31 Penyakit Akibat Hubungan Kerja

5 Desember 2011

Simbol-simbol peringatan


Merujuk pada Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit akibat Hubungan Kerja, maka setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapat jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir

Batas pengajuan klaim bahwa tenaga kerja positif mengidap penyakit akibat hubungan kerja adalah 3 tahun sejak tenaga kerja tersebut mengakhiri hubungan kerjanya, dengan dilampiri hasil diagnosis dokter yang merawatnya.

Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja

Berikut ini adalah 31 jenis penyakit akibat hubungan kerja:

1. Pneumokoniosis yang disebabkan debu mineral pembentuk jaringan parut (silicosis, antrakosilikosis, asbestosis) dan silikotuberkolosis yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian.
2. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras.
3. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, henep dan sisal (bissinosis).
4. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan.
5. Alveolitis allergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik.
6. Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaannya yang beracun.
7. Penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaannya yang beracun
8. Penyakit yang disebabkan fosfor atau persenyawaannya yang beracun.
9. Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun.
10. Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaan-nya yang beracun.
11. Penyakit yang disebabkan olehr arsen atau persenyawaan-nya yang beracun.
12. Penyakit yang disebabkan oleh raksa atau persenyawaan-nya yang beracun.
13. Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaan-nya yang beracun.
14. Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaan-nya yang beracun.
15. Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida beracun.
16. Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun.
17. Penyakit yang disebabkan oleh benzena atau homolognya yang beracun.
18. Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzene atau homolognya yang beracun.
19. Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya.
20. Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol atau keton.
21. Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogensianida, hydrogen sulfida, atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel.
22. Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan.
23. Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi.
24. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang berkenaan lebih.
25. Penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektro magnetik dan radiasi yang mengion.
26. Penyakit kulit (dermatosis) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi atau biologik.
27. Kanker kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasena atau persenyawaan, produk atau residu dari zat tersebut.
28. Kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes.
29. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko kontaminasi khusus.
30. Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau radiasi atau kelembaban udara tinggi.
31. Penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya termasuk bahan obat

Tatacara pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja akibat penyakit hubungan kerja, silahkan hubungi kantor Jamsostek terdekat.

Sumber Rujukan:
Keppres No.22 Tahun 1993 (Download)
Jamsostek

Iklan

Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek dan Tata Cara Pengajuan Klaim JHT

13 Juni 2011

Program Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa
kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.

Program Jaminan Hari Tua

Definisi
Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Iuran Program Jaminan Hari Tua:
Ditanggung Perusahaan = 3,7%
Ditanggung Tenaga Kerja = 2%

Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.
Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan
hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:
Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia,atau cacat total tetap
Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan
Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

Tata Cara Pengajuan Jaminan

1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan:

a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli
b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)
c.Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial
d. Surat pernyataan belum bekerja di atas materai secukupnya
e. Kartu Keluarga (KK)

2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter

3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan:

a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
b. Photocopy Paspor
c. Photocopy VISA

4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri:

a.Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
b. Photocopy Kartu keluarga

5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan:

a.Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan
b. Surat pernyataan belum bekerja lagi
c. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI

Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut PT Jamsostek (Persero) melakukan pembayaran JHT

sumber : http://www.jamsostek.co.id


Kedudukan Pekerja Jika Terjadi Perubahan Status Perusahaan

17 April 2011

Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) dan (3) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pada prinsipnya Perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh tidak berakhir karena beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan adanya penjualan perusahaan.
Artinya, hubungan kerja antar pengusaha dengan karyawan, tetap berlanjut sampai diakhirinya hubungan kerja tersebut tanpa terpengaruh oleh adanya peralihan atau perubahan kepemilikan atas perusahaan.
Dengan terjadinya peralihan perusahaan (take over melalui jual beli saham/aset), maka segala sesuatu yang menyangkut penyelesaian peralihan tersebut, diselesaikan berdasarkan klausal dalam perjanjian jual beli (saham/aset) dimaksud.
Apabila dalam perjanjian jual beli perusahaan dimaksud tidak terdapat klausal atau tidak diperjanjikan hal-hal yang menyangkut penyelesaian peralihan tersebut, termasuk penyelesaian status dan hak-hak/kewajiban terhadap karyawan, maka pada saat terjadinya pengakhiran hubungan kerja, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan karyawan menjadi tanggung jawab pengusaha baru.
Jika dalam perjanjian pengalihan perusahaan tidak diatur dan tidak diperjanjikan mengenai status hubungan kerja maka apabila karyawan akan di PHK, perhitungan masa kerjanya diperhitungkan sejak dimulainya hubungan kerja di perusahaan dimaksud dan hak-haknya berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, yang kesemuanya menjadi tanggung jawab pengusaha baru.   
Jika terjadi pemutusan hubungan akibat perubahan status kepemilikan sebagai dampak adanya jualbeli ini maka sesuai dengan pasal 163 UU No 13 tahun 2003 kepada karyawan diberikan pesangon dengan perhitungan sbb:
1.Jika pekerja diPHK karena perusahaan tidak mau menerima/menolak mempekerjakan kembali karyawan tsb, maka perhitungan pesangonya adalah 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja (pasal 156 ayat 3) dan uang penggantian hak (pasal 156 ayat 4).
2. Sebaliknya, jika pekerja di PHK karena pekerjanya menolak melanjutkan hubungan kerja, perhitungan pesangonnya menjadi 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja (pasal 156 ayat 3) dan uang penggantian hak (pasal 156 ayat 4).


Cara Menghitung Pesangon

11 April 2011

Uang Pesangon diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dikelompokan kedalam beberapa penyebab yakni:
1. PHK karena kemauan sendiri (mengundurkan diri)
2. PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat (melakukan tindak pidana/perdata)
3. PHK karena pengusaha melakukan kesalahan berat (melakukan tindak pidana/perdata)
4. PHK karena Force Majeour
5. PHK karena Perusahaan melakukan effisiensi
6. PHK karena Perusahaan pailit
7. PHK karena pekerja ditahan pihak berwajib
8. PHK karena pekerja meninggal dunia
9. PHK karena pekerja memasuki masa pensiun
10. PHK karena pekerja sakit berkepanjangan.
11. PHK karena pekerja melanggar peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
12. PHK karena perusahaan melakukan merger, perubahan status, pergantian kepemilikan dll tetapi pekerja menolak dipekerjakan kembali.
13. PHK karena perusahaan melakukan merger, perubahan status, pergantian kepemilikan dll tetapi pengusaha menolak/ tidak bersedia mempekerjakan kembali.

Dasar perhitungan uang pesangon yang digunakan dalam tulisan ini adalah UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 dengan rincian sbb:

1. Tunjangan Pesangon (TP) dengan masa kerja sbb:

a. Kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
b. 1 s/d <2 tahun, 2 bulan upah;
c. 2 s/d ❤ tahun, 3 bulan upah;
d. 3 s/d <4 tahun, 4 bulan upah;
e. 4 s/d <5 tahun, 5 bulan upah;
f. 5 s/d <6 tahun, 6 bulan upah;
g. 6 s/d <7 tahun, 7 bulan upah;
h. 7 s/d <8 tahun, 8 bulan upah;
i. Lebih dari 8 tahun, 9 bulan upah.

2. Tunjangan Masa Kerja (TMK) ditetapkan sebagai berikut:

a. 3 s/d <6 tahun, 2 bulan upah;
b. 6 s/d <9 tahun, 3 bulan upah;
c. 9 s/d <12 tahun, 4 bulan upah;
d. 12 s/d <15 tahun, 5 bulan upah;
e. 15 s/d <18 tahun, 6 bulan upah;
f. 18 s/d <21 tahun, 7 bulan upah;
g. 21 s/d <24 tahun, 8 bulan upah;
h. Lebih dari 24 tahun 10 bulan upah.

3. Tunjangan Penggantian Hak (TPH) meliputi:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Besar kecilnya jumlah uang pesangon dipengaruhi oleh masa kerja serta besarnya upah.
Uang pesangon ini terdiri dari 3 komponen yakni:

• Tunjangan Pesangon (TP) (pasal 156 ayat 2),
• Tunjangan Masa Kerja (TMK) (pasal 156 ayat 3), dan
• Tunjangan Penggantian Hak (TPH) (pasal 156 ayat 4).

Untuk lebih memudahkan, kita gunakan contoh kasusnya:

Saat di PHK data Mr James adalah sbb;

• Upahnya = Gaji pokok (GP) Rp. 1.500.000,- + Tunjangan Tetap (TT) = Rp. 500.000,- = Rp.2.000.000,-
• Sisa cuti yang belum diambil = 5 hari (gaji 1 hari = GP/25 = Rp. 60.000,)
• Masa kerja saat di PHK = 7 tahun lebih 5 bulan
• Mr. James melamar kerja di Medan
• Di Perusahaan Mr. James selalu memberi kebijakan uang pisah sebesar 1 bulan upah.

Berikut bagaimana cara mengitung uang pesangon berdasarkan jenis-jenis PHK dari contoh Mr James:

1. Menghitung pesangon PHK karena kemauan sendiri (mengubdurkan diri)

Setiap pekerja yang mengundurkan diri (atau yang termasuk kedalam kategori pengunduran diri) berhak mendapat uang pesangon sbb:

= Tunjangan penggantian hak + Uang pisah (kebijakan perusahaan)

Contoh untuk kasus Mr.James:
= sisa cuti + 15% dari 11 bulan upah + ongkos ke Medan + uang pisah
= (5 x 60.000) + (15% dari 22.000.000,-) + 300.000 + 2.000.000
= 300.000 + 3.300.000 + 300.000 + 2.000.000
= 5.900.000,-
Jadi jika Mr James di PHK karena kemauan sendiri ia berhak mendapat Rp. 5.900.000,-

2. Menghitung pesangon PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat (melanggar hukum)

Setiap pekerja yang melakukan kesalahan berat berhak mendapat pesangon sbb:

= Tunjangan penggantian hak + Uang pisah (kebijakan perusahaan)

Contoh untuk kasus Mr James:
= sama dengan kasus menggundurkan diri yakni Mr.james mendapat hak sebesar Rp.=5.900.000,-

3. Menghitung pesangon PHK karena pengusaha melakukan kesalahan berat (melanggar hukum)

Pekerja boleh mengajukan PHK jika perusahaan melakukan kesalahan berat diantaranya melakukan penganiayaan, melakukan kekerasan fisik, mengancam, menganiaya, tidak membayar upah selama 3 bulan lebih dll.
Setiap pekerja yang di PHK dengan alasan ini berhak mendapat pesangon sbb:

= (2 x Tunjangan Pesangon) + (Tunjangan Masa Kerja) + (Tunjangan Penggantian Hak)

Contoh untuk kasus Mr James:
= (2 x 8 bulan upah) + (3 bulan upah) + (sisa cuti + 15% dari 19 bulan upah + ongkos ke Medan + uang pisah)
= (16 x 2.000.000) + (3 x 2.000.000) + ((5 x 60.000) + (15% dari 38.000.000,-) + 300.000 + 2.000.000)
= 32.000.000 + 6.000.000 +(300.000 + 5.700.000 + 300.000 + 2.000.000)
= 38.000.000 + 8.300.000
= 46.300.000,-

4. Menghitung pesangon PHK karena Force Majeour

Jika PHK karena alasan kerugian berturut-turut selama 2 tahun/force majeor, maka rumus PHK nya adalah sbb:

= (Tunjangan Pesangon) + (Tunjangan Masa Kerja) + (Tunjangan Penggantian Hak)

Contoh untuk kasus Mr James:
= (8 bulan upah) + (3 bulan upah) + (sisa cuti + 15% dari 11 bulan upah + ongkos ke Medan + uang pisah)
= (8 x 2.000.000) + (3 x 2.000.000) + ((5 x 60.000) + (15% dari 22.000.000,-) + 300.000 + 2.000.000)
= 16.000.000 + 6.000.000 +(300.000 + 3.300.000 + 300.000 + 2.000.000)
= 22.000.000 + 5.900.000
= 27.900.000,-

5. Menghitung pesangon PHK karena Perusahaan melakukan effisiensi

Jika perusahaan melakukan perampingan atau effisiensi tenaga kerja maka yang di PHK berhak mendapat:

= (2 x Tunjangan Pesangon) + (Tunjangan Masa Kerja) + (Tunjangan Penggantian Hak)

Contoh untuk kasus Mr James:
= (2 x 8 bulan upah) + (3 bulan upah) + (sisa cuti + 15% dari 19 bulan upah + ongkos ke Medan + uang pisah)
= (16 x 2.000.000) + (3 x 2.000.000) + ((5 x 60.000) + (15% dari 38.000.000,-) + 300.000 + 2.000.000)
= 32.000.000 + 6.000.000 +(300.000 + 5.700.000 + 300.000 + 2.000.000)
= 38.000.000 + 8.300.000
= 46.300.000,-

6. Menghitung pesangon PHK karena Perusahaan pailit

Jika perusahaan mengalami pailit, rumus pesangonnya adalah sbb:

= (Tunjangan Pesangon) + (Tunjangan Masa Kerja) + (Tunjangan Penggantian Hak)

Contoh untuk kasus Mr James:
= (8 bulan upah) + (3 bulan upah) + (sisa cuti + 15% dari 11 bulan upah + ongkos ke Medan + uang pisah)
= (8 x 2.000.000) + (3 x 2.000.000) + ((5 x 60.000) + (15% dari 22.000.000,-) + 300.000 + 2.000.000)
= 16.000.000 + 6.000.000 +(300.000 + 3.300.000 + 300.000 + 2.000.000)
= 22.000.000 + 5.900.000
= 27.900.000,-

7. Menghitung pesangon PHK karena pekerja ditahan pihak berwajib

Perusahaan boleh melakukan PHK kepada pekerja yang ditahan pihak berwajib, jka telah melebihi masa 6 bulan dan keputusan pengadilan menyatakan ybs bersalah. Maka rumusnya adalah:

= (Tunjangan Masa Kerja) + (Tunjangan Penggantian Hak)

Contoh untuk kasus Mr James:
= (3 bulan upah) + (sisa cuti + 15% dari 11 bulan upah + ongkos ke Medan + uang pisah)
= (3 x 2.000.000) + ((5 x 60.000) + (15% dari 22.000.000,-) + 300.000 + 2.000.000)
= 6.000.000 +(300.000 + 3.300.000 + 300.000 + 2.000.000)
= 6.000.000 + 5.900.000
= 11.900.000,-

8. Menghitung pesangon PHK karena pekerja meninggal dunia

Jika pekerja meninggal dunia, perusahaan memberikan tunjangan PHK kepada ahli waris sbb:

= (2 x Tunjangan Pesangon) + (Tunjangan Masa Kerja) + (Tunjangan Penggantian Hak)

Contoh untuk kasus Mr James:
= (2 x 8 bulan upah) + (3 bulan upah) + (sisa cuti + 15% dari 19 bulan upah + ongkos ke Medan + uang pisah)
= (16 x 2.000.000) + (3 x 2.000.000) + ((5 x 60.000) + (15% dari 38.000.000,-) + 300.000 + 2.000.000)
= 32.000.000 + 6.000.000 +(300.000 + 5.700.000 + 300.000 + 2.000.000)
= 38.000.000 + 8.300.000
= 46.300.000,-

9. Menghitung pesangon PHK karena pekerja memasuki masa pensiun

Jika pekerja telah memasuki masa pensiun, sementara perusahaan tidak mengikutsertakan pekerja pada program pensiun atau jumlah dana pensiun lebih rendah dari ketentuan PHK maka, perusahaan wajib membayar uang pesangon dengan rumus:

= (2 x Tunjangan Pesangon) + (Tunjangan Masa Kerja) + (Tunjangan Penggantian Hak)

Contoh untuk kasus Mr James:
= (2 x 8 bulan upah) + (3 bulan upah) + (sisa cuti + 15% dari 19 bulan upah + ongkos ke Medan + uang pisah)
= (16 x 2.000.000) + (3 x 2.000.000) + ((5 x 60.000) + (15% dari 38.000.000,-) + 300.000 + 2.000.000)
= 32.000.000 + 6.000.000 +(300.000 + 5.700.000 + 300.000 + 2.000.000)
= 38.000.000 + 8.300.000
= 46.300.000,-

10. Menghitung pesangon PHK karena pekerja sakit berkepanjangan.

Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan atau mengalami cacat tetap dan telah melampaui 12 bulan, maka boleh mengajukan atau diajukan PHK dengan rumus sbb:

= (2 x Tunjangan Pesangon) + (Tunjangan Masa Kerja) + (Tunjangan Penggantian Hak)

Contoh untuk kasus Mr James:
= (2 x 8 bulan upah) + (3 bulan upah) + (sisa cuti + 15% dari 19 bulan upah + ongkos ke Medan + uang pisah)
= (16 x 2.000.000) + (3 x 2.000.000) + ((5 x 60.000) + (15% dari 38.000.000,-) + 300.000 + 2.000.000)
= 32.000.000 + 6.000.000 +(300.000 + 5.700.000 + 300.000 + 2.000.000)
= 38.000.000 + 8.300.000
= 46.300.000,-

11. Menghitung pesangon PHK karena pekerja melanggar peraturan perusahaan atau perjanjian kerja

Jika pekerja melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka perusahaan boleh mem PHK dengan rumus sbb:

= (Tunjangan Pesangon) + (Tunjangan Masa Kerja) + (Tunjangan Penggantian Hak)

Contoh untuk kasus Mr James:
= (8 bulan upah) + (3 bulan upah) + (sisa cuti + 15% dari 11 bulan upah + ongkos ke Medan + uang pisah)
= (8 x 2.000.000) + (3 x 2.000.000) + ((5 x 60.000) + (15% dari 22.000.000,-) + 300.000 + 2.000.000)
= 16.000.000 + 6.000.000 +(300.000 + 3.300.000 + 300.000 + 2.000.000)
= 22.000.000 + 5.900.000
= 27.900.000,-

12. Menghitung Pesangon PHK karena perusahaan melakukan merger, pergantian kepemilikan dll tetapi pekerja menolak dipekerjakan kembali.

Penghitungannya adalah sbb:

= (Tunjangan Pesangon) + (Tunjangan Masa Kerja) + (Tunjangan Penggantian Hak)

Contoh untuk kasus Mr James:
= (8 bulan upah) + (3 bulan upah) + (sisa cuti + 15% dari 11 bulan upah + ongkos ke Medan + uang pisah)
= (8 x 2.000.000) + (3 x 2.000.000) + ((5 x 60.000) + (15% dari 22.000.000,-) + 300.000 + 2.000.000)
= 16.000.000 + 6.000.000 +(300.000 + 3.300.000 + 300.000 + 2.000.000)
= 22.000.000 + 5.900.000
= 27.900.000,-

13. Menghitung Pesangon PHK karena perusahaan melakukan merger, pergantian kepemilikan dll tetapi pengusaha menolak/ tidak bersedia mempekerjakan kembali karyawan.

Maka pekerja yg di PHK dengan alasan ini berhak mendapat pesangon sbb:

= (2 x Tunjangan Pesangon) + (Tunjangan Masa Kerja) + (Tunjangan Penggantian Hak)

Contoh untuk kasus Mr James:
= (2 x 8 bulan upah) + (3 bulan upah) + (sisa cuti + 15% dari 19 bulan upah + ongkos ke Medan + uang pisah)
= (16 x 2.000.000) + (3 x 2.000.000) + ((5 x 60.000) + (15% dari 38.000.000,-) + 300.000 + 2.000.000)
= 32.000.000 + 6.000.000 +(300.000 + 5.700.000 + 300.000 + 2.000.000)
= 38.000.000 + 8.300.000
= 46.300.000,-

Catatan:
Kebijakan uang pisah dalam contoh diatas mungkin tidak berlaku/tidak ada di perusahaan lain.
Perhitungan upah per-hari untuk mengganti hak cuti yg belum diambil:
= Jumlah sisa cuti x GP x 1/25 untuk sistem 6 hari kerja, atau
= Jumlah sisa cuti x GP x 1/21 untuk sistem 5 hari kerja.
Mohon koreksi bila ada salah perhitungan…


Konsep Dasar Advokasi Ketenagakerjaan

23 Maret 2011

Definisi
Advokasi secara bahasa artinya yaitu sokongan pendampingan, anjuran, pembelaan.
Dalam ketenagakerjaan, advokasi adalah suatu kegiatan atau serangkaian tindakan yang berupa anjuran, pendampingan, pernyataan maupun pembelaan yang dilakukan terhadap pekerja/anggota atau organisasi terhadap suatu kondisi/permasalahan tertentu.

Jenis Advokasi:
Litigasi, yaitu segala bentuk advokasi dalam acara persidangan di pengadilan
Non Litigasi, yaitu segala bentuk advokasi di luar acara persidangan pengadilan

Fungsi Advokasi :
• Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
• Memberikan bantuan hukum secara langsung kepada anggota yang memerlukan dalam perselisihan hubungan industrial.
• Selaku kuasa/wakil dari pekerja atau anggota serikat pekerja di Lembaga Sengketa Hubungan Industrial
• Mengadakan penyuluhan dan pelatihan serta memberikan informasi di bidang hukum
• Mengawasi pelaksanaan peraturan dibidang ketenagakerjaan dan implementasinya dalam setiap kebijakan manajemen
• Menerima keluhan dan pengaduan anggota SP/pekerja dan menindaklanjutinya
• Memberikan saran-saran dan pendapat hukum/legal opinion terhadap organisasi

Ruang Lingkup Advokasi Ketenagakerjaan
• Perselisihan Hak
• Perselisihan Kepentingan
• Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
• Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Dasar Hukum Advokasi:
• Undang-Undang No.22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan : Pasal 1 poin c
• Undang-Undang No.12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta : Pasal 2
• Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
– Bab II Asas, Sifat dan Tujuan, pasal 4,Ayat (1) ,(2)
– Bab VI Hak dan Kewajiban Pasal 25,Ayat (1)
– Bab VI pasal 27
• Undang-Undang No.9 Tahun 1969 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang : Penjelasan Pasal 3 ayat (3)
• PP No.12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) : Pasal 38
• Kepmenaker No. Kep.15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan : Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin b
• Kepmenaker No. Kep-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan : Pasal 10 Ayat (1) dan (2)
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga- kerjaan :
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6)(17)(18)(22), Bab XI Hubungan Industrial bagian Kesatu Umum pasal 102 ayat (2) Pasal 103 dan Pasal 136 ayat (1)(2)
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial: Bab I pasal 1 ayat (1)(2)(3)(4)(5)&(7) , Pasal 87

Kualifikasi :
 Menguasai ilmu hukum (dasar)
 Menguasai hukum perburuhan
 Menguasai tehnik dan strategi, serta ketrampilan dasar advokasi
 Memiliki keberanian, kejujuran dan fighting spirit yang kuat
 Mampu mengendalikan emosi diri, klien, lawan dan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan
 Kreatif, ulet, dan tahan uji
 Memiliki kemampuan retorika
 Memiliki kemampuan diplomasi tinggi, inovatif, dan kemampuan berbicara di depan umum (public speaking)
 Memiliki independensi

Langkah Penanganan
1. Menerima laporan awal, Gunakan metode (5W + H): What (apa), When (kapan), Where (dimana), Who (siapa), Why (mengapa), dan How (bagaimana)
2. Mencari fakta/bukti dengan meminta dan kumpulkan bukti – bukti yang ada
3. Melakukan penelitian, meliputi: peraturan perundang – undangan, peraturan lainya (PP/PKB), kepustakaan/literature
4. Membuat catatan dan analisa sistematis, rinci,dan fokus
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait antara lain : dengan pengurus SP, dengan federasi/perangkat organisasi, dan pihak lain
6. Membuat perencanaan(strategi) yang mencakup : prosedur, implikasi/dampak, sasaran/tuntutan, konsekwensi & kemungkinan, investigasi, yurisprudensi dan negosiasi
7. Mewakili pekerja/anggota dengan mempersiapkan antara lain: surat kuasa dan seluruh bahan/bukti

Langkah Lanjutan
1. Langkah Litigasi
Tempuh prosedur sesuai UU No.2/2004 ttg PHI
2. Langkah Non Litigasi
• Bangun Aksi/Tekanan Publik
• Siapkan konsep alternatif
• Pengaruhi Pendapat Publik
• Pengaruhi Pembuat/Pelaksana Kebijakan

Sumber :
Materi Pelatihan Advokasi oleh Indonesian Labour Fund (ILF)
Download Dokumen ttg Konsep Dasar Advokasi


Tunjangan Pesangon, Masuk Program BPJS?

18 Februari 2011

KJI Usulkan Pesangon Masuk Program BPJS
Senin, 14 Februari 2011 , 20:11:00 WIB
Laporan: Feril Nawali

RMOL. Banyaknya sengketa ketenagakerjaan yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) mendorong Komunitas Jaminan Sosial Nasional Indonesia (KJI) mengusulkan pesangon masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Apalagi, dalam pengelolaan jaminan sosial, pesangon merupakan salah satu program yang tak bisa dikesampingkan.

“Jadi sebaiknya, program jaminan sosial yang dikelola BPJS ditambah lagi tiga program, yaitu jaminan perumahan, jaminan pesangon dan jaminan pendidikan,” kata Ketua Komunitas Jaminan Sosial Nasional Indonesia (KJI), Tjarda Muchtar, di Jakarta, Senin (14/2).

Seperti diketahui, pembahasan RUU BPJS yang dibahas di DPR masih berlangsung alot terkait pengaturan petunjuk pelaksanaannya. Padahal, UU SJSN ditandatangani Presiden pada 19 Oktober 2004 dan diisyaratkan dalam lima tahun atau pada 19 Oktober 2009 bisa diberlakukan oleh BPJS. UU SJSN sendiri memandatkan BPJS melaksanakan lima program jaminan sosial, meliputi, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

Namun, kata Tjarda yang juga bekas Direktur Operasi dan Pelayanan Jamsostek (Persero), berdasarkan pengalaman empiris selalu ada kebijakan tentang perumahan, pendidikan dan proses program pesangon. Karena itu, lanjut dia, KJI mengusulkan dalam Juklak BPJS nanti ditekankan perlunya iuran pasti bagi peserta, sehingga program pesangon dapat terwujud. Jika itu bisa dilakukan, kata dia, maka tambahan program itu bisa memperkuat program Jaminan Hari Tua (JHT).

Dia menyesalkan sejauh ini masih banyak pihak belum satu persepsi terkait pembahasan Juklak BPJS.

“Mestinya disepakati dulu yang mendasar bahwa BPJS merupakan BUMN dan melaksanakan prinsip nirlaba,” terangnya.

Dari situ, lanjut Tjarda, bisa dilanjutkan dengan pembahasan lebih detil lagi sehingga pembahasan Juklak BPJS tidak terus tertunda-tunda.

“Kita juga sesalkan jika pembahasannya menjadi deadlock, karena berarti kita membuang waktu terlalu lama melaksanakan amanat sebagai negara kesejahteraan,” kata bekas anggota DPR Komisi III itu. [ald]


Mayoritas Buruh, Takut PHK

13 Desember 2009


Sang Inspirator
Jam 05.30 WIB, Karman berjalan menyusuri gang sempit menuju jalan raya menuju tempat dimana ia dan teman-temanya sesama karyawan PT. PIS menunggu bis jemputan.
Karman hanyalah seorang lulusan SLTA namun ia adalah sosok pekerja panutan yang punya idealisme dan dedikasi tinggi terhadap perusahaanya, ia bekerja pada PT. PIS sudah hampir 15 tahun. Karman bangga dengan statusnya sebagai karyawan PT.PIS walaupun dengan upah seadanya dan dengan posisi jabatan yang tidak pernah naik-naik.
Kebanggaannya terhadap statusnya mulai pudar saat suatu hari Karman ikut berteduh karena hujan di jongko seorang bapak penjual gorengan, karena lama menunggu Karman pun memberanikan diri untuk berbincang bincang dengan tukang gorengan tersebut.
“udah lama pa, jual gorengan? “ Kata Karman, “ya udah hampir 15 tahun, sejak bapa di PHK” jawab si bapak.
Saat sedang berbincang bincang, masuklah dua orang pemuda ke jongko penjual gorengan tersebut, yang seorang mengenakan seragam SMA, dan seorang lagi mengenakan jas almamater sebuah perguruan tinggi terkenal di kota Bandung, kedua pemuda tersebut kemudian mencium tangan bapak penjual gorengan.
Karman yang dari tadi memperhatikan keadaan tersebut kemudian melanjutkan obrolan dengan bapak penjual gorengan. “siapa pak, saudara ya?” tanya Karman, “ Itu yang pakai seragam anak saya yang nomer 3, dan yang ini kakaknya” jawab bapak penjual gorengan sambil menepuk pundak anaknya yang satu lagi. “Oooo..” jawab Karman sambil kemudian bersalaman pada keduanya. ”emang putranya ada berapa pa?” lanjut Karman, “semuanya empat, Cuma kakaknya yang satu lagi kuliahnya jauh, di Jogja, dan yang bungsu masih SMP” jelas bapak penjual gorengan. “Oooo…” gumam Karman sekali lagi.
Hujan pun agak sedikit reda, dan Karman pun bergegas berpamitan sambil tak lupa mengucapkan terima kasih kepada bapak penjual gorengan tersebut. Sepanjang perjalanan pulang ke rumahnya, benak Karman dijejali berbagai macam pertanyaan, “Bagaimana caranya bapak tersebut sanggup menyekolahkan ke-empat anaknya, belum lagi untuk makan sehari-hari, belum untuk biaya lain-lain, ahhhh… Cuma dari hasil menjual gorengan, apa bisa ya? “ pikirnya, sementara ia sendiri yang hanya mempunyai anak 2 yang satu baru kelas 1 SMP dan yang kecil baru kelas 4 SD sudah begitu pontang panting membiayainya, itupun dibantu oleh mertuanya.
Hari-hari Karman setelah kejadian itu diwarnai dengan termenung membayangkan masa depannya dan masa depan keluarganya kelak, jika keadaan dan penghasilannya masih seperti saat ini, ia terus mengkalkulasi apa yang ia dapatkan selama bekerja lebih dari 15 tahun di PT. PIS dan bagaimana caranya agar ia berpenghasilan lebih demi masa depannya.
PHK dan Rasa Ketakutan yang Berlebihan
Situasi yang seperti kisah diatas, barangkali juga pernah dialami saya dan juga banyak pekerja lain saat ini, terutama disektor tekstil dan garmen yang mayoritas upahnya sangat minim.
Adalah naluriah manakala seseorang mempunyai keinginan untuk mendapatkan penghasilan dan upah yang lebih baik dimasa yang akan datang, namun kadang-kadang keinginan untuk merubah itu sering terkalahkan oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun luar diri kita.
Ada satu permasalahan yang saya yakin sampai saat ini menggelayuti pikiran para pekerja. Manakala mereka begitu enggan dan malas untuk berbuat sesuatu menyangkut masa depannya. Dan masalah itu adalah ancaman PHK.
Begitu mendengar kata PHK , maka yang terbayang dibenak pekerja adalah berhentinya pendapatan, jika sudah tidak berpendapatan maka darimana dapat makan, bagaimana menyekolahkan anak, darimana beli pakaian, siapa yang menjamin kesehatan, apa kata anak istri serta mertua nanti jika jadi pengangguran, dll-dll.
Memang, alasan-alasan tersebut dianggap wajar, namun akan menjadi tidak wajar jika kita melebih-lebihkan rasa ketakutan tersebut sehingga kita enggan untuk merubah keadaan.
Faktor internal
Hambatan untuk berubah biasanya hal ini disebabkan karena faktor kemalasan, malas untuk mencoba sesuatu yang baru, malas untuk berfikir, malas untuk meninggalkan suasana keakraban berteman ditempat kerja, pokoknya merasa nyaman dengan keadaan.
Faktor itulah yang kemudian selalu mengekang kreatifitas berpikir kita untuk merubah keadaan, sama sekali tak berdaya untuk menggagas ide-ide brilian meraih kehidupan yang lebih baik.
Faktor eksternal
Dalam rangka meningkatkan kinerja karyawannya, banyak sekali perusahaan yang menerapkan pola ancaman, “kalau target tidak tercapai, saya tidak akan segan-segan memecat anda dan anak buah anda!, masih banyak diluaran sana yang sanggup menggantikan anda!!!” begitulah kira kira ucapan yang sering dilontarkan. Ancaman PHK inilah yang jadi senjata paling mematikan untuk menggenjot produksi dan menjadikan karyawan tidak berbuat macam-macam.
Angkatan kerja baru yang membludak dan tidak terserap lapangan kerja juga mempengaruhi pola pikir pekerja untuk tidak menuntut perbaikan kesejahteraan, pengusaha dengan mudah mengangkat karyawan baru, oleh karena itu menuntut perbaikan kesejahteraan kini identik dengan ancaman PHK.
Selain kedua faktor ekternal diatas, adalagi satu faktor yang tak kalah berpengaruhnya terhadap keengganan pekerja merubah keadaan, yakni peraturan-peraturan ketenaga kerjaan yang dibuat wakil rakyat dan pemerintah, kini lebih condong dan bertubi-tubi menguntungkan para pengusaha dibanding kepada pekerja. Contohnya adalah kemudahan perusahaan untuk melakukan outsourching, kemudahan untuk melakukan penangguhan upah, kemudahan untuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut pailit, pendegradasian nilai-nilai nominal pesangon dan komponen-komponen upah, pengurangan hak-hak cuti pekerja dll, dan tidak ada satupun peraturan perundangan yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
PHK Bukan Kiamat!
Setiap mahluk hidup pasti akan mati, setiap ada awal pasti ada akhir, itulah kehidupan, begitupun bahwa setiap kita diterima bekerja pasti suatu saat kita akan berhenti bekerja!
Kisah Karman yang saya sampaikan diatas, disajikan sebenarnya adalah untuk memberikan pengertian kepada kaum pekerja bahwa sebenarnya begitu banyak celah yang bisa dilalui untuk memulai babak baru menghadapi resiko PHK, setidaknya ada harapan bahwa diluaran sana saat ini, begitu banyak orang yang hidup baik-baik saja dan bahkan lebih baik, bisa makan, bisa menyekolahkan, bisa beli rumah, serta sehat wal afiat.
Apa yang dicari kebanyakan pekerja saat ini, penghasilankah atau statuskah? Buat apa kita bekerja siang malam hanya untuk bangga terhadap status bahwa kita tercatat sebagai pekerja di perusahaan A atau instansi B, sementara dirumah anak dan istri merana, karena kebutuhan standar hidupnya tak terpenuhi?
Apa salahnya jika menjadi pedagang gorengan, penjual bakso, penjual ayam bakar, penjual pulsa, atau pengepul sampah plastik, jika penghasilannya begitu meyakinkan. Apa salahnya jika kita mencoba peruntungan ditempat kerja yang lain yang lebih menjanjikan.
Oleh sebab itu, menghadapi ancaman PHK tidak perlu dengan sikap yang pesimis, lebih jauhnya jika kita pesimis maka sama saja dengan menyepelekan Tuhan, hindari berpikir bahwa rizqi kita ditentukan oleh perusahaan kita, berfikirlah bahwa Tuhan YME, akan selalu memberikan rizqi-Nya dimanapun kita berada termasuk jika di PHK.
Mulai sekarang galilah potensi diri, mana yang bisa kita berdayakan, jika kita punya keahlian berdagang, berancang-ancanglah untuk berdagang, jika kita ahli utak-atik kendaraan asahlah keahlian itu, ataupun jika kita rasa tidak punya kelebihan apa-apa, belajarlah atau berlatihlah sesuai dengan minat dan ketertarikan kita. Pelajari kisah-kisah sukses orang lain yang mungkin akan menginspirasi kita. Banyak sekali kisah orang sukses yang dahulunya adalah korban PHK, sekali kali cobalah anda buka situs Google kemudaian search kata “kisah sukses korban PHK”, maka tak kurang dari 15.000 kisah dan cerita seputar itu, banyak tip dan trik menghadapi dan menyikapi PHK.
Jadi, janganlah takut dengan PHK, buatlah PHK mejadi Pijakan Hidup Kedepan, PHK bukan akhir kesuksesan, namun awal dari keberhasilan.
Stop PHK!
Sampai disini mungkin rekan-rekan menyimpulkan bahwa saya sangat setuju upaya PHK yang dilakukan manajemen!
No…… tidak akan ada seorang karyawan pun di dunia ini yang mau menerima begitu saja kebijakan PHK yang dilakukan manajemen dengan seenaknya! Ini artinya bahwa upaya mem-PHK-kan karyawan adalah solusi terakhir setelah dilakukan berbagai macam upaya, PHK pada dasarnya dapat kita terima jika prosedur dan pelaksanaan konvensasinya sesuai sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, manakala prosedur dan tatalaksananya tidak ditempuh atau dilakukan sepihak dan seenaknya, maka kita wajib menolaknya sekuat tenaga.

(Tulisan ini saya dedikasikan untuk teman-temanku di PT.Panafil dan perusahaan lain yang sedang menghadapi ancaman PHK. Tetap semangat hadapi jalani hidup…. braderrrr! At least i ‘ve a lot of friend..hahaha..)