Penjelasan mengenai Pengupahan bisa ditetapkan atas kesepakatan bersama

Dalam komentar. di blog ini terkait perhitungan upah lembur, penulis sering menyebutkan bahwa upah lembur atau upah lain bisa diatur sendiri-sendiri oleh masing-masing perusahaan atas dasar kesepakatan bersama.
Pernyataan tsb mungkin sedikit membingungkan, namun tulisan yang dikutip dari situs depnakertrans dibawah ini mungkin bisa sedikit menjelakan hal tsb, yang menyatakan bahwa:

1. Hal-hal yang tercakup dalam “pengaturan pengupahan” sebagaimana tersebut pada Pasal 91 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah klausal-klausal yang mengatur segala sesuatu mengenai upah yang telah disepakati oleh para pihak (pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh) dan dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PP/PKB), antara lain ketentuan mengenai besaran upah dan perincian komponen upah, ketentuan mengenai upah lembur serta ketentuan mengenai pembayaran upah bagi pekerja/buruh yang tidak melakukan pekerjaan bukan karena mangkir.
Pengaturan pengupahan yang telah disepakati dan dituangkan dalam PP/PKB tersebut tidak boleh mengatur kurang atau lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan serta kebijaksanaan mengenai pengupahan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau oleh lembaga pengupahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila dalam PP/PKB telah disepakati bahwa kenaikan upah merupakan salah satu klausal dalam pengaturan pengupahan dan harus disepakati antara pengusaha dengan pekerja/buruh maka dengan sendirinya menjadi norma yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak.
Pada prinsipnya kenaikan upah ditentukan oleh perusahaan dengan tetap mempertimbangkan masukan/pemikiran dari serikat pekerja/serikat buruh yang akan dibahas dalam pembahasan.
Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai besaran atau persentase kenaikan upah diatas upah minimum, tetapi hanya mengatur mengenai besarnya upah minimum berdasarkan wilayah atau sektor tertentu.

2 Balasan ke Penjelasan mengenai Pengupahan bisa ditetapkan atas kesepakatan bersama

  1. serikat pekerja goodrich bandung mengatakan:

    kami ingin masukan2 akan kiat2 dalam pengajuan ke perusahaan agar bisa dipenuhi. terimakasihhi. terimakasih

  2. PUTRA mengatakan:

    SALAM HORMAT

    pak saya putra karyawan harian lepas di sebuah perusahaan di bidang jasa tenaga kerja di kabupaten tuban…

    saya mau minta penjelasan masalah sbb :
    1. saya udah kerja di PT ni kurang lebih sekitar 2 th sbg karyawan HARIAN LEPAS , yang saya mau tanyakan apakah saya bisa menuntut ke perusahaan saya sebagai karyawan tetap ?

    2. UMK di kabupaten saya sebesar Rp 970.000 sedangkan gajian saya sekarang perhari Rp 41.000 dan saya kerja mulai pukul 07.30 sampai pukul 16.30 dan hari aktif saya 6 hari kerja per minggu…apakah gaji saya itu udah dapat di katakan sesuai dengan UMK atau belum ?

    3. Apakah jam kerja saya diatas udah lebih dari ketentuan upah UMK atau belum ?

    4. Kalau udah melebihi jam kerja apakah saya bisa menuntut uang lembur ?

    demikian pertanyaan saya mohon penjelasannya

    sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: