Software Untuk Mengendalikan Upah Buruh

10 November 2013

Respon Yang lelet
Akar permasalahan tuntutan buruh adalah rendahnya upah, hal ini diakui oleh mantan penggiat pergerakan buruh yang kini menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dita Indah Sari , dia mengakui jika upah buruh saat ini masih rendah. Karena itu, Dita menegaskan mereka masih sulit mencapai sejahtera.
“Faktanya memang upah buruh terlalu rendah,” kata Dita dalam diskusi Buruh Mengeluh di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 4 Februari 2012 tahun lalu (Viva News)

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah menargetkan upah minimum semua buruh sudah sebesar Rp 2 juta pada 2014 (Republika)

Dua kutipan berita diatas, adalah respon atas aksi buruh yang menghebohkan beberapa waktu yang lalu, respon dari Menteri maupun Staff-nya, intinya hanya satu yakni sama-sama untuk meredam gelombang aksi berikutnya.

Sebenarnya tuntutan kenaikan upah malah akan menjadi-jadi manakala pemerintah berencana menaikan BBM serta tarif dasar listrik (TDL) beberapa bulan kedepan, sudah bukan rahasia lagi Kenaikan BBM dan TDL ini merupakan pemicu kenaikan barang-barang kebutuhan hidup buruh, beras, lauk-pauk dan sebagainya.

Upah yang ditetapkan dalam UMK didasarkan atas perhitungan harga-harga kebutuhan pokok ditahun lalu tanpa memperhitungkan besaran kenaikan harga BBM, TDL dan Kebutuhan pokok lainnya, sedangkan pada kenyataanya buruh membeli kebutuhan pokoknya di tahun ini dengan berbagai kenaikan, jadi secara logika, UMK tersebut benar-benar tidak akan pernah sesuai.

Seperti yang diutarakan oleh banyak pemerhati perburuhan, pemicu dari gejolak tuntutan kenaikan upah adalah system penetapan upah yang sudah tidak sesuai lagi. Perlu dilakukan reformasi tentang hal ini.

Kejadian aksi yang terus berulang-ulang dari tahun ke tahun, dari rejim yang satu ke rejim yang lainnya seolah menegaskan bahwa pemerintah memang benar-benar tidak mempunyai software (baca:program) serta itikad baik untuk menata system pengupahan, system pengupahan yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Bukan hanya dalam system pengupahan saja pemerintah tidak mempunyai program serta masterplan yang jelas akan tetapi dalam semua sektor kehidupan, pemerintahan seperti berjalan sendiri dengan menganut hukum rimba, ada aksi baru ada reaksi, tanpa arah dan tujuan yang jelas, hal ini menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat terutama golongan ekonomi menengah kebawah termasuk buruh.

Dengan dalih mendatangkan investor, berbagai usaha dilakukan. Kebijakan dan legislasi dibuat sedemikian ramah agar investor berbondong-bondong datang, pajak-pajak dipangkas, kemudahan-kemudahan ber-investasi diciptakan termasuk diberikan Door-Prize, semuanya diobral demi investor, kebijakan nyang atu ame kebijakan nyang lainye bersebrangan bertabrakan.. ah e..masbulohh.. sakarepe dewek, nyang venting INVESTOR BRohhhh.. Fulus.. duit…

Disatu sisi katanya mau mendatangkan investor, akan tetapi disisi lainya pemerintah seolah tak menghiraukan berbagai dampak yang ditimbulkan bahkan dampak sosial dan lingkungan hidup, (Ini mah sekedar contoh saja) misalkan investasi dalam bidang kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil. Di Indonesia merk kendaraan apa yang tidak ada? Semua merk kendaraan ada dan bahkan hampir semua pabrikan kendaraan dunia mendirikan pabriknya di Indonesia.

Membanjirnya produk kendaraan baik sepeda motor dan mobil (apalagi ditambah kebijakan mobil murah LCGC) tidak pernah dikalkulasi dengan tingkat kebutuhan BBM yang diperlukan, ruas jalan yang dibutuhkan, jumlah jaminan negara yang diberikan kepada bank akibat banyaknya kredit kendaraan yang macet dll. Pengamat-pengamat transportasi menilai bahwa pemerintah telah gagal mengatasi kemacetan lalu lintas hampir diseluruh kota di Indonesia (ampe presiden ngomel sakit hati katanya ditegur sahabatnya dari negara lain… he.he.he..), lalu pengamat-pengamat lingkungan hidup berkomentar pula bahwa tingkat polusi dan pencemaran dari emisi gas buang kendaraan di Indonesia mencapai tingkat paling tinggi di dunia, Nah, hal-hal seperti inilah yang merupakan indicator bahwa nyata-nyata pemerintah tidak memiliki program yang baik dan terpadu, yakin 100 % bahwa dampak-dampak dari investai dalam bidang kendaraan ini tidak pernah terbersit sedikitpun dalam benak pemerintah.

Pola Pikir Instan

Masih terkait dengan contoh yang dibahas, Kalo menyangkut yang instan dan serba praktis, Indonesia memang jagonya, tak perlu tenaga ekstra dan nyaris tanpa memerlukan kreatifitas dalam otak, gak susah-susah mikir. Mau makanan tinggal buka makanan plastic atau kaleng, mau perangkat teknologi tinggal beli atau bajak, mau jalan-jalan ke syurga tinggal minum-minuman beralkohol tinggi atau minum pil ekstasi pabriknya toh banyak di Indonesia, mau bangun rumah-rumah kayu, tinggal babat hutan, mau ikan tinggal jaring pakai pukat harimau dan bahan peledak, mau emas dan bahan tambang tinggal keruk perut bumi dengan tenaga sekuatnya, mau duit banyak ya tinggal daftar jadi pegawai pemerintah dan pejabat negara lalu korupsi, semuanya praktis.
Hasrat untuk serba praktis inilah yang disinyalir menjadi karakter dan budaya sebagian besar para pemimpin negeri, opsi-opsi terakhir dari pengambilan sebuah kebijakan seperti menaikan BBM, menaikan TDL, menjual asset Negara atau mem-privatisasi BUMN, Melegalisasi AFTA, CAFTA dan Trade Agreement lainnya, kerap diambil karena inilah yang dianggap paling instan dan praktis, tak perlu mengkaji ulang atau melakukan penelitian-penelitian.

Disatu sisi ketersediaan energy minyak bumi terbatas, namun disisi lain kebutuhan BBM terus meningkat. Saat ini biaya produksi eksplorasi dan distribusi BBM tidak sebanding dengan harga jual, agar masyarakat mampu membeli BBM tersebut maka pemerintah menggelontorkan subsidi, Subsidi yang pemerintah gelontorkan terhadap BBM teramat besar dan dianggap membebani anggaran negara, cara yang paling praktis untuk menghidari besarnya beban subsidi adalah dengan menaikan harga jual BBM itu sendiri.

Tidak ada cara lain!! Tidak ada cara lain!! Dan Tidak ada cara lain!! Praktis dan mudah diaplikasikan.

Sepertinya tidak pernah ada kemauan dari pemerintah untuk merevieuw dan menganalisa kebijakan-kebijakan dan membuat masterplan yang baik di semua aspek.. hanya ada dua software yang dianut oleh pemerintah yakni hukum dagang dan hukum rimba. ahhh.

Belum Ada Software Upah Buruh

Demo kenaikan upah di negara kita, seolah menjadi ajang ulang taun, ulang taun nuntut upah. tiap taun pasti berlangsung, makin seru dari tahun ke tahun, kalo taun kemarin blokir jalan tol kayaknya tahun ini bakal blokir yang lainnya, tak kalah serunya juga antisipasi yang dilakukan pemerintah, kalo beberapa tahun yang lalu buruh diancam ditembak ditempat bila membuat rusuh, maka tahun sekarang sepertinya bakal di BOM di tempat..wakakakk.

Pemerintah bukannya memberikan solusi yang menyegarkan malah mencari solusi dan antisipasi yang aneh aneh ngalor-ngidul, malah banyak ngalornya daripada ngidulnya.. bikin dong sofwarenya tentang upah yang bisa menghentikan acara ulang tahun menuntut upah.

Nah, karena kebutuhan hidup tetap berjalan, sementara pemerintah masih diem, dan Karena sofware-nya masih pake yang itu, So… yuk kita kumpulin duit buat nyogok pembuat kebijakan upah buruh, jangan kalah sogokan ama pengusaha

Karena penetapan kebijakan upah saat ini juga ditentukan oleh dewan pengupahan dan wakil dari unsur buruh mudah di iming-iming-i, maka cara yang sederhana saat ini adalah kita sogok aja wakil kita di dewan pengupahan wilayah masing-masing dengan uang ber-gepok-gepok, itupun kalo ada uangnya, kalo tidak ada kasih aja dua opsi : “lu mau nerima bujukan dan upeti pemerintah dan pengusaha atau lu mau bogem mentah seluruh anggota”.

Iklan

MK: Tak Digaji 3 Bulan, Buruh Bisa Minta PHK

16 Juli 2012

DENGAN PUTUSAN INI, PERUSAHAAN TAK BISA MAIN-MAIN LAGI DENGAN BURUH

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

VIVAnews – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan seorang buruh, Andriyani, yang mengajukan gugatan uji materiil Pasal 169 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan putusan ini, maka buruh kini dapat mengajukan PHK bila tidak menerima gaji selama tiga bulan berturut-turut.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK, Mahfud MD, saat membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin 16 Juli 2012.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan, Pasal 169 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum
Pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”.

Menurut Mahkamah, dengan lewatnya waktu tiga bulan berturut-turut pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu kepada pekerja, sudah cukup alasan menurut hukum bagi pekerja untuk meminta PHK. “Hak ini tidak hapus (hilang) ketika pengusaha kembali memberi upah secara tepat waktu setelah (tiga bulan lebih) pelanggaran itu terjadi,” kata Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan putusan.

Ketentuan Pasal 169 ayat 1 huruf c Undang-Undang a quo ini tidak memberi kepastian, apakah dengan pembayaran upah secara tepat waktu oleh pengusaha kepada pekerja setelah pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu selama lebih dari tiga bulan berturut-turut, menggugurkan alasan pekerja untuk mendapatkan PHK.

Untuk itu, dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, hak pekerja mendapatkan PHK tidak terhalang jika pengusaha kembali membayar upah pekerja secara tepat waktu setelah adanya permohonan PHK oleh pekerja ke pengadilan. Namun dengan ketentuan, pekerja telah melakukan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan haknya agar upah dibayarkan secara tepat waktu, namun tidak diindahkan oleh pengusaha.

Dalam permohonannya, Andriyani menyatakan, hak konstitusionalnya untuk mengajukan PHK akibat tidak menerima gaji selama tiga bulan berturut-turut telah dilanggar.

Kasus yang dialami Pemohon ini ternyata di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) permohonan PHK-nya ditolak pengadilan, karena pengusaha kembali membayar upah pemohon secara tepat waktu setelah sebelumnya tidak membayar secara tepat waktu lebih dari tiga bulan berturut-turut.

“Walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkrit, telah cukup bukti ketentuan pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional pekerja untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi,” kata Hamdan.

Pemohon Kembali Gugat Perusahaan

Adapun putusan Majelis Hakim PHI didasarkan atas fakta PT.Megahbuana Citramasindo yang telah melakukan pembayaran tepat waktu sebelum Andriyani mengajukan gugatan. Karena itu, Andriyani tidak dapat mengajukan PHK. “Semacam ada akal-akalan dari pihak pengusaha atas gugatan saya,” ujar Andriyani usai sidang.

Untuk itu, Andriyani menyatakan, akan kembali mengajukan gugatan ke PHI dengan menggenggam putusan ini sebagai dasar hukumnya. “Hak saya telah mendapat kepastian hukum dengan putusan ini. Langkah selanjutnya, saya akan kembali mengajukan gugatan ke PHI dengan menyertakan putusan MK sebagai bukti,” kata dia.

Untuk informasi, Andriyani mengujimateriilkan Pasal 169 ayat 1 huruf c UU Ketenagakerjaan ke MK, lantaran gugatan PHK-nya ditolak PHI Jakarta. Alasan ditolaknya gugatan PHK itu dikarenakan upah yang terlambat sudah dibayar perusahaan sejak persoalan ini diadukan ke Sudinakertrans pada Desember 2010.

Andriyani sendiri merupakan karyawan swasta yang pernah bekerja di PT.Megahbuana Citramasindo (PJTKI) sejak 2 Januari 1998 sebagai staf pengadaan tenaga kerja. Namun, sejak bulan Juni 2009 hingga November 2010 pembayaran upahnya sering mengalami keterlambatan.

Sejak perusahaan membayar upahnya itu sejak telat membayar selama tiga bulan berturut-turut, haknya mengajukan PHK menjadi hilang. Hal ini mengakibatkan hubungan kerja menjadi tidak harmonis.

Menurut pemohon, pasal itu dapat sengaja disalahgunakan perusahaan agar pekerja/ buruhnya mengundurkan diri karena tidak mampu bertahan jika diberikan upah yang tidak tepat waktu.

Untuk itu, pemohon meminta agar Pasal 169 ayat 1 huruf c UU Ketenagakerjaan sepanjang frasa “tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih” bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (adi)

***************************************************************

Berikut ini dilampirkan Ringkasan Perkara, Risalah Sidang dan Putusan Sidang Perkara Andriyani (Perkara No.58/PUU-IX/2011)
• RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
• RISALAH SIDANG
• PUTUSAN SIDANG

Yo kita support Andriyani untuk mendapatkan keadilan, lewat perjuangannya yang panjang dan gigih akhirnya buruh/pekerja dapat kepastian hukum dari MK.
Salam.

Sumber Berita : Vivanews
Sumber Arsip : Mahkamah Konstitusi
Sumber Gambar : Ipabionline


Jabatan Terlarang Bagi Tenaga Kerja Asing

27 Mei 2012

Ternyata ada 19 jabatan yang dinyatakan terlarang bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

Ilustrasi : Tenaga Kerja Multi Etnic

Jika merujuk kepada Kepmenaker Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, maka dalam peraturan tsb ada 19 posisi yang dinyatakan dilarang diduduki TKA yaitu:

1. Direktur Personalia (Personnel Director) kode ISCO 1210
2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager) kode ISCO 1232
3. Manajer Peronalia (HR Manager) kode ISCO 1232
4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor) kode ISCO 1232
5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor) kode ISCO 1232
6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor) kode ISCO 1232
7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor) kode ISCO 1232
8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator) kode ISCO 4190
9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer) kode ISCO 1210
10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist) kode ISCO 2412
11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist) kode ISCO 2412
12. Penasehat Karir (Career Advisor) kode ISCO 2412
13. Penasehat tenaga Kerja (Job Advisor) kode ISCO 2412
14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling) kode ISCO 2412
15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator) kode ISCO 2412
16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator) kode ISCO 4190
17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer) kode ISCO 2412
18. Analis Jabatan Job Analyst kode ISCO 2412
19. Penyelenggara Keselamatan Kerja (Occupational Safety Specialist) kode ISCO 2412

Catatan:
Kode ISCO (International Standard Classification of Occupations)

MANA YANG LEBIH BAIK BAGI KARYAWAN?

Bagi karyawan/buruh mau tenaga kerja asing atau tenaga kerja lokal sebenarnya tidak jadi persoalan sepanjang mereka bekerja secara profesional dan concern terhadap kesejahteraan pekerjanya.
Mungkin maksud pemerintah benar yakni untuk melindungi pekerja/buruh lokal dari kebijakan-kebijakan yang bermuatan “lain”, serta mengeliminir “perilaku menjajah”.
Namun Perlu diingat bahwa saat ini banyak tenaga lokal yang menduduki jabatan tsb,
ber-buat lebih jelek dari tenaga kerja asing, tidak mengenal bangsanya sendiri, yang seenaknya menjajah, mengeksploitasi, sadis, dan membuat kebijakan-kebijakan yang mengesampingkan norma, etika dan aspirasi.
Sebagai contoh:
Banyak Manajer Personalia lokal yang menolak dan menentang keberadaan serikat pekerja-serikat buruh di perusahaanya, dan saya yakin bahwa jika manager personalia-nya adalah tenaga kerja asing semisal dari Eropa, tentu mereka akan sangat faham tentang kebebasan berorganisasi dan berserikat di perusahaan.
Jadi, sebenarnya peraturan bidang ketenagakerjaan-nya lah yang harus ditegaskan dan di tegakan, bukan tenaga asing atau tidak asingnya.
Begitulah kira-kira, atau mungkinkah ini petanda kebangkitan semangat nasionalisme pak menteri?

Peraturan dalam Posting Ini:
Kepmenaker No.40 Tahun 2012 Ttg Jabatan Yang Dilarang Diduduki Tenaga Asing

Gambar Ilustrasi:
footage.shutterstock


Demo Upah Buruh: Demi Se-kilo Beras Buruh Harus Nunggu 3 Hari

11 Februari 2012

Inilah saat yang tepat untuk melakukan perubahan besar itu.

Perjuangan untuk meningkatkan (menyesuaikan) derajat hidup buruh memerlukan berbagai upaya dan terobosan, pergerakan buruh di Bekasi dan Tanggerang yang telah memlokir beberapa ruas jalan termasuk jalan tol harus segera diikuti oleh buruh-buruh dari kota lain yang ada di seluruh Indonesia, harus lebih massiv dan spektakuler bahkan harus lebih “anarkis” (baca :mengganggu stabilitas nasional).

Mengapa demikian?

Aksi penutupan jalan tol oleh para buruh bahkan yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin dalam Konferensi Pers di Cikini Jakarta Pusat Minggu 4/2/2012 (news okezone), dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak orang lain (pelanggaran HAM), dan dicerca banyak orang, baru sekedar “menarik perhatian” presiden. Sekali lagi, hanya sekedar “Menarik Perhatian”, tidak lebih dari itu.
Baru ketahuan bahwa presiden yang kita pilih dahulu itu, selama menjabat memang nyata-nyata tidak pernah memperdulikan buruh, yang ada dibenaknya barangkali hanya investor, investor dan investor serta investor.
Untuk sekedar menuntut upah yang wajar guna menutupi kebutuhan hidup sehari-hari yang makin serba mahal dan serba naik ternyata banyak menciptakan ‘lawan-lawan baru” bagi buruh, selain pengusaha yang kemaruk dan pemerintah yang ndablek, TNI dan POLRI kini telah terang terangan menjadi “lawan” buruh. Simak saja Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris (cerminan Institusi TNI) yang meminta kepada anggota TNI untuk masang badan, memukul mundur aksi buruh serta bersedia mewakafkan dirinya demi kepentingan pengusaha menunjukkan hal tersebut. baca di Media Indonesia dan Detik News.

AKSI BURUH SEBAGAI RUTINISME RITUAL

Penetapan SK Gubernur terkait UMK setiap tanggal 20 Nopember seolah menjadi gong petanda perang bagi buruh dan pengusaha.
Desember, Januari, Februari dan Maret adalah masa konflik antara buruh dan pengusaha terkait penetapan upah, bahkan tak jarang berakhir di bulan April, gejolak pada bulan-bulan ini sering menimbulkan ketidaknyamanan kondisi dan suasana kerja bagi buruh dan pengusaha.
Kondisi akan mulai mereda pada bulan April sampai dengan Agustus, bulan September dan Oktober buruh dan pengusaha kembali berancang-ancang untuk menanam benih konflik terutama di Dewan Pengupahan yang pada bulan-bulan itu melakukan kajian dan survey untuk menentukan upah tahun berikutnya.
Kondisi seperti ini berlangsung setiap tahun, begitu dan begitu terus seolah tidak ada akhirnya, penetapan UMK ini seolah menjadi sumber perseteruan abadi antara buruh dan pengusaha dari tahun ke tahun.

PENETAPAN UMK SEBAGAI SUMBER KONFLIK

Penetapan upah buruh melalui prosedur penetapan UMK diyakini telah gagal mengakomodir cita-cita buruh yakni mendapatkan upah layak (banyak yang salah arti tentang layaknya upah buruh) Pada kenyataannya proses penetapan dengan cara ini justru makin menimbulkan kesenjangan upah antara kelompok masyarakat kelas buruh dengan masyarakat kelas lainnya.
Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan gejokak social di kalangan masyarakat, buruh menjadi kasta paling bawah dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. “Cuihh… buruh, paling juga gajinya berapa??..
Selama ini, buruh menilai bahwa proses peng-kotak-kotak-an upah, melalui prosedur penetapan UMK , adalah sebuah penghinaan terhadap buruh. Untuk kebutuhan perut buruh saja, seorang buruh dipatok oleh permen No.17 Tahun 2005, dan hebatnya lagi patokan itulah yang dijadikan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh.

Komponen Makanan menurut Permen No 17 Tahun 2005

Jika kita melihat data diatas, kebutuhan beras bagi buruh hanya dipatok 10 kg per bulan, kalau dihitung perhari maka upah buruh hanya dijatah untuk membeli 0.33 kg atau 3.3 ons beras itupun dengan beras kualitas sedang , artinya untuk menanak nasi sebanyak 1 Kg, seorang buruh harus menunggu bekerja selama 3 hari. Apakah cukup?? apakah itu yang dinamakan layak?? nasi/beras yang notabene adalah kebutuhan pokok dipatok segitu apalagi yang lainnya!

Sudah saatnya system pengupahan direformasi, kalau tidak didesak (dengan cara yang lebih spektakuler) oleh buruh, maka siapa lagi yang peduli??

Yu.. mari…


Kugadai Nasibku Demi Nyai

3 Februari 2012

Menggadaikan Nasib!
Sebuah Tulisan Daur Ulang yang (masih) Up to Date

Tidak ada yang salah dari budaya menggadaikan barang, disaat kondisi keuangan minim, disaat kebutuhan mendesak, maka jalan yang paling praktis adalah memberdayakan apa yang dimiliki untuk segera menjadi uang guna menutupi kebutuhan mendesak tersebut. Ya, dari pada ngutang! Atau daripada mencuri!
Budaya manggadaikan barang berharga sepertinya sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia , tidak semata mata ada kantor pegadaian kalo peminatnya tidak ada. Budaya menggadaikan barang sudah ada sejak jaman ‘doeloe” , Cuma namanya saja sekarang yang jadi beda. Kata ‘menggadaikan’ oleh sebagian orang telah diubah menjadi “menyekolahkan” .

Suatu saat saya bertandang kerumah teman, ketika melihat rak tivi yang kosong saya bertanya : “dikemanain tivi, euy?” teman tersebut menjawab sambil nyengir: ” disekolahin!”
Kata sebagian orang istilah “digadaikan” dianggap aib, alias gengsi, maka istilah “disekolahkan” menjadi alternatif untuk mengurangi rasa malu dan menjaga gengsi, apalagi jika kebiasaan menggadaikan barang terdengar oleh mertua, bisa gawat tuh, jangan jangan istri sendiri …. “digadaikan, heuu..?!!”.

Tulisan ini tidak akan panjang lebar membahas ‘menggadaikan” alias ”menyekolahkan”, tapi kita akan membahas apa yang kita dapat dari budaya ‘menggadaikan” pada perilaku buruh.
Disaat barang digadaikan, idealnya semangat kerja makin gigih, makin rajin, makin bersemangat untuk mendapat uang agar harta benda yang kita gadaikan segera bisa kita tebus, jika tidak bisa kita tebus maka tak harta benda kita itu, akan segera berpindah tangan menjadi milik pegadaian dan kemudian oleh pegadaian harta benda kita itu segera dilelang kepada pihak lain.

Sikap Buruh Dengan Analogi Pegadaian

Sistematika pegadaian seharusnya menjadi sebuah pola sikap yang dipakai buruh dalam event-event penting semisal pemilu, pilkada, pemilihan pimpinan ketua umum Serikat Pekerja, ataupun dalam penentuan-penetuan kebijakan dengan skala kecil tingkat perusahaan
Jika kita menggadaikan sesuatu, maka sekuat mungkin kita berupaya untuk menebusnya
Jika kita umpamakan nasib buruh sebagai harta benda yang kita miliki, dan para pemimpin (Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, dll) kita umpamakan sebagai pegadaian, maka kaos gratis, sembako gratis, janji pengobatan gratis, janji sekolah gratis, janji sembako murah, janji buruh sejahtera dan janji janji manis lainnya, maka itu kita ibaratkan sebagai uang gadai.

A. Menggadaikan Nasib ke Politisi
Jangan salah, nasib buruh adalah harta benda yang sangat berharga dan sangat dinanti nanti atau diminati oleh para penebus di pegadaian, bahkan saking berharganya para penebus tersebut rela memberikan DP bermilyar-milyar untuk segera memiliki “barang” tebusannya! Nah loo.. lalu siapakah yang kita ibaratkan sebagai para penebus itu? Tak lain dan tak bukan mereka adalah para pengusaha, para investor, para pemilik modal dan kaum kapitalis, dan lain sebagainya
Apakah anda tahu kalau selama ini kandidat calon pemimpin daerah maupun pemimpin pusat tidak pernah mau menandatangani kontrak politik dengan buruh? tau apa sebabnya? Sebabnya adalah karena kepada mereka para cukong telah rela memberikan harga tebusan yang fantastis untuk menjadi pemenang lelang atas harta berharga milik buruh yakni “nasib dan kebijakan kebijakan buruh”
Nasib buruh gampang sekali digadaikan, bahkan oleh buruh itu sendiri, hanya dengan sebuah ikat kepala, selembar kaos, sembako gratis, angpau tipis, apesnya lagi banyak yang hanya mendapat uang gadai berupa janji janji manis yang diberikan oleh orang yang tidak pernah dikenal, bahkan ada pula yang hanya menyerahkannya begitu saja nasibnya karena saking fanatik-nya kepada pemimpin/calon pemimpin tsb.
Sadarkah? Sadarkah bahwa nasib buruh telah digadaikan? Sadarkah bahwa nasib buruh juga pernah digadaikan dalam pemilu atau dalam pilkada yang lalu-lalu ? Pasti tak pernah sadar! Karena tidak pernah mau tau, atau memang sudah “n’dablek untuk tidak pernah sadar’
Tahukah anda bahwa munculnya peraturan peraturan yang menyesakkan buruh adalah ulah pimpinan yang kita pilih dahulu, yang telah “melelang” nasib buruh kepada kaum kapitalis? Mengapa mereka melelangnya? Karena kaum buruh tidak pernah sadar dan tidak pernah mau “menebusnya” kembali.

B. Menggadaikan Nasib ke Pengusaha
Menggadaikan nasib ke pengusaha, Sadar tidak sadar, inilah pola gadai yang paling berbahaya menurut pandangan penulis. Anda mungkin tidak sadar ada fenomena bahwa disaat kondisi perekonomian yang kritis ini, dimana tuntutan buruh kepada pengusaha makin meningkat, maka salah satu cara untuk meredam gejolak tersebut banyak perusahaan yang memberikan kemudahan dan fasilitas untuk mencarikan berbagai macam pinjaman finansial “lunak” tanpa tulang bahkan tanpa agunan, termasuk mempersilahkan masuk para “rentenir” , pemilik showroom kendaraan bermotor, bandar alat elektonik, bahkan bandar sembako diundang untuk join dalam rangka MEM-BERDAYA-KAN buruh, alangkah mulianya jika memang tujunnya seperti itu.! dimana jaman dulu hal-hal seperti tersebut menjadi barang tabu saat perusahaan sedang jaya dan berlimpah uang.
Perusahaan akan sangat diuntungkan dengan pola seperti ini, tak perlu menaikan lagi taraf kesejahteraan buruh, toh buruh bisa pinjam uang sebesar-besarnya kepada bank rekanan ataupun lainnya, tak perlu memikul tanggungan ke bank, karena toh jika buruh di PHK maka hanguslah utangnya (ada asuransi), tak perlu naik jemputan karena toh buruh sudah kredit kendaraan sendiri, tak perlu memberikan doorprize alat elektronik saat hari raya karena toh buruh sudah punya hasil nyicil, tak perlu pusing menaikan plafon berobat ke rumah sakit karena toh sisa plafon bisa diangsur bertahun tahun dengan diberikan pinjaman oleh bank dan koperasi, tak perlu memberikan bonus kepada para manager dan direktur karena toh mereka sudah diberi fee/komisi oleh bank dan loan distributor, dan mitra-mitra0nya… pokoknya Mantaaap deh!
Tapi apa untungnya bagi buruh?

Terjerat utang akibat gadai


Untungnya.. yaa… hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan saat itu! Buruh makin dililit dan dijerat dengan hutang, sedangkan semua tahu bahwa, Jarang sekali diantara buruh yang punya utang semangat kerjanya jadi tinggi, yang ada hanya semangat mengatur tenaga dan siasat agar bisa lembur beratus ratus jam, dengan kualitas kerja yang diabaikan, pada akhirnya pepatah lah yang berlaku “pemberi utang adalah raja, dan pengutang adalah budak”, lalu apa yang bisa dilakukan jika raja sudah berbuat seenaknya? hahh… betul tidak ini teh? (Aa G mode On)
Pinjaman lunak, kemudahan berbagai pinjaman, kredit sembako, kredit motor, alat elektronik dan lain-lain, Itulah uang gadai yang diberikan pengusaha kepada kepada buruh!
Apa jadinya jika kita sudah terlilit utang, terjerat rentenir dll, yang ada hanyalah rasa takut untuk melawan berbagai kebijakan buruh yang mencelakakan.
Solidaritas, rasa kesetaraan, kesetiakawanan, dan keinginan untuk merubah nasib, adalah hal yang naif.

Ambil Hikmahnya
Belajar dari pola menggadaikan “nasib”, maka marilah kita berancang ancang untuk segera menghimpun kekuatan dan pikiran, agar kita tidak terjerumus kedalam pola pegadaian seperti yang dipaparkan tadi. namun jika sudah terlanjur “menggadaikan”, maka kita harus bisa segera menebusnya kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Apakah itu? “Kesejahteraan buruh” yang merupakan inti dari permasalahan nasib buruh.
Di hari hari kedepan marilah kita berupaya untuk meminta “uang gadai” yang setimpal dengan harta yang kita miliki berupa realisasi dari apa yang seharusnya kita dapat sebagai seorang buruh/pekerja.
Dalam hal politik dan memilih partai, buka pola pikir kita bahwa, kaos tipis, sembako gratis, angpau tipis,dll hanyalah setimpal dengan energi untuk mengangkat kertas suara, hanya sebagai upah untuk mengangkat ballpoint dalam mencontreng atau mencoblos, namun tidak akan pernah setimpal dengan kesengsaraan buruh lima tahun kemudian, yang tak pernah sebanding dengan kenyamanan atas jabatan yang mereka emban dengan berbagai pasilitas yang menggiurkan.
Dihari kedepan gadaikan nasib hanya dengan harga yang setimpal…
dan hanya demi nyai…()

Gambar Ilustrasi milik : Cyberangjalan trims ya…


Outsourcing versi MasJum

22 Januari 2012

(Ringkasan obrolan penulis dengan Mas Jum, aktivis buruh lokal Bandung)

Mbuh, apa yang mendorong Ibu Megawati Presiden kita, saat men-sah-kan UU No.13 Tahun 2003 silam, padahal menurutku saat itu UU tersebut adalah “neraka” bagi buruh. Dibalik slogannya sebagai ksatria pembela ‘wong cilik’ dan pembela kaum yang tertindas, ternyata justru menjerumuskan ‘wong cilik’ tersebut.
Banyak pasal dalam UU tersebut yang menjadikan ‘wong cilik’ ini semakin menjadi ‘wong cuuiiilllik tenan’ bahkan mendegradasi penghargaan sebagaimana layaknya terhadap “wong” (manusia).
Sebut saja pasal-pasal yang melegalisasi perbudakan (pasal 64), mempekerjakan anak-anak (pasal 69), Cuti Haid (Pasal 81), degradasi nilai fasilitas kesejahteraan (pasal 100), degradasi nilai pesangon (pasal 156) dll.

Perbudakan = Outsourching

Perbudakan (menurut Wikipedia Bahasa Indonesia) adalah sebuah kondisi di mana terjadi pengontrolan terhadap seseorang (disebut budak) oleh orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual.
(Masih menurut Wikipedia) Para budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tiada punya hak asasi manusia. “Slave” berasal dari perkataan slav, yang merujuk kepada bangsa Slavia di Eropa Timur, yang masyarakatnya mayoritas adalah budak.
Dimasa lalu, selain dipersembahkan kepada raja atau pemimpinnya, budak dijadikan komoditas jual beli atau barter. Para pemilik budak atau cukong budak adalah mereka-mereka dari kaum yang memenangkan peperangan yang menjadikan tawanan perangnya sebagai budak, boleh dibilang “stok” akan berlimpah saat satu kaum memenangkan perang, dan sebaliknya saat peperangan kalah ‘stok’ pun berkurang.
Namun peperangan tidaklah selamanya berlangsung, Untuk memenuhi ‘stok’ budak para cukong budak ini berburu ke kantong-kantong masyarakat yang mayoritas hidup miskin, mereka menipu, membohongi, menjerat korban dengan hutang yang tak mungkin terbayar, membelinya, membawanya dengan jalan paksa dan sebagainya.
Di masa lalu, para budak diperlakukan kejam, budak hanya diberi makan dan fasilitas hanya untuk mempertahankan hidupnya sendiri, sekali melanggar titah majikan atau berbuat kesalahan, maka budak ini akan ditendang keluar dan dikembalikan ke pemiliknya, jika budak sakit-sakitan tak segan budak tersebut untuk dibunuh dan dibuang jauh-jauh, karena tuannya (cukongnya) pun tak sudi menerima kembali budak yang sakit-sakitan.
Di masa lalu wajar saja perbudakan merebak, karena barangkali raja-nya tidak pernah mengangkat MENKUMHAM (Menteri Hukum dan HAM), tidak ada Komraj HAM (Komisi Kerajaan HAM), tidak ada Pemerhati HAM (Human Right Watch) dan tidak ada LSM-LSM yang mencari uang atas nama HAM.

Illustrasi: Dijual Murah

Dijaman saiki, agen-agen budak merebak dimana-mana, budak jaman sekarang bukanlah dipersembahkan untuk raja atau presiden, tapi dijual ke juragan-juragan pemilik perusahaan, agen atau cukong setiap hari merekrut ratusan budak, mencari ke kampung-kampung dan sudut-sudut kota, beraksi menjelang kelulusan dan wisuda anak sekolah dengan bursa kerjanya, membuat iklan di tivi, Koran dan radio, menawarkan pekerjaan layaknya pemilik perusahaan.
Dijaman saiki setiap bulan agen budak (perusahaan perbudakan) meng-interview ribuan budak, mengelompokan serta menyimpannya dilemari-lemari cabinet dengan tak lupa membubuhkan ‘price list’ dan barcode, si A layak dijual ke juragan minyak, si B layak dijual ke raja tekstil, si C layak dijual sebagai waitress di Warung Kopi, si D layak dipajang sebagai Bulldog dan seterusnya.
Dijaman saiki, dengan legalisasi pemerintah, pengusaha leluasa memilih budak di agen-agen perbudakan, mencari yang paling murah upahnya, yang paling semangat bekerjanya, tidak sakit-sakitan, yang tampan, yang cantik, jarang hamil, tidak pernah menuntutupah dsb, jika budak sudah kadung dipilih pun pengusaha tak segan untuk menendangnya keluar jika ternyata sang budak kondite-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sakit-sakitan, hamil, menuntut naik upah, berkelompok (berserikat), dll.
Dijaman saiki, Upah dan waktu kerja budak dipatok dan dikontrol oleh cukong (agen perbudakan), akibatnya banyak diantara para budak yang upahnya hanya bisa untuk makan sendiri serta bayar upeti kepada cukongnya, tanpa ada sisa untuk disetorkan kepada keluarga atau simbok di kampung, jika budak sakit si cukong dan si pengusaha saling lempar tanggung jawab, yang pada akhirnya dibiarkan begitu saja tanpa iba dan belas kasihan.
Dijaman saiki “Perbudakan” sudah tidak ada, yang ada adalah “Outsourcing”, Barangkali pembuat undang-undang sudah gengsi dan tabu mencantumkan kata “perbudakan’ dalam undang-undangnya, sama halnya istilah korupsi yang sudah diganti dengan “penyalahgunaan” dll. Namun pada hakikatnya praktek-praktek perbudakan secara kasat mata berlangsung dimana-mana, bakhan di-legal-kan atau di-sah-kan dengan peraturan perundangan seperti pada UU No.13 tahun 2003 tsb.
Dijaman saiki katanya presiden wis ngerti kabeh soal HAM, bahkan Menteri HAM pun diangkat, Pemerhati HAM sudah masuk ke pelosok pedesaan (HAM masuk desa), LSM-LSM ada disetiap sudut gang.
Balik lagi ke pengertian perbudakan menurut Wikipedia diatas, perbudakan adalah sebuah kondisi di mana terjadi pengontrolan terhadap seseorang oleh orang lain, yang berkaitan dengan buruh dan eksploitasi seksual, Jadi what the different between perbudakan dimasa lalu dan outsourching dijaman saiki?

OUTSOURCING = TIDAK MELINDUNGI

Puji syukur pada Tuhan YME, dijaman saiki Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bisa mengatakan bahwa sistem pekerja lepas “outsourcing” merupakan sistem yang sangat tidak memberikan perlindungan kepada pekerja terutama untuk kaum lemah, bahkan Mahfud MD ini berani bilang: “Untuk itu kami memutuskan melarang adanya sistem “outsourcing” untuk melindung masyarakat kecil dari kesemena-menaan pihak-pihak terkait,”.
Selain itu, kata dia, larangan adanya “outsourcing” ini adalah untuk tetap menjaga para pekerja dari perlakuan kurang manusiawi dan bisa diberikan hak-hak sebagaimana undang-undang yang ditetapkan.

Ilustrasi: Workers Isn't Slaves


Kulo yakin sekali Pak Mahfud MD ini pun ngertos (isi) UU No.13 tahun 2003 sejak dulu, tapi kenapa baru ngerespon ketidakberesan UU tsb saiki yo!?
MK membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012, namun aku mensinyalir dikabulkannya uji materiil Didik Suprijadi dkk, pekerja dari Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML), bermuatan listrik (karena yang mengajukan adalah buruh pencatat meteran listrik PLN) sebagaimana diketahui bahwa Menteri BUMN yang sekarang adalah Pimpinan tertinggi di PT PLN sebelumnya, yakni Pak Dahlan Iskan (takut nama baik pak DI kesetrum gitu lho?!!), koq, kebayang dipikiranku, nek sing ngajukan uji materiil itu adalah karyawan outsourcing di PT.Ecek-ecek yang udah belasan tahun terus dikontrak walaupun pekerjaanya itu-itu aja, dikabulkan opo ora yo?
Sejarah menunjukan bahwa sebelum tahun 2003, jutaan buruh yang dimotori serikat pekerja bergerak mulai dari daerah sampai ke Istana Negara, mengusung tema penolakan UU 13/2003, bahkan beberapa demonstrasi berakhir ricuh, salah satu tema yang diusung saat itu adalah menolak legalisasi outsourcing yang nyata-nyata dimuat dalam UU tersebut
Tapi, (dari pada tidak) kita patut berikan apresiasi buat Pak Mahfud MD dkk di MK ini, selain gebrakan politik, ternyata Pak Mahfud MD ini, concern juga pada kesejahteraan serta kelangsungan hidup mayoritas penduduk Indonesia (buruh).
Saiki tinggal nunggu follow up putusan MK tersebut dari Menakertrans Cak Imin (Muhaimin Iskandar), apakah surat edaran atau keputusan atau peraturan yang dikeluarkannya sebagai pengejawantahan dari penghapusan outsoucing, atau malah makin menyelubungkan praktek perbudakan.
Saya sih pesimis, masalahe yang punya dan yang mem-backing perusahaan outsourcing, mayoritas bukan ‘wong cilik’ sekelas AAL yang nyuri sandal jepit, ato Mas Kasno yang tukang Bakso ning prapatan kuwi, tapi para petinggi institusi keamanan, petinggi partai, pejabat pemerintah dan sodara-sodara-nya, dan bahkan ada pemilik agen outsourcing sekaligus pemilik perusahaan itu sendiri (walaupun terselubung), jadi selain bisa jual barang produk perusahaanya dia juga bisa menjual pekerjanya.
Nah, nek wis koyo ngono berbenturan dengan orang-orang seperti itu lagi, mana berani Cak Imin menertibkan perbudakan (outsourcing) yang menjadi tugas institusinya.
Siap-siap aja tukang peti dan tukang es mendapat proyek dari MK dan Menakertrans…
Ngono mas!

(penulis menutup obrolan sambil nyruput kopi…)
Ooooo…gitu ya Mas? Mantaaap…

Korelasi Sumber Berita:
Republika
Tribun News
Sumber Gambar Ilustrasi:
The Man From The Past
presstv.ir


(Not) HOPE 2012

29 Desember 2011

HARAPAN TAHUN 2012

Tahun 2011,
Seperti tahun-tahun sebelumnya,
Kami harus berjuang sendiri,
Mempertahankan hak, melawan penderitaan dan ketidakadilan.

Tahun 2011,
Presiden, DPR, Gubernur, Bupati, Walikota,
Menaker, bahkan Disnaker, tidak mengenal kata “buruh” dalam kesehariannya.
Mereka hanya mengenal istilah “pengusaha”.

Tahun 2011,
Barangkali inilah penyebabnya,
Kepada mereka,
Buruh hanya memberikan upeti berupa seonggok amanah dan kepercayaan, sedangkan
Pengusaha memberikan fee, komisi, gratifikasi, travel cheque, dan share.

Tahun 2012,
Seperti tahun kemarin, kami takan berikan upeti apapun,
Seperti tahun kemarin, investor dan pemilik modal antri menunggu lobby,

Tahun 2012,
Menurut para peramal,
(dementia syndrome)… adalah penyakit yg bakal nge-trend di Indonesia
Jadi sepertinya,…………Lupa…….. lagi

Tahun 2012,
Kami harus berjuang sendiri,…lagi.
Melupakan cita-cita tentang upah layak… lagi,
Merasakan siksaan majikan …. Lagi,
Dan…. Tak punya harapan ….lagi.

“Selamat Tahun Baru 2012”


%d blogger menyukai ini: