Biaya Pesta Demokrasi, Bisa Lebih Murah Dengan Re-Numerasi Rupiah?

8 Agustus 2010

Menarik sekali apa yang disampaikan H.Tubagus Raditya (anggota DPRD Kab Bandung) dalam catatan yang di-posting di facebook, dalam catatan tsb beliau mengkalkulasi seberapa besar cost seorang calon bupati di Kab.Bandung.
Entah benar atau tidak kalkulasi beliau, bagi saya ini adalah sebuah pencerahan baru tentang seberapa hebat dan kuat para calon pemimpin khususnya di Kab.Bandung dalam urusan finansial untuk meraih posisi atau jabatan yang dianggap menjanjikan, yakni Bupati.
Inilah catatan yg saya kutip dari postingan beliau:
—————————-
Berapa cost politic seorang calon Bupati di Kabupaten Bandung (kalau ingin menang )?

1. Tahap Persiapan
Misalnya untuk 5 partai politik pengusung masing-masing membutuhkan Rp.150 setiap partai politik dengan rincian DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Rp. 100 juta dan untuk DPD dan DPC masing-masing Rp. 25 juta sehingga dengan demikian cost politik untuk dapat diusung oleh partai politik sebesar Rp.750.000.000
2. Tahap Jumpa Masyarakat dan Jumpa TOKOH
31kec X 5.000.000 = 155.000.000 X 5 kali pertemuan = 775.000.000
3. Tahap mengadakan rapat dan Pertemuan Internal team Sukses
3.000.000 X 10 kali X 31 Kecamatan = 930.000.000
4. Tahap Kampanye
Hak Pilih 2.100.000 x 30% =630.000.000 x perorang 50.000 (baju transportasi dan atribut lainnya termasuk baligho,stiker,bendera dll)= 31.500.000.000 = 31.5 MILIARRRR…..!!
5. Tahap Voting Day
Saksi 100.000 x 2 orang x 5.235 tps = 1.047.000.000

Jadi Anggaran Yang dibutuhkan untuk Pencalonan Bupati Bandung ialah :Rp. 35.002.000.000 ( TIGA PULUH LIMA MILIAR DUA JUTA RUPIAH)
TAPI berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktur Jendral Anggaran nomor 176/A/2000 tentang Patokan Gaji Bupati bahwa gaji Bupati 6.6 juta Rupiah/bulan ditambah mendapat tunjangan yang sama dengan pegawai negeri sipil (PNS) lainya. Seperti tunjangan beras, suami, anak, pajak penghasilan, tunjangan pajak diperkirakan mencapai 25 juta/bln dikali 12 bulan dikali 5 tahun = 1,5 Milyar…. tetapi Biaya Kampanye utk kab bdg lebih dari 35 Miliar ? timana NOMBOKNA ???? SANGAT TIDAK PROFITABLE !!!!!! tapi masih banyak yg nyalon Bupati ? SANGAT TIDAK REALISTIS….!!!!!!!
——————————
Anggaran untuk Pilbup Kab.Bandung diperkirakan sebesar Rp. 70 milyar (alokasi untuk 2 putaran), saat ini ada 8 pasang kandidat bupati/wabup.
Maka kalau boleh kita kalkulasi lagi (berdasarkan kalkulasi pa H.Tubagus Raditya tsb), maka untuk pesta demokrasi Pilbup Kab Bandung diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp.350.016.000.000 (tiga ratus limapuluh milyar enambelas juta) angka ini didapat dari jumlah anggaran pilbup Rp.70 M + (anggaran per-pasang kandidat = 8 X @Rp.35.002.000.000) = Rp.350 M lebih….
Walllllahhhhhhh……..
Besar sekali cost untuk pesta demokrasi ya? Itu hanya tuk skup kab.Bandung belum kab.lain, belum pilgub, belum pilpres, pilleg wuihhhh….
Mari kita berkalkulasi ria tuk skup nasional:
Seandainya sampai 2014 pemerintahan SBY tidak ada lagi pemekaran wilayah, maka dalam masa pemerintahan SBY bakal terjadi 503 pesta demokrasi (1 kali pilpres, 4 kali pileg, 32 kali pilgub, dan 466 pilbup/pilwalkot).
Jadi rata-rata dalam setahun terdapat 100 kali pemilihan, atau rata-rata dalam perbulan ada 8 kali pemilihan, atau rata-rata ada 2 kali perminggu.
Terbayanglah dibenak kita dalam setiap pemilihan sekelas pilbup saja bisa menelan biaya Rp.350 Milyar maka hitung saja berapa jumlahnya jika dikalikan seluruh pemilihan di Indonesia yang sebanyak 503 kali. (Pilgub,pilleg,pilpres pasti lebih besar lho…)
Adakah biaya pesta demokrasi yang lebih murah (Selain rupiahnya di re-numerasi 6 digit)??
Sebandingkah kualitas hasil pemilihan dengan cost yang dikeluarkan?


Prediksi Suara Buruh Pada Pilbup Kab.Bandung 2010

26 Juli 2010

Sulit sekali rasanya untuk memprediksi kearah mana kelompok buruh akan menentukan pilihan politiknya dalam Pilbup Kab.Bandung 2010 mendatang. Kesulitan ini juga barangkali terjadi dikota-kota lain saat pilbup. Kesulitan untuk memprediksi tersebut disebabkan karena kelompok buruh di Kab.Bandung terpecah kedalam beberapa organisasi serikat pekerja yang masing-masing mempunyai cara dan kiblat berbeda dalam perjuangan politiknya.
Tidak ada jaminan walaupun ada serikat pekerja yang notabene ‘underbow’ partai tertentu, bisa seiring sejalan dengan kebijakan partai. Apalagi banyak diantara serikat pekerja tersebut menyatakan independent.
SPSI dan SPN, dua organisasi serikat pekerja di Kab.Bandung yang dianggap paling besar, suaranya diprediksi akan terpecah, mengingat kedua organisasi buruh tersebut sudah lama sedang mengalami krisisi internal, mengalami krisis kepercayaan, terjadi konflik dan terpecah kedalam beberapa kelompok.
Perpecahan di tubuh organisasi buruh tersebut telah menyebabkan kesulitan bagi beberapa tim sukses kandidat bupati. Sadar bahwa suara buruh juga bisa menentukan berhasil atau tidaknya kandidat bupati, maka saat ini pendekatan terhadap kelompok buruh lebih diintensifkan secara personal (lewat belakang) terhadap ‘tokoh-tokoh’ atau ‘motor-motor’ penggerak buruh.
Saat ini banyak anggota serikat pekerja yang kecewa dan tidak loyal kepada serikat pekerjanya. Hal ini disebabkan karena serikat pekerja di Kab.Bandung dianggap telah lalai menjalankan kewajibannya untuk membela dan memperjuangkan nasibnya, baik dalam memperjuangkan upah minimum ataupun dalam hal melakukan pembelaan terhadap kasus-kasus yang menimpa buruh yang banyak muncul belakangan ini. Ketua dan pengurus serikat pekerja lebih cenderung membela kepentingan pengusaha dan kepentingan dirinya sendiri baik untuk memperkaya diri atau meningkatkan citra diri. Akibatnya dalam pilbup kali ini, buruh di Kab.Bandung lebih cenderung menentukan pilihan politiknya sendiri berdasarkan pemahamannya, tanpa terpengaruh arahan atau kebijakan ketua serikat pekerja.
Buruh Kab.Bandung lambat laun mulai ‘melek politik’. Media massa baik cetak maupun elektronik serta pengalaman di masa lalu telah sedikit banyak membuka wawasan politik buruh.
Walaupun dengan wawasan dan semangat yang terbatas, pilihan politik buruh Kab.Bandung dalam pilbup mendatang sepertinya sebagian besar akan dijatuhkan kepada kandidat yang dianggap ‘fresh’ atau kandidat yang ‘berpengalaman’ serta concern terhadap nasib buruh.
Setidaknya ada 2 pasangan kandidat yang dianggap paling menonjol dan bersaing meraih suara buruh, 2 kandidat pasangan tersebut getol melakukan upaya pendekatan. Kedua pasangan kandidat bupati tersebut yakni pasangan ‘Ridho Budiman Utama – Dadang Rusdiana’ dan pasangan ‘Yadi Srimulyadi – Rusna Kosasih’.
Pasangan ‘Ridho-Darus’, dianggap buruh sebagai pasangan ‘fresh’ , bersih dari kontaminasi. Pasangan ini dianggap bisa membawa angin perubahan terhadap nasib buruh. Pemilih pasangan ini berasal dari kelompok buruh yang rasional dan terbuka.
Pasangan ‘Yadi-Rusna’, dianggap oleh buruh sebagai pasangan yang penuh pengalaman. Kantong-kantong buruh seperti di Majalaya adalah basis masa pasangan ini. Pemilih pasangan ini cenderung berasal dari kelompok buruh yang ‘fragmatis’ dan ‘radikal’ dan yang fanatik terhadap partainya yakni PDI Perjuangan
Mudah-mudahan saja Pilbup Kab.Bandung kali ini dapat menghasilkan pasangan bupati dan wakil bupati yang membawa kesejahteraan bagi buruh, jujur dan amanah, mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya, mampu menciptakan lapangan kerja baru, serta menjadikan warga kab.Bandung pada umumnya hidup aman damai dan sejahtera, mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Tulisan ini bukan berarti menyepelekan kandidat lain, atau menggiring opini untuk memilih pasangan tertentu. Oleh karena itu silahkan saja untuk memilih pasangan kandidat bupati sesuai pilihan sendiri. Namun dengan catatan tetap harus berprinsip bahwa yang dipilih adalah yang terbaik bagi buruh.
Solidaritas buruh tetap harus dijaga dan diutamakan demi kepentingan kaum buruh dimasa depan.


Pilbup Kab.Bandung 2010, Lemahnya Minat Buruh

26 Juli 2010

Alangkah indahnya alam demokrasi di kab.Bandung jika semua elemen masyarakat termasuk buruh tumpah ruah menyambut dan berperan aktif dalam tiap pemilihan kepala daerah.
Jika ada lembaga survey yang melakukan survey terhadap kelompok buruh tentang seberapa peduli buruh terhadap pilbup kab.Bandung, maka bisa dipastikan bahwa pada umumnya buruh di kab.Bandung tidak mengetahui dan tidak begitu peduli terhadap pilbup kab. Bandung.
Ada begitu banyak faktor yang menyebabkan mengapa buruh khususnya di kab.Bandung kurang begitu merespon hajatan politik tsb.
Nasib buruh yang tidak pernah membaik dari hari ke hari, dari masa kepemimpinan bupati yang satu dengan bupati yang lainnya, begitu banyaknya kebijakan pemerintah yang menyesakan serta tidak adanya perlindungan yang signifikan dari pemerintah terkait kasus-kasus yang menimpa buruh, Kolusi dan persekongkolan antara pengusaha dan pemerintah terkait penetapan upah dan lain-lain merupakan sebagian kecil penyebab buruh tidak bersemangat menghadapi pemilihak kepala daerah.
Seolah olah mau ada atau tidak ada pemilihan kepala daerah tidak ada pengaruhnya, bahkan lebih jauhnya mau ada atau tidak ada kepala daerah, tetap sama saja. Buruh harus berjuang sendiri menghadapi pengusaha menuntut kesejahteraan, buruh harus berjuang sendiri membela nasibnya saat pengusaha semena-mena membuat kebijakan menyesakkan.
Pengalaman membuktikan bahwa janji manis yang disampaikan saat kampanye kepada buruh tidak pernah terealisasi, ekspektasi dan harapan yang berlebihan dari buruh dimasa lalu telah membuahkan kekecewaan yang membekas hingga saat ini.
Kotrak politik buruh dengan para kandidat baik legislatif atau eksekutif tidak ada pengaruhnya sama sekali.
Rasa pesimistis buruh makin diperparah dengan praktek-praktek tak terpuji para kandidat yang menghalalkan berbagai cara. .
Sistem pemilihan yang katanya menganut sistem proporsional terbuka dimana rakyat (termasuk buruh) dapat menentukan sendiri siapa kandidat yang akan dipilihnya (kedaulatan rakyat) .partisipasi rakyat (termasuk buruh) sebenarnya harus bisa dimulai dari tahapan ini. Namun yang terjadi saat ini sama aja seperti masa lalu yakni sistem pemilu tertutup, dimana penentuan kandidat masih ditentukan oleh partai (kedaulatan partai). Akibatnya dari sistem kedaulatan partai, maka lomba kolusi diinternal partai sulit dihindari, kandidat yang mendapat simpati publik bisa dengan mudah tersingkirkan oleh kandidat yang tak mendapat simpati.
Bukan hal baru pula jika beberapa kandidat memanfaatkan pundi-pundi pengusaha untuk melancarkan hajatnya. ajang “transaksi kepentingan” begitu vulgar tercium
Nah, jika sudah demikian awalnya, maka dapat diprediksi akhirnya.
Namun “the show must go on”, pilbup tetap akan digelar tak peduli seberapa besar kepedulian buruh.


%d blogger menyukai ini: