Kedudukan Pekerja Dalam Pembuatan PP/PKB

Peraturan Perusahaan (PP)

1. Dalam rangka penyusunan peraturan perusahaan (PP), pengusaha perlu memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil-wakil pekerja/ buruh atau dari pengurus serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB, jika telah ada SP/SB. Untuk mendapatkan saran dan pertimbangan tersebut, pengusaha dapat mengundang wakil-wakil pekerja/buruh atau pengurus SP/SB secara tertulis menurut kepatutan. Pemanggilan tersebut, sekurang-kurangnya dilakukan 3 kali berturut-turut dengan bukti/tanda terima pemanggilan yang sah.
2. Apabila upaya sebagaimana dimaksud butir 1 tersebut tidak juga dipenuhi oleh wakil-wakil pekerja/buruh atau pengurus SP/SB, maka (manajemen) perusahaan dapat melakukan rapat perumusan dan pembuatan PP bersama-sama dengan wakil-wakil pekerja/buruh lainnya dan dari unsur Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS-Bipartit) tanpa kehadiran pihak pengurus SP/SB.
3. Setelah proses pembuatan PP sebagaimana tersebut telah ditempuh, maka selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Menteri yang membidangi ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk itulah yang menentukan sah atau tidaknya PP yang dibuat tersebut, baik secara substantif maupun secara prosedur.
4. Sebagaimana diketahui bahwa keanggotaan LKS-Bipartit di suatu perusahaan terdiri dari (unsur-unsur) SP/SB atau unsur pekerja/buruh (Pasal 1 angka 18 UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 9 Kepmenakertrans No. KEP-255/Men/2004).   

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

1. Sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, bahwa masa berlaku perjanjian kerja bersama (PKB) paling lama 2 (dua) tahun, dan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh, masa berlakunya dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)tahun.
2. Perundingan pembentukan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku dan apabila dalam perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PKB yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan, kecuali ditentukan lain dalam PKB dan pengusaha mendaftarkan PKB yang telah ditandatangani kedua belah pihak kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Perundingan pembentukan PKB sesuai ketentuan Pasal 19 Kepmenakertrans No. Kep-48/MEN/IV/2004, bahwa perundingan di mulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat :
a. Tujuan pembuatan tata tertib;
b. Susunan tim perunding;
c. Lamanya masa perundingan;
d. Materi perundingan;
e. Tempat perundingan;
f. Tata cara perundingan;
g. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan;
h. Sahnya perundingan;dan
i. Biaya perundingan.
5. Mengenai pasal-pasal yang telah pernah disetujui kedua belah pihak, apakah merugikan atau tidak agar dikembalikan kepada tata tertib perundingan PKB yang telah disepakati.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: