Pemerintah Harus Segera Melindungi Buruh Migran dari Kerentanan terhadap HIV

3 Oktober 2011

Shared from : Yayasan Kalyanamitra on FB

Yayasan Kalyanamitra

Sejumlah organisasi Buruh Migran mendesak agar Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS IV 2011 menghasilkan langkah konkret melindungi Buruh Migran dari HIV AIDS. Pernas AIDS IV yang akan diselenggarakan pada 3-6 Oktober 2011 bertempat di Yogyakarta ini adalah forum diskusi akbar pemangku kepentingan dari setiap tingkatan dan sektor, untuk melakukan review bersama atas situasi epidemi HIV dan AIDS di Indonesia. Untuk itu, momentum Pernas AIDS IV 2011 harus dimanfaatkan untuk betul-betul mencari solusi konkrit terkait kerentanan buruh migrant terhadap HIV dan AIDS.
Meskipun belum ada data resmi, HIPTEK (Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja) mencatat bahwa tahun 2005 saja, terdapat 131 (0.09%) calon BMI teridentifikasi positif HIV dari 145.298 calon BMI yang akan berangkat ke Timur Tengah (Januari-October 2005). Angka ini meningkat dari 0.087% dari data tahun 2004 yang memperlihatkan 203 calon BMI terinfeksi HIV dari 233.626 orang calon BMI yang akan berangkat ke Timur Tengah.
Tahun 2009 kerentanan buruh migran rentan terhadap penularan HIV dan AIDS semakin tinggi, Data Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Nusa Tenggara Timur memaparkan bahwa per Juli 2009, 199 orang meninggal akibat HIV dan AIDS. Dari data tersebut jumlah 15 % merupakan mantan buruh migran. Sedangkan data Klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) RSUD dr Soebandi, Jember, menggambarkan bahwa 30 persen dari 227 orang dengan HIV dan AIDS yang ditangani adalah mantan BMI. Selain itu data dari sebuah organisasi buruh migran di Karawang, Jawa Barat, yaitu Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK) menunjukan bahwa setidaknya terdapat 22 buruh migran yang terinfeksi HIV/AIDS di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kerentanan buruh migrant terhadap HIV juga terjadi pada buruh migrant tidak berdokumen. Peduli Buruh Migrant, hingga 2011, setidaknya menangani 50 Kasus buruh migrant tidak berdokumen dari Malaysia yang terinfeksi HIV.
Bermigrasi atau menjadi seorang buruh migran bukanlah sebuah faktor yang menyebabkan sesorang tertular HIV dan AIDS. Ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi hak-hak buruh migran lah yang mengakibatkan Buruh Migran Indonesia semakin rentan terhadap penularan HIV dan AIDS.Temuan penelitian Solidaritas Perempuan menunjukan bahwa kerentanan buruh migran Indonesia terhadap HIV dan AIDS terjadi di semua tahap migrasi (pra pemberangkan, pasca kedatangan (di negara tempat kerja), dan kepulangan). Kerentanan tersebut terkait dengan minimnya informasi mengenai HIV/AIDS dan kerentanan buruh migran terhadap kekerasan seksual hingga perkosaan. Selain itu, banyak buruh migran perempuan yang menjadi korban traffiking yang dipaksa bekerja di industri hiburan, termasuk sebagai pekerja seks.
Pemerintah sebenarnya memiliki kewenangan, sekaligus kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak buruh migran, termasuk perlindungan dari HIV dan Aids. Sayangnya, hingga saat ini kebijakan nasional yang ada belum mampu melindungi Buruh Migran dari HIV dan AIDS. Beberapa kebijakan justru cenderung diskriminatif. Buruh Migran dipaksa menjalani tes HIV yang tidak memenuhi standar karena tanpa pelayanan konseling, dan tanpa mengisi lembar persetujuan. Hasil dari pemeriksaan tersebut pun tidak dirahasiakan.
Selain itu, calon buruh migran, dan buruh migran yang diketahui terinfeksi HIV langsung dipulangkan dan tidak diperbolehkan bekerja di luar negeri kembali. Setelah dipulangkan, tidak ada tindak lanjut dan akses yang memadai untuk Buruh Migran yang terinfeksi HIV, termasuk dampingan dan pelayanan kesehatan. Situasi yang dialami Buruh Migran yang terinfeksi HIV kemudian diperburuk dengan masih maraknya stigma dan diskriminasi baik masyarakat, pelaksana penempatan, rumah sakit, dan lain-lain.
Maka, kami mendorong untuk:
1. Pernas AIDS IV merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menyusun Rencana Aksi Nasional dan menyediakan anggaran yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS di kalangan buruh migrant baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen.
2. Pernas AIDS IV menekankan pada perspektif hak asasi manusia, gender, dan menghapuskan praktek mandatory HIV testing terhadap buruh migrant.
3. Pernas AIDS IV merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak semua Pekerja Migran dan Keluarganya, sebagai satu upaya mengurangi kerentanan buruh migrant dari penularan HIV/AIDS.***(JK)

*)Solidaritas Perempuan; Peduli Buruh Migran; Institute for Migrant Workers; Yayasan Kembang; Solidaritas Perempuan Kinasih

Iklan

Segera Evakuasi TKI di Mesir!

31 Januari 2011

Tenaga Kerja Indonesia

Salah satu korban kerusuhan

Makin memanasnya kerusuhan politik di Mesir, membuat khawatir beberapa kalangan di Indonesia, terutama keluarga yang anaknya, saudaranya, suaminya, atau istrinya yang saat ini menjadi TKI di Mesir.

Saat ini menurut BNP2TKI, tercatat ada lebih dari 8000 tenaga kerja Indonesia yang berada di Negara tersebut dan tersebar di beberapa kota di Mesir.

Konflik di Mesir yang terus berkepanjangan sampai saat ini telah menelan lebih dari 150 orang meninggal dunia dan lebih dari 1000 orang luka-luka.

Konflik di Mesir ini diperkirakan akan terus berkepanjangan, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kementrian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja harus segera mengambil sikap untuk segera meng-evakuasi para TKI agar segera keluar dari negara tersebut sebelum terlambat.

Mari kita berdo’a agar saudara-saudara pahlawan devisa kita yang menjadi TKI di Mesir serta Negara Timur Tengah lainnya yang saat ini sedang dilanda konflik, mendapat perlindungan dan diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa

Berita gambar dari vivanews.com
dan news.okezone.com


Yuk, Bantu Pulangkan TKI di Kolong Jembatan Saudi

21 Januari 2011

Sebagai bentuk solidaritas antar buruh Indonesia, Buruh Indonesia Blog mengajak sahabat-sahabat pengunjung blog ini untuk membantu proses pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saat ini terlantar dibawah kolong jembatan di Saudi.
Tak perlu banyak-banyak, sahabat cukup meyumbangkan Rp. 1000, (seribu rupiah) yang terkoordinir dalam gerakan Rp. 1000 untuk TKI.
Bagi yang akan kirim bantuan, silahkan kirim melalui rekening :

Yayasan Migrant CARE
No Rek 038601000234306, BRI cab. Rawamangun
No Rek 908.01.01086.00.3, Bank CIMB Niaga Rawamangun Jakarta Timur.

Atau bisa dikirm melalui jaringan yang menggalang dana di berbagai kota juga luar negeri.
Bila butuh info silahkan kirim tanya ke email: mr.tajib@indipt.org atau ke twitter: @Rp1000untukTKI

Lebih jelas silahkan sahabat Klik Link Migran Care ini.

tki_di_arab_saudi

tki_terlantar

Sumber Gambar : Republika.co.id


%d blogger menyukai ini: