Dampak Fatwa Rokok Haram dan RUU tentang Rokok: Jutaan Buruh Sektor Rokok dan Tembakau Terancam

Senasib dengan buruh disektor tekstil dan garment yang sudah lama terkena dampak krisis global dan kebijakan pasar bebas, kini buruh pada sektor rokok dan tembakau diprediksi bakal bernasib sama.
Ribuan bahkan jutaan buruh pada sektor rokok dan tembakau terancam PHK sebagai akibat dari berbagai kebijakan pemerintah serta akibat dari fatwa haram yang dikeluarkan lembaga keagamaan.
Sebagai sinyalemen, Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis baru-baru ini menunjukkan upah riil buruh industri rokok turun 0,66% menjadi Rp 171.297 per bulan dibandingkan dengan Rp 172.443 per bulan pada kuartal IV/2008. Upah riil buruh industri rokok tersebut juga turun hingga 3,3% dibandingkan dengan upah riil diperoleh pada periode yang sama tahun lalu yakni kuartal I/2008, kendati upah nominal tercatat naik 4,89%.
Rata-rata upah buruh industri rokok (Rp/bulan) Kuartal IV/2008 (upah nominal 785.824 dan upah riil 172.443), Kuartal I/2009 (Upah nominal 783.511 dan Upah riil 171.297).
Ancaman bagi buruh sektor ini telah lama dilontarkan para pengusaha rokok sejak terbitnya
Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU, yang salah satunya mengatur bahwa setiap pengusaha atau importir rokok harus memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau, Permenkeu ini sangat berdampak pada industri rokok kelas menengah kebawah dan dinilai berpihak pada pemodal besar. Ditambah lagi dengan Paraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.011/2008 Tentang TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU, yang mulai berlaku 1 Februari 2009. Permenkeu tentang tarif cukai ini telah berdampak cukup besar dan berhasil menurunkan omset penjualan produsen rokok karena permintaan menurun karena harga rokok menjadi mahal.
Saat ini kekhawtiran buruh dan pengusaha sektor rokok dan tembakau makin menjadi-jadi akibat adanya Rancangan Undang-undang Pengendalian Dampak Tembakau terhadap Kesehatan atau yang lebih dikenal dimasyarakat dengan RUU Rokok, RPP/RUU ini diprediksi bisa menimbulkan keresahan dimasyarakat karena bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), mematikan mata pencaharian sekitar enam juta orang mulai dari buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, peritel dll.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mukhyir Hasan Hasibuan dalam siaran pers di Jakarta, Senin(1/2).
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) yang didirikan pada 25 Januari 2010 yang anggotanya antara lain Federasi Serikat Pekerja RTMM, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, aliansi ini dengan tegas menolak RUU/RPP tentang pengendalian dampak tembakau ini.
Salah satu isi RPP itu adalah larangan mengenai iklan rokok di semua jenis media massa, larangan memberikan sponsor dan pengaturan isi kemasan rokok. RPP juga melarang merokok di restoran, bar, kantor dan tempat umum, Muhyir Hasan mengatakan bahwa dalam menyusun RPP, Departemen Kesehatan tidak melibatkan dan mendengarkan pendapat dari kementerian terkait dan para petani, pekerja dan pemilik pabrik rokok.
Selain kebijakan-kebijakan pemerintah sebagaimana disebut diatas, keputusan tentang Fatwa Haram rokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam surat fatwa haram Nomor 6//SM/MTT/III/2010 pada Senin malam 8 Maret 2010, makin membuat buruh pada sektor rokok dan tembakau ini merasa cemas. Karena bisa dipastikan akan berdampak besar pada industri rokok di tanah air.
Semua menyadari bahwa tembakau berbahaya bagi kesehatan, kebijakan ataupun fatwa pasti dikeluarkan demi kebaikan dan kemaslahatan, namun industri sektor ini telah memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara. Oleh karena itu, segala aturan tentang tembakau harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar tercapai solusi yang menguntungkan berbagai pihak.

3 Balasan ke Dampak Fatwa Rokok Haram dan RUU tentang Rokok: Jutaan Buruh Sektor Rokok dan Tembakau Terancam

  1. aripmuttaqien mengatakan:

    kalau melihat upah buruh rokok segitu, jelas aja nggak bikin sejahtera.
    ngaco aja ah…
    Klo pengen sejahtera, ekspor saja rokok ke luar negeri. Biar upah buruh bisa naik. Jangan dimakan di negeri sendiri. Lu udah tahu kalau standar hidup di Indonesia rendah, pendapatan masyarakat rendah, malah rokok dijual di Indo.
    Jual aja ke luar negeri, biar harganya naik.

  2. argaandrew mengatakan:

    Betul….
    Supaya tidak banyak yg terkena dampak dari bahaya rokok tersebut…
    Semesti nya rokok di ekspor ke luar negeri…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: