Buruh Indonesia Blog: Media Pencerahan Buruh Indonesia

Outsourcing versi MasJum

mantanburuh — Sun, 22 Jan 2012 17:09:00 +0000

(Ringkasan obrolan penulis dengan Mas Jum, aktivis buruh lokal Bandung)

Mbuh, apa yang mendorong Ibu Megawati Presiden kita, saat men-sah-kan UU No.13 Tahun 2003 silam, padahal menurutku saat itu UU tersebut adalah “neraka” bagi buruh. Dibalik slogannya sebagai ksatria pembela ‘wong cilik’ dan pembela kaum yang tertindas, ternyata justru menjerumuskan ‘wong cilik’ tersebut.
Banyak pasal dalam UU tersebut yang menjadikan ‘wong cilik’ ini semakin menjadi ‘wong cuuiiilllik tenan’ bahkan mendegradasi penghargaan sebagaimana layaknya terhadap “wong” (manusia).
Sebut saja pasal-pasal yang melegalisasi perbudakan (pasal 64), mempekerjakan anak-anak (pasal 69), Cuti Haid (Pasal 81), degradasi nilai fasilitas kesejahteraan (pasal 100), degradasi nilai pesangon (pasal 156) dll.

Perbudakan = Outsourching

Perbudakan (menurut Wikipedia Bahasa Indonesia) adalah sebuah kondisi di mana terjadi pengontrolan terhadap seseorang (disebut budak) oleh orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual.
(Masih menurut Wikipedia) Para budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tiada punya hak asasi manusia. “Slave” berasal dari perkataan slav, yang merujuk kepada bangsa Slavia di Eropa Timur, yang masyarakatnya mayoritas adalah budak.
Dimasa lalu, selain dipersembahkan kepada raja atau pemimpinnya, budak dijadikan komoditas jual beli atau barter. Para pemilik budak atau cukong budak adalah mereka-mereka dari kaum yang memenangkan peperangan yang menjadikan tawanan perangnya sebagai budak, boleh dibilang “stok” akan berlimpah saat satu kaum memenangkan perang, dan sebaliknya saat peperangan kalah ‘stok’ pun berkurang.
Namun peperangan tidaklah selamanya berlangsung, Untuk memenuhi ‘stok’ budak para cukong budak ini berburu ke kantong-kantong masyarakat yang mayoritas hidup miskin, mereka menipu, membohongi, menjerat korban dengan hutang yang tak mungkin terbayar, membelinya, membawanya dengan jalan paksa dan sebagainya.
Di masa lalu, para budak diperlakukan kejam, budak hanya diberi makan dan fasilitas hanya untuk mempertahankan hidupnya sendiri, sekali melanggar titah majikan atau berbuat kesalahan, maka budak ini akan ditendang keluar dan dikembalikan ke pemiliknya, jika budak sakit-sakitan tak segan budak tersebut untuk dibunuh dan dibuang jauh-jauh, karena tuannya (cukongnya) pun tak sudi menerima kembali budak yang sakit-sakitan.
Di masa lalu wajar saja perbudakan merebak, karena barangkali raja-nya tidak pernah mengangkat MENKUMHAM (Menteri Hukum dan HAM), tidak ada Komraj HAM (Komisi Kerajaan HAM), tidak ada Pemerhati HAM (Human Right Watch) dan tidak ada LSM-LSM ~~yang mencari uang atas nama~~ HAM.

Illustrasi: Dijual Murah

Dijaman saiki, agen-agen budak merebak dimana-mana, budak jaman sekarang bukanlah dipersembahkan untuk raja atau presiden, tapi dijual ke juragan-juragan pemilik perusahaan, agen atau cukong setiap hari merekrut ratusan budak, mencari ke kampung-kampung dan sudut-sudut kota, beraksi menjelang kelulusan dan wisuda anak sekolah dengan bursa kerjanya, membuat iklan di tivi, Koran dan radio, menawarkan pekerjaan layaknya pemilik perusahaan.
Dijaman saiki setiap bulan agen budak (perusahaan perbudakan) meng-interview ribuan budak, mengelompokan serta menyimpannya dilemari-lemari cabinet dengan tak lupa membubuhkan ‘price list’ dan barcode, si A layak dijual ke juragan minyak, si B layak dijual ke raja tekstil, si C layak dijual sebagai waitress di Warung Kopi, si D layak dipajang sebagai Bulldog dan seterusnya.
Dijaman saiki, dengan legalisasi pemerintah, pengusaha leluasa memilih budak di agen-agen perbudakan, mencari yang paling murah upahnya, yang paling semangat bekerjanya, tidak sakit-sakitan, yang tampan, yang cantik, jarang hamil, tidak pernah menuntutupah dsb, jika budak sudah kadung dipilih pun pengusaha tak segan untuk menendangnya keluar jika ternyata sang budak kondite-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sakit-sakitan, hamil, menuntut naik upah, berkelompok (berserikat), dll.
Dijaman saiki, Upah dan waktu kerja budak dipatok dan dikontrol oleh cukong (agen perbudakan), akibatnya banyak diantara para budak yang upahnya hanya bisa untuk makan sendiri serta bayar upeti kepada cukongnya, tanpa ada sisa untuk disetorkan kepada keluarga atau simbok di kampung, jika budak sakit si cukong dan si pengusaha saling lempar tanggung jawab, yang pada akhirnya dibiarkan begitu saja tanpa iba dan belas kasihan.
Dijaman saiki “Perbudakan” sudah tidak ada, yang ada adalah “Outsourcing”, Barangkali pembuat undang-undang sudah gengsi dan tabu mencantumkan kata “perbudakan’ dalam undang-undangnya, sama halnya istilah korupsi yang sudah diganti dengan “penyalahgunaan” dll. Namun pada hakikatnya praktek-praktek perbudakan secara kasat mata berlangsung dimana-mana, bakhan di-legal-kan atau di-sah-kan dengan peraturan perundangan seperti pada UU No.13 tahun 2003 tsb.
Dijaman saiki katanya presiden wis ngerti kabeh soal HAM, bahkan Menteri HAM pun diangkat, Pemerhati HAM sudah masuk ke pelosok pedesaan (HAM masuk desa), LSM-LSM ada disetiap sudut gang.
Balik lagi ke pengertian perbudakan menurut Wikipedia diatas, perbudakan adalah sebuah kondisi di mana terjadi pengontrolan terhadap seseorang oleh orang lain, yang berkaitan dengan buruh dan eksploitasi seksual, Jadi what the different between perbudakan dimasa lalu dan outsourching dijaman saiki?

OUTSOURCING = TIDAK MELINDUNGI

Puji syukur pada Tuhan YME, dijaman saiki Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bisa mengatakan bahwa sistem pekerja lepas “outsourcing” merupakan sistem yang sangat tidak memberikan perlindungan kepada pekerja terutama untuk kaum lemah, bahkan Mahfud MD ini berani bilang: “Untuk itu kami memutuskan melarang adanya sistem “outsourcing” untuk melindung masyarakat kecil dari kesemena-menaan pihak-pihak terkait,”.
Selain itu, kata dia, larangan adanya “outsourcing” ini adalah untuk tetap menjaga para pekerja dari perlakuan kurang manusiawi dan bisa diberikan hak-hak sebagaimana undang-undang yang ditetapkan.

Ilustrasi: Workers Isn't Slaves

Kulo yakin sekali Pak Mahfud MD ini pun ngertos (isi) UU No.13 tahun 2003 sejak dulu, tapi kenapa baru ngerespon ketidakberesan UU tsb saiki yo!?
MK membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012, namun aku mensinyalir dikabulkannya uji materiil Didik Suprijadi dkk, pekerja dari Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML), bermuatan listrik (karena yang mengajukan adalah buruh pencatat meteran listrik PLN) sebagaimana diketahui bahwa Menteri BUMN yang sekarang adalah Pimpinan tertinggi di PT PLN sebelumnya, yakni Pak Dahlan Iskan (takut nama baik pak DI kesetrum gitu lho?!!), koq, kebayang dipikiranku, nek sing ngajukan uji materiil itu adalah karyawan outsourcing di PT.Ecek-ecek yang udah belasan tahun terus dikontrak walaupun pekerjaanya itu-itu aja, dikabulkan opo ora yo?
Sejarah menunjukan bahwa sebelum tahun 2003, jutaan buruh yang dimotori serikat pekerja bergerak mulai dari daerah sampai ke Istana Negara, mengusung tema penolakan UU 13/2003, bahkan beberapa demonstrasi berakhir ricuh, salah satu tema yang diusung saat itu adalah menolak legalisasi outsourcing yang nyata-nyata dimuat dalam UU tersebut
Tapi, (dari pada tidak) kita patut berikan apresiasi buat Pak Mahfud MD dkk di MK ini, selain gebrakan politik, ternyata Pak Mahfud MD ini, concern juga pada kesejahteraan serta kelangsungan hidup mayoritas penduduk Indonesia (buruh).
Saiki tinggal nunggu follow up putusan MK tersebut dari Menakertrans Cak Imin (Muhaimin Iskandar), apakah surat edaran atau keputusan atau peraturan yang dikeluarkannya sebagai pengejawantahan dari penghapusan outsoucing, atau malah makin menyelubungkan praktek perbudakan.
Saya sih pesimis, masalahe yang punya dan yang mem-backing perusahaan outsourcing, mayoritas bukan ‘wong cilik’ sekelas AAL yang nyuri sandal jepit, ato Mas Kasno yang tukang Bakso ning prapatan kuwi, tapi para petinggi institusi keamanan, petinggi partai, pejabat pemerintah dan sodara-sodara-nya, dan bahkan ada pemilik agen outsourcing sekaligus pemilik perusahaan itu sendiri (walaupun terselubung), jadi selain bisa jual barang produk perusahaanya dia juga bisa menjual pekerjanya.
Nah, nek wis koyo ngono berbenturan dengan orang-orang seperti itu lagi, mana berani Cak Imin menertibkan perbudakan (outsourcing) yang menjadi tugas institusinya.
Siap-siap aja tukang peti dan tukang es mendapat proyek dari MK dan Menakertrans…
Ngono mas!

(penulis menutup obrolan sambil nyruput kopi…)
Ooooo…gitu ya Mas? Mantaaap…

Korelasi Sumber Berita:
Republika
Tribun News
Sumber Gambar Ilustrasi:
The Man From The Past
presstv.ir

Filed under: Buruh Buruh Buruh, Guyon Buruh, Hak-hak Buruh, Hubungan Industrial, Outsourching, Pencerahan Tagged: buruh kab.bandung, humor buruh, kesepakatan kerja, Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi, outsourcing, perbudakan, perselisihan, refleksi buruh, uji matei UU Ketenagakerjaan

(Not) HOPE 2012

mantanburuh — Thu, 29 Dec 2011 08:34:48 +0000

HARAPAN TAHUN 2012

Tahun 2011,
Seperti tahun-tahun sebelumnya,
Kami harus berjuang sendiri,
Mempertahankan hak, melawan penderitaan dan ketidakadilan.

Tahun 2011,
Presiden, DPR, Gubernur, Bupati, Walikota,
Menaker, bahkan Disnaker, tidak mengenal kata “buruh” dalam kesehariannya.
Mereka hanya mengenal istilah “pengusaha”.

Tahun 2011,
Barangkali inilah penyebabnya,
Kepada mereka,
Buruh hanya memberikan upeti berupa seonggok amanah dan kepercayaan, sedangkan
Pengusaha memberikan fee, komisi, gratifikasi, travel cheque, dan share.

Tahun 2012,
Seperti tahun kemarin, kami takan berikan upeti apapun,
Seperti tahun kemarin, investor dan pemilik modal antri menunggu lobby,

Tahun 2012,
Menurut para peramal,
(dementia syndrome)… adalah penyakit yg bakal nge-trend di Indonesia
Jadi sepertinya,…………Lupa…….. lagi

Tahun 2012,
Kami harus berjuang sendiri,…lagi.
Melupakan cita-cita tentang upah layak… lagi,
Merasakan siksaan majikan …. Lagi,
Dan…. Tak punya harapan ….lagi.

“Selamat Tahun Baru 2012”

Filed under: Buruh Buruh Buruh, Guyon Buruh, Hubungan Industrial, Pencerahan Tagged: Buruh, buruh 2012, Guyon buruh, harapan buruh, kalender buruh, Pencerahan Buruh, refleksi buruh, selamat tahun baru 2012

31 Penyakit Akibat Hubungan Kerja

mantanburuh — Mon, 05 Dec 2011 16:46:49 +0000

Simbol-simbol peringatan

Merujuk pada Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit akibat Hubungan Kerja, maka setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapat jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir

Batas pengajuan klaim bahwa tenaga kerja positif mengidap penyakit akibat hubungan kerja adalah 3 tahun sejak tenaga kerja tersebut mengakhiri hubungan kerjanya, dengan dilampiri hasil diagnosis dokter yang merawatnya.

Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja

Berikut ini adalah 31 jenis penyakit akibat hubungan kerja:

1. Pneumokoniosis yang disebabkan debu mineral pembentuk jaringan parut (silicosis, antrakosilikosis, asbestosis) dan silikotuberkolosis yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian.
2. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras.
3. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, henep dan sisal (bissinosis).
4. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan.
5. Alveolitis allergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik.
6. Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaannya yang beracun.
7. Penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaannya yang beracun
8. Penyakit yang disebabkan fosfor atau persenyawaannya yang beracun.
9. Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun.
10. Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaan-nya yang beracun.
11. Penyakit yang disebabkan olehr arsen atau persenyawaan-nya yang beracun.
12. Penyakit yang disebabkan oleh raksa atau persenyawaan-nya yang beracun.
13. Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaan-nya yang beracun.
14. Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaan-nya yang beracun.
15. Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida beracun.
16. Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun.
17. Penyakit yang disebabkan oleh benzena atau homolognya yang beracun.
18. Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzene atau homolognya yang beracun.
19. Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya.
20. Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol atau keton.
21. Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogensianida, hydrogen sulfida, atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel.
22. Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan.
23. Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi.
24. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang berkenaan lebih.
25. Penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektro magnetik dan radiasi yang mengion.
26. Penyakit kulit (dermatosis) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi atau biologik.
27. Kanker kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasena atau persenyawaan, produk atau residu dari zat tersebut.
28. Kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes.
29. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko kontaminasi khusus.
30. Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau radiasi atau kelembaban udara tinggi.
31. Penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya termasuk bahan obat

Tatacara pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja akibat penyakit hubungan kerja, silahkan hubungi kantor Jamsostek terdekat.

Sumber Rujukan:
Keppres No.22 Tahun 1993 (Download)
Jamsostek

Filed under: Buruh Buruh Buruh, Hak-hak Buruh, Hubungan Industrial, Pencerahan, Pesangon Tagged: jaminan kecelakaan kerja, jamsostek, JHT, JKK, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, Penyakit Hubungan Kerja, PHK

Intermezzo: Mau Nyoba Introspeksi ala Kakek Buyut?

mantanburuh — Tue, 29 Nov 2011 06:14:35 +0000

MELIHAT “PENAMPAKAN” PADA WAJAH SENDIRI

Ilustrasi: wajah artis Holywood

Mari rehat sejenak untuk urusan pekerjaan kali ini.
Memperingati tahun baru identik dengan hura-hura, pesta kembang api serta beraneka ragam kemeriahan, namun pernahkah kita berpikir untuk melakukan sesuatu yang lain selain hura-hura setiap kita memperingati tahun baru?, tahun baru masehi, tahun baru islam, tahun baru cina dll cobalah diperingati dengan melakukan introspeksi dan evalusi.

Dalam agama saya (Islam) introspeksi dan evaluasi ini dikenal dengan Muhassabah, bagaimana cara dan upaya melakukan Muhassabah, tentu para ustadz, guru agama, para kyai-lah yang bisa menjawabnya, saya tidak bisa menjelaskannya.

Dalam memperingati tahun baru islam, serta menjelang tahun baru masehi, saya ingin sedikit memberikan ilmu yang didapat dari kakek buyut saya terkait bagaimana cara melihat siapa diri kita sebenarnya dengan cara yang sangat mudah, tanpa mantra-mantra, tanpa sesajen atau melakukan ritual tertentu, cara ini dapat dilakukan siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

Ilmu ini sangat bermanfaat untuk meng-introspeksi diri serta melihat “wajah asli” kita.

Ilmu ini bisa dipakai untuk:
• Melihat Aura diri sendiri,
• Melihat sifat kebinatangan yang selalu muncul dalam diri.
• “Menilai sejauhmana amal ibadah kita kepada Sang Pencipta”, (Tentu hanya Tuhan YME yang Maha Menilai).
• Mengetahui apakah wajah kita “ditakuti” atau “disukai” oleh bayi (mata bayi biasanya lebih jeli melihat “sesuatu”).

Lalu, bagaimana caranya?

1. Niatkan dalam hati bahwa saya ingin sekali melihat wajah asli saya!
2. Cari tempat yang sepi (agar bisa konsentrasi) bisa dikamar, mushola rumah, dll, yang penting ditempat itu ada cerminnya (minimal cermin yang bisa memuat wajah dan bahu).
3. Berdiri-lah didepan cermin kurang lebih 1 – 2 meter (bisa juga duduk atau bersila).
4. Tarik nafas dalam-dalam kurang lebih 3 kali hembusan (agar bisa rileks).
5. Tataplah dengan konsentrasi dan fokuskan pada mata anda yang ada dicermin, dan usahakan jangan berkedip.
6. Dengan terus focus dan konsentrasi, lalu perhatikan perubahan raut wajah, lama kelamaan wajah akan berubah dan menampakan “wajah asli” kita.
7. Perhatikan juga warna putih atau warna lain yang muncul yang mengelilingi bagian luar kepala dan bahu kita, itulah yang disebut warna aura.
8. Terus focus sampai wajah asli muncul secara utuh.

Nah, bagaimana hasilnya?

Biasanya sih kalo, kita bisa fokus dan konsen, akan dengan cepat kelihatan!, jangan merasa takut, karena itu wajah kita sendiri koq!
Kalo menurut kakek buyut saya, jika yang muncul adalah wajah yang dibalut warna hitam atau warna gelap serta tampak wajah-wajah “aneh” lain, maka kata kakek buyut untuk membersihkannya segeralah perbanyak istighfar serta ibadah, sering-seringlah bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, serta buang sifat buruk sangka, hasud dan dengki, sebaliknya jika yang muncul adalah wajah yang berseri-seri tampan/cantik dibalut cahaya putih, maka teruslah pertahankan berbagai kebaikan dan amal sholeh yang dibuat.
Warna yang muncul disekeliling kepala dan bahu (kalo menurut jaman sekarang disebut “aura”) juga menunjukan sifat dan tabiat atau kepribadian kita.

Silahkan dicoba dan selamat ber-introspeksi!

Jangan percaya semua yang saya tulis ini, barangkali ini hanya mitos karena kebenaran dan ilmu hanya milik Sang Pencipta Alloh SWT.

Ilustrasi gambar : artis holywood (gak tau namanya?)

Filed under: Guyon Buruh, Pencerahan, Religi Buruh, Tips & Trik Tagged: aura, Guyon buruh, humor buruh, introspeksi, Pencerahan Buruh, refleksi buruh, religi buruh

Upah Minimum Kabupaten UMK DKI Jakarta dan Banten Tahun 2012

mantanburuh — Fri, 25 Nov 2011 16:32:09 +0000

Ilustrasi : Aksi Buruh DKI menuntut UMP

UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2012 diputuskan sebesar Rp 1.529.150,- atau sebesar 102,9% dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

UMK Provinsi Banten Tahun 2012
Sementara untuk provinsi Banten, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten No.561/Kep.886-Huk/2011 Tanggal 21 Nov 2011 tentang Penetapan UMK se-Provinsi Banten 2012, ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2012 sebesar Rp1.042.000,- atau naik sebesar 4,2 persen dari UMP 2011 yang hanya sebesar Rp1.000.000,-

Berikut rincian Upah Minimum untuk 8 Kabupaten/Kota (UMK) provinsi Banten Tahun 2012:

• UMK Kab. Lebak Rp1.047.800,-
• UMK Kota Serang sebesar Rp1.230.000,-
• UMK Kab. Pandeglang Rp1.050.000,-
• UMK Kota Cilegon Rp1.340.000,-
• UMK Kab. Serang Rp1.320.500,-
• UMK Kota Tangerang Selatan Rp1.381.000,-
• UMK Kota Tangerang Rp1.381.000,- dan
• UMK Kab.Tangerang ditetapkan sebesar Rp 1.379.000,-

UMK Banten Tertinggi/Terendah
Kota Tangerang dan Tangerang Selatan masing-masing memiliki upah tertinggi dengan nilai Rp 1.381.000,- dan terendah Kab. Lebak dengan Rp 1.047.800.-

Ilustrasi Gambar dari: Info GSBI Blog
Shared Info dari : Berita8.com dan Kompas.com

Filed under: Buruh Buruh Buruh, Hak-hak Buruh, Hubungan Industrial, Pencerahan, Standar Gaji, Upah Minimum Tagged: aksi buruh, Info Buruh, KHL, perhitungan upah, standar upah, UMK, UMK 2012, UMK Banten, umk DKI Jakarta, UMK Jawa Barat, UMK Kab/Kota, UMP, upah lembur, Upah Minimum, Upah Mnimum 2012

Upah Minimum Kabupaten UMK Jawa Barat Tahun 2012

mantanburuh — Tue, 22 Nov 2011 17:31:04 +0000

Gambar Ilustrasi_Aksi Buruh Tolak Upah Murah

Berikut adalah daftar UMK (Upah Minimum Kab/Kota) Tahun 2012 beberapa kota di Jawa Barat.
Dari 26 UMK Kab/Kota yang ditetapkan, 13 UMK Kab/Kota dinyatakan telah mencapai atau melebihi nilai KHL yang ditetapkan, UMK beberapa Kab/Kota itu yakni UMK Kota Bandung (100%), UMK Kota Cimahi (101,24%), UMK Kab. Bandung (103,44%), UMK Kab. Bandung Barat (100,40%), UMK Kota Tasikmalaya (100,57%), UMK Kab, Bekasi (110%), UMK Kota Bekasi Rp (105,25%), UMK Kab.Bogor Rp (100%), UMK Kab. Sukabumi (100,81), UMK Kota Sukabumi (102,33%)., UMK Kab. Cianjur (100,04%), UMK Kab. Cirebon (100%), dan UMK Kab. Indramayu (100%).

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kota dan Kabupaten di Jawa Barat ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kab./Kota di Jabar tahun 2012, yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1558-Bangsos/2011.

Berikut adalah daftar UMK 2012 Jawa Barat selengkapnya:

• Kota Bandung Rp 1.271.625,-
• Kota Cimahi Rp. 1.224.442,-
• Kab. Bandung Rp 1.223.800
• Kab. Bandung Barat Rp 1.236.991
• Kota Tasikmalaya Rp 950.000,
• Kab. Bekasi Rp 1.491.866,
• Kota Bekasi Rp 1.422.252,
• Kab.Bogor Rp 1.269.320,
• Kab. Sukabumi Rp 885.000,
• Kota Sukabumi Rp. 890.000,
• Kab. Cianjur Rp 876.500,
• Kab. Cirebon Rp 956.650,
• Kab. Indramayu Rp 994.864.
• Kota Depok Rp 1.424.797 (98% KHL),
• Kota Banjar Rp 780.000 (86,25% KHL),
• Kab. Sumedang Rp 1.007.500 (81,3% KHL),
• Kab. Garut Rp 880.000 (92,04% KHL),
• Kab. Ciamis Rp 793.750 (86,90% KHL),
• Kab. Subang Rp 862.500 (78,88% KHL),
• Kab. Purwakarta Rp 1.047.500 (84,17% KHL),
• Kab. Karawang Rp 1.269.227 (91,50% KHL),
• Kota Bogor Rp 1.174.200 (99,20% KHL),
• Kab. Majalengka Rp 800.000 (88,59% KHL),
• Kota Cirebon Rp 980.000 (99,95% KHL),
• Kab. Tasikmalaya Rp 946.000 (96,55% KHL) dan
• Kab. Kuningan Rp 805.000 (93,70% KHL).

UMK Jawa Barat Tertinggi/Terendah
Kabupaten Bekasi memiliki upah tertinggi dengan nilai Rp 1.491.866 dan terendah Kota Banjar dengan Rp 780.000.

Source Berita : Klik-Galamedia
Source Gambar : d’photograph

Filed under: Buruh Buruh Buruh, Hak-hak Buruh, Hubungan Industrial, Pencerahan, Standar Gaji, Upah Minimum Tagged: aksi buruh, Info Buruh, KHL, perhitungan upah, standar upah, UMK, UMK 2012, UMK Jawa Barat, UMK Kab/Kota, upah lembur, Upah Minimum, Upah Mnimum 2012

HAK DAN INFORMASI UNTUK BURUH MIGRAN DI TAIWAN

mantanburuh — Fri, 11 Nov 2011 06:07:41 +0000

Migrant Worker Rally

HAK DAN INFORMASI UNTUK BURUH MIGRAN DI TAIWAN
(Perawat, Pekerja Rumah Tangga, Pekerja Pabrik & Pekerja Bangunan, Nelayan) antara lain:

SIMPANLAH KWITANSI GAJI ANDA, KONTRAK KERJA DAN KTP
Sebab dokumen ini menjadi bukti yang sangat penting jika anda memiliki masalah tentang uang lembur, gaji, pajak atau kompensasi apapun.

JANGAN MENANDATANGANI
Jangan pernah menandatangani berkas kosong atau dokumen yang isinya tidak dipahami. Jika diminta untuk menandatangani dokumen yang tidak disetujui, ajaklah teman-teman lain untuk secara bersama-sama tidak menandatangani dokumen tersebut.
Simpan sendiri baik-baik salinan kontrak atau dokumen lainya, Agensi tidak memiliki hak untuk menyimpan dokumen anda.

Tabungan paksa tidak dibenarkan.
Pajak penghasilan, biaya makan dan penginapan, peng-obatan dan asuransi kesehatan tenaga kerja adalah potongan legal yang diakui di kwitansi pembayaran. Yang lain tidak!
Ingat! Hindari bahaya. Banyak pekerja kehilangan tabungan
mereka karena perusahaan mereka bangkrut. Carilah bantuan dan
nasihat apakah majikan/agensi Anda akan menerapkan pengaturan
tabungan paksa. Majikan Anda tidak memiliki hak untuk menahan KTP atau paspor Anda. Anda harus membawa KTP Anda kapan pun Anda berada di tempat umum.

PEMULANGAN LEGAL
Majikan Anda tidak dapat memulangkan Anda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Berikut beberapa alasan pemulangan/PHK yang sesuai dengan hukum:
1. Kekerasan atau penghinaan kasar terhadap majikan atau pekerja lain.
2. Pelanggaran serius terhadap kontrak atau aturan kerja (dengan pengandaian bahwa perusahaan tempat Anda bekerja adalah perusahaan yang mendapat ijin operasi dari pemerintah).
3. Melakukan perusakan harta benda perusahaan atau membongkar informasi rahasia milik majikan.
4. Tidak masuk kerja selama 3 hari secara berturut-turut atau 6 hari dalam sebulan.
5. Jika kehilangan kemampuan Anda untuk bekerja.
6. Jika ditahan pihak berwajib (dipenjarakan).

KWITANSI PEMBAYARAN
Menurut Pasal 21 dari “panduan ijin kerja dan pengawasan orang asing”, majikan harus menyediakan kwitansi pembayaran secara terperinci dalam bahasa Cina dan dalam bahasa negara asal pekerja. Kwitansi pembayaran ini harus mencakup semua bagian dari upah dan semua potongan.

BIAYA PENEMPATAN/BIAYA AGENSI
1. Jumlah biaya penempatan/biaya agensi menurut hukum tenaga kerja (CLA) di Taiwan adalah satu bulan gaji (NT$ 17,880) di tambah biaya dokumentasi. CLA menghimbau otoritas yang ber-wenang di Negara asal para buruh migran agar tidak menentukan biaya penempatan lebih dari satu bulan gaji buruh migran. Silakan Anda menyadari hal ini dan ikut serta menekan biaya agensi yang membubung tinggi di Indonesia.
2. Agensi Anda di Taiwan boleh menarik biaya layanan bulanan tidak lebih dari tahun pertama: NT$ 1,800; tahun kedua: NT$ 1,700; tahun ketiga: NT$ 1,500. Jika setelah bekerja selama 3 tahun, Anda kembali bekerja di Taiwan dan dipekerjakan oleh majikan yang sama, biaya jasa bulanan maksimum adalah sebesar NT$ 1,500.
Agensi tidak dapat menuntut biaya tambahan atas:
• Penjemputan di bandara dan keberangkatan/bantuan pulang kampung.
• Transportasi dan makanan selama pemeriksaan kesehatan.
• Pembuatan KTP Taiwan.
• Pengenalan tempat kerja.
• Bantuan untuk pindah majikan.
• Makanan dan tempat tinggal dalam ‘masa tunggu’ untuk mendapatkan ke majikan baru.
• Mediasi/perdamaian antara pekerja dan majikan.
• Pengisian dokumen pajak atau dok. lain untuk instansi/kantor.
• Bantuan di bidang perbankan dan pengiriman uang, jika perlu.
3. Adalah ilegal kalau atasan Anda memotong biaya layanan agensi dari gaji Anda. Anda harus membayar agensi sendiri. Mintalah kwitansi sebelum membayar biaya tersebut.
4. Agensi Anda tidak dapat meminta Anda untuk menandatangani kontrak lain untuk pemotongan lebih lanjut. Jika Anda telah menandatangani kontrak seperti itu, hubungi HWC atau HMISC.

Panduan dan hak dan informasi pekerja migran/TKI di Taiwan silahkan Download versi Selengkapnya

Logo HMISC Taiwan

Sumber Informasi
PUSAT PELAYANAN MIGRAN DAN IMIGRAN KEUSKUPAN HSINCHU (HMISC)
81 Shui Yuan St., Hsinchu City 30069
Tel: (03) 573-5375 (03) 573-5387 Fax: (03) 573-5377
8:30am ~ 5:30pm (Sen-Jum), 1:00pm ~ 5:30pm (Ming)
E-mail: hmisc_tw@yahoo.com

HOPE WORKERS’ CENTER (HWC)
3F, 65 Chang-Chiang Rd., Zhongli City 320
Tel: (03) 425-5416 (03) 422-7075 Fax: (03) 427-1092
9:00 AM ~ 5:30 PM setiap hari
E-mail: hwc.hope@gmail.com
Webpage: www.tw.migrant-workers.org

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pro Buruh Migran
TAIPEI Migrant Workers Concern Desk (02) 2389-5247
TAIPEI Taiwan International Workers’ Associat(02) 2595-6858
TAOYUAN Vietnamese Migrant Worker & Brides Office
(03) 217-0468
ZHANGHUA Center for Migrants’ Concerns (04) 720-0741
KAOSHIUNG Stella Maris Center (07) 532-2522
KAOSHIUNG Labor Concern Center (07) 366-2373

Filed under: Buruh Buruh Buruh, Hak-hak Buruh, Pencerahan Tagged: Buruh, buruh migran, hak buruh migran, Solidaritas, tki, TKI Taiwan

UU BPJS Sulit Terlaksana

mantanburuh — Tue, 01 Nov 2011 17:08:56 +0000

Selasa, 1 November 2011
JAKARTA (Suara Karya): Kalangan pekerja mengkhawatirkan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) akan sulit untuk dilaksanakan. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Sjukur Sarto mengatakan, DPR dan pemerintah tidak memperhatikan masalah teknis pelaksanaan program jaminan sosial di lapangan.

“Saya khawatir UU BPJS tidak bisa dilaksanakan. Ini seperti UU SJSN (UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Walaupun sebagian besar tuntutan kami (pekerja) diakomodasi, artinya tidak ada peleburan terhadap PT Jamsostek (Persero), namun pelaksanaan jaminan sosial seperti yang diatur dalam UU BPJS tampaknya sulit dilaksanakan,” kata Sjukur Sarto di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yang ditunjuk oleh DPR dan pemerintah tidak akan mudah. Khususnya terkait masalah peserta, seperti data, sistem, jaringan kerja, sistem komunikasi, dan lainnya. Aplagi penegakan hukum terhadap UU BPJS ini juga tidak ditegaskan secara langsung.

Isi UU BPJS juga dikhawatirkan akan menurunkan kualitas pelayanan jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan. Bahkan ada kekhawatiran standar pelayanan akan disesuaikan dengan standar bantuan sosial atau jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). “Pekerja selama ini membayar iuran untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan di PT Jamsostek. Jika kualitas pelayanannya sama, maka akan mendorong pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk miskin saja,” tutur Sjukur Sarto.

Seperti diketahui, Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Jumat (28/10), mengesahkan UU BPJS. Dalam UU ini, BUMN jaminan sosial, seperti PT Askes dan PT Jamsostek, akan berubah status dari PT (Persero) menjadi badan hukum publik.

Terkait hal ini, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Abdul Latif Algaff mengatakan, keputusan politik DPR mengesahkan UU BPJS yang sebenarnya menimbulkan kontroversi di kalangan pekerja. Untuk itu, FSP BUMN akan melakukan konsolidasi, mencermati isi dan substansinya, baik secara internal maupun eksternal, dengan melibatkan federasi dan konfederasi serikat pekerja.

“Kami berharap kontroversi yang mengiringi penetapan UU BPJS ini jadi catatan penting ke depan. Ini dikarenakan pekerja ingin sesuatu yang terbaik untuk melindungi mereka dari risiko akibat kerja,” kata Latif.

Menurut dia, proses transformasi atau perubahan status dua BUMN jaminan sosial menjadi badan hukum publik tidak akan mudah. Artinya, tidak seperti mengganti baju atau semudah membalikkan tangan.

“Perlu kerja keras, komitmen, dan pengawalan serius agar UU BPJS ini sejalan dengan UU SJSN. Masalah strategis yang harus diselesaikan terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dan perundang-undangan terkait sebelum UU BPJS disahkan. Belum lagi masalah kapasitas kelembagaan, fiskal, kultur perusahaan, dan transformasi tata kelola keuangan sesuai perubahan status perusahaan,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengatakan, Jamsostek siap melaksanakan UU BPJS. Termasuk melakukan penyesuaian terkait status badan usaha serta program jaminan sosial yang dilaksanakan.

“Terlepas dari itu, sebagai operator kami siap menjalankan amanat UU BPJS. Kami akan terus meningkatkan pelayanan, manfaat, dan jumlah kepesertaan. Kita juga akan mempersiapkan segala sesuatunya secara bertahap,” katanya.

Di lain pihak, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) tetap akan mengajukan uji materiil (judicial review) terhadap UUB BPJS, karena dinilai bertentangan dengan UU SJSN. Sekjen K-SBSI Togar Marbun, proses migrasi program jaminan sosial yang dimanatkan dalam UU BPJS bertentangan dengan UU SJSN.

“Kami akan melakukan judicial review jika ada pelanggaran dalam UU BPJS, bahkan untuk setiap pasal yang ternyata bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lain. Indonesia sudah lama memiliki BPJS. Setidaknya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN mengakui PT Jamsostek, PT Asabri, PT Taspen, dan PT Askes sebagai badan penyelenggara jaminan sosial,” ucapnya.

Dia juga mempertanyakan tenggat waktu pelaksanaan jaminan sosial pada 2014 atau 2015 sebagaimana yang diamanatkan oleh UU BPJS. Hal ini sama seperti UU SJSN yang seharusnya dilaksanakan pada akhir 2009, namun ternyata molor hingga 2011 dengan diterbitkannya UU BPJS. Bahkan pelaksanaannya pun kembali ditunda hingga 2014. (Andrian)

Sumber Informasi : Suara Karya Online

Filed under: Buruh Buruh Buruh, Hubungan Industrial, Pencerahan Tagged: Info Buruh, UU BPJS, UU SJSN

Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2012

mantanburuh — Sun, 30 Oct 2011 10:51:17 +0000

Pada bulan Juli 2011 yang lalu, Pemerintah telah menetapkan Hari- hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012 yakni Hari Libur Nasional sebanyak 14 hari, sedang jumlah cuti bersama sebanyak 5 hari.

Penetapan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama ini disahkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri Agama (Nomor: 7 Tahun 2011), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nomor: 04/MEN/VII/2011) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Nomor: SKB/03/M.PAN-RB/07/2011).

Penataan kembali hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2012 menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja.

Pelaksanaan cuti bersama ini mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan dan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga/perusahaan. Namun pelaksanaan cuti bersama di kalangan lembaga/perusahaan diatur oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.

Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan, bea cukai dan unit pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja/buruh pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

adapun hari libur nasional dan cuti bersama dalam SKB tersebut adalah sbb:

Hari Libur Nasional tahun 2012
1. 1 Januari Minggu Tahun Baru Masehi
2. 23 Januari Senin Tahun Baru Imlek 2563
3. 5 Februari Minggu Maulid Nabi Muhammad SAW
4. 23 Maret Jumat Hari Raya Nyepi tahun Baru Saka 1934
5. 6 April Jumat Wafat Yesus Kristus
6. 6 Mei Minggu Hari Raya Waisak tahun 2554
7. 17 Mei Kamis Kenaikan Yesus Kristus
8. 17 Juni Minggu Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
9. 17 Agustus Jumat Hari Kemerdekaan RI
10. 19-20 Agustus Minggu-Senin Idul Fitri 1 Syawal 1433 H
11. 26 Oktober Jumat Idul Adha 1433 H
12. 15 November Kamis Tahun Baru 1434 H
13. 25 Desember Selasa Hari Raya Natal

Cuti Bersama tahun 2012
1. 18 Mei Jumat Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus
2. 21-22 Agustus Selasa-Rabu Cuti Bersama Idul Fitri
3. 16 November Jumat Cuti Bersama Tahun Baru 1434 H
4. 24 Desember Senin Cuti Bersama Hari Raya Natal

Sumber : Pusat Humas Kemenakertrans
File : SKB Libur Nasional dan Cuti Bersama th 2012 (Download disini)

Filed under: Buruh Buruh Buruh Tagged: cuti bersama 2012, Info Buruh, upah lembur

Pemerintah Harus Segera Melindungi Buruh Migran dari Kerentanan terhadap HIV

mantanburuh — Mon, 03 Oct 2011 17:38:22 +0000

Shared from : Yayasan Kalyanamitra on FB

Yayasan Kalyanamitra

Sejumlah organisasi Buruh Migran mendesak agar Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS IV 2011 menghasilkan langkah konkret melindungi Buruh Migran dari HIV AIDS. Pernas AIDS IV yang akan diselenggarakan pada 3-6 Oktober 2011 bertempat di Yogyakarta ini adalah forum diskusi akbar pemangku kepentingan dari setiap tingkatan dan sektor, untuk melakukan review bersama atas situasi epidemi HIV dan AIDS di Indonesia. Untuk itu, momentum Pernas AIDS IV 2011 harus dimanfaatkan untuk betul-betul mencari solusi konkrit terkait kerentanan buruh migrant terhadap HIV dan AIDS.
Meskipun belum ada data resmi, HIPTEK (Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja) mencatat bahwa tahun 2005 saja, terdapat 131 (0.09%) calon BMI teridentifikasi positif HIV dari 145.298 calon BMI yang akan berangkat ke Timur Tengah (Januari-October 2005). Angka ini meningkat dari 0.087% dari data tahun 2004 yang memperlihatkan 203 calon BMI terinfeksi HIV dari 233.626 orang calon BMI yang akan berangkat ke Timur Tengah.
Tahun 2009 kerentanan buruh migran rentan terhadap penularan HIV dan AIDS semakin tinggi, Data Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Nusa Tenggara Timur memaparkan bahwa per Juli 2009, 199 orang meninggal akibat HIV dan AIDS. Dari data tersebut jumlah 15 % merupakan mantan buruh migran. Sedangkan data Klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) RSUD dr Soebandi, Jember, menggambarkan bahwa 30 persen dari 227 orang dengan HIV dan AIDS yang ditangani adalah mantan BMI. Selain itu data dari sebuah organisasi buruh migran di Karawang, Jawa Barat, yaitu Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK) menunjukan bahwa setidaknya terdapat 22 buruh migran yang terinfeksi HIV/AIDS di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kerentanan buruh migrant terhadap HIV juga terjadi pada buruh migrant tidak berdokumen. Peduli Buruh Migrant, hingga 2011, setidaknya menangani 50 Kasus buruh migrant tidak berdokumen dari Malaysia yang terinfeksi HIV.
Bermigrasi atau menjadi seorang buruh migran bukanlah sebuah faktor yang menyebabkan sesorang tertular HIV dan AIDS. Ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi hak-hak buruh migran lah yang mengakibatkan Buruh Migran Indonesia semakin rentan terhadap penularan HIV dan AIDS.Temuan penelitian Solidaritas Perempuan menunjukan bahwa kerentanan buruh migran Indonesia terhadap HIV dan AIDS terjadi di semua tahap migrasi (pra pemberangkan, pasca kedatangan (di negara tempat kerja), dan kepulangan). Kerentanan tersebut terkait dengan minimnya informasi mengenai HIV/AIDS dan kerentanan buruh migran terhadap kekerasan seksual hingga perkosaan. Selain itu, banyak buruh migran perempuan yang menjadi korban traffiking yang dipaksa bekerja di industri hiburan, termasuk sebagai pekerja seks.
Pemerintah sebenarnya memiliki kewenangan, sekaligus kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak buruh migran, termasuk perlindungan dari HIV dan Aids. Sayangnya, hingga saat ini kebijakan nasional yang ada belum mampu melindungi Buruh Migran dari HIV dan AIDS. Beberapa kebijakan justru cenderung diskriminatif. Buruh Migran dipaksa menjalani tes HIV yang tidak memenuhi standar karena tanpa pelayanan konseling, dan tanpa mengisi lembar persetujuan. Hasil dari pemeriksaan tersebut pun tidak dirahasiakan.
Selain itu, calon buruh migran, dan buruh migran yang diketahui terinfeksi HIV langsung dipulangkan dan tidak diperbolehkan bekerja di luar negeri kembali. Setelah dipulangkan, tidak ada tindak lanjut dan akses yang memadai untuk Buruh Migran yang terinfeksi HIV, termasuk dampingan dan pelayanan kesehatan. Situasi yang dialami Buruh Migran yang terinfeksi HIV kemudian diperburuk dengan masih maraknya stigma dan diskriminasi baik masyarakat, pelaksana penempatan, rumah sakit, dan lain-lain.
Maka, kami mendorong untuk:
1. Pernas AIDS IV merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menyusun Rencana Aksi Nasional dan menyediakan anggaran yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS di kalangan buruh migrant baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen.
2. Pernas AIDS IV menekankan pada perspektif hak asasi manusia, gender, dan menghapuskan praktek mandatory HIV testing terhadap buruh migrant.
3. Pernas AIDS IV merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak semua Pekerja Migran dan Keluarganya, sebagai satu upaya mengurangi kerentanan buruh migrant dari penularan HIV/AIDS.***(JK)

*)Solidaritas Perempuan; Peduli Buruh Migran; Institute for Migrant Workers; Yayasan Kembang; Solidaritas Perempuan Kinasih

Filed under: Buruh Buruh Buruh, Hubungan Industrial, Pencerahan Tagged: Buruh, buruh migran, hak pekerja, Info Buruh, perselisihan, Solidaritas, tki, tki arab saudi

Donor Darah: Labour Social Responsibility

mantanburuh — Fri, 30 Sep 2011 04:41:56 +0000

Khitanan massal, men-sponsori kegiatan olahraga dan aktifitas partai politik, pengobatan gratis, domba qurban, dll adalah beberapa agenda sosial perusahaan yang sering ditentang dan diributkan oleh karyawannya, alasan penolakannya pun beragam. Diantara karyawan yang tidak setuju dengan aktifitas sosial perusahaan seperti yang disebutkan tadi adalah karena karyawan menganggap bahwa tingkat kesejahteraan karyawan di internal perusahaan sendiri juga masih dibawah standar.
Namun tidak demikian dengan agenda sosial perusahaan yang terkait dengan PMI (Palang Merah Indonesia) baik itu potongan upah untuk bulan dana PMI dan Kegiatan Donor Darah di tingkat perusahaan, tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang protes, …. Semuanya setuju…. Begitupun pengurus serikat pekerjanya.
Mumpung masih bulan September (bulan Dana PMI), saya ingin sedikit memberikan pemahaman tentang betapa perlunya pengurus serikat pekerja atau siapapun di perusahaan untuk ikut terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan donor darah di tingkat perusahaan, termasuk juga untuk ikut mendonorkan darahnya dalam kegiatan tersebut.
Sebagai salah satu pengurus serikat pekerja di tingkat perusahaan saat itu, saya sering menemui atau membesuk karyawan-karyawan yang mengalami kecelakaan atau bahkan yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Pengalaman saya menunjukan bahwa banyak diantara mereka yang sakit atau mengalami kecelakaan, membutuhkan banyak labu darah yang terkadang harus mengantri dan menunggu lama di kantor PMI untuk mendapatkannya, sementara untuk mencari donor pengganti begitu susahnya, bahkan kalaupun ada harus dengan memberikan imbalan .
Serikat pekerja ditingkat perusahaan saat ini masih banyak yang tidak peduli dengan aktifitas sosial semacam donor darah ini, serikat pekerja masih terus berkutat dengan kasus yang tak kunjung berkesudahan. Kegiatan donor darah dan kegiatan sosial lainnya masih dikelola oleh beberapa gelintir orang saja.
Perlunya pengurus serikat pekerja (terutama bidang kesejahteraan) untuk mengajak, membujuk dan mempromosikan kegiatan donor darah ini kepada anggotanya untuk kemudian berbondong-bondong menyumbangkan darahnya, kemudian juga betapa pentingnya pengurus serikat pekerja membuat database tentang golongan darah pendonor, yang tentu saja sangat berguna dikemudaian hari.
Database pendonor ini akan bisa dimanfaatkan untuk membantu karyawan lainnya yang sedang sakit atau mengalami kecelakaan dan membutukkan darah, pengurus tinggal menelepon atau menghubungi pendonor manakala dibutuhkan untuk menjadi donor pengganti.

Inilah beberapa fakta mengapa mendonorkan darah itu penting dan menyenangkan (terutama bagi saya):

1. Ketersediaan Darah di kantor-kantor PMI cenderung sedikit sementara yang membutuhkan sangat banyak.
2. Donor darah sebagai sarana medical checkup, karena dengan kegiatan ini, tensi dan kesehatan saya dicheck (minimal 3 bulan sekali), dengan demikian gejala-gejala penyakit bisa dengan cepat terdeteksi (bahkan petugas PMI akan segera menelepon atau memberitahu, apabila ada gejala penyakit tertentu dalam darah saya, misalkan gejala hepetitis dll)
3. Sebagai orang yang berpenghasilan pas-pasan, saya tidak punya materi untuk disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan, salah satu peluang saya untuk beramal terhadap sesama selain dengan tenaga dan fikiran adalah dengan menyumbangkan darah (donor).
4. Sampai detik ini, darah manusia diseluruh dunia hanya dibedakan oleh golongan dan rhesus, dengan demikian darah yang saya sumbangkan bisa diterima dan dimanfaatkan siapapun dan dimanapun sepanjang sesuai dengan golongan dan rhesusnya.
5. Orang kaya menyumbang orang miskin adalah hal yang sangat wajar, namun orang miskin menyumbang orang kaya hanya terjadi dalam aktifitas donor darah, toh PMI tidak memberikan label : “darah si miskin”, “darah si kaya”,”darah kuli pabrik”,”darah kuli panggul”, ”darah direktur perusahaan” dll. Yang tahu identitasnya hanyalah petugas PMI yang menyematkan barcode-nya disitu.
6. Kualitas darah tidak juga ditentukan oleh makanan yang saya makan, toh PMI tidak mempermasalahkan, kalau saya tiap hari hanya makan tahu, tempe, ikan asin, lalap-lalapan atau dengan lauk seadanya.
7. Hati dan organ pembentuk darah dalam tubuh saya dipicu untuk memproduksi sel-sel darah baru, dengan demikian tiap 3 bulan darah saya memperbaharui diri. Semboyan “darah muda”, bukan hanya menjadi slogan milik “Bung Haji Rhoma Irama”, namun juga menjadi slogan darah saya??!! Gkgkgk…

Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin menghimbau kepada siapapun baik itu pengurus serikat pekerja atau bukan untuk turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan mendonorkan darahnya. Kalau di perusahaan belum ada kegiatan ini, coba saja di koordinir ada berapa orang di perusahaan yang siap mendonor, kalau cukup banyak tinggal berkoordinasi saja dengan kantor PMI setempat, PMI juga mengadakan upaya ”jemput bola”, datang ke perusahaan-perusahaan yang karyawanya siap menjadi pendonor!
Kalaupun pada akhirnya di perusahaan tidak ada kegiatan dan bahkan belum berencana melakukan kegiatan ini, tidak menjadi persoalan dan tak perlu diributkan, toh kita bisa secara sendiri-sendiri datang ke PMI untuk mendonorkan darah.
Semoga bermanfaat.

Filed under: Buruh Buruh Buruh, Hubungan Industrial, Pencerahan Tagged: agenda sosial buruh, Donor darah, kegiatan buruh, refleksi buruh, Solidaritas

Standar Gaji Pegawai Kantoran 2012

mantanburuh — Fri, 30 Sep 2011 04:24:27 +0000

Sambil menunggu keputusan Gubernur tentang Upah Minimum tahun 2012, yang sudah bisa diprediksi kenaikannya tidak akan lebih dari 2 – 7 %, ada baiknya kita mengintip berapa gaji bos-bos berdasi kita.
Berikut adalah Standar Upah / Standar Gaji tahun 2012 yang dirilis Kelly Services, untuk beberapa posisi jabatan pada beberapa sektor, antara lain Accounting & Finance, Banking, Call Center, Engineering & Technical, Human Resources, IT, Office Support, Logistic, Sales, Marketing, Advertising dll, beberapa diantaranya adalah:

Standar Gaji Accounting & Finance
• Finance Director/CFO, Standar gaji minimal Rp.75,000,000, maksimal Rp. 135,000,000
• Financial Controller, standar gaji minimal Rp.35,000,000, maksimal Rp.50,000,000
• Senior Finance Manager, Standar gaji minimal Rp.30,000,000, maximal Rp. 45,000,000
• Finance Manager , Standar gaji minimal Rp. 22,000,000, maksimal Rp. 28,000,000
• Senior Management Accountant, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.23,000,000
• Senior Financial Accountant, Standar gaji minimal Rp.16,000,000 maksimal Rp.21,000,000
• Financial Accountant, Standar gaji minimal Rp. 8,500,000 maksimal Rp.10,000,000
• Financial Analyst, Standar gaji minimal Rp. 9,000,000 maksimal Rp. 13,000,000
• Senior Treasury Manager, Standar gaji minimal Rp. 25,000,000 maksimal Rp.35,000,000
• Treasury Manager , Standar gaji minimal Rp.17,000,000 maksimal Rp. 22,000,000
• Internal Audit Manager, Standar gaji minimal Rp. 12,000,000 maksimal Rp.21,000,000
• Head of Internal Audit, Standar gaji minimal Rp.27,000,000 maksimal Rp.42,000,000
• Tax Senior Manager, Standar gaji minimal Rp.25,000,000 maksimal Rp. 37,000,000
• Tax Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Tax Accountant, Standar gaji minimal Rp. 5,000,000 maksimal Rp.9,000,000

Standar Gaji Banking
• Bank teller, Standar gaji minimal Rp 2,000,000 maksimal Rp.2,800,000
• Customer Service Officer, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal Rp. 6,000,000
• Bank Auditor, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp. 6,250,000
• Collection/Debt Recovery Offcer, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal 3,750,000
• Compliance Offcer, Standar gaji minimal Rp. 3,500,000 maksimal Rp. 5,900,000
• Securities/equities Dealer , Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal 6,000,000
• FX Dealer, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 3,500,000
• Mortgage Sales Specialist, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal 5,500,000
• Personal Financial Consultant/Personal Banker, Standar gaji minimal Rp 3,000,000 maksimal Rp.5,500,000
• Settlement Officer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• remittance/Settlement/ Loans Clerk, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal Rp.3,500,000
• Bank Operations Offcer, Standar gaji minimal Rp 1,750,000 maksimal Rp. 3,000,000
• Trade Finance Offcer, Standar gaji minimal Rp 2,750,000 maksimal Rp.4,500,000
• Trade Finance Clerk, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 3,500,000

Standar Gaji Call Center

• Call Centre Manager/Head, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal 15,000,000
• Call Centre Supervisor/Team Leader, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• Call Centre trainers, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.6,500,000
• Customer Service Offcer Inbound, Standar gaji minimal Rp 2,500,000 maksimal Rp. 4,500,000
• Operations Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Sales Outbound/Telemarketer, Standar gaji minimal Rp. 1,500,000 maksimal Rp. 2,500,000
• Helpdesk, Standar gaji minimal Rp.1,800,000 maksimal Rp.3,500,000

Standar Gaji Engineering & Technical

• Engineering Director, Standar gaji minimal Rp 55,000,000 maksimal Rp.80,000,000
• Engineering Manager, Standar gaji minimal Rp 30,000,000 maksimal Rp. 45,000,000
• Project Manager, Standar gaji minimal Rp. 25,000,000 maksimal Rp.35,000,000
• Project engineer, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Program Manager, Standar gaji minimal Rp 15,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Planning Manager, Standar gaji minimal Rp 7,000,000 maksimal Rp. 15,000,000
• Process engineer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.6,000,000
• Production engineer, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.6,000,000
• QA engineer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.9,000,000

Standar Gaji Human Resources Development (HRD)

• HR Assistan Manager, Standar gaji minimal Rp 8,000,000 maksimal Rp.17,000,000
• HR Officer Executive, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp. 12,000,000
• Learning & Development Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,000,000 maksimal Rp.28,000,000
• Training Executive, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.8,000,000
• HR Director (Regional), Standar gaji minimal Rp 85,000,000 maksimal Rp.125,000,000
• HR Director (Local), Standar gaji minimal Rp 55,000,000 maksimal Rp.80,000,000
• HR Manager (Regional), Standar gaji minimal Rp 20,000,000 maksimal Rp. 35,000,000
• HR Manager (Local), Standar gaji minimal Rp 15,000,000 maksimal Rp. 25,000,000
• Recruitment Leader, Standar gaji minimal Rp 12,000,000 maksimal Rp.25,000,000
• Recruiter, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Training Manager, Standar gaji minimal Rp 17,000,000 maksimal Rp.28,000,000

Standar Gaji Information Technology (IT)

• Country Manager, Standar gaji minimal Rp 75,000,000 maksimal Rp.150,000,000
• Sales Director, Standar gaji minimal Rp 50,000,000 maksimal Rp. 75,000,000
• Analyst Programmer, Standar gaji minimal Rp. 3,000,000 maksimal Rp.7,000,000
• Project Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.18,000,000
• System Network Administrator, Standar gaji minimal Rp 5,000,000 maksimal Rp.9,000,000
• IT Auditor, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.12,000,000

Standar Gaji Office Support

• Adm Office Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Executive Secretary, Standar gaji minimal Rp 6,250,000 maksimal Rp. 9,500,000
• Secretary, Standar gaji minimal Rp. 4,000,000 maksimal Rp.7,500,000
• Receptionis/Front Office Assistant, Standar gaji minimal Rp 2,000,000 maksimal Rp.3,000,000
• Mail Room Assistant, Standar gaji minimal Rp 1,250,000 maksimal Rp.2,000,000

Standar Gaji Sales/Marketing

• Brand/Product Manager, Standar gaji minimal Rp 10,000,000 maksimal Rp.15,000,000
• Marketing Manager, Standar gaji minimal Rp 7,000,000 maksimal Rp. 10,000,000
• Sales Manager, Standar gaji minimal Rp. 17,500,000 maksimal Rp.25,000,000
• Sales Executive, Standar gaji minimal Rp 3,500,000 maksimal Rp.5,000,000
• Market Researcer, Standar gaji minimal Rp 4,000,000 maksimal Rp.6,000,000

Dan seterusnya …………………
Selengkapnya silahkan kunjungi Kelly Service Indonesia
Atau bisa juga disini.

Smoga bermanfaat.

Filed under: Buruh Buruh Buruh, Hubungan Industrial, Outsourching, Pencerahan, Pesangon, Standar Gaji, Upah Minimum Tagged: Buruh, hak pekerja, Info Buruh, kesepakatan kerja, pajak, pajak penghasilan, peraturan perusahaan, standar upah, upah lembur