Refleksi Nasib Buruh 2010 dan Prediksi 2011

Upah yang rendah, PHK sepihak, kontrak kerja yang tidak jelas, kriminalisasi perburuhan, konflik antar serikat pekerja, hilangnya kebebasan berserikat dan berorganisasi, upah lembur yang seenaknya, hilangnya berbagai tunjangan, penyiksaan TKI dll rupanya masih menjadi menu utama bagi buruh di tahun 2010.
Persoalan-persoalan tersebut yang seharusnya menjadi tanggungjawab utama pemerintah, tidak pernah dapat diatasi oleh pemerintah dengan baik. Walaupun pada realitanya tingkat unjukrasa/demo buruh yang massiv pada tahun 2010 cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya, namun bukan berarti persoalan buruh juga menurun, buruh merasa kondisinya belum tepat untuk melakukan aksi yang besar-besaran, hal ini disebabkan karena perilaku elit-elit penguasa diberbagai lembaga negara yang berkompeten dengan buruh cenderung ‘ndableg’, kebal aksi, menerapkan prinsip ‘anjing menggonggong kafilah tetap berlalu’, kalaupun ada yang masuk kuping kanan akan segera dikeluarkan di kuping kiri. Saat ini buruh lebih cenderung menerima kenyataan, menelan pil pahit, namun tetap dengan dendam dan keinginan yang membara di dalam dada, yang suatu saat bakal dilampiaskan.
Refleksi Hukum dan Politik
Sampai menjelang penghujung tahun 2010, Nasib buruh sebagai anak bangsa baik yang bekerja di negara sendiri maupun yang diluar Indonesia masih saja tetap buram, tak ada satu produk hukum pun yang dianggap bisa mengangkat harkat dan derajat buruh Indonesia, buruh masih tetap terpinggirkan, masih tetap dihina dina, disiksa bahkan dipulangkan dari tempat kerja dalam keadaan tak bernyawa.
Para elit politik masih tak henti-hentinya ber-euforia, ada yang sibuk menebar-nebarkan pesona, berbagi-bagi kekuasaan, berebut lahan curian, bertamasya ria, berlomba-lomba untuk tampil ditivi bak artis sinetron, sibuk mementingkan perut dan masa depan perutnya sendiri, dan melupakan semua tugas dan tanggungjawabnya.
Salah satu contohnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah menyetujui 50 (lima puluh) rancangan undang-undang (RUU) menjadi program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2010, terbukti hanya mampu menyelesaikan beberapa buah saja.
Dua di antara yang menjadi prolegnas adalah di bidang ketenagakerjaan, yaitu RUU atas perubahan UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan RUU atas perubahan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebenarnya sudah sangat menyengsarakan buruh terutama dalam hal outsourching, sistem kerja kontrak, pengebirian hak serikat pekerja, hak untuk mogok kerja, dan politik upah murah, apalagi jika UU tersebut benar-benar direvisi, rasanya bakal tambah “nyungsep” saja nasib buruh di Negara Republik Indonesia ini.
Bagi buruh, rencana revisi UU No. 13/2003 ini masih menjadi tanda tanya besar. Pengusaha dan pemerintah jelas mempunyai kepentingan atas perubahan UU No. 13 tahun 2003 tersebut. Disaat elit penguasa serakah mementingkan kepentingannya sendiri seperti saat ini maka kelompok pengusaha akan mudah mentransformasikan kepentingannya dalam revisi tersebut.
UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi buruh masih dianggap tidak jelas, terutama hal ini terkait dengan belum keluarnya peraturan pelaksanaannya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai satu kesatuan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional juga masih menimbulkan polemik terkait peleburan 4 badan penyelenggara jaminan sosial yakni, PT Jamsostek yang melayani program jaminan sosial bagi pekerja formal/informal, PT Taspen yang mengelola dana pensiun PNS, PT Askes yang melakukan pelayanan kesehatan untuk PNS dan masyarakat, serta PT Asabri yang melayani jaminan sosial untuk TNI/Polri, karena dianggap akan menimbulkan kesimpangsiuran atau kekacauan sistem baik dalam segi administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat buruh.
Tahun 2010, Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah (Pilgub, Pilbup, Pilwalkot), tingkat partisipasi dan pemahaman buruh tentang hak-hak politiknya memang cukup meningkat, mungkin karena belajar dari pengalaman tahun tahun sebelumnya, namun sayang partisipasi dan pemahamannya tersebut mayoritas masih diimplementasikan kedalam bentuk dukung mendukung kandidat tertentu. Komunitas buruh terus diburu untuk diraih suaranya, bukan aspirasinya, beberapa aktivis buruh bahkan ikut berbaur terlibat dalam event tersebut, walaupun pada akhirnya dukungan dan keterlibatannya dalam pilkada tersebut berakhir sia-sia.
Refleksi Kebijakan Ketenagakerjaan
Tahun 2010, produk negeri Cina membanjiri pasar – pasar di Indonesia. Hal ini sebagai dampak dari dilaksanakannya perjanjian ACFTA. Produk China dapat masuk ke Indonesia tanpa dikenakan tarif. Banyak perusahaan local yang kolap tidak mampu bersaing dengan produk Cina tersebut terutama produk sektor tekstil, Sandang dan Kulit, padahal pada sektor inilah yang menyerap jumlah tenaga kerja yang paling banyak, akibatnya banyak buruh yang terpaksa di-rumahkan bahkan di PHK.
Dalam penentuan UMK, patokan yang dijadikan acuan adalah standar KHL, namun sama seperti tahun-tahun sebelumnya standar KHL yang dijadikan pijakan masih sarat dengan kompromi dan kolusi, Nominal KHL rata-rata masih berkutat di kisaran Rp. 800 rb – Rp. 1.3 jt, sedangkan dalam kehidupan nyata standar kebutuhan hidup yang dianggap layak bagi seorang buruh sudah lebih dari Rp. 2 jt. Sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundangan bahwa upah diupayakan mencapai 100% dari KHL, maka pengusaha dan pemerintah seolah berusaha menekan angka KHL seminimal mungkin. Penentuan standar KHL di tahun 2010 masih jauh dari “standar” untuk hidup layak, begitupun untuk tahun 2011, walaupun secara hitung-hitungan ada beberapa daerah kab/kota yang UMK-nya melebihi dari 100% KHL.
Program penciptaan lapangan kerja baru adalah salah satu isu favorit calon-calon para kepala daerah saat kampanye, setelah dilantik para kepala daerah ini seolah berlomba dengan janjinya tersebut. Contohnya adalah di Jawa Barat, sebagaimana diketahui bahwa Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pernah berkampanye akan menciptakan 1 juta lapangan kerja baru. Sejak dilantik pada tahun 2008 hingga tanggal 23 oktober 2010, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jabar, Mustopa Djamaluddin telah tercapai kesempatan kerja bagi 1.063.302 orang terdiri atas antarkerja lokal (AKL) 841.894 orang, antarkerja antardaerah (AKAD) 14-934 orang, dan antarkerja antarnegara (AKAN) 206.474 orang (sumber : Pikiran Rakyat 26/10/2010). Namun percaya atau tidak, jika jumlah orang yang di-rumahkan dan di-PHK di Jawa Barat sejak beliau dilantik hingga pada tahun 2010 ini menurut perhitungan penulis, telah mencapai lebih dari 1 juta orang pula. Data dari PT. Jamsosek Kanwil IV menunjukan bahwa untuk semester pertama di tahun 2010 saja PT.Jamsostek Kanwil IV telah mengeluarkan santunan JHT untuk sebanyak 269.647 orang dengan nilai santunan sebesar ±Rp.832 milyar, serta terjadi peningkatan peserta yang non aktif sebanyak 730.839 orang dari 4.062.004 orang di tahun 2009 menjadi 4.792.843 orang ditahun 2010 semester 1, hal ini meng-indikasikan bahwa telah terjadi proses PHK yang cukup tinggi di Jawa Barat.
Jadi pada intinya mengangkat atau menciptakan peluang kerja baru adalah baik, namun harus pula diberikan tingkat kesejahteraan yang baik bagi para buruh yang dalam status bekerja
Prediksi Nasib Buruh di Tahun 2011
Sulit rasanya bagi buruh pada tahun 2011 mendatang untuk bangkit dari keterpurukan. Masih carut marutnya tatanan politik, perilaku penguasa dan perilaku pemimpin-pemimpin buruh menjadikan tahun 2011 adalah tahun yang sama kelamnya dengan tahun sebelumnya.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk membuat buruh jadi pesimis, namun sebaliknya ingin menyadarkan bahwa inilah realita yang ada. Pemerintah yang mempunyai peran sebagaimana amanat perundang-undangan selaku pengawas, mediator, fasilitator dsb cenderung berpihak kepada kelompok pengusaha pemilik modal. Sementara buruh dibiarkan tanpa masa depan yang jelas.
Rasa solidaritas dan persatuan yang massiv diantara buruh adalah satu-satunya jalan keluar dari cita-cita bersama buruh, Buruh harus berjuang sendiri menggapai cita-citanya yakni mencapai buruh yang sejahtera.
Tahun 2011, Buruh dan serikat-serikat buruh/pekerja haruslah bersatu dalam satu flatform dan perjuangan yang sama, tidak mudah terkotak-kotak dalam wadah yang mudah diadu-adukan hal ini bisa diawali menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan buruh dibelahan dunia manapun adalah sama, kemudian melakukan konsolidasi bersama antar antar serikat buruh dengan melakukan aksi-aksi massa bersama, identifikasi problem bersama, menganalisa isu-isu dan kepentingan bersama, meraih dukungan dan simpati masyarakat luas secara bersama dll.
Jika ditahun 2011 seluruh komunitas buruh dapat bersatu dan berjuang dalam satu faltform yang sama, maka bukan tidak mungkin tahun 2011 adalah tahun kebangkitan bagi buruh di Indonesia, SEMOGA

2 Balasan ke Refleksi Nasib Buruh 2010 dan Prediksi 2011

  1. Api Kecil mengatakan:

    wah kasihan. rupanya kenaikan gaji pns berasal dari tumpukan surplus keuntungan yang didapat dari penindasan kelas buruh. Dengar-dengar Gaji pegawai baru, naik dari 1.040.000,- sampai 5.000.000,-. dan itu belum tunjangan-tunjangannya !

    Semoga Buruh indonesia bersatu padu di 2011 ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: