaha dari tahun ke tahun.

PENETAPAN UMK SEBAGAI SUMBER KONFLIK

Penetapan upah buruh melalui prosedur penetapan UMK diyakini telah gagal mengakomodir cita-cita buruh yakni mendapatkan upah layak (banyak yang salah arti tentang layaknya upah buruh) Pada kenyataannya proses penetapan dengan cara ini justru makin menimbulkan kesenjangan upah antara kelompok masyarakat kelas buruh dengan masyarakat kelas lainnya.
Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan gejokak social di kalangan masyarakat, buruh menjadi kasta paling bawah dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. “Cuihh… buruh, paling juga gajinya berapa??..
Selama ini, buruh menilai bahwa proses peng-kotak-kotak-an upah, melalui prosedur penetapan UMK , adalah sebuah penghinaan terhadap buruh. Untuk kebutuhan perut buruh saja, seorang buruh dipatok oleh permen No.17 Tahun 2005, dan hebatnya lagi patokan itulah yang dijadikan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh.

Komponen Makanan menurut Permen No 17 Tahun 2005

Jika kita melihat data diatas, kebutuhan beras bagi buruh hanya dipatok 10 kg per bulan, kalau dihitung perhari maka upah buruh hanya dijatah untuk membeli 0.33 kg atau 3.3 ons beras itupun dengan beras kualitas sedang , artinya untuk menanak nasi sebanyak 1 Kg, seorang buruh harus menunggu bekerja selama 3 hari. Apakah cukup?? apakah itu yang dinamakan layak?? nasi/beras yang notabene adalah kebutuhan pokok dipatok segitu apalagi yang lainnya!

Sudah saatnya system pengupahan direformasi, kalau tidak didesak (dengan cara yang lebih spektakuler) oleh buruh, maka siapa lagi yang peduli??

Yu.. mari…


%d blogger menyukai ini: