(Not) HOPE 2012

29 Desember 2011

HARAPAN TAHUN 2012

Tahun 2011,
Seperti tahun-tahun sebelumnya,
Kami harus berjuang sendiri,
Mempertahankan hak, melawan penderitaan dan ketidakadilan.

Tahun 2011,
Presiden, DPR, Gubernur, Bupati, Walikota,
Menaker, bahkan Disnaker, tidak mengenal kata “buruh” dalam kesehariannya.
Mereka hanya mengenal istilah “pengusaha”.

Tahun 2011,
Barangkali inilah penyebabnya,
Kepada mereka,
Buruh hanya memberikan upeti berupa seonggok amanah dan kepercayaan, sedangkan
Pengusaha memberikan fee, komisi, gratifikasi, travel cheque, dan share.

Tahun 2012,
Seperti tahun kemarin, kami takan berikan upeti apapun,
Seperti tahun kemarin, investor dan pemilik modal antri menunggu lobby,

Tahun 2012,
Menurut para peramal,
(dementia syndrome)… adalah penyakit yg bakal nge-trend di Indonesia
Jadi sepertinya,…………Lupa…….. lagi

Tahun 2012,
Kami harus berjuang sendiri,…lagi.
Melupakan cita-cita tentang upah layak… lagi,
Merasakan siksaan majikan …. Lagi,
Dan…. Tak punya harapan ….lagi.

“Selamat Tahun Baru 2012”


Intermezzo: Mau Nyoba Introspeksi ala Kakek Buyut?

29 November 2011

MELIHAT “PENAMPAKAN” PADA WAJAH SENDIRI

Ilustrasi: wajah artis Holywood

Mari rehat sejenak untuk urusan pekerjaan kali ini.
Memperingati tahun baru identik dengan hura-hura, pesta kembang api serta beraneka ragam kemeriahan, namun pernahkah kita berpikir untuk melakukan sesuatu yang lain selain hura-hura setiap kita memperingati tahun baru?, tahun baru masehi, tahun baru islam, tahun baru cina dll cobalah diperingati dengan melakukan introspeksi dan evalusi.

Dalam agama saya (Islam) introspeksi dan evaluasi ini dikenal dengan Muhassabah, bagaimana cara dan upaya melakukan Muhassabah, tentu para ustadz, guru agama, para kyai-lah yang bisa menjawabnya, saya tidak bisa menjelaskannya.

Dalam memperingati tahun baru islam, serta menjelang tahun baru masehi, saya ingin sedikit memberikan ilmu yang didapat dari kakek buyut saya terkait bagaimana cara melihat siapa diri kita sebenarnya dengan cara yang sangat mudah, tanpa mantra-mantra, tanpa sesajen atau melakukan ritual tertentu, cara ini dapat dilakukan siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

Ilmu ini sangat bermanfaat untuk meng-introspeksi diri serta melihat “wajah asli” kita.

Ilmu ini bisa dipakai untuk:
• Melihat Aura diri sendiri,
• Melihat sifat kebinatangan yang selalu muncul dalam diri.
“Menilai sejauhmana amal ibadah kita kepada Sang Pencipta”, (Tentu hanya Tuhan YME yang Maha Menilai).
• Mengetahui apakah wajah kita “ditakuti” atau “disukai” oleh bayi (mata bayi biasanya lebih jeli melihat “sesuatu”).

Lalu, bagaimana caranya?

1. Niatkan dalam hati bahwa saya ingin sekali melihat wajah asli saya!
2. Cari tempat yang sepi (agar bisa konsentrasi) bisa dikamar, mushola rumah, dll, yang penting ditempat itu ada cerminnya (minimal cermin yang bisa memuat wajah dan bahu).
3. Berdiri-lah didepan cermin kurang lebih 1 – 2 meter (bisa juga duduk atau bersila).
4. Tarik nafas dalam-dalam kurang lebih 3 kali hembusan (agar bisa rileks).
5. Tataplah dengan konsentrasi dan fokuskan pada mata anda yang ada dicermin, dan usahakan jangan berkedip.
6. Dengan terus focus dan konsentrasi, lalu perhatikan perubahan raut wajah, lama kelamaan wajah akan berubah dan menampakan “wajah asli” kita.
7. Perhatikan juga warna putih atau warna lain yang muncul yang mengelilingi bagian luar kepala dan bahu kita, itulah yang disebut warna aura.
8. Terus focus sampai wajah asli muncul secara utuh.

Nah, bagaimana hasilnya?

Biasanya sih kalo, kita bisa fokus dan konsen, akan dengan cepat kelihatan!, jangan merasa takut, karena itu wajah kita sendiri koq!
Kalo menurut kakek buyut saya, jika yang muncul adalah wajah yang dibalut warna hitam atau warna gelap serta tampak wajah-wajah “aneh” lain, maka kata kakek buyut untuk membersihkannya segeralah perbanyak istighfar serta ibadah, sering-seringlah bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, serta buang sifat buruk sangka, hasud dan dengki, sebaliknya jika yang muncul adalah wajah yang berseri-seri tampan/cantik dibalut cahaya putih, maka teruslah pertahankan berbagai kebaikan dan amal sholeh yang dibuat.
Warna yang muncul disekeliling kepala dan bahu (kalo menurut jaman sekarang disebut “aura”) juga menunjukan sifat dan tabiat atau kepribadian kita.

Silahkan dicoba dan selamat ber-introspeksi!

Jangan percaya semua yang saya tulis ini, barangkali ini hanya mitos karena kebenaran dan ilmu hanya milik Sang Pencipta Alloh SWT.

Ilustrasi gambar : artis holywood (gak tau namanya?)


Seminar ToT Peningkatan Sumber Daya Fungsionaris Serikat Pekerja FSP RTMM Jawa Barat

13 Juni 2011

Serikat Pekerja (SP) merupakan wadah pekerja yang berfungsi melindungi, membela dan meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dan disisi lain SP merupakan mitra kerja Pengusaha dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas ketahanan dan kelangsungan usaha melalui penciptaan suasana hubungan industrial yang harmonis.
Dengan kata lain, untuk merealisasikan fungsinya tadi harus diawali dengan mengedepankan ketahanan dan kelangsungan usaha tersebut. Kesadaran ini harus ditumbuh kembangkan kepada kader-kader masa depan organisasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dimasa yang akan datang.
Sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan Daerah FSP RTMM SPSI Jawa Barat bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) telah menyelenggarakan Training of Trainer bagi Fungsionaris (Ketua PUK dan PC ) FSP RTMM SPSI se – Jawa Barat pada tanggal 10-11 Juni 2011 bertempat di Hotel Panorama Lembang yang diikuti oleh 40 orang peserta.

Adapun Maksud dan Tujuannya diselenggarakannya ToT (Training of Trainer) adalah dalam rangka:

  1. Penguatan wawasan tentang ketenagakerjaan dan hubungan industrial
  2. Meningkatkan keterampilan kepemimpinan dalam membangun hubungan kerjasama
  3. Mengedepankan hubungan yang harmonis dalam menyelesaikan masalah
  4. Tersebarnya trainer-trainer disetiap wilayah se- Jawa Barat

Nara Sumber dalam kegiatan tersebut berasal dari pengurus AMTI (Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia) Bp. Suseno, (Ketua MPO PP.FSP RTMM SPSI) Bpk. Prof.DR.Suganda Priatna, (Sekretaris DPD KSPSI Jawa Barat) Bpk. Roy Jinto, SH, (Sekretaris Umum PP FSP RTMM SPSI) Bpk.Sudaryanto, (MPO PD FSP RTMM SPSI Jawa Barat) Bpk. Tugino, SH, serta dari Kanwil Jamsotek Jabar-Banten, Bpk Mulyadi.

Dalam Press Release-nya, Ketua PD FSP RTMM SPSI Prop.Jawa Barat Bpk. Drs.H. Ateng Ruchiat menjelaskan bahwa fungsi serikat pekerja adalah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan kemajuan perusahaan. Selain itu, Ia juga mengharapkan agar semua peserta seminar dapat mendesiminasikan wawasan dan pengetahuan yang diterima selama pelatihan serta dikembangkan sesuai dengan perkembangannya di tempat masing-masing baik di tingkat PUK, PC, maupun PD.

Sumber : Press Release PD FSP RTMM SPSI Jawa Barat – AMTI
 

Bpk. Sudarto (Sekum PP FSP RTMM), Bpk.Soedaryanto, SH,(Ketum AMTI), Bpk.Soeseno (Kabid. Advokasi.AMTI), Bpk.Drs.H.Ateng Ruchiat (Ketua PD FSP RTMM SPSI Jawa Barat)


Suasana Seminar ToT FSP RTMM SPSI Jawa Barat dan AMTI


Penyerahan Sertifikat Seminar ToT FSP RTMM SPSI Jawa Barat - AMTI


Foto Bersama Peserta Seminar ToT FSP RTMM SPSI Jawa Barat - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI)


Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek dan Tata Cara Pengajuan Klaim JHT

13 Juni 2011

Program Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa
kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.

Program Jaminan Hari Tua

Definisi
Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Iuran Program Jaminan Hari Tua:
Ditanggung Perusahaan = 3,7%
Ditanggung Tenaga Kerja = 2%

Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.
Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan
hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:
Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia,atau cacat total tetap
Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan
Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

Tata Cara Pengajuan Jaminan

1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan:

a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli
b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)
c.Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial
d. Surat pernyataan belum bekerja di atas materai secukupnya
e. Kartu Keluarga (KK)

2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter

3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan:

a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
b. Photocopy Paspor
c. Photocopy VISA

4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri:

a.Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
b. Photocopy Kartu keluarga

5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan:

a.Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan
b. Surat pernyataan belum bekerja lagi
c. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI

Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut PT Jamsostek (Persero) melakukan pembayaran JHT

sumber : http://www.jamsostek.co.id


Penjelasan mengenai Pengupahan bisa ditetapkan atas kesepakatan bersama

24 Mei 2011

Dalam komentar. di blog ini terkait perhitungan upah lembur, penulis sering menyebutkan bahwa upah lembur atau upah lain bisa diatur sendiri-sendiri oleh masing-masing perusahaan atas dasar kesepakatan bersama.
Pernyataan tsb mungkin sedikit membingungkan, namun tulisan yang dikutip dari situs depnakertrans dibawah ini mungkin bisa sedikit menjelakan hal tsb, yang menyatakan bahwa:

1. Hal-hal yang tercakup dalam “pengaturan pengupahan” sebagaimana tersebut pada Pasal 91 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah klausal-klausal yang mengatur segala sesuatu mengenai upah yang telah disepakati oleh para pihak (pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh) dan dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PP/PKB), antara lain ketentuan mengenai besaran upah dan perincian komponen upah, ketentuan mengenai upah lembur serta ketentuan mengenai pembayaran upah bagi pekerja/buruh yang tidak melakukan pekerjaan bukan karena mangkir.
Pengaturan pengupahan yang telah disepakati dan dituangkan dalam PP/PKB tersebut tidak boleh mengatur kurang atau lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan serta kebijaksanaan mengenai pengupahan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau oleh lembaga pengupahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila dalam PP/PKB telah disepakati bahwa kenaikan upah merupakan salah satu klausal dalam pengaturan pengupahan dan harus disepakati antara pengusaha dengan pekerja/buruh maka dengan sendirinya menjadi norma yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak.
Pada prinsipnya kenaikan upah ditentukan oleh perusahaan dengan tetap mempertimbangkan masukan/pemikiran dari serikat pekerja/serikat buruh yang akan dibahas dalam pembahasan.
Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai besaran atau persentase kenaikan upah diatas upah minimum, tetapi hanya mengatur mengenai besarnya upah minimum berdasarkan wilayah atau sektor tertentu.


Konsep Dasar Advokasi Ketenagakerjaan

23 Maret 2011

Definisi
Advokasi secara bahasa artinya yaitu sokongan pendampingan, anjuran, pembelaan.
Dalam ketenagakerjaan, advokasi adalah suatu kegiatan atau serangkaian tindakan yang berupa anjuran, pendampingan, pernyataan maupun pembelaan yang dilakukan terhadap pekerja/anggota atau organisasi terhadap suatu kondisi/permasalahan tertentu.

Jenis Advokasi:
Litigasi, yaitu segala bentuk advokasi dalam acara persidangan di pengadilan
Non Litigasi, yaitu segala bentuk advokasi di luar acara persidangan pengadilan

Fungsi Advokasi :
• Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
• Memberikan bantuan hukum secara langsung kepada anggota yang memerlukan dalam perselisihan hubungan industrial.
• Selaku kuasa/wakil dari pekerja atau anggota serikat pekerja di Lembaga Sengketa Hubungan Industrial
• Mengadakan penyuluhan dan pelatihan serta memberikan informasi di bidang hukum
• Mengawasi pelaksanaan peraturan dibidang ketenagakerjaan dan implementasinya dalam setiap kebijakan manajemen
• Menerima keluhan dan pengaduan anggota SP/pekerja dan menindaklanjutinya
• Memberikan saran-saran dan pendapat hukum/legal opinion terhadap organisasi

Ruang Lingkup Advokasi Ketenagakerjaan
• Perselisihan Hak
• Perselisihan Kepentingan
• Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
• Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Dasar Hukum Advokasi:
• Undang-Undang No.22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan : Pasal 1 poin c
• Undang-Undang No.12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta : Pasal 2
• Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
– Bab II Asas, Sifat dan Tujuan, pasal 4,Ayat (1) ,(2)
– Bab VI Hak dan Kewajiban Pasal 25,Ayat (1)
– Bab VI pasal 27
• Undang-Undang No.9 Tahun 1969 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang : Penjelasan Pasal 3 ayat (3)
• PP No.12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) : Pasal 38
• Kepmenaker No. Kep.15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan : Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin b
• Kepmenaker No. Kep-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan : Pasal 10 Ayat (1) dan (2)
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga- kerjaan :
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6)(17)(18)(22), Bab XI Hubungan Industrial bagian Kesatu Umum pasal 102 ayat (2) Pasal 103 dan Pasal 136 ayat (1)(2)
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial: Bab I pasal 1 ayat (1)(2)(3)(4)(5)&(7) , Pasal 87

Kualifikasi :
 Menguasai ilmu hukum (dasar)
 Menguasai hukum perburuhan
 Menguasai tehnik dan strategi, serta ketrampilan dasar advokasi
 Memiliki keberanian, kejujuran dan fighting spirit yang kuat
 Mampu mengendalikan emosi diri, klien, lawan dan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan
 Kreatif, ulet, dan tahan uji
 Memiliki kemampuan retorika
 Memiliki kemampuan diplomasi tinggi, inovatif, dan kemampuan berbicara di depan umum (public speaking)
 Memiliki independensi

Langkah Penanganan
1. Menerima laporan awal, Gunakan metode (5W + H): What (apa), When (kapan), Where (dimana), Who (siapa), Why (mengapa), dan How (bagaimana)
2. Mencari fakta/bukti dengan meminta dan kumpulkan bukti – bukti yang ada
3. Melakukan penelitian, meliputi: peraturan perundang – undangan, peraturan lainya (PP/PKB), kepustakaan/literature
4. Membuat catatan dan analisa sistematis, rinci,dan fokus
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait antara lain : dengan pengurus SP, dengan federasi/perangkat organisasi, dan pihak lain
6. Membuat perencanaan(strategi) yang mencakup : prosedur, implikasi/dampak, sasaran/tuntutan, konsekwensi & kemungkinan, investigasi, yurisprudensi dan negosiasi
7. Mewakili pekerja/anggota dengan mempersiapkan antara lain: surat kuasa dan seluruh bahan/bukti

Langkah Lanjutan
1. Langkah Litigasi
Tempuh prosedur sesuai UU No.2/2004 ttg PHI
2. Langkah Non Litigasi
• Bangun Aksi/Tekanan Publik
• Siapkan konsep alternatif
• Pengaruhi Pendapat Publik
• Pengaruhi Pembuat/Pelaksana Kebijakan

Sumber :
Materi Pelatihan Advokasi oleh Indonesian Labour Fund (ILF)
Download Dokumen ttg Konsep Dasar Advokasi


Tunjangan Pesangon, Masuk Program BPJS?

18 Februari 2011

KJI Usulkan Pesangon Masuk Program BPJS
Senin, 14 Februari 2011 , 20:11:00 WIB
Laporan: Feril Nawali

RMOL. Banyaknya sengketa ketenagakerjaan yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) mendorong Komunitas Jaminan Sosial Nasional Indonesia (KJI) mengusulkan pesangon masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Apalagi, dalam pengelolaan jaminan sosial, pesangon merupakan salah satu program yang tak bisa dikesampingkan.

“Jadi sebaiknya, program jaminan sosial yang dikelola BPJS ditambah lagi tiga program, yaitu jaminan perumahan, jaminan pesangon dan jaminan pendidikan,” kata Ketua Komunitas Jaminan Sosial Nasional Indonesia (KJI), Tjarda Muchtar, di Jakarta, Senin (14/2).

Seperti diketahui, pembahasan RUU BPJS yang dibahas di DPR masih berlangsung alot terkait pengaturan petunjuk pelaksanaannya. Padahal, UU SJSN ditandatangani Presiden pada 19 Oktober 2004 dan diisyaratkan dalam lima tahun atau pada 19 Oktober 2009 bisa diberlakukan oleh BPJS. UU SJSN sendiri memandatkan BPJS melaksanakan lima program jaminan sosial, meliputi, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

Namun, kata Tjarda yang juga bekas Direktur Operasi dan Pelayanan Jamsostek (Persero), berdasarkan pengalaman empiris selalu ada kebijakan tentang perumahan, pendidikan dan proses program pesangon. Karena itu, lanjut dia, KJI mengusulkan dalam Juklak BPJS nanti ditekankan perlunya iuran pasti bagi peserta, sehingga program pesangon dapat terwujud. Jika itu bisa dilakukan, kata dia, maka tambahan program itu bisa memperkuat program Jaminan Hari Tua (JHT).

Dia menyesalkan sejauh ini masih banyak pihak belum satu persepsi terkait pembahasan Juklak BPJS.

“Mestinya disepakati dulu yang mendasar bahwa BPJS merupakan BUMN dan melaksanakan prinsip nirlaba,” terangnya.

Dari situ, lanjut Tjarda, bisa dilanjutkan dengan pembahasan lebih detil lagi sehingga pembahasan Juklak BPJS tidak terus tertunda-tunda.

“Kita juga sesalkan jika pembahasannya menjadi deadlock, karena berarti kita membuang waktu terlalu lama melaksanakan amanat sebagai negara kesejahteraan,” kata bekas anggota DPR Komisi III itu. [ald]


%d blogger menyukai ini: